Lagi-lagi Umbar Pernyataan Provokatif, Prabowo Frustrasi?

Jatuh tempo pilpres 2019 semakin dekat, Ketua Umum Parpol Gerindra, Prabowo Subianto tampak terlihat semakin ambisius dan ngebet untuk menjadi presiden RI. Lagi-lagi mantan Danjen Kopassus ini mengumbar isu provokatif ke publik. Apa yang menyebabkan Prabowo begitu ambisius dan provokatif? Sedikitnya ada tiga indikator yang bisa mengukur ambisiusme Prabowo yaitu:

Pertama, pernyataannya tentang dia menyesal tidak melakukan kudeta. "Dulu saya dituduh mau kudeta," kata Prabowo dalam acara kampanye calon Gubernur Jawa Barat, Sudrajat, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (1/4/2018). Ia pun sempat berkelakar soal isu kudeta tersebut. Ia berseloroh menyesal tak jadi melakukan kudeta sebab prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. "Terus terang aja dalam hati nyesel juga gue enggak kudeta dulu. Lihat negara kaya begini sekarang," lanjut Prabowo yang disambut tepuk tangan para peserta kampanye yang hadir.

BACA JUGA: Indonesia Bubar 2030, Ekspresi Panik Prabowo?

Kedua, ucapan Prabowo tentang elite goblok dan bermental maling. "Jangan-jangan karena elite kita yang goblok atau menurut saya campuran. Sudah serakah, mental maling, hatinya beku, tidak setia pada rakyat. Mereka hanya ingin kaya," ujar Prabowo saat berpidato di Gedung Serbaguna Istana Kana Cikampek, Sabtu (31/3) lalu.

Ketiga, soal isi pidato politiknya yang menyatakan Indonesia akan bubar tahun 2030 berdasarkan referensi novel fiksi Ghost Fleet karya penulis Peter W Singer dan August Cole.

Ketiga pernyataan Prabowo di atas bukan hanya mengundang debat publik dan ejekan sejumlah politisi nasional, tetapi juga menjadi heboh dan viral di sosial media, sekaligus meruntuhkan elektabilitasnya di mata publik pada titik yang paling rendah.

Tampaknya Prabowo, tak bosan-bosannya menunjukkan gaya, sikap dan perilaku provokatif di hadapan publik. Boleh-boleh saja Prabowo berlakon seperti itu, namun sungguh disayangkan, kalau konten wacananya tidak edukatif dan kontrukstif untuk perkembangan wawasan kebangsaan rakyat di negeri garuda ini. Tampaknya, Prabowo diduga sedang mengalami frustrasi dan post power syndrome. Hal ini terjadi karena rakyat tidak tidak memberikan sedikitpun apresiasi positif terhadap semua pernyataan Prabowo, kecuali kader dan elit parpol Gerindra. Sikap dan perilaku Prabowo ini sangat tidak layak untuk dicontoh oleh mantan atau pensiunan prajurit TNI yang ingin terjun ke kancah politik praktis.

BACA JUGA: PK Ahok Ditolak MA: Antara Keadilan Dan Ketidakadilan Hukum

Pertanyaan besarnya ialah kenapa Prabowo bisa frustrasi? Pertama, mungkin karena elektabilitasnya semakin hari, semakin ciut dan mengecil. Kemudian, kredibilitas kader dan elit parpol Gerindra juga terus merosot tajam dan diduga sudah kehilangan kualitas kebangsaannya untuk kepentingan bangsa ini. Mungkin inilah salah satu faktor yang menyebabkan mengapa Gerindra, belum mendeklarasikan Prabowo sebagai capres di pilpres 2019. Akhir-akhir ini, parpol Gerindra hanya nampak ngotot dan fokus untuk merebut kekuasaan. Sejumlah elit parpol Gerindra juga terus mendorong Prabowo untuk jadi presiden, walaupun dalam kenyataannya, baik parpol Gerindra maupun Prabowo sudah kehilangan simpati dari masyarakat.

BACA JUGA: Amien Versus Luhut: Tontonan “Politik Opera Sabun”

Sungguh memprihatinkan! Pikiran dan hati Prabowo, seolah-olah hanya dipenuhi nafsu semata. Pantas saja kalau ada sebagian pihak menolak Prabowo disebut sebagai figur negarawan, seperti digembar-gemborkan para kader Gerindra.

Prabowo mungkin lupa bahwa rakyat Indonesia semakin cerdas, kritis dalam melihat perkembangan politik di tanah air. Seperti diketahui, saat ini rakyat juga sudah sangat apatis terhadap sikap dan perilaku sejumlah politisi yang bercokol di Senayan.

Jangan jejali rakyat dengan propaganda dan marketing politik murahan. Rakyat butuh politisi berkualitas, cerdas dan bijak. Rakyat tahu, mana elit politik atau parpol yang pantas menjadi rujukan politiknya.

BACA JUGA: Mau Tahu Sembilan Indikator yang Mendukung Ahok? Baca Ebook ini

Tampaknya, keberadaan Prabowo dan parpol Gerindra, semakin jauh dari harapan rakyat karena mereka tidak lagi memberikan contoh santun dalam berpolitik praktis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Prabwo dan Gerindra semakin miskin pendukung. Maka tak heran kalau Prabowo berapi-api mengeluarkan pernyataan provokatif dengan tujuan untuk mengatrol elektabilitasnya. Namun, justru perilaku Prabowo ini menjadi blunder bagi dirinya dan juga Gerindra. Lagi-lagi rakyat sudah cerdas dan tidak mudah percaya begitu saja dengan manuver poltik yang dilakukan Prabowo dan elit parpol Gerindar. Apresiasi rakyat terhadap Prabowo dan Gerindra mungkin saat ini sudah ‘bubar’.

