Tahun 2021 kesibukan stasiun Gambir akan pensiun melayani kereta antarkota. Fungsi stasiun Gambir akan digantikan stasiun Manggarai. Stasiun Gambir hanya akan melayani KRL Commuter Line dan kereta khusus. Stasiun Gambir adalah stasiun terbesar di Jakarta.
Sebelumnya, stasiun Gambir yang hanya mempunyai four jalur kereta ini melayani kereta api kelas eksekutif serta kelas campuran (biasanya eksekutif, ekonomi plus, untuk tujuan tertentu) menuju kota-kota besar di Jawa seperti Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Surabaya, dan Malang. Stasiun ini memiliki bangunan setinggi sixteen meter dan terdiri dari 3 lantai. Peron dan jalur lintasan kereta berada di lantai tiga. Gambir juga memiliki motel transit (Rail Transit Suite).
Dahulu Stasiun Gambir adalah tanah rawa milik Anthony Paviljoen. Tahun 1697 Cornelis Chastelein membeli tanah itu dan membangun rumah beserta penggilingan tebu dan menamakannya Weltevreden. Tahun 1871, Weltevreden diubah menjadi Halte Koningspelin. Halte Koningspelin berada beberapa ratus meter di selatan posisi stasiun Gambir. Inilah cikal bakal stasiun Gambir.
Tanggal 16 September 1871, Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) membuka jalur kereta pertama di Batavia. Jalur itu menghubungkan Gambir yang saat itu masih bernama Koningspelin dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. NISM mengelolanya dengan bangunan kecil dan sederhana hingga tahun 1884.
Tanggal 4 Oktober 1884, halte diubah jadi Stasiun Weltevreden. Tahun 1906, stasiun dipakai untuk pemberangkatan tujuan Bandung dan Surabaya. Tahun 1937 nama stasiun diubah jadi Batavia Weltevreden SS. Tahun 1992 stasiun mengalami renovasi besar-besaran dan menjadi stasiun layang dan bernama stasiun Gambir.
Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat tepat dan benar. Buktinya, belum genap tiga bulan menjabat, Erick sudah membantai oknum yang diduga kuat sebagai gerombolan ‘penyamun’ di maskapai Penerbangan plat merah Garuda Indonesia.
Sebelumnya Erick sudah mengobrak-abrik dugaan adanya 'sarang penyamun' di Pertamina dengan menembakkan ‘peluru tajam’ mematikan yaitu memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Bung Erick, Anda sungguh bernyali besar bro…
Lantas, bagaimana dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mampukah mereka menyamai ‘nyali’ Erick Thohir. Rakyat masih menunggu keberanian dan nyali besar Tito dan Prabowo untuk memberangus kelompok radikalisme dan ormas FPI.
Melawan Penyamun
Dugaan adanya gerombolan penyamun di sejumlah perusahaan BUMN, memang sudah muncul sejak era Soeharto. Tak ada satupun menteri sebelum era Jokowi yang berani bertindak keras dan tegas. Sekaranglah saatnya negara melawan gerombolan penyamun tanpa ampun.
Akhirnya, Erick Thohir memecat seluruh direksi PT Garuda Indonesia, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung terkait penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepede Brompton dalam pesawat airbus A330-900 Neo.
"Pada hari ini tanggal 7 Desember telah dilaksanakan pertemuan antara Menteri BUMN dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia dan menyepakati, pertama memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan Harley dan Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada tanggal 17 November 2019 di Soekarno Hatta, Cengkareng sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Komisaris Utama Sahala Lumban Gaol usai rapat di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).
Seperti diketahui, dari 142 perusahaan BUMN, hanya 15 perusahaan (diantaranya sektor telekomunikasi, perbankan, minyak dan gas) yang menyetor profitnya ke negara sebesar 75 persen. Selebihnya menguap, diduga dipreteli gerombolan penyamun di BUMN.
Di sisi lain, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Bisnis Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, disela rapat bersama Komisi VI DPR, Senin (3/12/2019) menuturkan, jumlah utang sejumlah perusahaan plat merah meningkat dari Rp2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp5.271 triliun per September 2018. Meskipun demikian, data utang per September 2018 itu masih belum diaudit.
Utang BUMN dari sektor non keuangan sebesar Rp1.960 triliun. Kontribusi utang terbesar sekitar 27,7 persen disumbang perusahaan sektor kelistrikan Rp543 triliun. Utang lain dihimpun perusahaan sektor minyak dan gas (migas) mencapai Rp522 triliun. Sisanya oleh perusahaan sektor infrastruktur, termasuk konstruksi dan properti mencapai Rp317 triliun. Lalu, sektor telekomunikasi Rp99 triliun, transportasi Rp75 triliun dan gabungan berbagai sektor lain Rp403 triliun.
Kalau dilihat dari banyaknya perusahaan BUMN, seharusnya negara sudah bisa membiayai semua kebutuhan publik secara menyeluruh, terutama di sektor kesehatan maupun pendidikan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional juga semestinya meningkat. Perusahaan BUMN menjadi lokomotif utama dalam mendanai pembangunan nasional sekaligus sebagai penggerak ekonomi terbesar negara.
Namun sayangnya, keuntungan BUMN tidak mengalir ke kas negara secara penuh karena diduga kuat dicuri gerombolan penyamun yang bercokol di sejumlah BUMN. Sudah selayaknya Erick Thohir terus melakukan penyisiran dan bersih-bersih terhadap para direksi di 142 perusahaan BUMN.
Nyali Tito dan Prabowo
Selain skandal BUMN, rakyat juga sudah sangat antipati terhadap keberadaan FPI. Tapi, negara dalam hal ini Mendagri Tito Karnavian dan Menhan Prabowo Subianto masih diam dan terkesan tidak berani membubarkan FPI. Ternyata, nyali Tito dan Prabowo tak sebesar Erick Thohir di BUMN. Padahal, bahaya radikalisme dan kelompok pengusung khilafah sudah sangat mengancam ideologi Pancasila dan NKRI.
Buktinya, staf khusus Kepala BIN Arief Tugiman pernah menyatakan bahwa ada 500 masjid di seluruh Indonesia terpapar paham radikalisme. Sebanyak 41 dari 500 masjid itu berada di kompleks kantor pemerintahan alias BUMN dan kantor-kantor kementerian. Sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) terkontaminasi paham radikalisme. "Berdasarkan level radikalisme dari 41 masjid itu, 7 masjid kategori rendah, 17 masjid kategori sedang dan 17 masjid kategori tinggi," ucap Tugiman.
Pihak Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menyebut ada 19 nama organisasi massa (ormas) di Indonesia yang tergolong radikal. Hal itu diungkapkan Kepala Satkorwil Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Timur Dr H. Umar Usman.
Umar mengatakan, ke 19 organisasi itu antara lain Jamaah Islamiyah, Tauhid Wal Jihad, NII, Majelis Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Ring Banten, Jamaah Ansharut Tauhid, Jamaah Al-Tawhid wal-Jihad, Pendukung dan Pembela Daulah Islamiah, Jamaah Anshauri Daulah, Ma'had Ansharullah, Laskar Dinullah, Gerakan Tauhid Lamongan, Halawi Makmun Grup, Ansharul Khilafah Jawa Timur, IS Aceh, Ikhwan Muahid Indonesia fil Jazirah al-Muluk, Khilafatul Muslimin, dan Al Muhajirin (sempalan HTI).
Jadi kesimpulanya, kapan Tito Karnavian dan Prabowo Subianto berani membuktikan nyalinya kepada rakyat Indonesia untuk membubarkan FPI dan ormas radikal lainnya. Mungkinkah mereka berdua bernyali besar? Bravo buat bung Erick Thohir...
Pernyataan Jokowi itu muncul sebagai jawaban atas pertanyaan seorang siswa kelas XII Harley Hermansyah yang mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi. Harley bertanya mengapa koruptor tak dihukum mati.
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan aturan soal hukuman kepada koruptor ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, sampai sekarang belum ada koruptor dihukum mati.
"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga termasuk [kehendak] yang ada di legislatif [DPR]," ujar Jokowi seperti diberitakan CNN Indonesia (11/12/2019).
Sebenarnya bagaimana sikap Jokowi, bila hukuman mati diterapkan kepada para koruptor. Berikut obrolan santai Wawan Kuswandi dari indocomm.blogspot.com dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (10/12/2019) lalu.
Wawan Kuswandi: Menurut bapak, apakah perilaku korup bangsa ini sudah sangat parah?
Jokowi: Parah atau tidaknya kasus kejahatan korupsi di Indonesia, bisa diukur dari beberapa indikator. Misalnya, menurut data KPK tahun 2014, pejabat negara yang paling banyak merampok uang rakyat adalah anggota DPR maupun DPRD yaitu sebanyak 23 orang. Para kepala daerah dari tingkat gubernur hingga walikota atau bupati berjumlah 10 orang. Pejabat eselon I, II, dan III yang korupsi berjumlah 10 orang. Dari kalangan swasta yang terlibat korupsi mencapai 28 orang. Belum lagi data terbaru tahun ini (2018/2019), mungkin jumlah koruptor semakin meningkat.
Wawan Kuswandi: Bagaimana modus operandi para koruptor ini bekerja sehingga mereka bisa dengan nyaman merampok uang negara?
Jokowi: Umumnya, modus operandi korupsi para pejabat itu dalam bentuk penyuapan. Tahun 2014 ada 20 kasus penyuapan, tahun 2015 naik menjadi 38 kasus. Tahun 2016 naik lagi menjadi 79 kasus dan di tahun 2017 hingga 30 September lalu, sudah mencapai 55 kasus penyuapan. Sekali lagi ingin saya katakan mungkin saja di tahun 2018 dan 2019 semakin tinggi.
Wawan Kuswandi: lembaga-lembaga apa saja yang menjadi sasaran empuk para koruptor?
Jokowi: Perilaku korup pejabat negara negeri ini semakin mengerikan. Mereka bukan hanya menyasar uang negara, tetapi juga pundi-pundi uang yang bercokol di sektor korporasi (swasta). Jaringan korupsi antara pejabat negara dan kalangan swasta juga semakin kuat. Menjamurnya kasus korupsi di Indonesia bagaikan air laut yang tak pernah surut. Bahkan, gelombang korupsi pejabat negara secara berjamaah semakin jadi tren di Indonesia.
Wawan Kuswandi: KPK sebagai lembaga anti korupsi, tampaknya sudah menjalankan fungsinya dengan baik, tapi mengapa korupsi tetap terus terjadi?
Jokowi: Pertanyaan ini menjadi bahan renungan kita semua. Seabrek sanksi hukum untuk para koruptor sudah diterapkan. OTT KPK juga sudah banyak. Tapi, faktanya korupsi semakin menggila. Sanksi hukum dan OTT tidak mampu membuat jera koruptor. Tak beda jauh dengan kejahatan narkoba yang bisa merusak sel-sel generasi penerus bangsa, kejahatan korupsi juga bisa mengakibatkan kerusakan yang sama. Kejahatan korupsi bisa merusak moral dan mental manusia Indonesia secara massal. Negara bangkrut karena dirampok bangsa sendiri dengan berbagai dalih kerakyatan dan regulasi.
