Tahun 2021 kesibukan stasiun Gambir akan pensiun melayani kereta antarkota. Fungsi stasiun Gambir akan digantikan stasiun Manggarai. Stasiun Gambir hanya akan melayani KRL Commuter Line dan kereta khusus. Stasiun Gambir adalah stasiun terbesar di Jakarta.
Sebelumnya, stasiun Gambir yang hanya mempunyai four jalur kereta ini melayani kereta api kelas eksekutif serta kelas campuran (biasanya eksekutif, ekonomi plus, untuk tujuan tertentu) menuju kota-kota besar di Jawa seperti Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Surabaya, dan Malang. Stasiun ini memiliki bangunan setinggi sixteen meter dan terdiri dari 3 lantai. Peron dan jalur lintasan kereta berada di lantai tiga. Gambir juga memiliki motel transit (Rail Transit Suite).
Dahulu Stasiun Gambir adalah tanah rawa milik Anthony Paviljoen. Tahun 1697 Cornelis Chastelein membeli tanah itu dan membangun rumah beserta penggilingan tebu dan menamakannya Weltevreden. Tahun 1871, Weltevreden diubah menjadi Halte Koningspelin. Halte Koningspelin berada beberapa ratus meter di selatan posisi stasiun Gambir. Inilah cikal bakal stasiun Gambir.
Tanggal 16 September 1871, Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) membuka jalur kereta pertama di Batavia. Jalur itu menghubungkan Gambir yang saat itu masih bernama Koningspelin dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. NISM mengelolanya dengan bangunan kecil dan sederhana hingga tahun 1884.
Tanggal 4 Oktober 1884, halte diubah jadi Stasiun Weltevreden. Tahun 1906, stasiun dipakai untuk pemberangkatan tujuan Bandung dan Surabaya. Tahun 1937 nama stasiun diubah jadi Batavia Weltevreden SS. Tahun 1992 stasiun mengalami renovasi besar-besaran dan menjadi stasiun layang dan bernama stasiun Gambir.
Aksi PA 212 yang diduga kuat terus mempolitisasi agama semakin redup. Sejak awal, umat muslim Indonesia tidak pernah percaya dengan keberadaan PA 212. Di sisi lain, kredibilitas Jokowi justru semakin bersinar di mata umat islam Indonesia dan dunia.
Jumlah peserta reuni PA 212 yang digelar di Monas tanggal 2 Desember 2019 lalu, semakin menurun. Namun, panitia reuni PA 212 tetap mengklaim pesertanya mencapai jutaan, walaupun tidak disertai records statistik yang pasti.
Di pihak berbeda, Polri menyebut jumlah peserta reuni PA 212 hanya ratusan ribu. Menurut statistics kepolisian, jumlah peserta reuni PA 212 tahun 2017 hanya sekitar 30 ribu orang. Tahun 2018, sekitar forty ribu orang dan di tahun 2019 ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy menyebutkan bahwa jumlah peserta reuni PA 212 menurun drastis menjadi 10 ribu orang.
Berdasarkan records Polri di atas, fakta telah menunjukkan bahwa keberadaan PA 212 semakin tenggelam. Kepercayaan umat muslim Indonesia terhadap PA 212 perlahan tetapi pasti semakin terkikis habis. Aksi reuni PA 212 juga sepi dari kehadiran politisi nasional.
Mata Dunia
Tidak berjauhan waktunya dengan acara reuni PA 212, Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan Asian of the Year 2019 dari media Singapura, The Straits Times, Kamis (5/12/2019). Penghargaan ini sekaligus membuktikan bahwa Singapura sebagai salah satu ‘mata dunia', semakin percaya dan mengapresiasi kepemimpinan Jokowi. Bukan itu saja, mayoritas umat muslim Indonesia (sekitar 80 persen lebih) mendukung penuh Jokowi dalam melaksanakan semua program kerjanya untuk kemajuan bangsa, sekaligus membawa kedamaian antarumat beragama di Indonesia dibawah naungan ideologi Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Pemberian penghargaan itu merupakan puncak penilaian dunia atas kemimpinan Jokowi karena mantan Gubernur DKI Jakata ini, telah memberikan kontribusi sangat signifikan bagi bangsa Indonesia yang berdampak langsung bagi kehidupan berbangsa di kawasan Asia. Jokowi juga memiliki kemampuan dalam mengatasi hassle sosial dan keagamaaan di dalam negeri yang hasilnya berdampak positif bagi kehidupan antarumat beragama di kawasan Asia, bahkan dunia.
Jokowi memang dikenal sebagai seorang presiden yang mampu berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang penuh dengan perbedaan SARA dari Sabang sampai Merauke. Adanya isu besar seperti radikalisme serta aksi kelompok intoleran yang mengatasnamakan agama, mampu diredam Jokowi dengan cara-cara yang tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Maka tak heran ketika sekumpulan oknum dengan membawa label PA 212 atau ormas seperti FPI gagal mendapat kepercayaan dari umat beragama di Indonesia.
Blusukan Jokowi
Gaya kepemimpinan yang sederhana dan merakyat melalui cara-cara blusukan tentu saja menjadi kunci utama Jokowi untuk memberi perhatian kepada rakyat dari berbagai lapisan sosial ekonomi, sekaligus melihat lebih jauh kehidupan sosial antarumat beragama di Indonesia. Apa yang telah dilakukan Jokowi ini, akhirnya berdampak konstruktif bagi proses komunikasi sosial popular,baik di kawasan Asian maupun dunia.
Selain itu, Jokowi juga mampu mengatasi pergerakan ekstremisme yang mengatasnamakan agama dan gerakan separatis yang terjadi di beberapa pulau di Indonesia. Kekuatan Jokowi lainnya yang juga mendapat apresiasi dunia dan rakyat Indonesia ialah dia berhasil memperluas perlindungan sosial melalui kebijakan kesehatan dalam software BPJS.
Presiden ke 7 Indonesia ini juga menegaskan bahwa NKRI dan ideologi Pancasila merupakan harga mati. Untuk itulah, Jokowi menekankan persatuan dan keharmonisan bangsa harus terus diperkuat dan ditingkatkan. Dia pernah mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi kelompok manapun dan siapapun yang ingin mengganti Pancasila dan memecah NKRI.
Merespon atas diterimanya penghargaan bergengsi itu, Jokowi mengunggahnya melalui akun resmi Twitter Jokowi, @ jokowi, Kamis (five/12/2019). "Terima kasih. Ini kehormatan bukan untuk saya semata-mata, tapi untuk Indonesia," tulis Jokowi.
Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat tepat dan benar. Buktinya, belum genap tiga bulan menjabat, Erick sudah membantai oknum yang diduga kuat sebagai gerombolan ‘penyamun’ di maskapai Penerbangan plat merah Garuda Indonesia.
Sebelumnya Erick sudah mengobrak-abrik dugaan adanya 'sarang penyamun' di Pertamina dengan menembakkan ‘peluru tajam’ mematikan yaitu memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Bung Erick, Anda sungguh bernyali besar bro…
Lantas, bagaimana dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mampukah mereka menyamai ‘nyali’ Erick Thohir. Rakyat masih menunggu keberanian dan nyali besar Tito dan Prabowo untuk memberangus kelompok radikalisme dan ormas FPI.
Melawan Penyamun
Dugaan adanya gerombolan penyamun di sejumlah perusahaan BUMN, memang sudah muncul sejak era Soeharto. Tak ada satupun menteri sebelum era Jokowi yang berani bertindak keras dan tegas. Sekaranglah saatnya negara melawan gerombolan penyamun tanpa ampun.
Akhirnya, Erick Thohir memecat seluruh direksi PT Garuda Indonesia, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung terkait penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepede Brompton dalam pesawat airbus A330-900 Neo.
"Pada hari ini tanggal 7 Desember telah dilaksanakan pertemuan antara Menteri BUMN dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia dan menyepakati, pertama memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan Harley dan Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada tanggal 17 November 2019 di Soekarno Hatta, Cengkareng sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Komisaris Utama Sahala Lumban Gaol usai rapat di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).
Seperti diketahui, dari 142 perusahaan BUMN, hanya 15 perusahaan (diantaranya sektor telekomunikasi, perbankan, minyak dan gas) yang menyetor profitnya ke negara sebesar 75 persen. Selebihnya menguap, diduga dipreteli gerombolan penyamun di BUMN.
Di sisi lain, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Bisnis Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, disela rapat bersama Komisi VI DPR, Senin (3/12/2019) menuturkan, jumlah utang sejumlah perusahaan plat merah meningkat dari Rp2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp5.271 triliun per September 2018. Meskipun demikian, data utang per September 2018 itu masih belum diaudit.
Utang BUMN dari sektor non keuangan sebesar Rp1.960 triliun. Kontribusi utang terbesar sekitar 27,7 persen disumbang perusahaan sektor kelistrikan Rp543 triliun. Utang lain dihimpun perusahaan sektor minyak dan gas (migas) mencapai Rp522 triliun. Sisanya oleh perusahaan sektor infrastruktur, termasuk konstruksi dan properti mencapai Rp317 triliun. Lalu, sektor telekomunikasi Rp99 triliun, transportasi Rp75 triliun dan gabungan berbagai sektor lain Rp403 triliun.
Kalau dilihat dari banyaknya perusahaan BUMN, seharusnya negara sudah bisa membiayai semua kebutuhan publik secara menyeluruh, terutama di sektor kesehatan maupun pendidikan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional juga semestinya meningkat. Perusahaan BUMN menjadi lokomotif utama dalam mendanai pembangunan nasional sekaligus sebagai penggerak ekonomi terbesar negara.
Namun sayangnya, keuntungan BUMN tidak mengalir ke kas negara secara penuh karena diduga kuat dicuri gerombolan penyamun yang bercokol di sejumlah BUMN. Sudah selayaknya Erick Thohir terus melakukan penyisiran dan bersih-bersih terhadap para direksi di 142 perusahaan BUMN.
Nyali Tito dan Prabowo
Selain skandal BUMN, rakyat juga sudah sangat antipati terhadap keberadaan FPI. Tapi, negara dalam hal ini Mendagri Tito Karnavian dan Menhan Prabowo Subianto masih diam dan terkesan tidak berani membubarkan FPI. Ternyata, nyali Tito dan Prabowo tak sebesar Erick Thohir di BUMN. Padahal, bahaya radikalisme dan kelompok pengusung khilafah sudah sangat mengancam ideologi Pancasila dan NKRI.
Buktinya, staf khusus Kepala BIN Arief Tugiman pernah menyatakan bahwa ada 500 masjid di seluruh Indonesia terpapar paham radikalisme. Sebanyak 41 dari 500 masjid itu berada di kompleks kantor pemerintahan alias BUMN dan kantor-kantor kementerian. Sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) terkontaminasi paham radikalisme. "Berdasarkan level radikalisme dari 41 masjid itu, 7 masjid kategori rendah, 17 masjid kategori sedang dan 17 masjid kategori tinggi," ucap Tugiman.
Pihak Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menyebut ada 19 nama organisasi massa (ormas) di Indonesia yang tergolong radikal. Hal itu diungkapkan Kepala Satkorwil Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Timur Dr H. Umar Usman.