Salam sruput teh tubruk bro...[ Wawan Kuswandi ]

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

Indocomm.blogspot.com

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

SBY dan Prabowo 'Senggama' Politik, PKS dan PAN 'Berfantasi'

Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 24 Juli 2018 lalu. Kabarnya, isi pembicaraan kedua tokoh parpol ini untuk menyepakati kesamaan visi dan misi sebagai dasar untuk membangun koalisi dalam Pilpres 2019.

Namun, menurut dugaan saya, pertemuan ini kemungkinan besar sudah membicarakan soal pematangan siapa capres dan cawapres dari kedua parpol yang akan didaftarkan pada pendaftaran capres dan cawapres bulan Agustus 2019 mendatang.

Saya melihat, SBY dan Prabowo mengalami ?Ereksi? Politik yang sama yaitu Prabowo menyatakan siap nyapres sesuai amanat kader Gerindra dan SBY siap legowo bila AHY menjadi cawapres Prabowo. Dalam temu muka yang terbilang serius ini, SBY masih tetap mempertahankan ambisinya untuk melanggengkan dinasti politik Cikeas. Kader-kader Demokrat sengaja digunakan SBY sebagai alat tawar politik partai dalam berkoalisi dengan parpol oposisi.

Parpol Gurem

Dengan adanya pertemuan itu, kalkulasi politik Prabowo semakin terang-benderang. Prabowo pasti lebih berpihak kepada Demokrat yang notabene mempunyai rating politik tinggi dan lebih mentereng dibandingkan PKS yang kini menjadi parpol gurem dengan segudang konflik internal berkepanjangan. Untuk itulah, mengapa Prabowo tidak ragu untuk merencanakan berkoalisi dengan SBY dan siap menerima risiko ditinggalkan PKS.

Mengomentari pertemuan SBY-Prabowo, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian justru menilai, tujuan pertemuan itu untuk memperkuat koalisi yang telah terjalin antara Gerindra dan PKS. Pipin melihat bahwa Prabowo jelas-jelas mewakili tiga partai yaitu Gerindra, PKS dan PAN. Pipin menegaskan bahwa pertemuan itu posisinya tidak one with the aid of the wind antara Prabowo dan SBY. Dengan kata lain, SBY mencoba untuk menapaki koalisi yang sudah ada (PKS, Gerindra dan PAN). Jadi, pertemuan antara SBY dan Prabowo tidak punya pengaruh signifikan terhadap keberadaan koalisi yang sudah ada.

Di sisi lain, Prabowo tampaknya belum berani memastikan wujud nyata dari pertemuan itu sebagai bentuk koalisi resmi. Prabowo masih harus menjawab tuntutan PKS yang ngotot agar kadernya yang berjumlah sembilan orang bisa dipilih salah satunya untuk menjadi cawapres Prabowo. PKS memang sedikit ?Terangsang? Dengan adanya pertemuan SBY dan Prabowo. Namun, posisi tawar cawapres yang diajukan PKS, diduga kuat akan memunculkan perdebatan sengit antara Prabowo, Sohibul Imam (PKS) dan SBY.

Dinasti Cikeas

Berbeda dengan PKS, justru PAN tidak begitu ngotot untuk menjadikan salah satu kadernya untuk menduduki posisi cawapres, bila Prabowo menjadi Capres. PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan ?Kekasih? Pilihannya di pilpres 2019 mendatang.

Mengapa PAN tidak berambisi memasukkan nama kadernya menjadi cawapres Prabowo? Hal ini terjadi karena adanya konflik inner antar elit politik di kubu Amien Rais dan Zulkifli Hasan yang belum berakhir. Konflik inner ini terjadi akibat adanya keraguan di tingkat elit PAN yang dikomandoi Zulkifli yang masih terpecah yaitu antara yang mendukung Jokowi dengan yang ingin mengusung Prabowo sebagai capres. Sedangkan sejumlah politisi senior di bawah kubu Amien Rais sudah memberikan harga mati untuk mengusung Prabowo sebagai capres di pilpres 2019.

Sayangnya, ambisi Amien Rais yang mendukung Prabowo, justru tidak disambut positif oleh Prabowo karena Amien Rais bukan pemimpin criminal PAN. Di sisi lain, Prabowo sangat menginginkan agar PAN segera merapat ke Gerindra dan mendeklarasikan sikap politiknya secara terbuka untuk mengusung dirinya sebagai capres. Tekanan Prabowo ini justru semakin membuat elit PAN terpecah dan tidak simpatik terhadap Gerindra ditambah lagi, Prabowo yang terkesan sudah meloloskan AHY sebagai cawapresnya.

Pertemuan SBY dan Prabowo, memang membuat PAN terangsang, terutama untuk kubu Amien Rais. Tapi itu bukan jaminan PAN akan bergabung dengan SBY dan Prabowo. Persoalan pelik yang menjadi ganjalan PAN di kubu Zulkifli Hasan ialah seluruh kader PAN dibawah pimpinan Zulkifli menolak tegas dinasti Cikeas yang ditawarkan SBY.

Keraguan PAN untuk bergabung dengan SBY dan Gerindra terjawab ketika Zulkifli Hasan datang ke rumah SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 25 Juli 2018. Pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan politik apapun. Sampai saat ini, kubu PAN di bawah Zulkifli Hasan masih condong berpihak kepada Jokowi.

King Maker

Kemungkinan terburuk bila PKS dan PAN tidak merapat ke SBY dan Gerindra ialah Prabowo diyakini akan kalah saat bernegoisasi dengan Demokrat menyangkut posisinya sebagai capres. Secara pribadi, Prabowo (bila kalah nego dengan SBY) akan membuat kejutan politik yaitu dia bersedia menjadi cawapres AHY dan menjadi king maker bersama SBY. Keputusan ini dipastikan akan mendapat perlawanan keras dari kader-kader Gerindra.

Persoalan jadi semakin pelik bagi Prabowo, bila dia menolak tawaran SBY, maka rencana koalisi (Demokrat dan Gerindra) terancam batal. Sementara itu, PKS dan PAN sudah terlanjur ?Kabur? Dari peta koalisi oposisi yang sudah sejak lama diwacanakan.