Wawan Kuswandi: Perlukah diterapkan hukuman mati bagi koruptor?
Jokowi: Sanksi hukum untuk penjahat narkoba sudah selangkah lebih maju dengan menerapkan hukuman mati. Sedangkan, sanksi hukum untuk para koruptor masih berkutat dengan berbagai embel-embel administrasi, diantaranya menyangkut status koruptor sebagai pejabat negara. Ujung-ujungnya, bila koruptor ingin ditangkap atau dihukum, harus meminta izin dan persetujuan presiden atau pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Akhirnya, jaringan korupsi antara pejabat negara dan pihak swasta terus tumbuh dan berkembang secara terselubung.
Wawan Kuswandi: Bagaimana pelaksanaan hukum mati bagi koruptor, bila jadi diterapkan?
Jokowi: Sesungguhnya, jalan pintas terbaik untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia adalah dengan cara menerapkan hukuman mati seperti dalam kasus narkoba. Solusi ini memang ekstrim. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sebenarnya, hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia dalam 15 tahun terakhir ini, telah membuktikan bahwa penjara bukanlah tempat efektif untuk menurunkan angka korupsi di berbagai sektor.
Wawan Kuswandi: Sebenarnya bagaimana sifat kejahatan korupsi ini?
Jokowi: Kejahatan korupsi bersifat sangat luar biasa, maka penanganannyapun harus dengan hukum yang ekstra luar biasa. Dalam UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, terdapat dimensi hukuman mati. Hukuman mati juga terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Aturan Tipikor tentang hukuman mati ini hanya berlaku bagi pelaku korupsi dana bencana alam. Hukuman mati juga bisa dikenakan kepada pelaku korupsi saat negara sedang krisis moneter atau pelaku korupsi berulang kali melakukan perbuatannya. Namun, sampai saat ini belum ada koruptor yang sampai divonis mati oleh pengadilan. Yang sudah ada aturannya saja belum pernah ada vonis hukuman mati dari pengadilan.Mayoritas masyarakat Indonesia juga menilai bahwa hukuman mati merupakan cara yang tepat untuk menekan tingginya kasus kejahatan korupsi. Namun, sebelum menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, negara berkewajiban melakukan pembenahan sistem hukum nasional. Dalam sejarah, hukuman mati juga banyak diterapkan terhadap tindak kejahatan yang bermacam-macam, termasuk kasus korupsi.
Wawan Kuswandi: Apakah hukuman mati akan segera diterapkan tahun 2020?
Jokowi: Kalau masyarakat berkehendak seperti itu, kenapa tidak! Tapi tentu kita harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, kemanusiaan dan Undang-Undang sebelum memutuskan hukuman mati bagi koruptor, termasuk persetujuan dari pihak legislatif. Dari beberapa literasi yang saya baca, sejumlah pakar hukum Internasional menilai penerapan hukuman mati dapat menghemat biaya pengeluaran negara daripada memenjarakan koruptor seumur hidup. Contoh lainnya yang lebih ekstrim dan pernah terjadi yaitu di penjara Sukamiskin Bandung, para koruptor malah menjadi raja dan hidup mewah di dalam terali besi. Apakah ini yang kita mau? Kini saatnya hukuman mati bagi para koruptor!
Bagaimana sikap Ahok merespon perintah Jokowi ini? Berikut interviu ssingkat Wawan Kuswandi dari Indocomm.blogspot.com dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Kamis (12/12/2019).
Wawan Kuswandi: Mendapat tiga tugas penting dari Pak Jokowi di Pertamina, bagaimana Anda menyikapinya?
Ahok: Pak Jokowi kan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, apa yang diperintahkan atau ditugaskan kepada saya tentu tujuannya untuk kepentingan rakyat, terutama soal urusan minyak dan gas bumi. Pertamina itu bukan milik mafia migas, tetapi milik negara dan rakyat serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jadi, perintah pak Jokowi sangat jelas. Saya akan musnahkan mafia migas di Pertamina. Tentu saja saya tidak bekerja sendiri, saya akan bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan jajaran direksi yang ada di Pertamina.
Wawan Kuswandi: Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Pertamina ada mafia migas dan posisi mereka sangat kuat, apakah mafia migas di Pertamina bisa Anda musnahkan?
Ahok: Kalau mafia migas itu merugikan Pertamina dan negara, saya siap menghadapinya, apapun risikonya. Jadi, sudah menjadi kewajiban saya menjaga Pertamina dan melaksanakan tiga tugas utama yang diperintahkan pak Jokowi. Tolong dukung saya untuk memusnahkan mafia migas.
Wawan Kuswandi: Bagaimana cara Anda memusnahkan mafia migas di Pertamina. Apakah ada strategi khusus yang akan Anda terapkan?
Ahok: Pertama,tentu saya akan mengawasi kinerja karyawan Pertamina. Kemudian, mengawasi sistem kerja yang selama ini sudah berjalan. Saya juga akan membuka hotline khusus dengan memanfaatkan teknologi IT secara online agar masyarakat bisa melaporkan secara langsung, bila ada penyimpangan yang dilakukan karyawan atau pejabat Pertamina. Rapat-rapat direksi Pertamina akan transparansi dan semua aktivitas Pertamina akan diekspos di website Pertamina, sehingga publik tahu. Pokoknya, saya akan bertindak tegas tanpa kompromi. Itu saja.
Diduga kuat pelarian gerombolan ISIS yang kalah di kawasan Timur Tengah berusaha menyusup ke komunitas muslim Uighur, Xinjiang, China.
Tetapi, gerakan mereka berhasil dibendung Pemerintah China. Kabarnya, sejumlah negara di dunia menilai proses deradikalisasi muslim Uighur,#DeradikalisasiUighurChina menjadi salah satu program terbaik dunia untuk membendung dan memberantas pelarian dan simpatisan ISIS.
Sejumlah media massa pro Barat (Amerika Serikat, Eropa dan konco-konconya) diduga kuat berkonspirasi melakukan penyebaran berita, foto, video dan informasi hoaks secara terus menerus untuk mendiskreditkan Pemerintah China#KonspirasiBarat mengadudomba umat muslim dunia.
Di Indonesia, ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah paham betul bahwa ada penyesatan berita dan informasi yang dilakukan sejumlah media barat terhadap muslim Uighur yang dikaitkan dengan isu HAM. Padahal, di Uighur tidak ada kejahatan HAM. Justru yang ada hanyalah pengawasan ketat software deradikalisasi.
Ormas NU dan Muhammadiyah tidak terpancing dengan aksi provokasi dan konspirasi politik media-media barat. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, menjamin tidak ada diskriminasi apalagi kekerasan terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China. Menurut Said, saat ini semakin banyak pembangunan masjid di China, terutama di Xinjiang. Imam-imam masjid di Uighur juga mendapatkan fasilitas hingga jaminan hidup yang memadai.
"Sekarang, Islam sudah berkembang di China. Pemerintah China memberikan perhatian penuh kepada umat muslim dengan memperbaiki masjid-masjid, bahkan lahir ratusan restoran halal," kata Said usai menghadiri diskusi bedah buku berjudul 'Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok' di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Said menegaskan, pemerintah Indonesia tidak perlu ikut terlibat dengan provokasi dan konspirasi yang dilakukan sejumlah negara barat melalui media massa barat dan NGO yang menuding adanya persekusi atau kejahatan HAM terhadap etnis Uighur.
Bahkan, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim Uighur, di Xinjiang, China. Xiao Qian menyampaikan hal itu saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Menurut Xiao Qian, pemberitaan media barat mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidak benar. Yang benar adalah China sedang memerangi radikalisme dan terorisme di kota Xinjiang. Suku Uighur bersama suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di China. Suku Uighur lebih bernafaskan Islam sufistik. Sedangkan suku Hui bermazhab Imam Hanafi.
China Bela Muslim
Salah satu pembelaan dan perhatian Pemerintah China#ChinaBelaMuslim kaum muslim ialah Pemerintah China memberikan dana bantuan sebesar US$15 juta atau sekitar Rp213 triliun kepada bangsa Palestina untuk menggarap belasan proyek di Tepi Barat Jalur Gaza. Duta Besar Cina untuk Palestina, Guo Wei, dan Sekretaris Jenderal Dewan Menteri Palestina, Amjad Ghanem, Kamis (29/8/2019) lalu, menandatangani kesepakatan antarkedua negara.
Menurut Kantor Berita Palestina, WAFA (30/8/2019), dana triliunan itu akan digunakan untuk mendirikan infrastruktur, pengembangan pemuda dan kewirausahaan, pengembangan perempuan, dan energi. Namun yang paling baik dari donasi itu, adalah sumbangan US$500 ribu atau Rp7 miliar untuk membeli tas sekolah bagi anak-anak Palestina.
Perampok Minyak
Karakter, sifat dan perilaku imperialisme dan kolonialisme negara-negara barat sampai saat ini terus berlangsung terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia yang banyak memiliki cadangan minyak dan gasoline bumi.
Cara-cara keji yang paling banyak dilakukan negara-negara barat agar bisa merampok#PerampokMinyakXinjiangminyak dan gas bumi di kawasan Timur Tengah dan Asia ialah diduga kuat mereka membuat fitnah atau penyebaran berita hoaks tentang konflik SARA (Contohnya Suriah dan negara sekitarnya) dan fitnah kepemilikan senjata kimia (contohnya Irak).
Negara-negara barat berkonspirasi dengan media barat untuk mempropagandakan kebohongan itu dengan cara-cara kejam agar bisa bisa mengintervensi negara-negara sasarannya, tujuannya hanya satu yaitu merampok sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi.
Kekejaman ini diduga kuat dilakukan negara-negara barat terhadap wilayah Xinjiang di China. Mereka ingin merampok cadangan minyak dan fuel bumi di Xinjiang dengan memakai isu HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang.
Seperti diketahui, Pemerintah China telah menemukan ladang gas yang diperkirakan menyimpan cadangan 115,3 miliar meter kubik di lembah Tarim, Daerah Otonomi Xinjiang. Wakil General Manajer PetroChina Cabang Tarim, Tian Jun, menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil melakukan uji coba dengan baik di ladang fuel tersebut.
Ladang gasoline itu mampu menghasilkan 418.200 meter kubik gasoline alam dan 115,15 meter kubik gasoline kondensat in keeping with hari. Ladang fuel Tarim diperkirakan menyimpan a hundred and fifteen,three miliar meter kubik gas alam dan 21,66 juta ton gasoline kondensat. China akan mulai memproduksi fuel itu November 2020 mendatang. Ladang gasoline di wilayah Tarim akan memasok gasoline alam ke 15 provinsi di wilayah utara dan timur China melalui jaringan pipa gasoline.
Xinjiang merupakan daerah otonom di bagian barat China yang berbatasan langsung dengan Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan. Xinjiang memiliki cadangan minyak dan gasoline bumi melimpah.
Deradikalsasi China
Sebanyak 37 negara menandatangani dukungan terhadap kebijakan deradikalisasi Uighur, Xinjiang, China. Ke 37 negara itu menegaskan dukungannya kepada China untuk tetap melakukan deradikalisasi#DeradikalisasiChina bentuk pelatihan kejuruan dan pusat-pusat pelatihan di Xinjiang.