Umar mengatakan, ke 19 organisasi itu antara lain Jamaah Islamiyah, Tauhid Wal Jihad, NII, Majelis Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Ring Banten, Jamaah Ansharut Tauhid, Jamaah Al-Tawhid wal-Jihad, Pendukung dan Pembela Daulah Islamiah, Jamaah Anshauri Daulah, Ma'had Ansharullah, Laskar Dinullah, Gerakan Tauhid Lamongan, Halawi Makmun Grup, Ansharul Khilafah Jawa Timur, IS Aceh, Ikhwan Muahid Indonesia fil Jazirah al-Muluk, Khilafatul Muslimin, dan Al Muhajirin (sempalan HTI).
Jadi kesimpulanya, kapan Tito Karnavian dan Prabowo Subianto berani membuktikan nyalinya kepada rakyat Indonesia untuk membubarkan FPI dan ormas radikal lainnya. Mungkinkah mereka berdua bernyali besar? Bravo buat bung Erick Thohir...
Pernyataan Jokowi itu muncul sebagai jawaban atas pertanyaan seorang siswa kelas XII Harley Hermansyah yang mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi. Harley bertanya mengapa koruptor tak dihukum mati.
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan aturan soal hukuman kepada koruptor ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, sampai sekarang belum ada koruptor dihukum mati.
"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga termasuk [kehendak] yang ada di legislatif [DPR]," ujar Jokowi seperti diberitakan CNN Indonesia (11/12/2019).
Sebenarnya bagaimana sikap Jokowi, bila hukuman mati diterapkan kepada para koruptor. Berikut obrolan santai Wawan Kuswandi dari indocomm.blogspot.com dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (10/12/2019) lalu.
Wawan Kuswandi: Menurut bapak, apakah perilaku korup bangsa ini sudah sangat parah?
Jokowi: Parah atau tidaknya kasus kejahatan korupsi di Indonesia, bisa diukur dari beberapa indikator. Misalnya, menurut data KPK tahun 2014, pejabat negara yang paling banyak merampok uang rakyat adalah anggota DPR maupun DPRD yaitu sebanyak 23 orang. Para kepala daerah dari tingkat gubernur hingga walikota atau bupati berjumlah 10 orang. Pejabat eselon I, II, dan III yang korupsi berjumlah 10 orang. Dari kalangan swasta yang terlibat korupsi mencapai 28 orang. Belum lagi data terbaru tahun ini (2018/2019), mungkin jumlah koruptor semakin meningkat.
Wawan Kuswandi: Bagaimana modus operandi para koruptor ini bekerja sehingga mereka bisa dengan nyaman merampok uang negara?
Jokowi: Umumnya, modus operandi korupsi para pejabat itu dalam bentuk penyuapan. Tahun 2014 ada 20 kasus penyuapan, tahun 2015 naik menjadi 38 kasus. Tahun 2016 naik lagi menjadi 79 kasus dan di tahun 2017 hingga 30 September lalu, sudah mencapai 55 kasus penyuapan. Sekali lagi ingin saya katakan mungkin saja di tahun 2018 dan 2019 semakin tinggi.
Wawan Kuswandi: lembaga-lembaga apa saja yang menjadi sasaran empuk para koruptor?
Jokowi: Perilaku korup pejabat negara negeri ini semakin mengerikan. Mereka bukan hanya menyasar uang negara, tetapi juga pundi-pundi uang yang bercokol di sektor korporasi (swasta). Jaringan korupsi antara pejabat negara dan kalangan swasta juga semakin kuat. Menjamurnya kasus korupsi di Indonesia bagaikan air laut yang tak pernah surut. Bahkan, gelombang korupsi pejabat negara secara berjamaah semakin jadi tren di Indonesia.
Wawan Kuswandi: KPK sebagai lembaga anti korupsi, tampaknya sudah menjalankan fungsinya dengan baik, tapi mengapa korupsi tetap terus terjadi?
Jokowi: Pertanyaan ini menjadi bahan renungan kita semua. Seabrek sanksi hukum untuk para koruptor sudah diterapkan. OTT KPK juga sudah banyak. Tapi, faktanya korupsi semakin menggila. Sanksi hukum dan OTT tidak mampu membuat jera koruptor. Tak beda jauh dengan kejahatan narkoba yang bisa merusak sel-sel generasi penerus bangsa, kejahatan korupsi juga bisa mengakibatkan kerusakan yang sama. Kejahatan korupsi bisa merusak moral dan mental manusia Indonesia secara massal. Negara bangkrut karena dirampok bangsa sendiri dengan berbagai dalih kerakyatan dan regulasi.
Wawan Kuswandi: Perlukah diterapkan hukuman mati bagi koruptor?
Jokowi: Sanksi hukum untuk penjahat narkoba sudah selangkah lebih maju dengan menerapkan hukuman mati. Sedangkan, sanksi hukum untuk para koruptor masih berkutat dengan berbagai embel-embel administrasi, diantaranya menyangkut status koruptor sebagai pejabat negara. Ujung-ujungnya, bila koruptor ingin ditangkap atau dihukum, harus meminta izin dan persetujuan presiden atau pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Akhirnya, jaringan korupsi antara pejabat negara dan pihak swasta terus tumbuh dan berkembang secara terselubung.
Wawan Kuswandi: Bagaimana pelaksanaan hukum mati bagi koruptor, bila jadi diterapkan?
Jokowi: Sesungguhnya, jalan pintas terbaik untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia adalah dengan cara menerapkan hukuman mati seperti dalam kasus narkoba. Solusi ini memang ekstrim. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sebenarnya, hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia dalam 15 tahun terakhir ini, telah membuktikan bahwa penjara bukanlah tempat efektif untuk menurunkan angka korupsi di berbagai sektor.
Wawan Kuswandi: Sebenarnya bagaimana sifat kejahatan korupsi ini?
Jokowi: Kejahatan korupsi bersifat sangat luar biasa, maka penanganannyapun harus dengan hukum yang ekstra luar biasa. Dalam UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, terdapat dimensi hukuman mati. Hukuman mati juga terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Aturan Tipikor tentang hukuman mati ini hanya berlaku bagi pelaku korupsi dana bencana alam. Hukuman mati juga bisa dikenakan kepada pelaku korupsi saat negara sedang krisis moneter atau pelaku korupsi berulang kali melakukan perbuatannya. Namun, sampai saat ini belum ada koruptor yang sampai divonis mati oleh pengadilan. Yang sudah ada aturannya saja belum pernah ada vonis hukuman mati dari pengadilan.Mayoritas masyarakat Indonesia juga menilai bahwa hukuman mati merupakan cara yang tepat untuk menekan tingginya kasus kejahatan korupsi. Namun, sebelum menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, negara berkewajiban melakukan pembenahan sistem hukum nasional. Dalam sejarah, hukuman mati juga banyak diterapkan terhadap tindak kejahatan yang bermacam-macam, termasuk kasus korupsi.
Wawan Kuswandi: Apakah hukuman mati akan segera diterapkan tahun 2020?
Jokowi: Kalau masyarakat berkehendak seperti itu, kenapa tidak! Tapi tentu kita harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, kemanusiaan dan Undang-Undang sebelum memutuskan hukuman mati bagi koruptor, termasuk persetujuan dari pihak legislatif. Dari beberapa literasi yang saya baca, sejumlah pakar hukum Internasional menilai penerapan hukuman mati dapat menghemat biaya pengeluaran negara daripada memenjarakan koruptor seumur hidup. Contoh lainnya yang lebih ekstrim dan pernah terjadi yaitu di penjara Sukamiskin Bandung, para koruptor malah menjadi raja dan hidup mewah di dalam terali besi. Apakah ini yang kita mau? Kini saatnya hukuman mati bagi para koruptor!
Bagaimana sikap Ahok merespon perintah Jokowi ini? Berikut interviu ssingkat Wawan Kuswandi dari Indocomm.blogspot.com dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Kamis (12/12/2019).
Wawan Kuswandi: Mendapat tiga tugas penting dari Pak Jokowi di Pertamina, bagaimana Anda menyikapinya?
Ahok: Pak Jokowi kan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, apa yang diperintahkan atau ditugaskan kepada saya tentu tujuannya untuk kepentingan rakyat, terutama soal urusan minyak dan gas bumi. Pertamina itu bukan milik mafia migas, tetapi milik negara dan rakyat serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jadi, perintah pak Jokowi sangat jelas. Saya akan musnahkan mafia migas di Pertamina. Tentu saja saya tidak bekerja sendiri, saya akan bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan jajaran direksi yang ada di Pertamina.
Wawan Kuswandi: Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Pertamina ada mafia migas dan posisi mereka sangat kuat, apakah mafia migas di Pertamina bisa Anda musnahkan?
Ahok: Kalau mafia migas itu merugikan Pertamina dan negara, saya siap menghadapinya, apapun risikonya. Jadi, sudah menjadi kewajiban saya menjaga Pertamina dan melaksanakan tiga tugas utama yang diperintahkan pak Jokowi. Tolong dukung saya untuk memusnahkan mafia migas.
Wawan Kuswandi: Bagaimana cara Anda memusnahkan mafia migas di Pertamina. Apakah ada strategi khusus yang akan Anda terapkan?
Ahok: Pertama,tentu saya akan mengawasi kinerja karyawan Pertamina. Kemudian, mengawasi sistem kerja yang selama ini sudah berjalan. Saya juga akan membuka hotline khusus dengan memanfaatkan teknologi IT secara online agar masyarakat bisa melaporkan secara langsung, bila ada penyimpangan yang dilakukan karyawan atau pejabat Pertamina. Rapat-rapat direksi Pertamina akan transparansi dan semua aktivitas Pertamina akan diekspos di website Pertamina, sehingga publik tahu. Pokoknya, saya akan bertindak tegas tanpa kompromi. Itu saja.
Diduga kuat pelarian gerombolan ISIS yang kalah di kawasan Timur Tengah berusaha menyusup ke komunitas muslim Uighur, Xinjiang, China.
Tetapi, gerakan mereka berhasil dibendung Pemerintah China. Kabarnya, sejumlah negara di dunia menilai proses deradikalisasi muslim Uighur,#DeradikalisasiUighurChina menjadi salah satu program terbaik dunia untuk membendung dan memberantas pelarian dan simpatisan ISIS.
Sejumlah media massa pro Barat (Amerika Serikat, Eropa dan konco-konconya) diduga kuat berkonspirasi melakukan penyebaran berita, foto, video dan informasi hoaks secara terus menerus untuk mendiskreditkan Pemerintah China#KonspirasiBarat mengadudomba umat muslim dunia.
Di Indonesia, ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah paham betul bahwa ada penyesatan berita dan informasi yang dilakukan sejumlah media barat terhadap muslim Uighur yang dikaitkan dengan isu HAM. Padahal, di Uighur tidak ada kejahatan HAM. Justru yang ada hanyalah pengawasan ketat software deradikalisasi.
Ormas NU dan Muhammadiyah tidak terpancing dengan aksi provokasi dan konspirasi politik media-media barat. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, menjamin tidak ada diskriminasi apalagi kekerasan terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China. Menurut Said, saat ini semakin banyak pembangunan masjid di China, terutama di Xinjiang. Imam-imam masjid di Uighur juga mendapatkan fasilitas hingga jaminan hidup yang memadai.
"Sekarang, Islam sudah berkembang di China. Pemerintah China memberikan perhatian penuh kepada umat muslim dengan memperbaiki masjid-masjid, bahkan lahir ratusan restoran halal," kata Said usai menghadiri diskusi bedah buku berjudul 'Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok' di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Said menegaskan, pemerintah Indonesia tidak perlu ikut terlibat dengan provokasi dan konspirasi yang dilakukan sejumlah negara barat melalui media massa barat dan NGO yang menuding adanya persekusi atau kejahatan HAM terhadap etnis Uighur.