Ending pertemuan politik antara SBY dan Prabowo ini, secara politis memang menguntungkan dari sisi elektabilitas Gerindra dan Demokrat. Namun, dari sisi kekuatan, pasangan Prabowo dan AHY sangat berat untuk memenangkan pilpres 2019 karena mesin politik Gerindra dan Demokrat sangat lemah. Sebenarnya, mesin politik PKS sangat kuat, bila saja SBY tidak memaksa AHY untuk menjadi cawapres. Bahkan, kabarnya PKS juga sudah legowo kalau kadernya tidak dipilih sebagai cawapresnya Prabowo. PKS hanya ingin Prabowo tidak ditekan dalam memilih cawapresnya, seperti yang dilakukan SBY. Melihat situasi politik yang memanas diantara empat parpol ini, maka saya memberanikan diri untuk membuat artikel ini dengan judul, ?SBY dan Prabowo ?Ereksi? Politik, PAN dan PKS ?Terangsang?.

BACA JUGA:

?Masturbasi? Politik Ala Poros Ketiga (Kalau Terbentuk Lho!)

Kongkow Imajiner Dengan Tommy Soeharto, Dukung Jokowi Atau Prabowo?

Jokowi Akan Tembak Mati Teroris Medsos

Duel Hastag Simbol Masyarakat Irasional

Salam sruput teh tubruk bro…[ Wawan Kuswandi ]

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@wawan_kuswandi

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Istimewa

Prabowo Berkhianat? Retak Sudah!

Klik judul ini: Prabowo Berkhianat? Retak Sudah!

BACA JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@wawan_kuswandi

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Istimewa

Selamat sruput teh tubruk bro…[ wawan Kuswandi ]

Debat Kedua Capres: Prabowo Apresiasi Jokowi, Tim BPN 02 Syok!

Fakta membuktikan bahwa debat kedua capres yang digelar Minggu malam 17 Februari 2019, jauh lebih menarik dan berkualitas dibandingkan dengan debat perdana capres 17 Januari lalu.

Suasana debat terlihat cair walaupun masih ada secuil ketegangan dalam gaya bicara dan gerak tubuh, baik dari paslon nomor urut 01 Joko Widodo maupun paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki sebagai pemandu debat juga mampu memainkan perannya sebagai host yang bisa membawa suasana debat menjadi tontonan yang menarik. Keduanya sering menebar senyum kepada penonton dan merespon setiap pernyataan kedua paslon dengan bersahaja sehingga aura debat terlihat begitu rileks dan santai.

Perdebatan semakin seru ketika kedua paslon menjawab pertanyaan yang diajukan secara tertulis oleh delapan panelis yaitu Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng rektor ITS, Dr Arif Satria rektor IPB, Prof Dr Ir Irwandy Arif ahli pertambangan ITB, Ahmad Agus Setiawan ST, MSc, PhD pakar energi UGM, Sudharto P Hadi pakar lingkungan UNDIP, Dr Suparto Wijoyo SH, MHum pakar hukum lingkungan UNAIR, Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA) Dewi Kartika.

Hanya Janji Minim Data

Dari sudut penyampaian visi dan misi, kedua paslon sudah menunjukkan secara maksimal substansinya. Namun, harus diakui bahwa paslon nomor urut 02 masih kurang menguasai materi secara utuh dan berkesinambungan, terutama saat menjabarkan soal infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup serta energi dan pangan. Dalam visi-misinya Prabowo mengungkapkan bahwa dia melihat banyak kekayaan Indonesia lari keluar negeri, penghasilan petani sangat rendah dan Indonesia belum swasembada pangan, energi dan air. Sayangnya, Prabowo tidak menjelaskan secara kongkret apa yang telah disampaikannya itu. Data dan fakta yang dimiliki Prabowo masih sangat minim. Selain itu, Prabowo juga tak bosan-bosannya mengumbar janji, misalnya dia akan membuat strategi untuk kemakmuran rakyat dan akan menjadikan negara Indonesia sebagai bangsa mandiri yang tidak akan melakukan impor.

Saat berbicara tentang infrastruktur, Prabowo mengeritik Jokowi yang dalam membangun infrastruktur terlihat grusa-grusu. Menurutnya, banyak infrastruktur yang dibangun tidak efisien. Begitu juga soal perkebunan kelapa sawit, Prabowo mengatakan Indonesia tidak perlu impor kelapa sawit dari luar negeri, tapi Prabowo tidak menjelaskan bagaimana teknis atau cara untuk mengembangkan kelapa sawit agar tidak impor.

Pada segmen video berdurasi pendek, kedua paslon saling menanggapi dan melemparkan pertanyaan. Usai melihat video seputar pertambangan, Prabowo menyebut bahwa banyak perusahaan besar kongkalikong dengan pejabat negara sehingga banyak bekas lubang tambang ilegal yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan lolos dari jerat hukum. Namun, lagi-lagi Prabowo tidak bisa memberikan bukti siapa pejabat dan perusahaan besar yang melakukan kongkalikong.

Perdebatan semakin memuncak ketika di tengah perdebatan, Prabowo secara terbuka mengakui apa yang disampaikan Jokowi yaitu bahwa dirinya memiliki lahan di Kalimantan Timur seluas 220 hektar dan di Aceh seluas one hundred twenty hektar. Tanah itu, menurut Prabowo dia kelola dengan sistem HGU agar tidak dikuasai asing. Pernyataan Prabowo soal penguasaan tanah oleh orang asing di Indonesia tidak disertai records yang faktual dan aktual.

Mengurai Fakta Dan Bukti

Di sisi berbeda, Jokowi dengan penuh percaya diri dan tenang menguraikan fakta-fakta kerja yang telah dilakukannya selama empat tahun dengan sederet bukti-bukti kongkret. Seperti soal Indonesia akan mengurangi energi fosil dan telah memproduksi energi B20 serta siap menuju energi B100.