Ke 37 negara yang mendukung kebijakan China#PresidenJinping ialah Aljazair, Angola, Bahrain, Belarus, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Komoro, Kongo, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Eritrea, Gabon, Kuwait, Laos, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Zimbabwe.
Sedangkan negara-negara yang menuding China melakukan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur diantaranya yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identification
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficialICTV Televisi Inspirasi Indonesia
Sampai detik ini, belum ada satupun tindakan dan kebijakan Anies Baswedan yang bernilai positif bagi publik Jakarta. Salah satu buktinya ialah soal banjir dan genangan air di sejumlah ruas jalan ibu kota yang terjadi dua hari lalu membuat warga Jakarta mengeluh #GantiGubernurJakarta.
Jokowi Tegur Anies
Akibat banjir ini, Presiden Jokowi sampai memberi teguran keras ke Anies Baswedan. Jokowi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengerjakan upaya-upaya pencegahan banjir #JokowiTegurAnies. "Kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir itu," kata Jokowi saat meninjau pembangunan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2017) lalu.
Menurut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta harus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir seperti membersihkan drainase di kampung-kampung. "Kalau bisa tambah waduk-waduk di Jakarta. Itu sudah akan sangat mengurangi banjir. Jadi Waduk Sunter, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Setiabudi semuanya harus dikerjakan, dibersihkan terus," ujar Jokowi.
Kasus Diskotik Colosseum
Sebelum Jakarta diterpa banjir, kasus diskotek Colosseum Club 1001 juga bikin geger warga Jakarta. Anies Baswedan membatalkan pemberian penghargaan untuk diskotek itu. Anies mengemukakan, pembatalan pemberian penghargaan karena diduga ada kecurangan penilaian. Akibatnya, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta (Kadisparbud) Alberto Ali dicopot dari jabatannya #KasusColosseum1001.
Menurut Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah, pembatalan pemberian penghargaan dilakukan karena diskotek Colosseum Club 1001 berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 7 September 2019 lalu, terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba #AniesBaswedanTakBecus.
Anies Ngoceh
Bukan Anies namanya kalau tidak melakukan kekeliruan yang menghebohkan publik. Sebelumya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta juga sudah mengeritik pedas Anies Baswedan, terkait kasus lem aibon sebesar 82 miliar lebih. Namun, sayangnya gubernur yang dikenal pandai ngoceh tapi tak bisa kerja ini, terlalu percaya diri sehingga apapun yang dilakukannya menurutnya selalu benar dan bila terjadi kesalahan yang menjadi kambing hitam ialah jajaran stafnya #AniesBaswedanNgoceh.
Memasuki tahun ketiga ini, kepemimpinan Anies justru lebih banyak menuai kecaman dibandingkan pujian dari netizen di sosial media. Anies dinilai gagal menata Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Keadaan kota betawi malah semakin buruk #AniesBaswedanGagal.
Pendukung fanatik Anies yang diduga kuat berasal dari kelompok ormas radikal membisu melihat kekeliruan dan kesalahan Anies dalam mengeksekusi berbagai kebijakannya. Sayangnya lagi, anggota DPRD DKI masih belum kompak untuk membawa semua kasus kesalahan Anies ini ke dalam rapat hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat anggota dewan.
Berkata indah, mengklaim selalu benar, membantah tudingan, menjawab kritik adalah ciri khas Anies Baswedan. Jakarta sedang darurat kebijakan. Perlahan tetapi pasti, bila Anies tidak mau mundur atau menolak ?Dipaksa? Mundur oleh DPRD DKI Jakarta dan Mendagri, maka dalam hitungan hari Jakarta akan menjadi ibu kota terburuk di dunia dalam peradaban sejarah. Semoga saja tidak?!
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identity
www.Fb.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficialICTV Televisi Inspirasi Indonesia
Tewasnya Komandan Quds Force Iran, Jenderal Qassem Soleimani menjadi sinyal kuat akan pecahnya #perangduniaketiga.
Bila #perangduniaketiga pecah, maka Amerika Serikat (AS) adalah negara yang paling bertanggung jawab. Indonesia tidak boleh tinggal diam dan harus bersikap tegas terhadap AS untuk menekan Donald Trump agar segera mengubah kebijakan politik luar negerinya.
Jenderal Soleimani tewas karena serangan roket militer AS atas perintah Trump. Pemerintah dan rakyat Iran pun geram. Mengapa Jenderal Soleimani menjadi target pembunuhan Trump? Pertanyaan ini menggelitik nalar publik dunia.
Menlu Iran, Javad Zarif menulis di Twitter-nya, “AS telah melakukan aksi terorisme internasional, menargetkan dan membunuh Jendera Soleimani, kekuatan paling efektif dalam memerangi ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda”.
Kehebatan strategi perang Jenderal Soleimani berhasil menghancurkan ISIS dan milisi Al Qaida di Suriah dan Irak. Soleimani bekerja sama dengan pemerintah Irak dan Suriah untuk membombardir jaringan milisi ISIS dan Al Qaida.
Soleimani juga bekerjasama dengan kelompok Hezbollah dalam merebut kota Qusayr, Suriah (2014) yang diduduki FSA dan milisi Al Qaida. Tahun 2015, Soleimani datang ke Rusia untuk meminta Presiden Rusia Vladimir Putin bergabung melawan ISIS dan afiliasi Al Qaida. Dengan bergabungnya Rusia (September 2015), perlawanan terhadap ISIS dan ratusan milisi afiliasi Al Qaida berjalan sangat efektif. Rusia dan Tentara Nasional Suriah (SAA) melakukan serangan udara ke foundation-foundation kelompok teror. Sedangkan milisi gabungan pimpinan Soleimani (bekerja sama dengan tokoh pejuang Irak dan Suriah) bersama SAA melakukan serangan darat.
Rusia juga membongkar kebobrokan AS dan Turki serta sekutunya, contohnya ialah berdasarkan pantauan satelit Rusia, terlihat ISIS mencuri minyak Suriah, lalu dibawa ke Turki dengan sepengetahuan AS.
Kerjasama Turki-ISIS sudah sejak lama diketahui sejumlah jurnalis media internasional. Seorang reporter Press TV, AS (2013) melaporkan bahwa pasukan ISIS dan milisi Al Qaida bebas keluar-masuk Suriah melalui perbatasan Turki. Disana ada kamp-kamp pelatihan teroris yang disamarkan sebagai ?Kamp pengungsi? Serta ada suplai senjata dari Pangkalan Udara AS Incirlik di Turki. Pada Oktober 2014, jurnalis Press TV yang bernama Sherena Shim itu tewas secara mencurigakan dalam kecelakaan mobil di perbatasan Turki-Suriah.
ISIS Terbentuk
Tahun 2004 Islamic State of Irak (ISI) terbentuk dan berbaiat kepada Al Qaida. Setelah Saddam Husein tumbang (2003), pasukan AS terus bercokol di Irak dengan alasan ?Menegakkan demokrasi Irak?. Selama proses demokrasi di Irak, ISI banyak melakukan serangan bom bunuh diri karena ideologinya takfiri. Target mereka adalah membunuh kaum Syiah Irak, namun kaum Sunni juga menjadi korban. Tahun 2013, ISI membentuk ISIS yaitu menggabungkan gerakan pembentukan khilafah di Irak dan di Suriah.
Juni 2004, Kota Mosul berhasil direbut ISIS. Tanggal thirteen Juni 2014 ulama besar Irak yang bermazhab Syiah, Ayatulah Sistani mengeluarkan fatwa jihad melawan ISIS. Fatwa ini berlaku untuk semua Muslim (demografi Irak: 64,5 persen Syiah, 31,five persen Sunni, 2 persen Yazidi, 1,2 persen Kristen, zero,8 persen kelompok lainnya).
Kemudian Soleimani membantu pembentukan jaringan milisi The People's Mobilization Forces (PMF) atau People's Mobilization Forces (PMU) atau dalam bahasa Arab disebut al-Hashd al-Shaabi. Milisi yang dibentuk 15 Juni 2014 ini menggabungkan berbagai milisi dari berbagai faksi, Sunni, Syiah, maupun Kristen yang bergerak bersama tentara nasional Irak. Pasukan Iran juga bergabung. Mereka berperang melawan ISIS.
November 2017 Jenderal Soleimani mengumumkan bahwa ISIS kalah, baik di Irak maupun Suriah. Namun, dibalik kekalahan ISIS, justru AS menyebut PMU yang dipimpin Soleimani sebagai teroris. Padahal, sejak 2016 parlemen Irak memutuskan PMU/PMF/ al-Hashd al-Shaabi secara resmi diintegrasikan dengan tentara nasional Irak.
Detik-detik ketika ISIS hampir dikalahkan PMU, AS mengerahkan militernya, kemudian mengklaim militer AS berhasil mengalahkan ISIS. Ini sebuah kebohongan publik yang sangat besar.
Jenderal Soleimani Dibunuh
Tanggal 3 Januari 2020, Jenderal Soleimani tiba di Baghdad, Irak dengan menggunakan pesawat reguler dari Lebanon. Dia diundang secara resmi Pemerintah Irak. Dia disambut Wakil Komandan PMU/PMF/ al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi Al Muhandis. Mobil yang dikendarai dua pejuang terdepan melawan ISIS itu, kemudian diserang militer AS. Keduanya tewas. Pentagon menyatakan bahwa serangan udara itu dilakukan atas perintah resmi Donald Trump.
Mengapa dua tokoh yang berjasa mengalahkan ISIS justru disebut teroris dan dibunuh AS? Padahal, banyak netizen non-muslim yang pro-Soleimani. Perlu diketahui, korban ISIS dan Al Qaida bukan hanya kaum muslim Syiah, tetapi juga semua penganut agama. Bukan cuma orang Timur Tengah saja, tetapi juga di seluruh penjuru bumi.
Dalam sebuah video, jurnalis AS Caleb T. Maupin (@calebmaupin) mengungkapkan, Trump mengambil keputusan yang sesungguhnya sama sekali tidak menguntungkan rakyat AS. Karena Trump takut dimakzulkan, maka dia meminta dukungan Israel dan lobby Zionis di AS. Bagi Israel, Jenderal Soleimani, Hasan Nasrallah (Hizbullah) dan Presiden Suriah Assad adalah musuh besar mereka. Jadi, Israel dan foyer Israel di AS akan mendukung Trump dengan syarat Trump mau membunuh Jenderal Soleimani.
Vanessa Beeley, jurnalis asal Inggris yang selama ini aktif meliput perang Suriah, menulis, “Saya benar-benar tidak percaya Soleimani sudah mati, dibunuh oleh penjahat Amerika, negara jahat, yang sekarang sudah di luar kendali secara global, digerogoti oleh kekuatan haus darah yang bertekad untuk membangkitkan kembali kerajaannya yang sekarat dengan segala cara..”
Seperti diketahui, militer AS bertahun-tahun bercokol di Irak dan membunuh ratusan ribu warga sipil dengan menggunakan bom-bom kimia yang membuat cacat bayi-bayi di Irak.