Bahkan, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim Uighur, di Xinjiang, China. Xiao Qian menyampaikan hal itu saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Menurut Xiao Qian, pemberitaan media barat mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidak benar. Yang benar adalah China sedang memerangi radikalisme dan terorisme di kota Xinjiang. Suku Uighur bersama suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di China. Suku Uighur lebih bernafaskan Islam sufistik. Sedangkan suku Hui bermazhab Imam Hanafi.
China Bela Muslim
Salah satu pembelaan dan perhatian Pemerintah China#ChinaBelaMuslim kaum muslim ialah Pemerintah China memberikan dana bantuan sebesar US$15 juta atau sekitar Rp213 triliun kepada bangsa Palestina untuk menggarap belasan proyek di Tepi Barat Jalur Gaza. Duta Besar Cina untuk Palestina, Guo Wei, dan Sekretaris Jenderal Dewan Menteri Palestina, Amjad Ghanem, Kamis (29/8/2019) lalu, menandatangani kesepakatan antarkedua negara.
Menurut Kantor Berita Palestina, WAFA (30/8/2019), dana triliunan itu akan digunakan untuk mendirikan infrastruktur, pengembangan pemuda dan kewirausahaan, pengembangan perempuan, dan energi. Namun yang paling baik dari donasi itu, adalah sumbangan US$500 ribu atau Rp7 miliar untuk membeli tas sekolah bagi anak-anak Palestina.
Perampok Minyak
Karakter, sifat dan perilaku imperialisme dan kolonialisme negara-negara barat sampai saat ini terus berlangsung terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia yang banyak memiliki cadangan minyak dan gasoline bumi.
Cara-cara keji yang paling banyak dilakukan negara-negara barat agar bisa merampok#PerampokMinyakXinjiangminyak dan gas bumi di kawasan Timur Tengah dan Asia ialah diduga kuat mereka membuat fitnah atau penyebaran berita hoaks tentang konflik SARA (Contohnya Suriah dan negara sekitarnya) dan fitnah kepemilikan senjata kimia (contohnya Irak).
Negara-negara barat berkonspirasi dengan media barat untuk mempropagandakan kebohongan itu dengan cara-cara kejam agar bisa bisa mengintervensi negara-negara sasarannya, tujuannya hanya satu yaitu merampok sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi.
Kekejaman ini diduga kuat dilakukan negara-negara barat terhadap wilayah Xinjiang di China. Mereka ingin merampok cadangan minyak dan fuel bumi di Xinjiang dengan memakai isu HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang.
Seperti diketahui, Pemerintah China telah menemukan ladang gas yang diperkirakan menyimpan cadangan 115,3 miliar meter kubik di lembah Tarim, Daerah Otonomi Xinjiang. Wakil General Manajer PetroChina Cabang Tarim, Tian Jun, menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil melakukan uji coba dengan baik di ladang fuel tersebut.
Ladang gasoline itu mampu menghasilkan 418.200 meter kubik gasoline alam dan 115,15 meter kubik gasoline kondensat in keeping with hari. Ladang fuel Tarim diperkirakan menyimpan a hundred and fifteen,three miliar meter kubik gas alam dan 21,66 juta ton gasoline kondensat. China akan mulai memproduksi fuel itu November 2020 mendatang. Ladang gasoline di wilayah Tarim akan memasok gasoline alam ke 15 provinsi di wilayah utara dan timur China melalui jaringan pipa gasoline.
Xinjiang merupakan daerah otonom di bagian barat China yang berbatasan langsung dengan Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan. Xinjiang memiliki cadangan minyak dan gasoline bumi melimpah.
Deradikalsasi China
Sebanyak 37 negara menandatangani dukungan terhadap kebijakan deradikalisasi Uighur, Xinjiang, China. Ke 37 negara itu menegaskan dukungannya kepada China untuk tetap melakukan deradikalisasi#DeradikalisasiChina bentuk pelatihan kejuruan dan pusat-pusat pelatihan di Xinjiang.
Ke 37 negara yang mendukung kebijakan China#PresidenJinping ialah Aljazair, Angola, Bahrain, Belarus, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Komoro, Kongo, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Eritrea, Gabon, Kuwait, Laos, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Zimbabwe.
Sedangkan negara-negara yang menuding China melakukan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur diantaranya yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identification
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficialICTV Televisi Inspirasi Indonesia
Sampai detik ini, belum ada satupun tindakan dan kebijakan Anies Baswedan yang bernilai positif bagi publik Jakarta. Salah satu buktinya ialah soal banjir dan genangan air di sejumlah ruas jalan ibu kota yang terjadi dua hari lalu membuat warga Jakarta mengeluh #GantiGubernurJakarta.
Jokowi Tegur Anies
Akibat banjir ini, Presiden Jokowi sampai memberi teguran keras ke Anies Baswedan. Jokowi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengerjakan upaya-upaya pencegahan banjir #JokowiTegurAnies. "Kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir itu," kata Jokowi saat meninjau pembangunan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2017) lalu.
Menurut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta harus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir seperti membersihkan drainase di kampung-kampung. "Kalau bisa tambah waduk-waduk di Jakarta. Itu sudah akan sangat mengurangi banjir. Jadi Waduk Sunter, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Setiabudi semuanya harus dikerjakan, dibersihkan terus," ujar Jokowi.
Kasus Diskotik Colosseum
Sebelum Jakarta diterpa banjir, kasus diskotek Colosseum Club 1001 juga bikin geger warga Jakarta. Anies Baswedan membatalkan pemberian penghargaan untuk diskotek itu. Anies mengemukakan, pembatalan pemberian penghargaan karena diduga ada kecurangan penilaian. Akibatnya, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta (Kadisparbud) Alberto Ali dicopot dari jabatannya #KasusColosseum1001.
Menurut Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah, pembatalan pemberian penghargaan dilakukan karena diskotek Colosseum Club 1001 berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 7 September 2019 lalu, terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba #AniesBaswedanTakBecus.
Anies Ngoceh
Bukan Anies namanya kalau tidak melakukan kekeliruan yang menghebohkan publik. Sebelumya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta juga sudah mengeritik pedas Anies Baswedan, terkait kasus lem aibon sebesar 82 miliar lebih. Namun, sayangnya gubernur yang dikenal pandai ngoceh tapi tak bisa kerja ini, terlalu percaya diri sehingga apapun yang dilakukannya menurutnya selalu benar dan bila terjadi kesalahan yang menjadi kambing hitam ialah jajaran stafnya #AniesBaswedanNgoceh.
Memasuki tahun ketiga ini, kepemimpinan Anies justru lebih banyak menuai kecaman dibandingkan pujian dari netizen di sosial media. Anies dinilai gagal menata Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Keadaan kota betawi malah semakin buruk #AniesBaswedanGagal.
Pendukung fanatik Anies yang diduga kuat berasal dari kelompok ormas radikal membisu melihat kekeliruan dan kesalahan Anies dalam mengeksekusi berbagai kebijakannya. Sayangnya lagi, anggota DPRD DKI masih belum kompak untuk membawa semua kasus kesalahan Anies ini ke dalam rapat hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat anggota dewan.
Berkata indah, mengklaim selalu benar, membantah tudingan, menjawab kritik adalah ciri khas Anies Baswedan. Jakarta sedang darurat kebijakan. Perlahan tetapi pasti, bila Anies tidak mau mundur atau menolak ?Dipaksa? Mundur oleh DPRD DKI Jakarta dan Mendagri, maka dalam hitungan hari Jakarta akan menjadi ibu kota terburuk di dunia dalam peradaban sejarah. Semoga saja tidak?!
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identity
www.Fb.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficialICTV Televisi Inspirasi Indonesia
Skandal mega korupsi di perusahaan asuransi pelat merah Jiwasraya dibongkar habis Menteri BUMN Erick Thohir. Sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat, terus dikejar pihak aparat hukum. KPK telah menetapkan lima tersangka yaitu Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro, eks Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, Eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.
Dibalik hebohnya skandal ?Perampokan? Dana nasabah Jiwasraya ini, tiba-tiba saja Ketua Umum Parpol Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) panik, benarkah?
Kepanikan ayah AHY ini nampak dalam tulisan di Facebook pribadinya. Dalam tulisan panjang di Facebooknya, Senin (27/1/2020), SBY mengungkapkan informasi tentang rencana penjatuhan dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) through Pansus Jiwasraya. SBY juga menceritakan soal kasus Pansus Century.
Berikut tulisan SBY dalam laman FB pribadinya tentang Jiwasraya:
PENYELESAIAN KASUS JIWASRAYA AKAN SELAMATKAN NEGARA DARI KRISIS YANG LEBIH BESAR
Sewaktu saya mendengar ada kasus keuangan yang menimpa PT. Asuransi Jiwasraya, salah satu BUMN kita, saya tak berkomentar apapun. Pikir saya, bisa saja sebuah korporat, termasuk Jiwasraya, mengalami masalah demikian. Pasang surut keadaan keuangan perusahaan, sehat-tidak sehat, boleh dikata lumrah. Namun, ketika dalam perkembangannya saya ketahui angka kerugiannya mencapai 13 triliun rupiah lebih, saya mulai tertarik untuk mengikutinya. Ini cukup serius.
Ketika Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, sayapun tak merasa terusik. Tesis saya, untung rugi dalam dunia bisnis bisa saja terjadi. Kalau mengetahui kondisi keuangannya tak sehat, korporat tentu segera melakukan langkah-langkah perbaikan. Bahkan ketika beberapa saat kemudian, Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan bahwa masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006, saya juga tak merasa terganggu. Apalagi, di tahun 2006 dulu saya tak pernah dilapori bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di PT. Jiwasraya.
Namun, ketika mulai dibangun opini, dan makin kencang, bahwa seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang ini, dan yang salah adalah pemerintahan SBY, saya mulai bertanya... Apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi? Padahal, saya tahu bahwa krisis besar, atau jebolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir. Karenanya, dihadapan staf dan beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disalahkan, saya sampaikan komentar ringan saya. Intinya, kalau memang tak satupun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau.
Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya ini telah menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi. Termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk. Terkadang tak mudah membedakan mana berita yang benar, dan mana yang "hoax" dan fitnah. Karena itu, seperti biasanya, saya tak mau ikut-ikutan berkata sembarangan. Main tuduh dan memvonis seseorang atau pihak-pihak tertentu sebagai bersalah bukanlah karakter saya. Di samping itu, saya juga percaya bahwa pada saatnya kebenaran dan keadilan akan datang. Datangnya mungkin lambat, tapi pasti.
Ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan?
Awal Januari 2020, isu Jiwasraya makin ramai dibicarakan. Ditambah dengan isu Asabri. Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain, konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius.
Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih Panja. Bukan Pansus.
Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya "geleng kepala". Katanya... Untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang "dibidik dan harus jatuh" dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan.
Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main "goal-targetan".
Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI dengan tegas saya larang untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu. Punya niat dan motif seperti itu. Itu salah besar. Nama-nama yang sering disebut di arena publik, dan seolah pasti terlibat dan bersalah, belum tentu bersalah. Termasuk tiga nama tadi. Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu. Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah.