Mengenai kelapa sawit, Jokowi mengatakan Indonesia telah menghasilkan forty six juta ton kelapa sawit consistent with tahun. Dalam bidang lingkungan hidup Jokowi juga mengungkapkan negara telah memberikan sanksi kepada 11 perusahaan besar yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan gambut yang telah merugikan negara sebesar Rp18,three triliun. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan konsensi lahan sebesar 2,6 juta hektar kepada masyarat adat dan hak ulayat. Pada tahun 2018, Pemerintah telah membagikan 7 juta sertifikat tanah.

Mengenai sumber daya maritim, Jokowi mengatakan sudah 7000 kapal asing yang melakukan illegal fishing ditangkap dan 488 kapal ditenggelamkan. Terkait Pengembangan Unicorn, Jokowi mengatakan di Asia ada 7 startup dan 4 diantaranya ada di Indonesia dan masih ada 1000 startup lagi akan lahir dan siap dikembangkan di Indonesia.

Pada bagian akhir debat, kedua paslon diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kalimat pamungkas. Pada bagian ini Jokowi sangat tegas dan berhasil menarik perhatian kaum milenial, penonton di studio maupun di rumah. Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak takut kepada siapapun selama untuk membela kepentigan nasional. Jokowi hanya takut kepada Tuhan YME. Sedangkan Prabowo hanya mengatakan bahwa kekayaan negara harus dimiliki rakyat sesuai pasal 33 UUD 1945.

Kesimpulan akhir dari debat kedua capres ini, menurut saya ialah debat kandidat paslon dalam kontestasi politik tidak perlu lagi menjadi arena ‘tanding’ yang menakutkan. Saya sangat berharap mulai hari ini dan seterusnya, semua stake holder politik berkewajiban untuk menciptakan suasana politik yang sehat, menghibur, menyejukkan dan menyegarkan tanpa hoaks. Salam seruput kopi tubruknya bro…

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

Indonesiacommentofficial

IG: @wawanku86931157

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

ICTV YouTube

foto: istimewa

Bongkar Penguasaan Lahan Prabowo, Generasi Milenial Apresiasi Jokowi

Mereka berharap, KPK segera menginvestigasi harta lainnya yang dimiliki capres 01, sekaligus mengusut kekayaan politisi yang berada dalam lingkaran parpol koalisi pengusung Prabowo-Sandi

Pernyataan capres 01 Joko Widodo dalam debat kedua capres bikin heboh bangsa ini. Tanpa rasa takut sedikitpun, Jokowi membongkar penguasaan lahan oleh capres 02 Prabowo Subianto di Kalimantan Timur seluas 220 hektar dan di Aceh seluas one hundred twenty hektar. Prabowo dinilai telah mengkhianati pasal 33 UUD 1945. Generasi milenial kecewa berat dan kemungkinan besar mereka tidak akan memilih Prabowo.

Kontestasi pilpres 2019 yang sebentar lagi jatuh tempo auranya semakin membara. Drama politik ?Saling sikut? Antara Jokowi dan Prabowo terus menuai polemik publik. Perlahan tetapi pasti, rakyat mulai hanyut terbawa arus ?Perang? Records dan fakta antardua paslon.

Salah satu paslon yang diduga kuat acapkali memainkan intrik dan siasat hoaks politik ialah capres nomor urut 02. Tampaknya, rakyat sudah tidak percaya lagi dengan semua pernyataan politik Prabowo Subianto yang selalu mengumbar jargon akan menjadikan rakyat dan bangsa ini adil dan makmur.

Sedikitnya ada empat cacat politik yang diprediksi akan berdampak kepada penolakkan rakyat dan generasi milenial terhadap Prabowo Subianto dan caleg parpol oposisi. Adapun keempat cacat politik itu ialah :

Pertama, Prabowo Subianto diduga kuat telah mengkhianati pasal 33 UUD 1945 dengan cara menguasai lahan yang begitu luas di Kalimantan Timur sebesar 220 hektar dan di Aceh seluas 120 hektar.

Kedua, mantan Ketua Kadin Jawa Timur Ir. La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai uang saksi sebesar Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto.

Ketiga, Prabowo Subianto mendukung Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017. Dukungan Itu diunggah di akun Instagram Sandiaga Uno, @sandiuno (16/08/2016). Dalam video itu, Prabowo menyebut para kadernya antek asing bila tidak mendukung Sandiaga Uno.

Keempat, Prabowo tidak ikut upacara HUT ke 72 tahun RI di Istana. Dia malah merayakannya di Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta Pusat. "Benar pak Prabowo hadir disini memenuhi undangan dari Universitas Bung Karno dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi," kata Ferry Juliantono Wakil Ketua Umum DPP Gerindra.

Pernyataan Ngawur Prabowo

Bukan hanya sejumlah oknum elit Gerindra dan parpol pengusung yang diduga kuat ikut memainkan politik hoaks dalam kampanye pilpres 2019. Bahkan, Prabowo merupakan satu-satunya capres dalam sejarah kontestasi pilpres di Indonesia yang suka menebar pernyataan ngawur dengan information dan fakta yang minim. Berikut ini pernyataan politik Prabowo.

Pertama, Prabowo menyebut harga daging dan beras Indonesia termahal di dunia, padahal kenyataannya tidak. Selain itu Prabowo juga mengatakan ada kebocoran anggaran negara Rp500 triliun. Faktanya data itu tidak benar.

Kedua, Prabowo menyebut Indonesia akan bubar tahun 2030. Pernyataan ini dibuat hanya berdasarkan novel 'Ghost Fleet: A Novel of the Next World War', 2015, karya PW Singer and August Cole.

Ketiga, Prabowo ikut sebarkan hoaks Ratna Sarumpaet secara massif. Dia secara tegas mengutuk dugaan aksi penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet.

Keempat, Prabowo menghina publik Boyolali. Menurutnya tampang Boyolali tidak cocok masuk hotel berbintang.