Menurut lembaga think tank AS, Council of Foreign Relations, di tahun 2016, rata-rata AS menjatuhkan seventy two bom setiap hari atau three bom setiap jam, dan totalnya ada 26.171 bom yang dijatuhkan AS di Irak, Suriah, Afghanistan, Libya, Yaman, Somalia dan Pakistan.
Bila saat ini Iran menyerang pangkalan militer AS di Irak, maka Iran dinilai melakukan agresi. Dampaknya, militer AS akan dianggap criminal bila menjatuhkan bom ke Teheran. Dunia internasional, khususnya PBB wajib mendesak AS untuk segera menarik pasukannya dari Timteng dan berhenti membunuh rakyat di Timteng.
Inilah salah satu faktor penting yang pada akhirnya membuka mata dunia bahwa AS merupakan negara biang keladi sebagai pemicu menguatnya sinyal #perangduniaketiga.
Perampokan Ladang Minyak
Selain faktor tewasnya Jenderal Soleimani, penyebab lain yang juga memicu kuatnya sinyal #perangduniaketiga ialah konflik yang berlatar belakang ras, persaingan senjata pemusnah massal, konflik intoleransi, intervensi ekonomi, perampokan ladang minyak/wilayah teritorial, serangan hacker serta kasus pemberontakan di berbagai negara di dunia.
Saat ini, sebagian besar negara-negara di dunia saling memperkuat hubungan diplomatiknya dengan negara sekutunya atau aliansi organisasinya. Tujuan mereka tak lain untuk melindungi dan mempertahankan diri, bila pecah #perangduniaketiga. AS, Rusia, China dan Arab Saudi menjadi pemain kunci sebagai pemicu #perangduniaketiga.
Sumpah Trump
Dalam menyikapi kuatnya sinyal #perangduniaketiga, Indonesia harus berhati-hati dalam membina hubungan dengan berbagai negara, terutama menyangkut kerjasama militer. Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas-aktif dan nonblok, harus tegas dalam menentukan arah kebijakan politik internasionalnya. Mengantisipasi memanasnya suhu politik AS dan Iran, Indonesia harus segera mendesak Donald Trump untuk mengubah kebijakan politik luar negerinya, terutama untuk kawasan Timur Tengah.
Donald Trump pernah bersumpah untuk menomorsatukan Amerika Serikat lewat jargon "America first." Tidak seperti presiden-presiden AS sebelumnya, Donald Trump telah mengubah pandangan tradisional bangsanya mengenai siapa musuh dan sahabat Amerika.
Menurut kolomnis The Atlantic, Jeffrey Goldberg, Trump telah membuat sekutu-sekutu dan musuh-musuh AS menjadi campur aduk, tidak jelas, siapa musuh, siapa sekutu. "Ini dunia, di mana hubungan diplomasi yang sudah mapan diobrak-abrik oleh cepatnya cuitan Trump di Twitter," kata Goldberg.
Sedikitnya ada empat blok negara-negara di dunia yang diprediksi, mungkin terlibat dalam #perangduniaketiga. Setiap blok dari negara-negara itu, memiliki kepentingan politik yang sama secara worldwide.
Prediksi #perangduniaketiga
Berikut ini adalah prediksi negara dalam empat blok besar yang kemungkinan besar ikut terlibat dalam #perangduniaketiga.
Blok Barat
Blok Barat akan dipimpin Amerika Serikat bersama negara-negara yang tergabung dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization/Organisasi Pertahanan Atlantic Utara). Sebanyak 12 negara akan berada dibawah komando AS, yaitu Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal dan Inggris.
Ada juga negara yang bukan anggota NATO akan berkoalisi dengan AS serta sekutunya. Selain itu, negara-negara Uni Eropa yang tergabung dalam G-20 juga akan berpihak ke AS.
Blok Timur
Blok Timur akan dipimpin Rusia bersama negara-negara yang pernah tergabung dalam Fakta Pertahananan Atlantik Utara (Fakta Warsawa). Untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi Blok Barat, Rusia akan terus melakukan kerjasama militer dengan negara-negara Asia lainnya, diantaranya dengan aliansi militer yang melibatkan enam negara dalam Shanghai Cooperation Organization (SCO). Aliansi ini pernah melakukan latihan militer bersama yang dipusatkan di wilayah Chelyabinsk. Sebanyak 6.500 personel serta lebih one hundred Pesawat tempur terlibat dalam latihan militer ini. Rusia juga melakukan kerjasama militer Collective Security Treaty Organisation (CSTO) dengan melibatkan negara Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan. Sebagian negara non Liga Arab, terutama negara-negara Teluk mungkin akan berpihak kepada Rusia diantaranya Irak, Mesir, Yaman, Yordania, Libya, Pakistan dan Tunisia.
Blok Timur Tengah
Blok Timur Tengah akan dipimpin Arab Saudi bersama negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Arab Saudi adalah antek AS. Kemungkinan besar Blok Timur Tengah ini akan bersatu dengan Blok Barat. Sebagian negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (OKI) akan mengikuti jejak Arab Saudi menjadi antek AS. Setidaknya, ada sekitar 20 pemimpin negara Islam yang akan bergabung bersama Arab Saudi.
Blok Asia Timur
Blok Asia Timur akan dipimpin oleh China. Negara yang tergabung dalam Blok Asia Timur didominasi oleh negara-negara ASEAN, non ASEAN dan sebagian negara-negara di Afrika dan Asia.
Di Blok Asia Timur ini, Indonesia memegang posisi kunci karena memiliki hubungan baik secara politik dan ekonomi dengan sejumlah negara Afrika, Eropa, Amerika Latin dan beberapa negara di Blok Timur. Kemungkinan besar negara-negara di Blok Asia Timur akan bergabung dengan Blok Timur yang dipimpin Rusia.
Gabungan Negara Komunis
Yang menarik dari pembagian empat blok negara-negara di dunia ini ialah keberadaan negara Komunis seperti Tiongkok, Rusia dan Korea Utara. Kemungkinan besar mereka akan berkoalisi dengan negara-negara Blok Asia Timur.
Ada empat skenario #perangduniaketiga yang sangat mematikan yaitu:
1. Perang nuklir dan senjata kimia
2. Penyebaran virus penyakit mematikan
3. Perang hacker dan cyber
four. Perang SARA
Pemicu #perangduniaketiga yaitu:
1. Dibunuhnya Jenderal Soleimani oleh militer AS
2. Serangan militer AS ke negara-negara Timur Tengah
3. Perang terbuka Israel melawan Palestina
4. Perang terbuka Korea Selatan dan Korea Utara
ISIS dan Al Qaida
Ada satu hal penting bila #perangduniaketiga ini pecah yaitu kelompok militan ISIS yang kalah mungkin akan bergabung dengan Blok Barat pimpinan AS atau dengan Blok Timur Tengah pimpinan Arab Saudi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan ISIS diduga kuat mendapat dukungan dana dari kelompok negara-negara Barat dan Liga Arab. Berbeda dengan Al Qaeda. Mereka akan memerangi Blok Barat dan Blok Timur. Dengan kata lain, Al Qaeda memiliki agenda sendiri terhadap eksistensinya.
Sikap Indonesia
Lantas dimana posisi Indonesia bila #perangduniaketiga pecah? Sistem politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan sebagai negara nonblok, tentu akan memperkuat posisi Indonesia. Namun, perlu diantisipasi bahwa Blok Barat dan Blok Timur Tengah memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang sangat strategis dengan Indonesia. Tentu saja, Indonesia akan menjadi goal Blok Barat dan Blok Timur Tengah untuk diajak berkoalisi. Bila Indonesia mau berkoalisi dengan Blok Barat dan Blok Timur Tengah, maka diharapkan Indonesia bisa membawa pengaruhnya terhadap ASEAN dan Afrika untuk bergabung dengan Blok Barat atau Blok Timur Tengah. Kalau Indonesia menerima ajakan Blok Barat atau Blok Timur Tengah, maka mau tidak mau, Indonesia berperang dengan Blok Timur dan Blok Asia Timur.
Namun, kalau Indonesia menolak ajakan Blok Barat dan Blok Timur Tengah, maka Indonesia akan berada dalam barisan Blok Timur dan Blok Asia Timur. Indonesia akan berperang melawan Blok Barat dan Blok Timur Tengah. Sulit rasanya bagi Indonesia untuk mengambil posisi netral. Semoga saja tidak terjadi #perangduniaketiga.
Benarkah Menag gagal menjaga toleransi antarumat beragama? Kalau ini benar, maka kerukunan antar penganut agama di Indonesia berada dalam keadaan kritis. Toleransi terancam!
Umat Kristiani di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), kabarnya tidak bisa merayakan Natal bersama, kecuali di tempat ibadah resmi yang ditunjuk pemerintah.
Merespon hal itu, Fachrul Razi menyatakan sudah ada kesepakatan tentang larangan Natal bersama. Lho, kok perayaan Natal harus berdasarkan kesepakatan bersama. Apa maksudnya? Pernyataan ini benar-benar aneh dan diduga kuat ada fakta intoleransi di Sumbar.
"Nanti kita tanya bagaimana kesepakatannya itu. Tapi penjelasan mereka itu 'sudah kesepakatan dan sudah lama Pak itu' begitu," kata Fachrul ketika ditanya awak media di Jakarta, Sabtu (21/12/2019) lalu.
Untuk Kabupaten Dharmasraya, larangan perayaan Natal dikeluarkan Pemerintah Kabupaten melalui surat pemberitahuan tertanggal 10 Desember 2019, merujuk pada pernyataan bersama pemerintah Nagari Sikabau, Ninik Mamak, tokoh masyarakat, dan pemuda Nagari Sikabau, 21 Desember 2017.
Terdapat tujuh poin dalam kesepakatan bersama itu. Salah satunya melarang pelaksanaan Natal bersama umat Kristiani di Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya. Adapun alasannya ialah untuk menghindari dampak sosial terhadap masyarakat setempat atas keberadaan rumah yang dijadikan tempat ibadah umat Kristiani.
Abaikan Toleransi
Melihat kasus di Sumbar ini, seharusnya Menag berani mengambil keputusan untuk membatalkan surat kesepakatan bersama tentang larangan perayaan Natal tersebut. Namun, tampaknya ada kesan Fachrul Razi takut mengambil keputusan itu.
Bila ditelaah lebih jauh lagi, sikap dan tindakan Menag diduga kuat telah mengabaikan dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.
Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.
Bahkan, alinea ketiga pembukaan UUD 1945 berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa….” bunyi kalimat ini membuktikan bahwa Indonesia bukan negara agama yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan negara yang didirikan atas landasan ideologi Pancasila.
Intimidasi Agama
Menag harusnya menyadari bahwa di Indonesia tidak boleh ada intimidasi agama dalam bentuk apapun, khususnya yang menyangkut pelaksanaan hari raya atau ritual ibadah agama tertentu. Surat kesepakatan pelarangan Natal bersama di Dharmasraya, Sumbar merupakan salah satu sikap atau perbuatan anti agama atau intoleransi.
Semestinya, Menag wajib menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia, agar kesejukan dan kedamaian hidup antar penganut agama dapat terpelihara dengan baik.