Saya jadi teringat akan peristiwa politik yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pasca Pemilu 2009, dunia politik digaduhkan oleh isu "bail-out" Bank Century. Berbulan-bulan politik kita tidak stabil. Namun, apa yang ingin saya katakan? Sama seperti sekarang ini, nampaknya ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan. Saya sangat tahu bahwa yang harus jatuh adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan juga mantan Gubernur BI, Wakil Presiden Boediono. Jika bisa, SBY juga diseret dan dilengserkan. Memang cukup seram.
Rumor dan berita yang dibangun juga tak kalah seramnya. Diisukan jumlah dana 6,7 triliun dalam penyelamatan Bank Century semuanya mengalir ke Tim Sukses SBY dalam Pilpres 2009. Termasuk para petinggi Partai Demokrat. Dengan gegap gempita karenanya Pansus dibentuk, hak angket digunakan oleh DPR RI.
Namun saya tetap tenang. Saya juga tak takut dengan dibentuknya Pansus. Bahkan tak pernah menghalanginya. Padahal koalisi pendukung pemerintah cukup kuat waktu itu. Jumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat juga sangat besar, 148 orang. Mengapa saya tak takut dengan Pansus Bank Century?
Saya memegang fakta dan kebenaran mengapa dilakukan "bail-out" pada Bank Century. Ada alasan yang sangat kuat mengapa para otoritas keuangan mengambil keputusan yang berani tetapi berisiko tinggi. Dengan "judgement" mereka, yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, pilihan dan keputusan harus diambil. Sejarah menunjukkan bahwa setelah itu Indonesia selamat dari krisis. Pertumbuhan ekonomi kita hanya sempat turun satu tahun, dari 6% di tahun 2008, menjadi 4,6% di tahun 2009. Namun, tahun depannya (2010) naik lagi ke angka 6,2%, dan bahkan tahun 2011 menjadi 6,5%. Oleh dunia, Indonesia dinilai berhasil meminimalkan dampak krisis global tahun 2008 dulu. Jadi ada alasan yang sah. "Bail-out" Bank Century adalah solusi. Kalau kita kaitkan dengan jebolnya keuangan Jiwasraya sebesar thirteen,7 triliun rupiah saat ini, adakah alasan yang dapat diterima akal sehat mengapa itu terjadi? Inilah yang ingin diketahui oleh rakyat kita.
Saya juga sangat yakin bahwa dulu baik Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono tak punya niat buruk. Tujuannya adalah agar ekonomi Indonesia selamat dari krisis. Itu juga yang saya lakukan dan ikhtiarkan siang dan malam sebagai Presiden. Alhamdulillah, ekonomi kita selamat. Tidak jatuh seperti di tahun 1998 dulu. Saya yakin pula kedua pejabat itu (SMI & Boediono) tak melakukan korupsi. Meskipun untuk "bail-out" Bank Century itu tak perlu meminta ijin saya sebagai Presiden, tetapi keduanya diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengambil keputusan. Jadi, yang mereka lakukan sah dan kuat secara hukum.
Perihal tuduhan ada aliran dana yang besar ke Tim Sukses SBY saya justru mendorong dilakukannya audit oleh BPK. Silahkan dicek apakah memang ada aliran dana ke situ. Terhadap pihak yang melemparkan fitnah kepada sejumlah nama, yang dituduh menerima dana Bank Century, juga saya dorong untuk diselesaikan di mahkamah pengadilan. Saya berani "menantang" siapapun yang memfitnah. Ini penting agar secara terbuka dapat diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. KPK saya tahu juga sudah bekerja. Hasilnya, memang tak ada aliran dana apapun ke Tim Sukses SBY dan Partai Demokrat. Tak ada pula aliran dana Bank Century ke kantong saya. Itu haram. Saya ingin, baik melalui Pansus maupun jalur hukum semua proses dibuka, dan rakyat bisa mengikutinya. Kalau tidak, mungkin sampai sekarang masih ada yang menyangka ada korupsi dan aliran dana Bank Century ke tangan-tangan pihak yang berkuasa, termasuk ke jajaran Partai Demokrat.
Kita ingin Indonesia menjalankan politik yang berkeadaban. Jangan suka main tuduh, main fitnah dan "character assassination". Selama 10 tahun saya mengemban amanah dulu, tak pernah henti saya menerima tuduhan, fitnah dan juga pembunuhan karakter. Sebagai manusia saya, dan juga almarhumah Ani Yudhoyono, sangat merasakan betapa menderita dan tidak adilnya perlakuan sebagian kalangan itu. Karenanya, saya menyeru janganlah cara-cara buruk itu terus kita jalankan di negeri ini. Tak perlu presiden-presiden setelah saya harus mengalami nasib yang sama.
Pintu gerbang untuk mencegah krisis keuangan yang lebih besar
Opini dan persepsi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah pemerintah dituduh ingin menutupi dan melokalisasi kasus besar Jiwasraya ini. Mengapa ditutup-tutupi, kata mereka, karena pemerintah ingin mengamankan, melindungi dan menyelamatkan pihak-pihak tertentu. Gagasan untuk membentuk Pansus di DPR RI nampaknya juga mengalami hambatan dan bahkan seolah "ditutup" jalannya. Padahal, banyak pihak meyakini bahwa dengan digunakannya hak angket oleh DPR RI, penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh kepada siapapun. Kepada pihak manapun yang punya kaitan dengan krisis keuangan di Jiwasraya. Bahkan terhadap yang melakukan penyimpangan di BUMN-BUMN yang lain.
Tentu saja persepsi publik seperti itu belum tentu benar. Bisa salah. Saya tidak tahu mengapa masyarakat (meskipun tidak semua) punya persepsi seperti itu. Saya juga tidak tahu apakah itu sebuah "halusinasi", atau mereka merasa memiliki informasi yang sahih.
Tetapi, di sisi lain mungkin pula pemerintah punya alasan mengapa "tidak setuju" atas dibentuknya Pansus untuk menyelidiki mega skandal yang terjadi di Jiwasraya. Namun, perlu diingat, sebenarnya Pansus atau bukan Pansus itu sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan DPR RI. Kewenangan lembaga legislatif. Bukan kewenangan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Begitu bunyi konstitusi kita (UUD 1945). Saya kira semua juga setuju bahwa era di mana parlemen (DPR) hanya mengikuti kemauan pemerintah seperti di era otoritarian dulu sudah berakhir.
Dengan terjadinya krisis besar di Jiwasraya ini, ditambah informasi yang dapat dipercaya bahwa sejumlah BUMN yang lain juga mengalami permasalahan yang relatif serius, Asabri misalnya, saatnya negara melakukan koreksi besar. Melakukan perbaikan total. Atau bahkan bersih-bersih. Bisa saja kasus Jiwasraya ini ibarat sebuah "puncak dari gunung es". Nampak kecil di atas permukaan, ternyata besar yang tidak kelihatan. Kalau secara kumulatif kerugian negara mencapai jumlah puluhan triliun, sebenarnya itu sudah tergolong krisis besar. Sangat bisa bersifat sistemik, terstruktur dan masif. Barangkali tidak keliru apa yang dikatakan oleh BPK bahwa krisis keuangan Jiwasraya ini bersifat sistemik dan "gigantic".
Jika setelah dilakukan penyelidikan yang serius dan komprehensif ternyata ditemukan kesamaan "modus" penggelapan uang rakyat, negara tidak boleh menyepelekan kasus-kasus penyimpangan ini. Apalagi jika ternyata otak dan operatornya berasal dari kelompok yang sama. Apalagi pula jika kecerobohan dan penyimpangan itu dilakukan dengan metodologi yang sama.
Bagaimana jika modus investasi di "saham gorengan" ini juga terjadi di lembaga asuransi atau menyangkut dana pensiun di lembaga-lembaga yang lain. Misalnya jika ternyata juga terjadi di Asabri yang katanya potensi kerugiannya mencapai 10 hingga 16 triliun rupiah. Atau juga jika terjadi di PT. Taspen yang diinformasikan memiliki pertumbuhan investasi saham minus 23% dalam dua tahun terakhir. Mudah-mudahan informasi yang sangat mencemaskan ini tidak benar adanya. Artinya apa yang berkembang di masyarakat luas itu tidak benar. Benar atau tidak benar sesungguhnya dapat diketahui jika pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus ini dilakukan secara "open, transparant and comprehensive".
Masalah menjadi lebih serius jika ternyata keserampangan dan juga penyimpangan pengelolaan keuangan korporat ini terjadi di BUMN-BUMN lain. Maksudnya, bukan hanya lembaga asuransi dan dana pensiun semata. Ingat aset BUMN secara nasional lebih dari 8.000 triliun rupiah. Jangan sampai negara dan rakyat "kecolongan" bahwa miliknya banyak yang telah "raib". Raib karena ketidak beresan dan penyimpangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu.
Karenanya, saatnya telah tiba untuk melakukan koreksi dan perbaikan total. Membiarkan penyimpangan seperti ini terjadi, dan terus terjadi, menurut saya adalah sebuah kejahatan. Jika setelah kita lakukan penyelidikan jumlah uang negara yang raib ini tidak sebesar yang diduga banyak kalangan, tetap saja ada manfaatnya. Artinya, negara bisa melakukan pencegahan dan peringatan keras kepada siapapun yang tidak cakap dan lalai dalam mengelola keuangan BUMN. Tapi, jika ternyata jumlah kerugian keuangan negara itu sedemikian besarnya, tindakan yang tegas dan tuntas harus dilakukan. Tindakan demikian akan dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis yang lebih besar lagi di masa depan.
Saya yakin, Presiden Jokowi juga ingin penyimpangan-penyimpangan serius ini bisa diungkap semuanya, dan yang bersalah diberikan sanksi yang adil. Pasti Presiden Jokowi tidak ingin ada permasalahan serius terbiarkan dan terus berlangsung, sehingga negeri ini menyimpan banyak "bom waktu". Bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan mengakibatkan terjadinya krisis besar. Pasti pula presiden kita ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik dan tidak membiarkan terjadinya skandal-skandal berskala besar yang sangat melukai hati rakyat kita.
7 Arena Penyelidikan dan Penyelesaian Krisis Jiwasraya
Ada pertanyaan kunci yang harus dapat dijawab yaitu apa saja yang harus diselidiki? Hal ini amat penting agar keseluruhan penyimpangan dan kesalahan dalam kedua kasus besar ini dapat diungkap. Perbaikan menyeluruh dalam hal manajemen dan akuntabilitas keuangan BUMN-BUMN di masa depan sulit dilakukan, jika kita sendiri tidak terbuka dan tidak jujur atas berbagai permasalahan fundamental yang ada.
Menurut pendapat saya, paling tidak ada 7 arena investigasi yang harus disentuh atau dimasuki.
Meskipun sudah banyak beredar jumlah kerugian atau uang yang raib di BUMN ini, antara lain dari sumber BPK, namun investigasi harus bisa menentukan jumlah ini secara akurat. Benarkah jumlah kerugian untuk Jiwasraya sebesar 13,7 triliun rupiah? Benar pulakah Asabri juga mengalami kerugian sebesar 10 hingga 16 triliun rupiah?
Arena 2: Mengapa jebol?
Benarkah jebolnya keuangan di BUMN ini karena penempatan (placement) dana investasi perusahaan pada saham-saham yang berkinerja buruk? Penempatan dana perusahaan yang ceroboh dan keliru ini disengaja atau tidak? Apakah memang penempatan dana korporat yang salah ini disengaja karena ada yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi?