Kelima, Prabowo menyebut sistem ekonomi Indonesia adalah sistem bodoh dan lebih parah dari neoliberalisme. Pernyataan Prabowo digugat oleh sejumlah elit politik dan pengamat ekonomi kubu Jokowi.

Keenam, jika jadi presiden, Prabowo berjanji tidak akan ada impor. Menurut Prabowo, kebijakan impor tak akan memakmurkan rakyat Indonesia.

Ketujuh, Prabowo melecehkan profesi pengendara motor ojek online. Prabowo mengaku sedih, para pemuda harapan bangsa hanya berujung menjadi tukang ojek setelah menempuh pendidikan dari SD hingga SMA.

Kedelapan, Prabowo mengatakan air laut akan naik sampai bundaran Hotel Indonesia tahun 2025. Prabowo menyebut prediksinya berdasarkan data United Nations (UN) alias PBB.

Kesembilan, Prabowo mengecam media yang tidak mengekspos acara reuni 212 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada Ahad, 2 Desember 2018 lalu. “Hampir semua media tidak mau meliput sebelas juta lebih orang yang kumpul,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional ke-26 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

Kesepuluh, Prabowo menganjurkan para pendukungnya menerima uang dan sembako dari para calon kepala daerah. Anjuran ini disampaikan menjelang pemilihan kepala daerah 2018 lalu, melalui video yang diunggah di Facebook Prabowo pada Kamis, 21 Juni.

Nah sekarang Anda sudah tahu khan, sikap dan perilaku politik capres nomor urut 02. Wajar saja kalau rakyat dan generasi milenial menolak Prabowo Subianto dan para caleg pendukungnya? Yuk seruput bandreknya bro?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

Indonesiacommentofficial

IG: @wawanku86931157

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

ICTV YouTube

foto: istimewa

[Prediksi] Kalau Terpilih, Ini Program Utama Prabowo Subianto

Klik judul ini: [Prediksi] Kalau Terpilih, Ini Program Utama Prabowo Subianto

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@wawanku86931157

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Istimewa

Ini Tanda Capres Ideal

Yuk merenung....

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@wawanku86931157

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Pak Prabowo Sudahlah, Ikhlaskan dan Santai Saja…

Toh pendukung Anda secara perlahan tetapi pasti, mulai pasrah karena faktanya pendukung capres 01 jumlahnya lebih besar dan signifikan.

Bukan itu saja, sedikitnya tujuh lembaga survei independen yang dalam waktu relatif bersamaan melakukan survei (baru-baru ini), ternyata hasilnya elektabilitas capres 01 masih unggul antara 18 sampai 20 persen di atas capres 02.

Saya percaya, capres 02 punya bakat dan kemampuan menjadi presiden seperti Soeharto dan SBY (dari trah militer). Namun, tahun ini bukanlah momentum yang tepat bagi capres 02. Barangkali hanya mukjizat Tuhan yang bisa mengangkat capres 02 jadi presiden di tahun 2019 ini. Momentum capres 02 bisa jadi presiden seharusnya terjadi di tahun 2014 lalu. Sayangnya momen itu telah berlalu.

Civil Society

Tapi bagi saya jadi presiden atau tidak, capres 02 sudah menunjukkan sosoknya sebagai salah satu pemimpin nasional yang memiliki banyak penggemar di Indonesia.

Dari sejumlah tokoh militer yang saya tahu, umumnya beberapa figur militer aktif maupun mantan militer memiliki perhatian besar terhadap berbagai persoalan bangsa. Tapi, seiring zaman yang terus berkembang, keberadaan civil society dan civil power semakin kuat dalam mengarungi dinamika kehidupan politik. Trah militer (aktif maupun mantan) untuk menjadi presiden dalam sebuah negara sudah berlalu sejak 30 tahun lalu dan itu telah terjadi diberbagai belahan negara manapun di dunia.

[ Penulis bersama Jenderal Agum Gumelar di salah satu lapangan golf di Pulau Batam tahun 2007 silam ]

Dinamika Politik

Bila militer kembali ke asalnya yakni pulang ke ‘barak’ itu merupakan hal yang wajar dan lumrah-lumrah saja.

Biarkan tampuk kekuasaan politik dikelola oleh kekuatan sosok sipil yang cerdas. militer cukup mengontrol saja. Tugas penting militer adalah menjaga dan mempertahankan Indonesia dari serangan musuh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh ASN dan Polri. Mereka terikat dengan sumpah jabatan untuk netral dalam berpolitik dan terus menjalankan fungsinya dalam melayani publik. Militer, ASN dan Polri wajib menjaga dinamika politik yang sedang berkembang di masyarakat agar tetap adem-ayem sehingga kenyamanan, keamanan dan kedamaian sosial terus terjaga.

[ Penulis bersama Jenderal Wismoyo Arismunandar dalam acara Charity di Pulau Batam tahun 2007 silam ]

Jadi, bila ada segelintir oknum ASN, militer dan Polri yang berpura-pura netral dalam berpolitik, tetapi secara sembunyi-sembunyi mendukung salah satu capres (baik capres 01 maupun capres 02), saya tertawa geli.

Ada sesuatu yang sangat ‘lucu’, kenapa? Karena mereka berteriak netral, tapi sesungguhnya tidak netral. Yang lebih memprihatinkan lagi ialah mereka menunjukkan ketidaknetralannya dengan sikap dan perilaku emosional.

Sikap dan perilaku sejumlah oknum ASN, militer dan polri yang tidak netral, bagi saya biasa-biasa saja dan tidak perlu direspon secara emosional alias nyantai aja. Dalam tulisan singkat ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebaiknya seluruh ASN, militer dan polisi (baik yang masih aktif maupun mantan) berkewajiban menjaga harmoni sosial, sportif, berjiwa besar dan berlapang dada untuk mengawal siapapun yang akan menjadi presiden di negeri garuda ini. Salam seruput kopi tubruknya bro….