Dalam masyarakat Pancasila, negara menjamin setiap warga negaranya untuk bebas melaksanakan kegiatan perayaan atau ritual keagamaan. Jadi, surat kesepakatan bersama pelarangan Natal 2019 di Sumbar, jelas-jelas telah melecehkan atau bahkan menindas keberadaan penganut Kristiani.
Satu hal lagi yang juga perlu dipahami Menag Fachrul Razi ialah dengan tidak membatalkan atau membiarkan adanya surat kesepakatan tentang larangan Natal bersama di Sumbar, maka Menag telah memberi ruang terbuka kepada kelompok intoleransi untuk menindas agama lain yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, etika, ethical dan budaya bangsa.
Sudah sejak lama bangsa ini memegang teguh budaya toleransi antarumat beragama. Apakah Anda paham toleransi Jenderal?#SayaMenteriSemuaAgama
Saat ini, Anies Baswedan menjadi salah satu ?Selebritis? Papan atas di jagat sosial media Indonesia. Bahkan, namanya sempat menjadi trending subject matter nasional.
Popularitas Anies mampu mengalahkan berita banjir yang melanda Kota Betawi dan sekitarnya sejak 31 Desember 2019 lalu hingga memasuki tahun baru Januari 2020. Banjir Jakarta berhasil menyeret nama Anies Baswedan dalam perbincangan publik di sosial media.
Sejak menjadi Gubernur Jakarta, Anies tak pernah lepas dari caci maki dan kecaman netizen di sosial media karena hampir semua kebijakannya dinilai nyeleneh dan kata-kata indahnya yang membuai publik. Sejumlah komentar netizen di akun twitter.Com menyebutkan bahwa Anies hanya pandai bermain kata, tetapi tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Jakarta, terutama dalam mengatasi dan mengantisipasi banjir.
Penghuni Jakarta kecewa berat dan jengkel setengah mati. Namun, tak sedikit juga yang memuji Anies. Jakarta memang sedang terendam banjir. Kondisi ini terjadi setelah hujan deras sejak Selasa (31/12/2019) sore hingga Rabu (1/1/2020).
Petisi Copot Anies
Saking kesalnya warga Jakarta, akhirnya muncul petisi copot Anies Baswedan dari jabatan Gubernur Jakarta. Petisi itu diprakarsai laman daring change.org sejak 2018 lalu. Tercatat hingga Kamis (2/1/2020) siang pukul 12.58 WIB, sebanyak 183.432 orang telah menandatangani petisi.
Petisi muncul sebagai respon ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Anies Baswedan yang dicap gagal menata kelola Kota Jakarta. Dalam petisi itu juga dibongkar sejumlah kegagalan Anies, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 yang membengkak, gaji fantastis Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Bahkan, pembuat petisi mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera memecat Anies Baswedan.
Lantas, bagaimana cara #LengserkanAniesBaswedan dari jabatannya? Sedikitnya ada enam langkah elegan yang perlu dilakukan publik yaitu:
1. Publik membuat petisi (via change.org) yang isinya meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera menggunakan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat yang terkait dengan banjir Jakarta. Tujuannya untuk memakzulkan Anies Baswedan dari jabatannya.
2. Publik meminta dan mengajukan surat permohonan ke DPRD DKI Jakarta dan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan atau mengeksekusi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Kemudian UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Dalam UU tersebut terdapat bab Tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada pasal 80 dan eighty one, presiden mempunyai hak memberhentikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.
Three. Publik membuat surat mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD DKI yang isinya warga Jakarta sudah tidak percaya lagi dengan segala kebijakan Gubernur Anies Baswedan.
4. Publik melaporkan secara resmi sikap dan perbuatan Anies Baswedan ke Komnas HAM dan Mabes Polri karena diduga kuat Gubernur Jakarta itu telah melanggar HAM yaitu dengan adanya sejumlah korban tewas akibat banjir. Anies telah melalaikan keselamatan warga Jakarta.
Five. Publik melaporkan secara resmi sikap dan perbuatan Anies Baswedan ke Ombudsman karena Anies Baswedan diduga kuat tidak menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya sebagai Gubernur sekaligus melakukan kesalahan prosedur dan administrasi dalam membuat kebijakan, terutama dalam mengatasi dan mengantisipasi banjir di Jakarta.
6. Publik melakukan gugatan dan tuntutan secara hukum (class action) untuk meminta ganti rugi materi dan non materi kepada Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan, karena akibat banjir publik mengalami kerugian, baik non materi maupun materi (rumah, kendaraan, hewan peliharaan, waktu yang tersita, tekanan psikologis, penyakit, serta lingkungan kotor, dsb). Untuk poin ke 6 ini, publik bisa memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga hukum lainnya.
Keenam langkah di atas merupakan cara paling tepat dan ideal bagi publik Jakarta untuk segera mencopot Anies Baswedan dari jabatannya. Cara-cara di atas tentu saja sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi prosedur perundang-undangan yang ada. Sekarang, siapa yang berani melakukan enam langkah elegan #LengserkanAnies Baswedan, kita tunggu saja.
Skandal mega korupsi di perusahaan asuransi pelat merah Jiwasraya dibongkar habis Menteri BUMN Erick Thohir. Sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat, terus dikejar pihak aparat hukum. KPK telah menetapkan lima tersangka yaitu Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro, eks Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, Eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.
Dibalik hebohnya skandal ?Perampokan? Dana nasabah Jiwasraya ini, tiba-tiba saja Ketua Umum Parpol Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) panik, benarkah?
Kepanikan ayah AHY ini nampak dalam tulisan di Facebook pribadinya. Dalam tulisan panjang di Facebooknya, Senin (27/1/2020), SBY mengungkapkan informasi tentang rencana penjatuhan dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) through Pansus Jiwasraya. SBY juga menceritakan soal kasus Pansus Century.
Berikut tulisan SBY dalam laman FB pribadinya tentang Jiwasraya:
PENYELESAIAN KASUS JIWASRAYA AKAN SELAMATKAN NEGARA DARI KRISIS YANG LEBIH BESAR
Sewaktu saya mendengar ada kasus keuangan yang menimpa PT. Asuransi Jiwasraya, salah satu BUMN kita, saya tak berkomentar apapun. Pikir saya, bisa saja sebuah korporat, termasuk Jiwasraya, mengalami masalah demikian. Pasang surut keadaan keuangan perusahaan, sehat-tidak sehat, boleh dikata lumrah. Namun, ketika dalam perkembangannya saya ketahui angka kerugiannya mencapai 13 triliun rupiah lebih, saya mulai tertarik untuk mengikutinya. Ini cukup serius.
Ketika Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, sayapun tak merasa terusik. Tesis saya, untung rugi dalam dunia bisnis bisa saja terjadi. Kalau mengetahui kondisi keuangannya tak sehat, korporat tentu segera melakukan langkah-langkah perbaikan. Bahkan ketika beberapa saat kemudian, Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan bahwa masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006, saya juga tak merasa terganggu. Apalagi, di tahun 2006 dulu saya tak pernah dilapori bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di PT. Jiwasraya.
Namun, ketika mulai dibangun opini, dan makin kencang, bahwa seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang ini, dan yang salah adalah pemerintahan SBY, saya mulai bertanya... Apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi? Padahal, saya tahu bahwa krisis besar, atau jebolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir. Karenanya, dihadapan staf dan beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disalahkan, saya sampaikan komentar ringan saya. Intinya, kalau memang tak satupun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau.
Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya ini telah menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi. Termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk. Terkadang tak mudah membedakan mana berita yang benar, dan mana yang "hoax" dan fitnah. Karena itu, seperti biasanya, saya tak mau ikut-ikutan berkata sembarangan. Main tuduh dan memvonis seseorang atau pihak-pihak tertentu sebagai bersalah bukanlah karakter saya. Di samping itu, saya juga percaya bahwa pada saatnya kebenaran dan keadilan akan datang. Datangnya mungkin lambat, tapi pasti.
Ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan?
Awal Januari 2020, isu Jiwasraya makin ramai dibicarakan. Ditambah dengan isu Asabri. Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain, konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius.
Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih Panja. Bukan Pansus.
Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya "geleng kepala". Katanya... Untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang "dibidik dan harus jatuh" dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan.
Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main "goal-targetan".
Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI dengan tegas saya larang untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu. Punya niat dan motif seperti itu. Itu salah besar. Nama-nama yang sering disebut di arena publik, dan seolah pasti terlibat dan bersalah, belum tentu bersalah. Termasuk tiga nama tadi. Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu. Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah.
Saya jadi teringat akan peristiwa politik yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pasca Pemilu 2009, dunia politik digaduhkan oleh isu "bail-out" Bank Century. Berbulan-bulan politik kita tidak stabil. Namun, apa yang ingin saya katakan? Sama seperti sekarang ini, nampaknya ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan. Saya sangat tahu bahwa yang harus jatuh adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan juga mantan Gubernur BI, Wakil Presiden Boediono. Jika bisa, SBY juga diseret dan dilengserkan. Memang cukup seram.
Rumor dan berita yang dibangun juga tak kalah seramnya. Diisukan jumlah dana 6,7 triliun dalam penyelamatan Bank Century semuanya mengalir ke Tim Sukses SBY dalam Pilpres 2009. Termasuk para petinggi Partai Demokrat. Dengan gegap gempita karenanya Pansus dibentuk, hak angket digunakan oleh DPR RI.
Namun saya tetap tenang. Saya juga tak takut dengan dibentuknya Pansus. Bahkan tak pernah menghalanginya. Padahal koalisi pendukung pemerintah cukup kuat waktu itu. Jumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat juga sangat besar, 148 orang. Mengapa saya tak takut dengan Pansus Bank Century?
Saya memegang fakta dan kebenaran mengapa dilakukan "bail-out" pada Bank Century. Ada alasan yang sangat kuat mengapa para otoritas keuangan mengambil keputusan yang berani tetapi berisiko tinggi. Dengan "judgement" mereka, yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, pilihan dan keputusan harus diambil. Sejarah menunjukkan bahwa setelah itu Indonesia selamat dari krisis. Pertumbuhan ekonomi kita hanya sempat turun satu tahun, dari 6% di tahun 2008, menjadi 4,6% di tahun 2009. Namun, tahun depannya (2010) naik lagi ke angka 6,2%, dan bahkan tahun 2011 menjadi 6,5%. Oleh dunia, Indonesia dinilai berhasil meminimalkan dampak krisis global tahun 2008 dulu. Jadi ada alasan yang sah. "Bail-out" Bank Century adalah solusi. Kalau kita kaitkan dengan jebolnya keuangan Jiwasraya sebesar thirteen,7 triliun rupiah saat ini, adakah alasan yang dapat diterima akal sehat mengapa itu terjadi? Inilah yang ingin diketahui oleh rakyat kita.
Saya juga sangat yakin bahwa dulu baik Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono tak punya niat buruk. Tujuannya adalah agar ekonomi Indonesia selamat dari krisis. Itu juga yang saya lakukan dan ikhtiarkan siang dan malam sebagai Presiden. Alhamdulillah, ekonomi kita selamat. Tidak jatuh seperti di tahun 1998 dulu. Saya yakin pula kedua pejabat itu (SMI & Boediono) tak melakukan korupsi. Meskipun untuk "bail-out" Bank Century itu tak perlu meminta ijin saya sebagai Presiden, tetapi keduanya diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengambil keputusan. Jadi, yang mereka lakukan sah dan kuat secara hukum.