Arena 3: Siapa yang bikin jebol?
Perlu dilakukan investigasi siapa saja yang menyebabkan jebolnya keuangan BUMN tersebut. Benarkah hanya 5 orang sebagaimana yang diduga oleh kejaksaan agung kita? Adakah aktor intelektual yang bekerja "di belakang"? Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang.
Arena 4: Apakah memang ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik (pemilu)?
Investigasi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dalam kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu. Baik yang mengalir ke partai politik tertentu maupun tim kandidat presiden. Tuduhan ini persis dengan yang saya alami ketika dilakukan "bail-out" Bank Century dulu. Karenanya, untuk membersihkan nama baik partai politik tertentu dan Presiden Jokowi sendiri, penyelidikan tentang hal ini patut dilakukan. Biar gamblang, dan rakyat mendapatkan jawabannya. Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Jokowi sempat berpikir agar tim suksesnya mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya tersebut.
Arena 5: Berapa uang rakyat yang mesti dijamin & dikembalikan?
Salah satu penyelesaian krisis keuangan Jiwasraya adalah agar rakyat atau peserta asuransi di korporat tersebut tidak dirugikan. Mereka tidak bersalah. Uangnya harus dijamin dan dikembalikan pada saatnya. Apalagi "korban" Jiwasraya juga berasal dari negara lain (Korea Selatan) sebanyak 474 nasabah dengan nilai 574 miliar rupiah. Kalau tidak ada jaminan yang pasti, dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan para nasabah asuransi di Indonesia secara keseluruhan. Juga akan merusak kepercayaan pasar, baik domestik mupun internasional, terhadap sistem dan pengelolaan keuangan di negeri kita.
Arena 6: Adakah kaitan dan persamaan modus kejahatan kasus Jiwasraya dan kasus-kasus lain?
Pengungkapan di arena ini sangat penting. Baik investigasi parlemen maupun hasil kerja lembaga audit dan penegak hukum harus mampu mengungkapnya. Apakah memang ada kaitan dan kesamaan modus kejahatan yang terjadi di Jiwasraya dengan BUMN-BUMN yang lain jika kelak ditemukan? Kalau memang tidak ada atau tidak ditemukan, kita bisa menghela nafas dengan lega. Alhamdulillah. Namun kalau ada, krisis ini menjadi sangat serius. Mengapa? Sangat mungkin keseluruhan penyimpangan ini merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) dengan para "arsitek" yang bekerja di belakangnya. Kalau mimpi buruk ini adalah kenyataannya, memang negara harus melakukan "bersih-bersih" secara total.
Arena 7: Bagaimana solusi & penyelesaiannya ke depan?
Solusi ke depan harus dilakukan secara menyeluruh. Yang perlu diperbaiki bisa menyangkut pemberian sanksi hukum kepada para pelakunya; penyehatan kembali keuangan korporat; serta pemberian jaminan dan pengembalian uang milik nasabah. Ke depan harus ditingkatkan kepatuhan kepada undang-undang, sistem dan aturan; "judgement" jajaran manajemen yang jauh lebih baik; serta pengawasan yang lebih seksama dari otoritas jasa keuangan, parlemen dan pemerintah terhadap jajaran BUMN.
Khusus pemberian jaminan dan pengembalian uang nasabah (rakyat), saya menyarankan agar segera dibentuk Lembaga Penjamin Polis melalui sebuah undang-undang, agar didapat kepastian hukum untuk itu. Pemerintah memang terlambat menjalankan kewajibannya untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis tersebut. Kalau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang saya tanda- tangani pada bulan Oktober 2014 dulu diindahkan dan dilaksanakan, maka paling lambat bulan Oktober 2017 kita sudah punya Lembaga Penjamin Polis. Namun, dalam suasana seperti sekarang ini tak perlulah pemerintah harus disalahkan secara berlebihan. Tak baik mengambil keuntungan politik ketika orang lain sedang susah. Tak ada pahalanya. Yang penting, pemerintah segera menerbitkan undang-undang dan membentuk Lembaga Penjamin Polis tersebut. Yang paling penting, uang yang raib yang jumlahnya sangat besar itu, termasuk potensi untuk kehilangan yang lebih besar lagi, harus diatasi. Harus ditutup lubangnya. Harus bisa disehatkan kembali kondisinya. Solusinya... ya pilih cara yang paling masuk akal, kredibel dan benar-benar menyelesaikan masalah. Bukan hanya untuk meredakan kegaduhan politik saat ini.
Namun, rakyat perlu pula memberi kesempatan kepada korporat dan pemerintah untuk menentukan kebijakan, strategi dan bentuk penyehatan kedua BUMN tersebut. Jangan apriori terlebih dahulu. Sangat mungkin pemerintah memiliki solusi yang "cespleng". Kitapun juga bisa memberikan pandangan dan saran kepada pemerintah, jika pemerintah membuka diri untuk itu.
Yang penting apa yang hendak dilakukan pemerintah itu "sensible, doable, achievable and fundable". Artinya masuk akal, bisa dilakukan, bisa mencapai sasaran dan bisa mendapatkan pendanaan. Ide untuk membentuk sebuah "holding company" dalam usaha asuransi dan dana pensiun tidak keliru. Yang penting, pastikan bahwa "net" keuangannya positif. Jangan karena sangat dipaksakan, malah semua BUMN menjadi tidak sehat keuangannya. Jika untuk menutup dan menyediakan dana yang dibutuhkan akan dicarikan dari investor, pastikan investor itu juga "kredibel" dan memang ada. Ingat, jebolnya Jiwasraya antara lain karena pertimbangannya serampangan (poor judgement). Jangan sampai penyelesaian krisis Jiwasraya ini tidak didasari oleh pertimbangan yang matang dan kuat. Jika DPR RI melakukan investigasi, perlu pula menguji dan mendalami apakah solusi yang hendak dijalankan oleh korporat dan pemerintah tersebut benar-benar kredibel.
Dewan Perwakilan Rakyat bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan investigasi (penyelidikan)
Nafas dan jiwa dari konstitusi kita adalah adanya prinsip "checks and balances" di antara lembaga-lembaga negara yang utama. Di antaranya, adalah antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tujuannya, agar tidak ada kekuasaan yang absolut tanpa dicheck atau diawasi oleh kekuasaan yang lain. Power must not go unchecked. Dalam kaitan krisis keuangan yang terjadi di Jiwasraya, yang berada dalam jajaran pemerintahan (eksekutif), maka sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang kita anut, DPR RI wajib melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Implementasinya, DPR RI bisa menggunakan haknya untuk mengetahui tentang apa, mengapa dan bagaimana penyimpangan di BUMN itu terjadi.
Mengingat besarnya angka kerugian negara serta kompleksitas dan keterkaitan antar lembaga yang terkait, maka agar lebih efektif hasilnya, DPR RI bisa menggunakan hak konstitusional yang dimilikinya. Dalam kaitan ini, saya berpendapat DPR RI lebih tepat menggunakan hak angket agar penyelidikan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Jika ingin kasus besar ini dapat diungkap secara gamblang, seraya membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan elemen pemerintah dalam penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara belasan triliun rupiah itu, inilah kesempatannya. Karenanya, negara dan Presiden harus membuka diri dan mendukung dibentuknya Pansus dan penggunaan hak angket DPR RI, agar tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya dapat dibuktikan tidak benar. Di era saya dulu, ingat saya 4 kali DPR menggunakan hak angketnya.
Setuju, jangan terlalu dipolitisasi
Sejumlah kalangan mengatakan janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju. Meskipun, bagaimanapun tak mungkin hal begini akan terbebas sama sekali dari perbincangan politik.
Masih kuat dalam ingatan saya ketika Pansus dibentuk oleh DPR dan hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan atas "bail-out" Bank Century 10 tahun yang lalu. Politik kita luar biasa gaduhnya. Serangan kepada pemerintah dan tentunya saya sendiri juga sangat gencar. Ditambah pula dengan unjuk rasa yang marak, yang digelar di mana-mana. Teriakannya "turunkan SBY-Boediono!". Sampai-sampai, yang berpikiran jernih berkomentar, sebenarnya kasus Bank Century ini soal hukum, ekonomi atau politik?
Saya jadi ingat pula, dulu pada periode pertama kepresidenan saya, teriakan para pengunjuk rasa adalah "Cabut Mandat SBY-JK". Mengapa? Mereka, dan lawan-lawan politik saya, melakukan protes karena 3 kali pemerintah menaikkan harga BBM lantaran harga minyak dunia meroket. Padahal kenaikan itu diperlukan guna mengurangi subsidi BBM dalam APBN, dan untuk menyehatkan fiskal kita. Itupun pemerintah lakukan dengan tetap membantu kaum miskin dan tidak mampu (melalui "cash transfer").
Kembali ke hiruk-pikuk "bail-out" Bank Century, secara jujur harus saya katakan bahwa kegaduhan politik yang melampaui batas itu tentu mengganggu stabilitas politik dan stabilitas sosial kita. Juga mengganggu konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Menghadapinya, saya harus tetap bertahan dan harus memimpin jajaran kabinet seraya mengajak semua untuk kuat dan terus bekerja.
Pengalaman yang saya alami itu, melalui artikel yang saya tulis ini, tak perlu terjadi lagi. Tak perlu dialami orang lain. Tak perlu ada gerakan atau teriakan "turunkan Jokowi". Ingat yang saya katakan sebelumnya ~ janganlah terlalu mudah memvonis atau menghakimi siapapun sebagai bersalah. Apalagi pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia.
Dalam keadaan negara seperti ini jangan pula ada "penumpang gelap", yang punya tujuan dan agenda tertentu. Jangan punya nafsu untuk menjatuhkan pemimpin dan pemerintahan di tengah jalan. Dulu hal begini beberapa kali saya alami. Kekuasaan harus didapatkan secara sah. Kalau tidak halal, Allah tidak akan merahmatinya. Kekuasaan harus didapatkan melalui pemilu. Itu jalan konstitusional yang disediakan oleh negara. Tentu saja pemilu ini harus benar-benar berlangsung secara jujur dan adil. Aparat negara harus netral. Tangan-tangan kekuasaan tak boleh bekerja di luar jalan pemilu yang harus "free and fair" itu.
Indonesia adalah negara hukum. Ada "rule of law". Mari kita hormati. Rakyat harus menghormatinya. Tentu saja negara dan pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu dalam penegakan "rule of law" itu. Panglimanya hukum, bukan politik. Bukan kekuasaan. Kalau pemerintah tidak memberi contoh yang baik, sebaliknya melanggar dan menyepelekan pranata hukum ini, rakyat akan sangat terluka hatinya.
Ini momentum baik bagi koreksi besar dan perbaikan total
Penyelesaian krisis keuangan Jiwasraya ini, atau mungkin masih ada lagi yang lain, adalah momentum baik yang disediakan oleh sejarah. Momentum untuk bersih-bersih. Momentum untuk koreksi dan perbaikan total.