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@wawanku86931157

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

Foto: Istimewa

Gerindra 'Berlutut' ke Jokowi

Akhirnya Prabowo ?Berlutut? Kepada Jokowi. Yuk simak, trims guys?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Filsafat Jawa Kabinet 'Jokowibowo'

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Bernyali! Erick Thohir ‘Bantai’ Oknum Gerombolan Penyamun BUMN, Tito dan Prabowo Takut?

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat tepat dan benar. Buktinya, belum genap tiga bulan menjabat, Erick sudah membantai oknum yang diduga kuat sebagai gerombolan ‘penyamun’ di maskapai Penerbangan plat merah Garuda Indonesia.

Sebelumnya Erick sudah mengobrak-abrik dugaan adanya 'sarang penyamun' di Pertamina dengan menembakkan ‘peluru tajam’ mematikan yaitu memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Bung Erick, Anda sungguh bernyali besar bro…

Lantas, bagaimana dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mampukah mereka menyamai ‘nyali’ Erick Thohir. Rakyat masih menunggu keberanian dan nyali besar Tito dan Prabowo untuk memberangus kelompok radikalisme dan ormas FPI.

Melawan Penyamun

Dugaan adanya gerombolan penyamun di sejumlah perusahaan BUMN, memang sudah muncul sejak era Soeharto. Tak ada satupun menteri sebelum era Jokowi yang berani bertindak keras dan tegas. Sekaranglah saatnya negara melawan gerombolan penyamun tanpa ampun.

Akhirnya, Erick Thohir memecat seluruh direksi PT Garuda Indonesia, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung terkait penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepede Brompton dalam pesawat airbus A330-900 Neo.

"Pada hari ini tanggal 7 Desember telah dilaksanakan pertemuan antara Menteri BUMN dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia dan menyepakati, pertama memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan Harley dan Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada tanggal 17 November 2019 di Soekarno Hatta, Cengkareng sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Komisaris Utama Sahala Lumban Gaol usai rapat di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).

Seperti diketahui, dari 142 perusahaan BUMN, hanya 15 perusahaan (diantaranya sektor telekomunikasi, perbankan, minyak dan gas) yang menyetor profitnya ke negara sebesar 75 persen. Selebihnya menguap, diduga dipreteli gerombolan penyamun di BUMN.

Di sisi lain, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Bisnis Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, disela rapat bersama Komisi VI DPR, Senin (3/12/2019) menuturkan, jumlah utang sejumlah perusahaan plat merah meningkat dari Rp2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp5.271 triliun per September 2018. Meskipun demikian, data utang per September 2018 itu masih belum diaudit.

Utang BUMN dari sektor non keuangan sebesar Rp1.960 triliun. Kontribusi utang terbesar sekitar 27,7 persen disumbang perusahaan sektor kelistrikan Rp543 triliun. Utang lain dihimpun perusahaan sektor minyak dan gas (migas) mencapai Rp522 triliun. Sisanya oleh perusahaan sektor infrastruktur, termasuk konstruksi dan properti mencapai Rp317 triliun. Lalu, sektor telekomunikasi Rp99 triliun, transportasi Rp75 triliun dan gabungan berbagai sektor lain Rp403 triliun.

Kalau dilihat dari banyaknya perusahaan BUMN, seharusnya negara sudah bisa membiayai semua kebutuhan publik secara menyeluruh, terutama di sektor kesehatan maupun pendidikan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional juga semestinya meningkat. Perusahaan BUMN menjadi lokomotif utama dalam mendanai pembangunan nasional sekaligus sebagai penggerak ekonomi terbesar negara.

Namun sayangnya, keuntungan BUMN tidak mengalir ke kas negara secara penuh karena diduga kuat dicuri gerombolan penyamun yang bercokol di sejumlah BUMN. Sudah selayaknya Erick Thohir terus melakukan penyisiran dan bersih-bersih terhadap para direksi di 142 perusahaan BUMN.

Nyali Tito dan Prabowo

Selain skandal BUMN, rakyat juga sudah sangat antipati terhadap keberadaan FPI. Tapi, negara dalam hal ini Mendagri Tito Karnavian dan Menhan Prabowo Subianto masih diam dan terkesan tidak berani membubarkan FPI. Ternyata,  nyali Tito dan Prabowo tak sebesar Erick Thohir di BUMN. Padahal, bahaya radikalisme dan kelompok pengusung khilafah sudah sangat mengancam ideologi Pancasila dan NKRI.

Buktinya, staf khusus Kepala BIN Arief Tugiman pernah menyatakan bahwa ada 500 masjid di seluruh Indonesia terpapar paham radikalisme. Sebanyak 41 dari 500 masjid itu berada di kompleks kantor pemerintahan alias BUMN dan kantor-kantor kementerian. Sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) terkontaminasi paham radikalisme. "Berdasarkan level radikalisme dari 41 masjid itu, 7 masjid kategori rendah, 17 masjid kategori sedang dan 17 masjid kategori tinggi," ucap Tugiman.

Pihak Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menyebut ada 19 nama organisasi massa (ormas) di Indonesia yang tergolong radikal. Hal itu diungkapkan Kepala Satkorwil Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Timur Dr H. Umar Usman.

Umar mengatakan, ke 19 organisasi itu antara lain Jamaah Islamiyah, Tauhid Wal Jihad, NII, Majelis Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Ring Banten, Jamaah Ansharut Tauhid, Jamaah Al-Tawhid wal-Jihad, Pendukung dan Pembela Daulah Islamiah, Jamaah Anshauri Daulah, Ma'had Ansharullah, Laskar Dinullah, Gerakan Tauhid Lamongan, Halawi Makmun Grup, Ansharul Khilafah Jawa Timur, IS Aceh, Ikhwan Muahid Indonesia fil Jazirah al-Muluk, Khilafatul Muslimin, dan Al Muhajirin (sempalan HTI).