Perihal tuduhan ada aliran dana yang besar ke Tim Sukses SBY saya justru mendorong dilakukannya audit oleh BPK. Silahkan dicek apakah memang ada aliran dana ke situ. Terhadap pihak yang melemparkan fitnah kepada sejumlah nama, yang dituduh menerima dana Bank Century, juga saya dorong untuk diselesaikan di mahkamah pengadilan. Saya berani "menantang" siapapun yang memfitnah. Ini penting agar secara terbuka dapat diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. KPK saya tahu juga sudah bekerja. Hasilnya, memang tak ada aliran dana apapun ke Tim Sukses SBY dan Partai Demokrat. Tak ada pula aliran dana Bank Century ke kantong saya. Itu haram. Saya ingin, baik melalui Pansus maupun jalur hukum semua proses dibuka, dan rakyat bisa mengikutinya. Kalau tidak, mungkin sampai sekarang masih ada yang menyangka ada korupsi dan aliran dana Bank Century ke tangan-tangan pihak yang berkuasa, termasuk ke jajaran Partai Demokrat.
Kita ingin Indonesia menjalankan politik yang berkeadaban. Jangan suka main tuduh, main fitnah dan "character assassination". Selama 10 tahun saya mengemban amanah dulu, tak pernah henti saya menerima tuduhan, fitnah dan juga pembunuhan karakter. Sebagai manusia saya, dan juga almarhumah Ani Yudhoyono, sangat merasakan betapa menderita dan tidak adilnya perlakuan sebagian kalangan itu. Karenanya, saya menyeru janganlah cara-cara buruk itu terus kita jalankan di negeri ini. Tak perlu presiden-presiden setelah saya harus mengalami nasib yang sama.
Pintu gerbang untuk mencegah krisis keuangan yang lebih besar
Opini dan persepsi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah pemerintah dituduh ingin menutupi dan melokalisasi kasus besar Jiwasraya ini. Mengapa ditutup-tutupi, kata mereka, karena pemerintah ingin mengamankan, melindungi dan menyelamatkan pihak-pihak tertentu. Gagasan untuk membentuk Pansus di DPR RI nampaknya juga mengalami hambatan dan bahkan seolah "ditutup" jalannya. Padahal, banyak pihak meyakini bahwa dengan digunakannya hak angket oleh DPR RI, penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh kepada siapapun. Kepada pihak manapun yang punya kaitan dengan krisis keuangan di Jiwasraya. Bahkan terhadap yang melakukan penyimpangan di BUMN-BUMN yang lain.
Tentu saja persepsi publik seperti itu belum tentu benar. Bisa salah. Saya tidak tahu mengapa masyarakat (meskipun tidak semua) punya persepsi seperti itu. Saya juga tidak tahu apakah itu sebuah "halusinasi", atau mereka merasa memiliki informasi yang sahih.
Tetapi, di sisi lain mungkin pula pemerintah punya alasan mengapa "tidak setuju" atas dibentuknya Pansus untuk menyelidiki mega skandal yang terjadi di Jiwasraya. Namun, perlu diingat, sebenarnya Pansus atau bukan Pansus itu sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan DPR RI. Kewenangan lembaga legislatif. Bukan kewenangan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Begitu bunyi konstitusi kita (UUD 1945). Saya kira semua juga setuju bahwa era di mana parlemen (DPR) hanya mengikuti kemauan pemerintah seperti di era otoritarian dulu sudah berakhir.
Dengan terjadinya krisis besar di Jiwasraya ini, ditambah informasi yang dapat dipercaya bahwa sejumlah BUMN yang lain juga mengalami permasalahan yang relatif serius, Asabri misalnya, saatnya negara melakukan koreksi besar. Melakukan perbaikan total. Atau bahkan bersih-bersih. Bisa saja kasus Jiwasraya ini ibarat sebuah "puncak dari gunung es". Nampak kecil di atas permukaan, ternyata besar yang tidak kelihatan. Kalau secara kumulatif kerugian negara mencapai jumlah puluhan triliun, sebenarnya itu sudah tergolong krisis besar. Sangat bisa bersifat sistemik, terstruktur dan masif. Barangkali tidak keliru apa yang dikatakan oleh BPK bahwa krisis keuangan Jiwasraya ini bersifat sistemik dan "gigantic".
Jika setelah dilakukan penyelidikan yang serius dan komprehensif ternyata ditemukan kesamaan "modus" penggelapan uang rakyat, negara tidak boleh menyepelekan kasus-kasus penyimpangan ini. Apalagi jika ternyata otak dan operatornya berasal dari kelompok yang sama. Apalagi pula jika kecerobohan dan penyimpangan itu dilakukan dengan metodologi yang sama.
Bagaimana jika modus investasi di "saham gorengan" ini juga terjadi di lembaga asuransi atau menyangkut dana pensiun di lembaga-lembaga yang lain. Misalnya jika ternyata juga terjadi di Asabri yang katanya potensi kerugiannya mencapai 10 hingga 16 triliun rupiah. Atau juga jika terjadi di PT. Taspen yang diinformasikan memiliki pertumbuhan investasi saham minus 23% dalam dua tahun terakhir. Mudah-mudahan informasi yang sangat mencemaskan ini tidak benar adanya. Artinya apa yang berkembang di masyarakat luas itu tidak benar. Benar atau tidak benar sesungguhnya dapat diketahui jika pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus ini dilakukan secara "open, transparant and comprehensive".
Masalah menjadi lebih serius jika ternyata keserampangan dan juga penyimpangan pengelolaan keuangan korporat ini terjadi di BUMN-BUMN lain. Maksudnya, bukan hanya lembaga asuransi dan dana pensiun semata. Ingat aset BUMN secara nasional lebih dari 8.000 triliun rupiah. Jangan sampai negara dan rakyat "kecolongan" bahwa miliknya banyak yang telah "raib". Raib karena ketidak beresan dan penyimpangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu.
Karenanya, saatnya telah tiba untuk melakukan koreksi dan perbaikan total. Membiarkan penyimpangan seperti ini terjadi, dan terus terjadi, menurut saya adalah sebuah kejahatan. Jika setelah kita lakukan penyelidikan jumlah uang negara yang raib ini tidak sebesar yang diduga banyak kalangan, tetap saja ada manfaatnya. Artinya, negara bisa melakukan pencegahan dan peringatan keras kepada siapapun yang tidak cakap dan lalai dalam mengelola keuangan BUMN. Tapi, jika ternyata jumlah kerugian keuangan negara itu sedemikian besarnya, tindakan yang tegas dan tuntas harus dilakukan. Tindakan demikian akan dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis yang lebih besar lagi di masa depan.
Saya yakin, Presiden Jokowi juga ingin penyimpangan-penyimpangan serius ini bisa diungkap semuanya, dan yang bersalah diberikan sanksi yang adil. Pasti Presiden Jokowi tidak ingin ada permasalahan serius terbiarkan dan terus berlangsung, sehingga negeri ini menyimpan banyak "bom waktu". Bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan mengakibatkan terjadinya krisis besar. Pasti pula presiden kita ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik dan tidak membiarkan terjadinya skandal-skandal berskala besar yang sangat melukai hati rakyat kita.
7 Arena Penyelidikan dan Penyelesaian Krisis Jiwasraya
Ada pertanyaan kunci yang harus dapat dijawab yaitu apa saja yang harus diselidiki? Hal ini amat penting agar keseluruhan penyimpangan dan kesalahan dalam kedua kasus besar ini dapat diungkap. Perbaikan menyeluruh dalam hal manajemen dan akuntabilitas keuangan BUMN-BUMN di masa depan sulit dilakukan, jika kita sendiri tidak terbuka dan tidak jujur atas berbagai permasalahan fundamental yang ada.
Menurut pendapat saya, paling tidak ada 7 arena investigasi yang harus disentuh atau dimasuki.
Meskipun sudah banyak beredar jumlah kerugian atau uang yang raib di BUMN ini, antara lain dari sumber BPK, namun investigasi harus bisa menentukan jumlah ini secara akurat. Benarkah jumlah kerugian untuk Jiwasraya sebesar 13,7 triliun rupiah? Benar pulakah Asabri juga mengalami kerugian sebesar 10 hingga 16 triliun rupiah?
Arena 2: Mengapa jebol?
Benarkah jebolnya keuangan di BUMN ini karena penempatan (placement) dana investasi perusahaan pada saham-saham yang berkinerja buruk? Penempatan dana perusahaan yang ceroboh dan keliru ini disengaja atau tidak? Apakah memang penempatan dana korporat yang salah ini disengaja karena ada yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi?
Arena 3: Siapa yang bikin jebol?
Perlu dilakukan investigasi siapa saja yang menyebabkan jebolnya keuangan BUMN tersebut. Benarkah hanya 5 orang sebagaimana yang diduga oleh kejaksaan agung kita? Adakah aktor intelektual yang bekerja "di belakang"? Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang.
Arena 4: Apakah memang ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik (pemilu)?
Investigasi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dalam kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu. Baik yang mengalir ke partai politik tertentu maupun tim kandidat presiden. Tuduhan ini persis dengan yang saya alami ketika dilakukan "bail-out" Bank Century dulu. Karenanya, untuk membersihkan nama baik partai politik tertentu dan Presiden Jokowi sendiri, penyelidikan tentang hal ini patut dilakukan. Biar gamblang, dan rakyat mendapatkan jawabannya. Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Jokowi sempat berpikir agar tim suksesnya mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya tersebut.
Arena 5: Berapa uang rakyat yang mesti dijamin & dikembalikan?
Salah satu penyelesaian krisis keuangan Jiwasraya adalah agar rakyat atau peserta asuransi di korporat tersebut tidak dirugikan. Mereka tidak bersalah. Uangnya harus dijamin dan dikembalikan pada saatnya. Apalagi "korban" Jiwasraya juga berasal dari negara lain (Korea Selatan) sebanyak 474 nasabah dengan nilai 574 miliar rupiah. Kalau tidak ada jaminan yang pasti, dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan para nasabah asuransi di Indonesia secara keseluruhan. Juga akan merusak kepercayaan pasar, baik domestik mupun internasional, terhadap sistem dan pengelolaan keuangan di negeri kita.
Arena 6: Adakah kaitan dan persamaan modus kejahatan kasus Jiwasraya dan kasus-kasus lain?
Pengungkapan di arena ini sangat penting. Baik investigasi parlemen maupun hasil kerja lembaga audit dan penegak hukum harus mampu mengungkapnya. Apakah memang ada kaitan dan kesamaan modus kejahatan yang terjadi di Jiwasraya dengan BUMN-BUMN yang lain jika kelak ditemukan? Kalau memang tidak ada atau tidak ditemukan, kita bisa menghela nafas dengan lega. Alhamdulillah. Namun kalau ada, krisis ini menjadi sangat serius. Mengapa? Sangat mungkin keseluruhan penyimpangan ini merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) dengan para "arsitek" yang bekerja di belakangnya. Kalau mimpi buruk ini adalah kenyataannya, memang negara harus melakukan "bersih-bersih" secara total.