Sangat mungkin yang melakukan penyimpangan dan menjalankan manajemen yang buruk juga terjadi di banyak perusahaan. Barangkali sejarah mengingatkan kepada kita semua, janganlah tidak patuh kepada konstitusi, undang-undang, sistem dan aturan yang berlaku. Janganlah kita meninggalkan prinsip-prinsip "good governance" dan "good corporate governance" yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Janganlah para pengawas dan lembaga audit permisif dan tidak sensitif terhadap tanda-tanda adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Janganlah kita bertindak tanpa pemikiran yang matang. Sebagaimana "wisdom" yang saya dapatkan di tanah Sunda (lebih dari separuh hidup saya, saya tinggal di Jawa Barat) yang mengajarkan ... jangan selalu berpikir dan bertindak "kumaha engke". Tetapi, "engke kumaha". Maknanya, berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan sebaliknya, gegabah dalam bertindak akhirnya menjadi masalah besar di hari kemudian.
Alhamdulillah, Tuhan masih menyediakan hari esok. Kalau ada kesalahan kita, misalnya apa yang terjadi di PT. Jiwasraya dan mungkin lembaga lain, yang punya dampak besar, mulai saat inilah kita lakukan perbaikan. Insya Allah kita bisa. Indonesia Bisa.
Cikeas, 27 Januari 2020
Benarkah apa yang dikatakan SBY? Semestinya seorang SBY tidak dengan mudah dan gegabah membuat pernyataan yang bersifat opini yang mungkin saja akan memperkeruh skandal Jiwasraya. SBY wajib mempertanggungjawabkan pernyataannya secara hukum. Tidak etis rasanya seorang mantan presiden mengeluarkan pernyataan atau analisis yang diduga bernada politis dan mungkin bisa mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan kasus Jiwasraya.
Atas dasar apa SBY mengeluarkan pernyataan itu? Apa maksud SBY membandingkan kasus Century dengan Jiwasraya. Siapakah oknum atau kelompok yang dikatakannya membidik Rini Soemarno, Sri Mulyani (Menkeu) dan Erick Thohir (Meneg BUMN)? Apa motivasi SBY menyebarkan informasi itu? Siapa dan apa sebenarnya target dan sasaran SBY? Apakah SBY mempunyai tujuan politis secara terselubung? Mengapa SBY lantang membeberkan 7 solusi & penyelesaian skandal Jiwasraya? Mengapa SBY tiba-tiba mau ikut campur soal penanganan skandal Jiwasraya. Bukankah penyelidikan dan penyidikan skandal Jiwasraya sudah dilaksanakan oleh Kejagung, KPK dan aparat hukum lainnnya. Semestinya SBY menyadari hal ini. Akan lebih bijak bila SBY diam dan menunggu hasil akhir dari skandal Jiwasraya ini.
Motif SBY
Dalam perspektif sederhana atau awam, ada empat kemungkinan atau dugaan yang membuat seorang SBY membuat pernyataan soal Jiwasraya, yaitu :
Pertama, kemungkinan atau patut diduga SBY ingin agar skandal Jiwasyara ini diselesaikan secara tuntas dan transparan kepada publik.
Kedua, kemungkinan atau patut diduga SBY ingin mengalihkan isu korupsi dengan isu politik.
Ketiga, kemungkinan atau patut diduga SBY mengetahui siapa dalang dan para ‘perampok’ uang nasabah Jiwasraya.
Keempat, kemungkinan atau patut diduga SBY menakut-nakuti nama pejabat yang disebutnya karena mungkin saja ketiga pejabat itu sudah mengendus pelaku kejahatan di Jiwasraya.
Polri, KPK serta Kejagung wajib memanggil SBY untuk memberikan klarifikasi secara hukum atas pernyataannya itu. Tujuannya ialah agar ayah AHY ini berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang langsung dipublis ke sosial media. SBY harusnya menyadari bahwa mungkin saja pernyataannya itu akan membuat gaduh situasi politik nasional sekaligus meresahkan publik, terutama nasabah Jiwasraya. Selain itu, agar pernyataan SBY ini tidak dipolitisir oleh kelompok tertentu yang memiliki tujuan politis dan melebar kemana-mana yang pada akhirnya membuat rakyat menjadi gagal fokus.
Kerugian Negara
BPK mengidentifikasi ada 16 temuan dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan terhadap Jiwasraya tahun 2016. Beberapa temuan itu, diantaranya penempatan saham di PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) tahun 2014 dan 2015.
Jiwasraya berpotensi gagal bayar atas pembelian medium term note (MTN) PT Hanson International Tbk (MYRX). Saat ini, Jiwasraya terlibat tekanan likuiditas. Manajemen Jiwasraya menyebut ekuitas perseroan negatif sebesar Rp23,92 triliun per September 2019. Pasalnya, liabilitas perseroan mencapai Rp49,6 triliun, sedangkan asetnya hanya Rp25,68 triliun. Jiwasraya juga belum dapat membayar klaim polis jatuh tempo sebesar Rp12,4 triliun kepada nasabah tahun 2019.
Jiwasraya berpotensi merugikan keuangan negara Rp13,7 triliun per Agustus 2019. Kejagung sudah memanggil sejumlah saksi, antara lain mantan Direktur Utama Jiwasraya Asmawi Syam, mantan Kepala Divisi Sekretariat Jiwasraya Sumarsono, mantan Kepala Divisi Hukum Jiwasraya Ronang Andrianto. Kemudian, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinandi sebagai petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai saksi ahli. Lalu, Direktur Utama Hanson International Benny Tjokrosaputro, mantan Agen Bancassurance Jiwasraya Getta Leonardo Arisanto, Kadiv Pertanggungan Perorangan dan Kumpulan Jiwasraya Budi Nugraha. Kejagung juga telah mencekal 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi Jiwasraya.
Kronologi Jiwasraya
Mulai tahun 2002 Jiwasraya mengalami kesulitan. Berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya membukukan laba semu sejak tahun 2006. Tapi, tahun 2014, Jiwasraya menjadi sponsor klub sepak bola Manchester City. Tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Dana itu iinvestasikan dalam saham dan reksadana berkualitas rendah.
Di tahun 2017, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, saat itu Jiwasraya membukukan laba Rp360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan keuangan sebesar Rp7,7 triliun. Pada tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp15,3 triliun. Pada posisi per 30 Juni 2018, Jiwasraya diketahui memiliki 28 produk reksadana dengan 20 reksadana diantaranya memiliki porsi di atas 90 persen. Bulan September 2019, kerugian menurun jadi Rp13,7 triliun. Di bulan November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp27,2 triliun.
Melihat persoalan keuangan Jiwasraya yang semakin kronis, BPK mendapat permintaan dari Komisi XI DPR RI dengan surat Nomor PW/19166/DPR RI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 untuk melakukan PDTT lanjutan atas permasalahan itu. Selain itu, BPK juga diminta Kejaksaan Agung untuk mengaudit kerugian negara. Permintaan itu dilayangkan melalui surat tanggal 30 Desember 2019.
Jadi, penanganan skandal korup Jiwasraya bukan hanya masuk di sektor audit saja, tetapi juga ranah hukum. Skandal Jiwasraya ini merupakan kasus kejahatan berskala luar biasa karena memiliki risiko sistemik dan melibatkan banyak pejabat.
Memanasnya suhu politik berkepanjangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kemungkinan besar bisa memicu pecahnya #PerangGlobal atau #PerangDuniaKetiga. Konflik nearby yang terjadi di sejumlah negara kawasan Timur Tengah berhasil memancing emosi beberapa pemimpin dunia untuk ikut teribat dalam mencari solusi perdamaian. Namun demikian, menyelesaikan konflik di Timur Tengah tidaklah mudah.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, konflik nearby di kawasan Timur Tengah bisa memicu perang worldwide. Putin menekankan perlu ada conversation soal keamanan dan stabilitas internasional, khususnya terhadap lima negara yang memproduksi senjata nuklir.
"Konflik regional dapat menjadi ancaman bagi keamanan internasional," ujar Putin seperti diberitakan Anadolu Agency, Rabu (15/1/2020).
Menurut Putin, lima negara produsen nuklir harus menghilangkan alasan yang dapat menyebabkan perang. Presiden Rusia ini juga mengungkapkan bahwa negaranya telah memiliki senjata pemusnah massal baru yang tidak dimiliki negara-negara lain. Namun, apa jenis senjata itu, Putin masih merahasiakannnya.
Sebelumnya, konflik antara Iran dan Amerika Serikat dipicu oleh tewasnya pimpinan militer Iran Mayor Jenderal Qasem Soleimani. Kemudian, Iran membalas dengan serangan rudal balistik ke pangkalan militer AS di Irak.
Merespon peristiwa serangan itu, Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, negara-negara di Timur Tengah harus segera mengusir militer Amerika Serikat agar keluar dari kawasan Timur Tengah. Pernyatan ini, tentu saja bisa memicu konflik semakin melebar terhadap negara-negara yang menjadi sekutu Iran maupun AS.
"Negara-negara Timur Tengah harus mengusir militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Mereka adalah penjajah," ujar Rouhani seperti dikutip Xinhua, Selasa (14/1/2020).
Menlu Iran, Javad Zarif menulis di Twitternya, “AS telah melakukan aksi terorisme internasional, menargetkan dan membunuh Jenderal Soleimani, kekuatan paling efektif dalam memerangi ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda”.
Reaksi Trump
Konflik militer yang terjadi di sejumlah negara kawasan Timur Tengah, memang memungkinkan pecahnya perang global. Kalau ini sampai terjadi, maka eksodus manusia secara besar-besaran akan melanda sejumlah negara di dunia. Bencana besar yang diakibatkan oleh perang senjata pemusnah massal ini, tentu akan menghancurkan bumi. Bila perang international yang dikhawatirkan Putin pecah, maka Amerika Serikat adalah negara yang paling bertanggung jawab.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump sebelumnya pernah bersumpah untuk menomorsatukan Amerika Serikat lewat jargon "America first.".
Menurut kolomnis The Atlantic, Jeffrey Goldberg, Trump telah membuat sekutu-sekutu dan musuh-musuh AS menjadi campur aduk, tidak jelas, siapa musuh, siapa sekutu. "Ini dunia, di mana hubungan diplomasi yang sudah mapan diobrak-abrik oleh cepatnya cuitan Trump di Twitter," kata Goldberg.
Blok Timur dan Barat
Bila perang global pecah, kemungkinan besar akan melibatkan sejumlah negara-negara Blok Barat melawan negara-negara Blok Timur. Amerika Serikat akan memimpin Blok Barat bersama negara-negara yang tergabung dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization/Organisasi Pertahanan Atlantic Utara).
Sebanyak 12 negara akan berada dibawah komando AS, yaitu Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal dan Inggris. Ada juga negara yang bukan anggota NATO akan berkoalisi dengan AS. Selain itu, sebagian negara-negara Uni Eropa yang tergabung dalam G-20 dan Liga Arab juga akan berpihak ke AS.
Sedangkan Blok Timur akan dipimpin Rusia bersama negara-negara yang pernah tergabung dalam Fakta Pertahananan Atlantik Utara (Fakta Warsawa). Untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi Blok Barat, Rusia akan terus melakukan kerjasama militer dengan negara-negara Asia lainnya, diantaranya dengan aliansi militer yang melibatkan enam negara dalam Shanghai Cooperation Organization (SCO). Aliansi ini pernah melakukan latihan militer bersama yang dipusatkan di wilayah Chelyabinsk.
Sebanyak 6.500 personel serta lebih one hundred Pesawat tempur terlibat dalam latihan militer ini. Rusia juga melakukan kerjasama militer Collective Security Treaty Organisation (CSTO) dengan melibatkan negara Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan. Sebagian negara non Liga Arab, terutama negara-negara Teluk mungkin akan berpihak kepada Rusia diantaranya Irak, Mesir, Yaman, Yordania, Libya, dan Tunisia.