Jadi kesimpulanya, kapan Tito Karnavian dan Prabowo Subianto berani membuktikan nyalinya kepada rakyat Indonesia untuk membubarkan FPI dan ormas radikal lainnya. Mungkinkah mereka berdua bernyali besar? Bravo buat bung Erick Thohir...

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Megawati Usir Pengusung Khilafah, Kapan Prabowo Ganyang Ormas Radikal?

Indonesia bukan negara agama, tetapi negara hukum. Oleh sebab itu, negara wajib menghormati dan melindungi semua pemeluk agama yang akan melakukan ritual atau perayaan keagamaannya. Kapan Prabowo akan Ganyang Ormas Radikal?#GANYANGORMASRADIKAL.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah secara tegas mengusir segelintir pengusung ideologi khilafah di Indonesia #USIRKHILAFAH. Tindakan tegas Ketum parpol berlambang Banteng ini patut dicontoh parpol lain dan aparat penegak hukum di Indonesia.

Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan, bila sekelompok pengusung khilafah lebih memilih cara yang merusak, maka mereka harus angkat kaki dari Indonesia. Menurut Megawati, paham khilafah sudah selesai pada tahun 1924, bersamaan dengan runtuhnya Turki Utsmani berganti dengan Republik Turki. Ideologi Indonesia adalah Pancasila, bahkan ide Pancasila sudah diapresiasi di negara-negara di Timur Tengah.

"Jangan rusak Indonesia, tolong. pergilah kalian!" kata Megawati di Workshop Wawasan Kebangsaan untuk PNS di Lingkungan Kementerian Sosial, Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan,seperti diberitakan Detiknews (9/12/2019).

Radikalisme Meningkat

Jauh hari sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian saat masih menjabat Kapolri mengatakan, aksi terorisme atau radikalisme telah meningkat forty two persen disepanjang tahun 2018. Pelaku teror yang ditangkap sebanyak 396 pelaku.

"Sepanjang tahun 2018, jumlah aksi meningkat 42 persen dibandingkan tahun 2017, yakni dari 12 kasus menjadi 17 kasus," kata Tito saat menyampaikan hasil kinerja dan evaluasi Rilis Akhir Tahun Mabes Polri 2018 di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, seperti dilansir Okenews (27/12/2018). Aksi terorisme atas nama agama yang paling banyak menyedot perhatian publik di tahun 2018 ialah rentetan bom di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Teroris Medsos

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak eleven.803 konten, mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019 (information Kominfo 19 Maret 2019). Platform konten yang terbanyak diblokir yaitu fb dan instagram sebesar eight.131 konten. Sementara di twitter sebanyak eight.131 konten. Konten radikalisme dan terorisme yang diblokir di google/YouTube sebanyak 678 konten. Kemudian 614 konten di platform telegram, 502 konten di filesharing, dan 494 konten di situs web.

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, Kementerian Kominfo sudah melakukan pemblokiran konten sebanyak 323 konten, yang terdiri dari 202 konten di situs web, 112 konten di platform telegram, 8 konten di fb dan instagram dan 1 konten di YouTube.

Tahun 2018, telah diblokir konten radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten yang terdiri dari 7.One hundred sixty konten di facebook dan instagram, 1.316 konten di twitter, 677 konten YouTube, 502 konten di telegram, 502 konten di document sharing, dan 292 konten di situs web. Selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1031 konten yang terdiri 963 konten facebook dan instagram dan sixty eight konten di twitter.

Tindakan pemblokiran sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan, ada eleven kementerian/lembaga (Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, KASN) ikut menandatangani SKB tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke 11 Kementerian itu bertanggungjawab penuh untuk menjaga empat pilar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Prabowo Harus Bertindak

Sesungguhnya rakyat sangat berharap, terutama kepada Menteri pertahanan Prabowo Subianto bekerjasama dengan Mendagri dan Menag untuk segera bertindak tegas dan keras untuk memberantas, membubarkan dan menangkap oknum-oknum yang diduga kuat sebagai pelaku arabisme, radikalisme, terorisme, ormas-ormas radikal dan pengusung khilafah.

Oknum-oknum perusak ideologi Pancasila ini disinyalir sudah menyusup ke lembaga-lembaga pendidikan nasional, lembaga negara, pesantren-pesantren, kelompok pengajian di masjid-masjid, lembaga donasi online yang mengatasnamakan islam dan yatim piatu serta sejumlah oknum ASN/BUMN, karyawan pemerintahan di provinsi, kabupaten dan kabupaten kota di seluruh Indonesia #PRABOWOHARUSBERTINDAK.

Ada lima langkah yang bisa dilakukan Prabowo, Mendagri dan Menag untuk mengatasi kelompok arabisme, radikalisme, pengusung khilafah dan ormas-ormas radikal ini yaitu: Pertama , mencabut status kewarganegaraan mereka, bila mereka menolak ideologi pancasila. Kedua , menangkap dan menghukum keras mereka sesuai UU yang berlaku, bila perlu menerapkan hukuman mati. Ketiga , mengusir mereka dari Indonesia dan negara memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih negara lain di luar Indonesia. Keempat , menembak mati, bila tindakan anarkisme mereka telah melampaui batas kemanusiaan, melanggar UU, intoleransi yang menjurus konflik SARA, merusak keamanan, kenyamanan negara serta melakukan makar, baik secara langsung maupun tak langsung. Kelima , menangkap dan menghukum keras pembuat dan penyebar konten internet yang menyebarluaskan arabisme, radikalisme, terorisme, dan khilafah. Jadi, negara tidak hanya sebatas melakukan pemblokiran, tetapi juga menghukum keras dan tegas kepada mereka sebagai efek jera.