Arena 7: Bagaimana solusi & penyelesaiannya ke depan?
Solusi ke depan harus dilakukan secara menyeluruh. Yang perlu diperbaiki bisa menyangkut pemberian sanksi hukum kepada para pelakunya; penyehatan kembali keuangan korporat; serta pemberian jaminan dan pengembalian uang milik nasabah. Ke depan harus ditingkatkan kepatuhan kepada undang-undang, sistem dan aturan; "judgement" jajaran manajemen yang jauh lebih baik; serta pengawasan yang lebih seksama dari otoritas jasa keuangan, parlemen dan pemerintah terhadap jajaran BUMN.
Khusus pemberian jaminan dan pengembalian uang nasabah (rakyat), saya menyarankan agar segera dibentuk Lembaga Penjamin Polis melalui sebuah undang-undang, agar didapat kepastian hukum untuk itu. Pemerintah memang terlambat menjalankan kewajibannya untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis tersebut. Kalau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang saya tanda- tangani pada bulan Oktober 2014 dulu diindahkan dan dilaksanakan, maka paling lambat bulan Oktober 2017 kita sudah punya Lembaga Penjamin Polis. Namun, dalam suasana seperti sekarang ini tak perlulah pemerintah harus disalahkan secara berlebihan. Tak baik mengambil keuntungan politik ketika orang lain sedang susah. Tak ada pahalanya. Yang penting, pemerintah segera menerbitkan undang-undang dan membentuk Lembaga Penjamin Polis tersebut. Yang paling penting, uang yang raib yang jumlahnya sangat besar itu, termasuk potensi untuk kehilangan yang lebih besar lagi, harus diatasi. Harus ditutup lubangnya. Harus bisa disehatkan kembali kondisinya. Solusinya... ya pilih cara yang paling masuk akal, kredibel dan benar-benar menyelesaikan masalah. Bukan hanya untuk meredakan kegaduhan politik saat ini.
Namun, rakyat perlu pula memberi kesempatan kepada korporat dan pemerintah untuk menentukan kebijakan, strategi dan bentuk penyehatan kedua BUMN tersebut. Jangan apriori terlebih dahulu. Sangat mungkin pemerintah memiliki solusi yang "cespleng". Kitapun juga bisa memberikan pandangan dan saran kepada pemerintah, jika pemerintah membuka diri untuk itu.
Yang penting apa yang hendak dilakukan pemerintah itu "sensible, doable, achievable and fundable". Artinya masuk akal, bisa dilakukan, bisa mencapai sasaran dan bisa mendapatkan pendanaan. Ide untuk membentuk sebuah "holding company" dalam usaha asuransi dan dana pensiun tidak keliru. Yang penting, pastikan bahwa "net" keuangannya positif. Jangan karena sangat dipaksakan, malah semua BUMN menjadi tidak sehat keuangannya. Jika untuk menutup dan menyediakan dana yang dibutuhkan akan dicarikan dari investor, pastikan investor itu juga "kredibel" dan memang ada. Ingat, jebolnya Jiwasraya antara lain karena pertimbangannya serampangan (poor judgement). Jangan sampai penyelesaian krisis Jiwasraya ini tidak didasari oleh pertimbangan yang matang dan kuat. Jika DPR RI melakukan investigasi, perlu pula menguji dan mendalami apakah solusi yang hendak dijalankan oleh korporat dan pemerintah tersebut benar-benar kredibel.
Dewan Perwakilan Rakyat bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan investigasi (penyelidikan)
Nafas dan jiwa dari konstitusi kita adalah adanya prinsip "checks and balances" di antara lembaga-lembaga negara yang utama. Di antaranya, adalah antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tujuannya, agar tidak ada kekuasaan yang absolut tanpa dicheck atau diawasi oleh kekuasaan yang lain. Power must not go unchecked. Dalam kaitan krisis keuangan yang terjadi di Jiwasraya, yang berada dalam jajaran pemerintahan (eksekutif), maka sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang kita anut, DPR RI wajib melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Implementasinya, DPR RI bisa menggunakan haknya untuk mengetahui tentang apa, mengapa dan bagaimana penyimpangan di BUMN itu terjadi.
Mengingat besarnya angka kerugian negara serta kompleksitas dan keterkaitan antar lembaga yang terkait, maka agar lebih efektif hasilnya, DPR RI bisa menggunakan hak konstitusional yang dimilikinya. Dalam kaitan ini, saya berpendapat DPR RI lebih tepat menggunakan hak angket agar penyelidikan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Jika ingin kasus besar ini dapat diungkap secara gamblang, seraya membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan elemen pemerintah dalam penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara belasan triliun rupiah itu, inilah kesempatannya. Karenanya, negara dan Presiden harus membuka diri dan mendukung dibentuknya Pansus dan penggunaan hak angket DPR RI, agar tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya dapat dibuktikan tidak benar. Di era saya dulu, ingat saya 4 kali DPR menggunakan hak angketnya.
Setuju, jangan terlalu dipolitisasi
Sejumlah kalangan mengatakan janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju. Meskipun, bagaimanapun tak mungkin hal begini akan terbebas sama sekali dari perbincangan politik.
Masih kuat dalam ingatan saya ketika Pansus dibentuk oleh DPR dan hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan atas "bail-out" Bank Century 10 tahun yang lalu. Politik kita luar biasa gaduhnya. Serangan kepada pemerintah dan tentunya saya sendiri juga sangat gencar. Ditambah pula dengan unjuk rasa yang marak, yang digelar di mana-mana. Teriakannya "turunkan SBY-Boediono!". Sampai-sampai, yang berpikiran jernih berkomentar, sebenarnya kasus Bank Century ini soal hukum, ekonomi atau politik?
Saya jadi ingat pula, dulu pada periode pertama kepresidenan saya, teriakan para pengunjuk rasa adalah "Cabut Mandat SBY-JK". Mengapa? Mereka, dan lawan-lawan politik saya, melakukan protes karena 3 kali pemerintah menaikkan harga BBM lantaran harga minyak dunia meroket. Padahal kenaikan itu diperlukan guna mengurangi subsidi BBM dalam APBN, dan untuk menyehatkan fiskal kita. Itupun pemerintah lakukan dengan tetap membantu kaum miskin dan tidak mampu (melalui "cash transfer").
Kembali ke hiruk-pikuk "bail-out" Bank Century, secara jujur harus saya katakan bahwa kegaduhan politik yang melampaui batas itu tentu mengganggu stabilitas politik dan stabilitas sosial kita. Juga mengganggu konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Menghadapinya, saya harus tetap bertahan dan harus memimpin jajaran kabinet seraya mengajak semua untuk kuat dan terus bekerja.
Pengalaman yang saya alami itu, melalui artikel yang saya tulis ini, tak perlu terjadi lagi. Tak perlu dialami orang lain. Tak perlu ada gerakan atau teriakan "turunkan Jokowi". Ingat yang saya katakan sebelumnya ~ janganlah terlalu mudah memvonis atau menghakimi siapapun sebagai bersalah. Apalagi pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia.
Dalam keadaan negara seperti ini jangan pula ada "penumpang gelap", yang punya tujuan dan agenda tertentu. Jangan punya nafsu untuk menjatuhkan pemimpin dan pemerintahan di tengah jalan. Dulu hal begini beberapa kali saya alami. Kekuasaan harus didapatkan secara sah. Kalau tidak halal, Allah tidak akan merahmatinya. Kekuasaan harus didapatkan melalui pemilu. Itu jalan konstitusional yang disediakan oleh negara. Tentu saja pemilu ini harus benar-benar berlangsung secara jujur dan adil. Aparat negara harus netral. Tangan-tangan kekuasaan tak boleh bekerja di luar jalan pemilu yang harus "free and fair" itu.
Indonesia adalah negara hukum. Ada "rule of law". Mari kita hormati. Rakyat harus menghormatinya. Tentu saja negara dan pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu dalam penegakan "rule of law" itu. Panglimanya hukum, bukan politik. Bukan kekuasaan. Kalau pemerintah tidak memberi contoh yang baik, sebaliknya melanggar dan menyepelekan pranata hukum ini, rakyat akan sangat terluka hatinya.
Ini momentum baik bagi koreksi besar dan perbaikan total
Penyelesaian krisis keuangan Jiwasraya ini, atau mungkin masih ada lagi yang lain, adalah momentum baik yang disediakan oleh sejarah. Momentum untuk bersih-bersih. Momentum untuk koreksi dan perbaikan total.
Sangat mungkin yang melakukan penyimpangan dan menjalankan manajemen yang buruk juga terjadi di banyak perusahaan. Barangkali sejarah mengingatkan kepada kita semua, janganlah tidak patuh kepada konstitusi, undang-undang, sistem dan aturan yang berlaku. Janganlah kita meninggalkan prinsip-prinsip "good governance" dan "good corporate governance" yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Janganlah para pengawas dan lembaga audit permisif dan tidak sensitif terhadap tanda-tanda adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Janganlah kita bertindak tanpa pemikiran yang matang. Sebagaimana "wisdom" yang saya dapatkan di tanah Sunda (lebih dari separuh hidup saya, saya tinggal di Jawa Barat) yang mengajarkan ... jangan selalu berpikir dan bertindak "kumaha engke". Tetapi, "engke kumaha". Maknanya, berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan sebaliknya, gegabah dalam bertindak akhirnya menjadi masalah besar di hari kemudian.
Alhamdulillah, Tuhan masih menyediakan hari esok. Kalau ada kesalahan kita, misalnya apa yang terjadi di PT. Jiwasraya dan mungkin lembaga lain, yang punya dampak besar, mulai saat inilah kita lakukan perbaikan. Insya Allah kita bisa. Indonesia Bisa.
Cikeas, 27 Januari 2020
Benarkah apa yang dikatakan SBY? Semestinya seorang SBY tidak dengan mudah dan gegabah membuat pernyataan yang bersifat opini yang mungkin saja akan memperkeruh skandal Jiwasraya. SBY wajib mempertanggungjawabkan pernyataannya secara hukum. Tidak etis rasanya seorang mantan presiden mengeluarkan pernyataan atau analisis yang diduga bernada politis dan mungkin bisa mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan kasus Jiwasraya.
Atas dasar apa SBY mengeluarkan pernyataan itu? Apa maksud SBY membandingkan kasus Century dengan Jiwasraya. Siapakah oknum atau kelompok yang dikatakannya membidik Rini Soemarno, Sri Mulyani (Menkeu) dan Erick Thohir (Meneg BUMN)? Apa motivasi SBY menyebarkan informasi itu? Siapa dan apa sebenarnya target dan sasaran SBY? Apakah SBY mempunyai tujuan politis secara terselubung? Mengapa SBY lantang membeberkan 7 solusi & penyelesaian skandal Jiwasraya? Mengapa SBY tiba-tiba mau ikut campur soal penanganan skandal Jiwasraya. Bukankah penyelidikan dan penyidikan skandal Jiwasraya sudah dilaksanakan oleh Kejagung, KPK dan aparat hukum lainnnya. Semestinya SBY menyadari hal ini. Akan lebih bijak bila SBY diam dan menunggu hasil akhir dari skandal Jiwasraya ini.