Perilaku korup sejumlah pejabat negara dan politisi sungguh sudah sangat mengkhawatirkan. Korupsi semakin membudaya dan menjadi gaya hidup. Bahkan ?Tren? Berbuat korup bagi sebagian masyarakat terus berlangsung secara massif. Korup bisa dilakukan secara pribadi maupun berjamaah. Target atau sasaran uang yang akan ?Dirampok? Juga bukan hanya menyasar uang negara, tetapi juga sektor korporasi (swasta).
Kini, Indonesia berada dalam situasi darurat korupsi super kronis yang mungkin sulit untuk disembuhkan dengan cara apapun. Harapan munculnya efek jera dengan hukuman penjara tidak berarti sama sekali. Jalan satu-satunya yang mungkin bisa berhasil menghilangkan perilaku korup adalah hukuman mati.
Kasus Korupsi Fantastis
Sejumlah kasus korupsi yang menghebohkan publik diantaranya skandal asuransi plat merah Jiwasraya (persero). Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp12,four triliun. Negara merugi sekitar Rp13,7 triliun. Akibat kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.
Kasus lain yang masih dalam proses pengusutan yaitu dugaan korupsi di Asabri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan ada indikasi korupsi di Asabri. Kerugian negara diduga mencapai Rp10 triliun. Kasus lama yang masih mengambang ialah korupsi di Bank Century. Negara menderita kerugian sebesar Rp7 triliun. Kasus ini hanya mampu mencokok Budi Mulya yang sudah divonis 15 tahun penjara.
Korupsi ditubuh Pelindo II juga luar biasa. Empat proyek PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai Rp6 triliun. Kasus korupsi ini ditangani Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 2015 lalu.
Kejahatan korupsi yang paling mengejutkan publik ialah kasus korupsi E-KTP. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,3 triliun. Ketua DPR RI Setya Novanto dan Irman Gusman terlibat. Korupsi di proyek wisma atlet Hambalang tak kalah fantastisnya. Negara mengalami kerugian sebesar Rp706 miliar. Beberapa nama terseret dalam kasus ini yaitu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, mantan Kemenpora Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh.
Hukuman Mati
Berbicara soal kasus korupsi di Indonesia, tak akan pernah habis. Jadi, kalau Presiden Jokowi ingin menerapkan hukuman mati bagi koruptor, tentu saja rakyat wajib mendukung penuh. Namun, apa yang akan dilakukan Jokowi ini tidak mudah karena akan menghadapi tantangan dari sejumlah pejabat dan politisi senayan.
Mengapa para pejabat negara dan politisi semakin berani melakukan korupsi? Pertanyaan ini layak menjadi bahan renungan. Seabrek sanksi hukum untuk para koruptor sudah diterapkan. Tapi, faktanya korupsi semakin menggila. Sanksi hukum tidak mampu membuat jera koruptor.
Tak beda jauh dengan kejahatan narkoba yang bisa merusak sel-sel generasi penerus bangsa, kejahatan korupsi pun bisa mengakibatkan kerusakan yang sama. Kejahatan korupsi bisa merusak ethical dan mental manusia Indonesia secara massal. Negara bangkrut karena dirampok bangsa sendiri dengan berbagai dalih kerakyatan dan regulasi.
Di sisi lain, sanksi hukum untuk penjahat narkoba sudah selangkah lebih maju dengan menerapkan hukuman mati. Sedangkan, sanksi hukum untuk para koruptor masih berkutat dengan berbagai embel-embel administrasi, diantaranya menyangkut popularity koruptor sebagai politisi atau pejabat negara. Ujung-ujungnya, bila koruptor ingin ditangkap atau dihukum, harus meminta izin dan persetujuan presiden atau pimpinan lembaga tinggi negara atau pimpinan parpol. Akhirnya, jaringan korupsi antara pejabat negara, politisi dan pihak swasta terus tumbuh dan berkembang secara terselubung.
Solusi Ekstrem
Sesungguhnya, solusi yang ditawarkan Presiden Jokowi untuk menghukum mati koruptor sangat tepat. Solusi ini memang ekstrim. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sebenarnya, hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia dalam 15 tahun terakhir ini, telah membuktikan bahwa penjara bukanlah tempat efektif untuk menurunkan angka korupsi. Skandal korupsi justru terus mengalami peningkatan di berbagai sektor.
Kejahatan korupsi jelas bersifat luar biasa, maka penanganannya pun harus dengan hukum yang ekstra luar biasa. Dalam UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, terdapat dimensi hukuman mati. Hukuman mati juga terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mayoritas masyarakat Indonesia juga menilai bahwa hukuman mati merupakan cara yang tepat untuk menekan tingginya kasus kejahatan korupsi.
Selain menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, negara juga berkewajiban untuk melakukan pembenahan sistem hukum nasional. Dalam sejarah, hukuman mati juga banyak diterapkan terhadap tindak kejahatan yang bermacam-macam, termasuk kasus korupsi. Di abad 18 SM, Raja Hammurabi dari Babilonia membuat perintah hukuman mati untuk 25 jenis tindakan kriminal.
Sejumlah pakar hukum Internasional menilai, penerapan hukuman mati dapat menghemat biaya pengeluaran negara daripada memenjarakan koruptor seumur hidup. Kapan hukuman mati bagi koruptor ini akan dilaksanakan? Hanya Presiden Jokowi yang tahu.
JANGAN MUDAH PERCAYA TERHADAP PERNYATAAN ATAU FATWA DARI SESEORANG YANG MENGAKU USTADZ DI TELEVISI, SOSIAL MEDIA (INTERNET), PENGAJIAN ATAU MIMBAR KHOTBAH KARENA SEBAGIAN BESAR DARI MEREKA ADALAH USTADZ SAMPAH YANG SUKA MENEBAR HOAKS. TUJUAN USTADZ SAMPAH ADALAH MEMBODOHI DAN MENGADU DOMBA ANTAR UMAT BERAGAMA. UNTUK ITU, SEMUA UMAT BERAGAMA HARUS MENGHINDARI MENYEBARKAN FOTO, VIDEO, GAMBAR, NARASI DAN BERITA-BERITA USTADZ SAMPAH DI SOSIAL MEDIA.
Wabah ustadz ?Sampah? Di sosial media sangat mengerikan dan berbahaya bagi Pancasila dan NKRI. Negara bersama seluruh elemen bangsa harus bertindak cepat. Telat sedikit saja, Indonesia bisa hancur. Ustadz sampah adalah istilah yang saya buat sendiri karena merasa prihatin melihat sikap, tindakan, pernyataan dan ahlaq sejumlah ustadz yang isi ceramahnya jauh dari ajaran Islam Rahmatan Lil Alamin. Setahu saya, ajaran Islam itu menyejukkan bukan menyesatkan.
Allah SWT berfirman, ?Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung?. (QS.Ali Imran 3:104). Pada ayat di atas, Allah SWT secara jelas menegaskan bahwa seorang tokoh agama seperti ustadz wajib menyampaikan perkataan yang benar dan menunjukkan perbuatan baik.
Faktanya hingga hari ini di sosial media, banyak sekali ceramah ustadz sampah yang terus menebar kebencian antarsesama umat beragama. Ustadz sampah selalu merasa paling benar dan gampang sekali mengkafirkan umat yang berbeda agama serta mengeluarkan fatwa haram terhadap sesuatu. Selain berseliweran di sosial media, ustadz sampah juga sering tampil dalam aksi demo, bahkan ada yang mengisi program acara TV.
Umumnya, isi ceramah ustadz sampah hanya menabur intoleransi, kebencian, disintegrasi, terorisme dan radikalisme. Mereka selalu menjanjikan surga serta berani menentukan nilai pahala dan dosa seseorang. (sesungguhnya urusan surga, neraka, pahala dan dosa itu hak prerogatif Tuhan).
Ustadz sampah akan semakin angkuh ketika mereka sudah menjadi bintang iklan produk massal di media masa (televisi, radio dan internet). Padahal, fungsi utama seorang tokoh agama adalah mensyiarkan kesejukkan ajaran dan nilai-nilai Islam.
Ada juga sebagian ustadz sampah yang meminta jamaahnya, khususnya anak-anak untuk menghafal Al Qur?An. Namun, ustadz sampah tidak mengajarkan jamaahnya (anak-anak) untuk mengamalkan isi kandungan Al Qur?An dengan baik dan benar. Akibatnya, para jamaah (anak-anak) hanya menjadikan bacaan Al Qur?An seperti menghapal tangga lagu popular di radio.
Berdasarkan sejumlah penelitian, ustadz sampah juga banyak beredar di sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan kampus. Mereka mengajarkan ajaran Islam dengan cara-cara menyimpang dan radikal. Hasilnya, sejumlah siswa berperilaku radikal dengan mengatasnamakan Islam.
Ada lagi yang aneh bin ajaib, umumnya ustadz sampah selalu menasehati jamaahnya untuk rajin bershodaqoh. Tapi, dalam kenyataannya ada sejumlah ustadz sampah justru berperilaku kikir alias pelit. Selain itu, ada juga ustadz sampah yang bila diminta memberikan tausyiah, menuntut honornya tinggi. Kalau honornya kecil, mereka menolak. Soal seks, ustadz sampah juga paling jempolan. Kalau ceramah, mereka selalu mengimbau kepada jamaahnya untuk setia kepada istrinya. Eh?Diam-diam, dia berpoligami atau nikah siri dengan jamaah perempuan yang bahenol tanpa izin istrinya. Jadi, bagi perempuan-perempuan cantik agar berhati-hati kalau ada ustadz sampah ceramah, biasanya mereka suka melirik kaum hawa yang bening-bening.
Sejumlah ustadz sampah pernah terjerat kasus pidana karena mereka mengklaim dirinya sebagai nabi sekaligus menyelewengkan penafsiran isi Al-Qur?An dan hadist. Akibat dari perbuatannya ini, muncullah aliran-aliran agama sesat yang merusak ajaran Islam yang sesungguhnya. Ustadz sampah merupakan sumber penyakit moral dan intellectual kaum muslim.
Oknum Jamaah Sampah
Muslim sampah lahir dari tokoh agama sampah. Umumnya, muslim sampah kalau mendengar ceramah ustadz sampah ditelan mentah-mentah alias tidak dikritisi. Muslim sampah sangat malas mencari dan membaca referensi lain. Muslim sampah sangat yakin bahwa dirinya paling suci, paling benar serta mengaku paling beriman kepada Tuhan. Muslim sampah menilai ustadz sampah sebagai Tuhan yang wajib ditaati.
Sesungguhnya kewajiban seorang muslim itu bukan hanya sebatas sholat wajib lima waktu, bukan hanya khatam Al Qur?An, bukan hanya menunaikan ibadah haji serta berqurban, bukan hanya berzakat dan bersedekah, bukan hanya berpuasa Ramadhan dan puasa sunnah, bukan hanya bersimpati kepada umat muslim yang tertindas di negara lain, bukan hanya menafsirkan ayat-ayat di kitab suci, bukan hanya berjilbab dan bercadar, bukan hanya memutar butir tasbih dijari tangan, bukan hanya memberi makan anak yatim piatu, bukan hanya berdzikir, bukan hanya aksi demo bela agama, bukan hanya bergelar habib, ustadz, kyai atau ulama, bukan hanya berteriak takbir dengan lantang saat aksi demo, bukan juga mencap kafir dan haram terhadap penganut agama lain.