Seluruh instrumen negara, termasuk Polri dan TNI agar serius menjaga keamaman negara dari kelompok yang ingin memecah belah NKRI, mengganti idelogi Pancasila dan merusak toleransi nasional. Rakyat yakin, bila negara tegas dan keras tanpa kopromi, maka di tahun 2021 mendatang Indonesia akan terbebas dari bahaya radikalisme, khilafah dan arabisme. Semoga.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Kasus Gerebek PSK Ala Andre 'Lecehkan' Prabowo, Benarkah?

Politisi ?Ingusan? Andre Rosiade diduga kuat telah dengan sengaja melecehkan Ketua Umum Parpol Gerindra Prabowo Subianto. Lho memang kenapa? Pasalnya, skandal penggerebekan PSK on line yang terjadi baru-baru ini, di sebuah motel di Kota Padang, Sumatera Barat, disinyalir melanggar prosedur hukum alias SOP Polri, akibatnya nama Prabowo dan Parpol Gerindra jadi ikut tercemar.

Kalau memang terbukti, Prabowo Subianto wajib melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI. Pertanyaannya sekarang ialah beranikah Prabowo memecat Andre Rosiade?

Dalam setiap penggerebakan kasus tindak pidana, polisi merupakan salah satu lembaga hukum yang bertanggungjawab dan mendapat mandat sesuai ketentuan hukum dan UU yang berlaku. Di setiap kasus penggerebekan, polisi tidak melibatkan pihak sipil sebagai pelapor. Umumnya identitas pelapor juga dirahasiakan.

Namun, faktanya, Andre bersama pihak pelapor serta sejumlah awak pers berada di TKP saat terjadi penggerebekan. Parahnya lagi, video penggerebekan itu sempat viral di sosial media.

Dalam hal ini, Andre layak diduga telah merekayasa penggerebekan. Andre juga patut diduga telah melakukan trial by the press terhadap korban, melakukan pencemaran nama baik hotel, melakukan kriminalisasi terhadap korban berinitial NN serta melalaikan SOP Polri. Andre juga diduga kuat melanggar Pasal 56 KUHP, pasal 296 KUHP, 310 KUHP, pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE.

Kalau memang dugaan rekayasa penggerebekan itu benar, lantas apa motif Andre Rosiade? Ada tiga motif yang patut diduga dan ditelusuri pihak aparat hukum, yaitu:

Pertama , Andre Rosiade ingin menciptakan atau memperkuat citra atau pencitraan dirinya sebagai politisi kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya kota Padang.

Kedua , Andre Rosiade ingin menunjukkan kepada publik bahwa dialah ‘pahlawan’ yang berhasil dan berani membongkar kasus jaringan prostitusi online di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.

Ketiga , Andre Rosiade ingin meningkatkan posisi tawar dirinya kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, terkait dengan akan diselenggarakannya pilkada serentak (pemilihan gubernur) tahun 2020. Masih banyak motif lain yang bisa digali lebih jauh dan pihak polisi pasti sudah memahami hal itu. Kini tinggal aparat kepolisian, mampukah mereka menegakkan hukum tanpa pilih kasih?

Menuding Netizen

Dalam sebuah kesempatan acara conversation di stasiun televisi, Andre dengan lantang menyebut bahwa yang membuli dirinya di sosial media terkait kasus penggerebekan adalah para netizen atau buzzer pendukung Ahok mantan Gubernur Jakarta yang sekarang menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

ICTV: Penampakan Sosok Misterius di Kaki Gunung Ciremai

Apa yang menjadi dasar Andre sehingga dia menuduh seperti itu? Tampaknya, Andre tidak memiliki bukti yang kuat dengan tudingannya. Tuduhan Andre hanya berdasarkan emosi semata. Dugaan rekayasa penggerebekan itu, hingga saat ini terus mendapat sorotan tajam dan dikritisi oleh publik serta ahli hukum.

Dalam hal ini, para netizen dan buzzer yang merasa dirugikan oleh tuduhan Andre, seharusnya segera mengajukan tuntutan hukum secara class action kepada Polri terhadap Andre Rosiade, karena politisi ‘ingusan’ ini diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada para netizen tanpa bukti yang valid.

BACA JUGA:

Eks ISIS Dipulangkan, Bahaya Pak Presiden?!!!

Pihak Polri juga harus melakukan pendalaman terhadap oknum-oknum polisi yang telah melakukan penggerebekan tanpa mengikuti SOP. Bila dalam penelusuran itu ternyata ada unsur konspirasi antara Andre Rosiade dan oknum polisi, maka Polri harus menindak tegas.

Di sisi lain, MKD DPR RI dan Majelis Kehormatan Parpol Gerindra juga harus berani memberikan sanksi kepada Andre Rosiade. Khusus untuk Ketua Umum Parpol Gerindra Prabowo Subianto, wajib secepatnya melakukan Pergantian Antara Waktu (PAW) terhadap Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI.

Human Trafficking

Di sisi lain Ombudsman Republik Indonesia menduga ada kejanggalan dalam kasus penangkapan pekerja seks komersial berinisial NN di Sumatera Barat.

"Kasus ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang. Kita semua sepakat melakukan pemberantasan human trafficking ini, tetapi jangan abaikan melindungi korban, apalagi ada kesewenang-wenangan dalam prosesnya," kata Ninik kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/2/2020).

Ninik mempertanyakan tindakan penggerebekan yang dipimpin Andre sebagai momen awal penangkapan NN. Dia menjelaskan penindakan hukum dengan cara menyamar adalah kewenangan kepolisian yang diatur Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Polda Sumbar perlu segera mengungkap cara-cara dan/atau prosedur penindakan kasus ini yang tidak sesuai dengan aturan hukumnya yang melibatkan anggota legislatif. Sebelumnya, NN kepada awak media mengaku dijebak dalam penggerebekan prostitusi online Minggu (26/1/2020). #PecatAndreRosiade #TangkapAndreRosiade #HukumAndreRosiade #AdiliAndreRosiade #GerebekAndreRosiade

LIHATJUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Facebook.Com/

INDONESIAComment/ plus.Google.Com/

INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist