Bagaimana sikap Ahok merespon perintah Jokowi ini? Berikut interviu ssingkat Wawan Kuswandi dari Indocomm.blogspot.com dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Kamis (12/12/2019).
Wawan Kuswandi: Mendapat tiga tugas penting dari Pak Jokowi di Pertamina, bagaimana Anda menyikapinya?
Ahok: Pak Jokowi kan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, apa yang diperintahkan atau ditugaskan kepada saya tentu tujuannya untuk kepentingan rakyat, terutama soal urusan minyak dan gas bumi. Pertamina itu bukan milik mafia migas, tetapi milik negara dan rakyat serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jadi, perintah pak Jokowi sangat jelas. Saya akan musnahkan mafia migas di Pertamina. Tentu saja saya tidak bekerja sendiri, saya akan bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan jajaran direksi yang ada di Pertamina.
Wawan Kuswandi: Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Pertamina ada mafia migas dan posisi mereka sangat kuat, apakah mafia migas di Pertamina bisa Anda musnahkan?
Ahok: Kalau mafia migas itu merugikan Pertamina dan negara, saya siap menghadapinya, apapun risikonya. Jadi, sudah menjadi kewajiban saya menjaga Pertamina dan melaksanakan tiga tugas utama yang diperintahkan pak Jokowi. Tolong dukung saya untuk memusnahkan mafia migas.
Wawan Kuswandi: Bagaimana cara Anda memusnahkan mafia migas di Pertamina. Apakah ada strategi khusus yang akan Anda terapkan?
Ahok: Pertama,tentu saya akan mengawasi kinerja karyawan Pertamina. Kemudian, mengawasi sistem kerja yang selama ini sudah berjalan. Saya juga akan membuka hotline khusus dengan memanfaatkan teknologi IT secara online agar masyarakat bisa melaporkan secara langsung, bila ada penyimpangan yang dilakukan karyawan atau pejabat Pertamina. Rapat-rapat direksi Pertamina akan transparansi dan semua aktivitas Pertamina akan diekspos di website Pertamina, sehingga publik tahu. Pokoknya, saya akan bertindak tegas tanpa kompromi. Itu saja.
Operasi senyap yang dilakukan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok benar-benar membuat mafia migas sekarat. Ahok yang dikenal sebagai pemimpin jujur dan memegang teguh komitmen untuk transparan kepada publik telah membuat oknum-oknum ‘perampok’ minyak negara yang bercokol di Pertamima terkapar berat.
Salah satu buktinya ialah PT Pertamina sudah dua kali menurunkan harga BBM di tahun 2020 yaitu harga Bahan Bakar Khusus (BBK), seperti Pertamax dan Pertamax Turbo. Harga BBM jenis Pertamax mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp9.200 menjadi Rp9.000 per liter. Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp9.900 menjadi Rp9.850 per liter. Sebelumnya, tanggal 5 Januari 2020 lalu, Pertamina juga sudah menurunkan harga BBM untuk jenis Pertamax series dan Dex series.
Selain soal penurunan harga, Ahok juga sudah menerapkan transparansi di perusahaan pelat merah itu dengan membuka data impor bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina di laman resmi www.pertamina.com. Langkah itu merupakan cara paling efektif sebagai upaya Ahok untuk menciptakan Good Corporate Governance (GCG). Cara ini diharapkan bisa membawa perubahan signifikan bagi ladang bisnis Pertamina.
Transparansi tentu akan mengawasi kinerja Pertamina agar menjadi lebih profesional. Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa Pertamina menjadi ladang korup segerombolan oknum, banyak terjadi maladministrasi serta birokrasinya yang dibuat rumit. Apa yang dilakukan Ahok dan Pertamina merupakan implementasi atas Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
LIHAT dan BACA JUGA:
Pasang Iklan Pilkada 2020 di Indocomm, Keputusan Tepat!
Darurat Korupsi, Saatnya Koruptor Dihukum Mati!
Politisasi Agama
Namun, gebrakan Ahok di Pertamina mendapat perlawanan dari sekelompok oknum dengan membawa bendera ormas kecil seperti PA 212. Diantara oknum yang tidak suka Ahok di Pertamina ialah direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara yang menjadi salah satu orator dalam aksi 212 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020) lalu. Dia meminta Ahok mundur karena tak rela eks Gubernur DKI Jakarta itu menjabat Komisaris Utama Pertamina.
Perlawanan yang dilakukan PA 212 ini, tentu bukan tanpa alasan karena disinyalir sejumlah oknum elite di beberapa BUMN adalah pemasok dana bagi segelintir ormas radikal yang terus mempolitisasi agama untuk kepentingan politik. Maka, tak heran bila sejumlah elite BUMN dicopot dari jabatannya.
Meneg BUMN, Erick Thohir tampaknya mengetahui tentang adanya dugaan jaringan konspirasi antara kelompok ormas radikal dengan oknum elite di beberapa BUMN. Untuk itu, Erick secara tegas menolak tuntutan ngawur PA 212 yang meminta Ahok turun dari Komisaris Utama Pertamina. Dalam hal ini Erick juga diduga telah berhasil memutus jaringan kerjasama ormas radikal dengan oknum elite BUMN.
Kapabilitas Ahok
Jauh-jauh hari sebelum Ahok masuk bursa pejabat elite Pertamina banyak yang protes, khususnya dari serikat kerja Pertamina. Bahkan, ada sejumlah oknum politisi yang menilai Ahok tidak punya kapasitas dan kapabilitas.
Dikecam seperti itu, Ahok menilai hal itu biasa-biasa saja. Sesungguhnya mengukur kualitas, kapasitas dan kapabilitas seseorang di BUMN bukan dengan cara emosional dan melupakan rasionalitas. Kinerja seseorang di BUMN, termasuk Ahok harus diukur dari hasil akhir setelah melalui proses yang relatif panjang.
Ahok tentu memiliki beban moral yang sangat kuat di Pertamina. Mau tidak mau dia harus menghadapi mafia migas. Memperbaiki kinerja Pertamina merupakan tanggung jawabnya sebagai pejabat yang terikat sumpah jabatan untuk melindungi perusahaan negara.
Dalam memimpin Pertamina, Ahok harus mempunyai strategi khusus, karena Presiden Jokowi secara tegas telah memerintahkannya untuk mengeksekusi tiga tugas utama yaitu memberantas mafia migas, menekan impor miyak dan gas serta merealisasikan pembangunan kilang minyak nasional.
Mendapat tiga tugas penting itu, Ahok tentu harus melaksanakannya sekaligus membela kepentingan rakyat, terutama soal harga minyak dan gas bumi. Pertamina bukan milik mafia migas, tetapi milik negara dan rakyat serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jadi, wajib hukumnya bagi Ahok untuk memberantas mafia migas di Pertamina dengan segala risikonya.