Sewajibnya, seorang muslim harus bersikap dan perilaku baik. Pribadinya harus berkualitas dalam kehidupan sosial, memelihara dan menjaga toleransi antarsesama makhluk Tuhan, berbicara santun, berpikir cerdas dan kritis, berhati bersih, dan terus menebarkan kesejukkan Islam di alam raya.
Oleh karena itulah, seorang muslim wajib cerdas. Allah SWT berfirman, ?Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.? (QS.Al-Hujurat [ 49]: 6). Makna ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa seorang muslim haruslah teliti dan kritis (cerdas) terhadap semua ceramah (berita/pesan) yang disampaikan para tokoh agama.
Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya ayat 107 menyebutkan, ?Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam?.
Sungguh indahnya ajaran Islam. Bayangkan jika semua umat manusia memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, maka jagat raya akan damai dan tentram.
Pak Presiden tolong luangkan waktu Anda sedikit saja untuk membaca tulisan pendek dan sederhana ini. Bila Anda ingin negara ini tetap aman, nyaman dan damai dibawah ideologi Pancasila dan NKRI, maka Anda wajib menolak#TolakEksISIS orang-orang Indonesia eks ISIS yang ingin pulang ke negeri ini.
Tapi, jika Anda mau Indonesia hancur lebur dan menghidupkan ideologi khilafah, silahkan Anda boyong sekitar 600 orang Indonesia eks ISIS pulang.
Sekadar saran Pak Presiden, hindari mendengarkan pendapat oknum-oknum Komnas HAM yang bicara soal HAM hanya dalam perspektif dirinya sendiri, tanpa mau melihat konteks HAM bagi rakyat Indonesia. Kurang lebih 600 orang eks ISIS dibandingkan dengan 267 juta rakyat Indonesia tidak ada apa-apanya. Silahkan pak Presiden pilih, mau mengorbankan rakyat dan bangsa ini atau memulangan eks ISIS yang sudah bukan lagi WNI?
Pak Presiden, jangan percaya ocehan sejumlah oknum politisi yang minta eks ISIS dipulangkan karena alasan kemanusiaan versi mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak memahami makna sebenar-benarnya perikemanusiaan terhadap sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan.
Pak Presiden, ISIS itu hanya kelompok kecil pembunuh manusia yang sengaja diciptakan oleh sejumlah negara modern yang biadab untuk menguasai dunia.
Tahukah Pak Presiden? ISIS sudah kalah perang dan para pengikutnya butuh perhatian dunia dengan menciptakan tangisan ‘dramatis’ di media massa dan sosial media, agar mereka bisa dipulangkan ke negara asalnya. Para pengikut ISIS yang menjadi pesakitan di negara mereka masing-masing mendapat hukuman berat. Bahkan, di Suriah mereka akan dieksekusi mati.
Seandainya Pak Presiden ingin memulangkan eks ISIS ke negeri ini, maka butuh berapa besar dana untuk deradikalisasi? Akan efektifkah deradikalisasi itu? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap eks ISIS? Siapkah Anda menanggung risiko tinggi terhadap keberlangsungan bangsa ini?
Pak Presiden, Anda pasti sudah tahu. Saat ini faham radikalisme, terorisme, arabisme, intoleransi, penyebaran ideologi khilafah terus merongrong negara ini melalui jalur parpol, politisi, NGO, dan ormas berbasis agama. Aparat keamanan bangsa ini belum mampu secara maksimal membasmi gerakan mereka. Jadi, kalau eks ISIS benar-benar akan dipulangkan, bahaya Pak Presiden….!!!
Radikalisme Meningkat
Pak Presiden, Mendagri Tito Karnavian saat masih menjabat Kapolri mengatakan, aksi terorisme dan radikalisme meningkat 42 persen disepanjang tahun 2018. Pelaku teror yang ditangkap sebanyak 396 pelaku.
"Sepanjang tahun 2018, jumlah aksi meningkat 42 persen dibandingkan tahun 2017, yakni dari 12 kasus menjadi 17 kasus," kata Tito saat menyampaikan hasil kinerja dan evaluasi Rilis Akhir Tahun Mabes Polri 2018 di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, seperti dilansir Okenews (27/12/2018). Aksi terorisme atas nama agama yang paling banyak menyedot perhatian publik di tahun 2018 ialah rentetan bom di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Pak Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah melakukan pemblokiran terhadap konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten, mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019 (data Kominfo 19 Maret 2019). Platform konten yang terbanyak diblokir yaitu facebook dan instagram sebesar 8.131 konten. Sementara di twitter sebanyak 8.131 konten. Konten radikalisme dan terorisme yang diblokir di google/YouTube sebanyak 678 konten. Kemudian 614 konten di platform telegram, 502 konten di filesharing, dan 494 konten di situs web.
Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, Kementerian Kominfo sudah melakukan pemblokiran konten sebanyak 323 konten, yang terdiri dari 202 konten di situs web, 112 konten di platform telegram, 8 konten di facebook dan instagram dan 1 konten di YouTube.
Tahun 2018, telah diblokir konten radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten yang terdiri dari 7.160 konten di facebook dan instagram, 1.316 konten di twitter, 677 konten YouTube, 502 konten di telegram, 502 konten di file sharing, dan 292 konten di situs web. Selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1031 konten yang terdiri 963 konten facebook dan instagram dan 68 konten di twitter.
Pak Presiden Anda juga tahu khan, ada 11 kementerian/lembaga (Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, KASN) ikut menandatangani SKB tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke 11 Kementerian itu bertanggungjawab penuh untuk menjaga empat pilar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
ICTV: Aksi Demo Wajib Damai dan Nyaman
ISIS Tamat
Pak Presiden, kekalahan gerombolan ISIS di Irak, Suriah, Yaman, Afganistan, dan sejumlah negara lainnya, telah membuktikan bahwa mereka adalah kelompok orang lemah dan frustasi. ISIS sudah tamat
Jauh-jauh hari sebelum kelompok ISIS popular di dunia, ISIS hanyalah sekelompok pemberontak yang diduga sengaja diciptakan AS dan Arab Saudi untuk mengobok-obok kepemimpinan politik di kawasan Timur Tengah. Hal itu dilakukan Amerika karena mereka ingin menjadi penguasa minyak dunia.
Sedangkan Arab Saudi, dalam sepuluh tahun terakhir ini, dominasinya semakin surut di Timur Tengah karena negara-negara lain yang ada di kawasan Teluk semakin maju. Tentu saja, Arab Saudi merasa jadi ‘terbelakang’ dan ingin kembali merebut hegemoninya sebagai pemimpin negara-negara di Timur Tengah. Salah satu strateginya ialah menghancurkan kepemimpinan politik di sejumlah negara Timur Tengah, maka tak heran ketika Arab Saudi dan AS saling bekerjasama (simbiosa mutualisma) untuk menghancurkan negara-negara Timur Tengah, dengan mempersenjatai dan mendanai kelompok pemberontak sebagai embrio ISIS. (Baca : Obama Terpeleset Lidah, Bilang AS Melatih ISIS - CNN indonesia/http://www.cnnindonesia.com/…/obama-terpeleset-lidah-bilan…/)
Dengan dukungan AS dan Arab Saudi, ISIS menjadi isu dunia. Arab Saudi, AS dan sekutunya akan jadi semakin mudah bila ingin mengintervensi sejumlah negara di Timur Tengah, Eropa dan Asia melalui isu ISIS.
Isu yang dihembuskan AS dan Arab Saudi saat ini ialah mereka ingin ‘membasmi’ kelompok ISIS. Baik AS maupun Arab Saudi terus-menerus mempropagandakan ISIS, agar tujuan intervensi mereka dapat tercapai tanpa diketahui publik dunia. (Baca : Wikileaks: Hillary Clinton sebut Saudi dan Qatar danai ISIS | merdeka .../https://www.merdeka.com/…/wikileaks-hillary-clinton-sebut-s…)
Dalam sejumlah pemberitaan media internasional yang valid, sebenarnya kelompok ISIS sangat kecil dan lemah. ISIS menjadi popular karena propaganda AS dan Arab Saudi serta media-media sekutu mereka. Sejumlah media massa, sosial media dan NGO yang pro AS dan Arab Saudi dengan sengaja dan terbuka mempropagandakan kekejaman ISIS. Tujuannya ialah untuk membentuk opini publik dunia. Bahkan, kabarnya, ISIS juga mendapat dukungan dana dan persenjataan dari Arab Saudi dan AS serta 40 negara G20. (Baca : HEBOH..Putin Ungkap 40 Negara Danai ISIS di KTT G20 dan Cibir NATO di Suriah/https://arrahmahnews.com/…/heboh-putin-ungkap-40-negara-da…/).
Dengan semakin gencarnya propaganda ISIS, maka AS dan Arab Saudi berharap, negara-negara di dunia menjustifikasi ISIS sebagai kelompok bersenjata yang besar. Padahal, faktanya ISIS kecil dan lemah. Sekarang ISIS sudah hancur lebur. Kekalahan ISIS di dunia, membuat AS dan Arab Saudi serta konco-konconya frustasi.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah ISIS menjadi ‘popular’ karena para penggila media sosial yang tidak tahu-menahu tentang ISIS terus mengupload hampir semua gerakan ISIS. Sebagian besar penggila medsos di Indonesia pun tanpa sengaja ikut mempropagandakan ISIS melalui sosial media.
AS dan Arab Saudi, sudah lama menargetkan kawasan Asia, Filipina dan Indonesia. Baik AS maupun Arab Saudi secara sengaja dan terbuka melemparkan isu ISIS di Asia dengan tujuan agar situasi politik dan ekonomi Asia menjadi tidak stabil. (Baca : Serangkaian bukti Amerika dan Saudi sebenarnya dukung ISIS/https://www.merdeka.com/…/serangkaian-bukti-amerika-dan-sau…)
Kalau situasi ekonomi dan politik di Asia labil, maka AS dan Arab Saudi akan dengan mudah mengintervensi. Namun, upaya ‘busuk’ AS dan Arab Saudi terkendala dengan solidnya hubungan dua negara kuat di Asia yaitu Tiongkok dan Korea Utara (Korut) yang didukung Rusia. Itulah yang menjadi penyebab, mengapa AS dan Arab Saudi sulit mengobok-obok negara di kawasan Asia dengan memakai isu ISIS.
Ketakutan AS dan Arab Saudi semakin parah ketika Tiongkok, Korut dan Rusia serta negara-negara di Asia lainnya saling ‘bergandengan tangan’ untuk menghadapi ISIS. Rusia juga mendukung negara-negara Asia yang kontra AS dan Arab Saudi, maka tak heran kalau kelompok ISIS tidak mampu masuk ke negara-negara komunis serta sejumlah negara di kawasan Asia lainnya. Sampai kapan pun AS dan Arab Saudi akan sulit merusak hegemoni Asia kalau Tiongkok, Korea Utara, Rusia serta negara-negara Asia lainnya bersatu menghadapi AS dan Arab Saudi. Jadi, ISIS itu ‘populer’ hanya karena pemberitaan propaganda yang dengan sengaja dilakukan AS dan Arab Saudi. #TolakEksISIS
PERHATIAN: Bila Anda cinta tanah air Indonesia, VIRALKAN dan SHARE artikel ini. Terima kasih.