Motif SBY
Dalam perspektif sederhana atau awam, ada empat kemungkinan atau dugaan yang membuat seorang SBY membuat pernyataan soal Jiwasraya, yaitu :
Pertama, kemungkinan atau patut diduga SBY ingin agar skandal Jiwasyara ini diselesaikan secara tuntas dan transparan kepada publik.
Kedua, kemungkinan atau patut diduga SBY ingin mengalihkan isu korupsi dengan isu politik.
Ketiga, kemungkinan atau patut diduga SBY mengetahui siapa dalang dan para ‘perampok’ uang nasabah Jiwasraya.
Keempat, kemungkinan atau patut diduga SBY menakut-nakuti nama pejabat yang disebutnya karena mungkin saja ketiga pejabat itu sudah mengendus pelaku kejahatan di Jiwasraya.
Polri, KPK serta Kejagung wajib memanggil SBY untuk memberikan klarifikasi secara hukum atas pernyataannya itu. Tujuannya ialah agar ayah AHY ini berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang langsung dipublis ke sosial media. SBY harusnya menyadari bahwa mungkin saja pernyataannya itu akan membuat gaduh situasi politik nasional sekaligus meresahkan publik, terutama nasabah Jiwasraya. Selain itu, agar pernyataan SBY ini tidak dipolitisir oleh kelompok tertentu yang memiliki tujuan politis dan melebar kemana-mana yang pada akhirnya membuat rakyat menjadi gagal fokus.
Kerugian Negara
BPK mengidentifikasi ada 16 temuan dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan terhadap Jiwasraya tahun 2016. Beberapa temuan itu, diantaranya penempatan saham di PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) tahun 2014 dan 2015.
Jiwasraya berpotensi gagal bayar atas pembelian medium term note (MTN) PT Hanson International Tbk (MYRX). Saat ini, Jiwasraya terlibat tekanan likuiditas. Manajemen Jiwasraya menyebut ekuitas perseroan negatif sebesar Rp23,92 triliun per September 2019. Pasalnya, liabilitas perseroan mencapai Rp49,6 triliun, sedangkan asetnya hanya Rp25,68 triliun. Jiwasraya juga belum dapat membayar klaim polis jatuh tempo sebesar Rp12,4 triliun kepada nasabah tahun 2019.
Jiwasraya berpotensi merugikan keuangan negara Rp13,7 triliun per Agustus 2019. Kejagung sudah memanggil sejumlah saksi, antara lain mantan Direktur Utama Jiwasraya Asmawi Syam, mantan Kepala Divisi Sekretariat Jiwasraya Sumarsono, mantan Kepala Divisi Hukum Jiwasraya Ronang Andrianto. Kemudian, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinandi sebagai petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai saksi ahli. Lalu, Direktur Utama Hanson International Benny Tjokrosaputro, mantan Agen Bancassurance Jiwasraya Getta Leonardo Arisanto, Kadiv Pertanggungan Perorangan dan Kumpulan Jiwasraya Budi Nugraha. Kejagung juga telah mencekal 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi Jiwasraya.
Kronologi Jiwasraya
Mulai tahun 2002 Jiwasraya mengalami kesulitan. Berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya membukukan laba semu sejak tahun 2006. Tapi, tahun 2014, Jiwasraya menjadi sponsor klub sepak bola Manchester City. Tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Dana itu iinvestasikan dalam saham dan reksadana berkualitas rendah.
Di tahun 2017, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, saat itu Jiwasraya membukukan laba Rp360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan keuangan sebesar Rp7,7 triliun. Pada tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp15,3 triliun. Pada posisi per 30 Juni 2018, Jiwasraya diketahui memiliki 28 produk reksadana dengan 20 reksadana diantaranya memiliki porsi di atas 90 persen. Bulan September 2019, kerugian menurun jadi Rp13,7 triliun. Di bulan November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp27,2 triliun.
Melihat persoalan keuangan Jiwasraya yang semakin kronis, BPK mendapat permintaan dari Komisi XI DPR RI dengan surat Nomor PW/19166/DPR RI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 untuk melakukan PDTT lanjutan atas permasalahan itu. Selain itu, BPK juga diminta Kejaksaan Agung untuk mengaudit kerugian negara. Permintaan itu dilayangkan melalui surat tanggal 30 Desember 2019.
Jadi, penanganan skandal korup Jiwasraya bukan hanya masuk di sektor audit saja, tetapi juga ranah hukum. Skandal Jiwasraya ini merupakan kasus kejahatan berskala luar biasa karena memiliki risiko sistemik dan melibatkan banyak pejabat.
Kehadiran pesawat jet tempur F16 fighting falcon TNI AU di laut Natuna merupakan kebijakan politik strategis Presiden Jokowi dalam menjaga wilayah teritorial dan hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna.
Patroli rutin jet tempur F16 TNI AU itu memberi sinyal ?Keras? Kepada kapal-kapal negara asing agar tidak mencuri sumber daya laut yang ada di perairan Natuna.
Ada tiga skenario khusus yang dijalankan Presiden Jokowi dalam menempatkan pesawat jet tempur F16 di laut Natuna yaitu :
1. Militer Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI tidak akan melakukan tawar-menawar dengan negara manapun yang ingin mencuri sumber daya laut Natuna dan memasuki batas teritorial Indonesia di Kepulauan Natuna.
2. Militer Indonesia memberi peringatan ?Keras? Kepada negara asing bahwa kepulauan dan laut Natuna adalah wilayah kedaulatan NKRI.
3. Militer Indonesia siap menjaga dan melindungi nelayan Indonesia dari kapal-kapal asing yang mengintimidasi dan mengusir mereka dari kegiatan melaut/mencari ikan di perairan Natuna.
Sejumlah jet tempur F-16 TNI AU yang meluncur dari Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin Pekanbaru ke atas laut Natuna itu akan secara intens melaksanakan operasi rutin bersandi Lintas Elang 20.
Perseteruan Iran versus Amerika Serikat (AS) memasuki fase kritis yang kemungkinan besar bisa mengancam keamanan dunia. Keterlibatan negara-negara sekutu Iran maupun AS, ikut membuat suasana politik internasional semakin memanas dan bisa menyulut perang global.
Sejumlah negara di Blok Barat maupun Blok Timur terus menyiagakan pasukan militernya untuk mengantisipasi pecahnya perang terbuka.
Israel salah satu konco AS juga turned into-turned into melihat perkembangan terbaru konflik Iran dan negeri Paman Sam itu. Menurut sejumlah berita media global, militer Iran telah menargetkan menyerang Israel.
Target serangan itu sebagai respon atas pernyataan PM Israel Benyamin Netanyahu yang mendukung serangan pesawat drone AS yang menewaskan komandan pasukan elite Al Quds Iran, Mayor Jenderal Qasem Solaemani.
Dalam sebuah video, jurnalis AS Caleb T. Maupin (@calebmaupin) mengungkapkan, Trump mengambil keputusan yang sesungguhnya sama sekali tidak menguntungkan rakyat AS, karena Trump takut dimakzulkan, maka dia meminta dukungan Israel dan lobby Zionis di AS agar terhindar dari pemakzulan. Bagi Israel, Jenderal Soleimani, Hasan Nasrallah (Hezbullah) dan Presiden Suriah Assad adalah musuh besar mereka. Jadi, Israel dan foyer Israel di AS akan mendukung keinginan Trump dengan syarat Trump harus membunuh Jenderal Soleimani.
Rudal Iran
Seorang analis Zionis Yitzhak Brick mengemukakan, mliter Iran dan sekutunya telah mengepung Israel dengan 250 ribu rudal, seperti dilansir media berbahasa Inggris Al-Manar.Com.Lb yang dikutip Arrahmahnews (18 /1/2020).
Brick menuturkan bahwa 250 rudal Iran siap ditembakkan ke Israel dan kabarnya menargetkan vicinity perumahan di Teluk Haifa dan Gosh Dan. Kekuatan destruktif rudal ini sama dengan bom nuklir. Brick menyebut, pasukan infanteri Israel sangat tidak siap terlibat dalam perang terbuka karena kelemahan logistiknya.
Pejabat tinggi militer Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami, seperti dikutip portal berita milik Garda Revolusi Iran, Sepah, pernah mengatakan, wacana untuk menghancurkan Israel bukan hanya sebatas mimpi.
Skenario serangan militer Iran ke Israel akan melalui sisi Utara, Timur, Selatan dan Barat. Ancaman itu secara tegas disampaikan Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran Brigadir Jenderal Abbas Nilforoushan.
"Iran telah mengepung Israel dari keempat sisi. Tidak ada yang tersisa dari Israel," kata Abbas Nilforoushan kepada kantor berita Tasnim, beberapa waktu lalu.
Nilforoushan mengancam, jika ketegangan dan perang meningkat, pasukan Hezbullah akan menepati janjinya untuk membebaskan wilayah utara negara Yahudi itu. Perang akan menyeret rezim Israel ke ambang kehancuran.
Pernyataan Nilforoushan secara tegas memberi sinyal bahwa Iran tidak hanya akan berperang di wilayah teritorial dan perbatasannya semata, tetapi juga akan menyeret perang terbuka terhadap semua musuh Iran dimanapun berada. Kemungkinan terjadinya perang worldwide sangat sulit dihindari.
Target Strategis
Menanggapi ancaman Iran, PM Israel Benjamin Netanyahu sesumbar agar Iran tidak menyerang negaranya, karena jet tempur siluman F-35 milik militer Zionis, mampu menghancurkan seluruh negara di kawasan Timur Tengah.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tak gentar diancam Netanyahu. Khamenei justru membalasnya dengan merestui pasukan elit Garda Revolusi Islam Iran untuk melakukan perang di luar batas negara, termasuk melawan militer Israel. "Pasukan Garda Revolusi Islam Iran akan bertempur tanpa batas," tegas Khamenei, seperti dilaporkan Reuters (17/1/ 2020).
Situasi politik Timur Tengah dipastikan akan mengalami krisis tajam menuju perang terbuka. Terlebih lagi Iran pernah bersumpah bahwa militer Iran akan melakukan tindakan pembalasan (act of reprisal) kepada 35 target strategis musuh-musuh Iran.
Militer Iran, khususnya pasukan Al Quds (pasukan sayap eksternal Korps Garda Revolusioner Islam Iran) memiliki keahlian dalam melakukan perang non-konvensional (unconventional war). The Washington Post dalam kolom analisisnya (three/1/2020) menulis bahwa kekuatan proksi Iran di Timur Tengah dilakoni pasukan Quds.
Saat ini Iran sedang menunggu momentum yang tepat untuk menyerang Israel dan AS secara cepat dan sengit. Jika tiba saatnya, maka Israel dan AS dipastikan akan menghadapi situasi sulit dan sangat mengerikan, terutama bagi sejumlah pejabat tinggi militer dan para duta besar AS dan Israel di berbagai negara. Perang hanya tinggal menunggu waktu. Semoga saja tidak terjadi.
