Beranikah Polri mengusut tuntas kasus Ninoy Karundeng.? Yuk simak, trims guys...
LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.id
www.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya.
Indocomm: Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta?
Tito Karnavian: Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.
Indocomm: Menurut Anies Baswedan, sistem e-budgeting warisan Ahok sangat tidak sempurna sehingga rawan terjadi kesalahan dalam proses input anggaran RAPBD Pemprov DKI Jakarta. Apa komen Anda?
Tito Karnavian: Boleh-boleh saja Anies berargumen seperti itu. Kita akan coba telusuri secara teliti. Kalau memang e-budgeting itu sebagai faktor utamanya, maka akan kita panggil ahli IT untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi. Jadi, bukan hanya sekadar mencari kambing hitam. Yang jadi masalah saat ini, masyarakat dan sejumlah politisi di DPRD DKI tidak bisa mengakses RAPBD DKI 2020 dari laman apbd.jakarta.go.id. Kenapa ini bisa terjadi dan tiba-tiba laman itu menghilang, ini juga akan kita telusuri, apakah ada unsur kesengajaan atau sistem IT-nya eror.
Indocomm: Rakyat, khususnya warga Jakarta menuding Anies Baswedan sebagai biang keladi atas adanya dugaan kejahatan anggaran dalam RAPBD 2020 Pemprov DKI Jakarta?
Tito Karnavian: Wajar saja rakyat menyoroti hal itu karena memang angka kebutuhan anggaran ATK dalam RAPBD itu sangat berlebihan. Anies Baswedan tentu menjadi orang yang paling bertanggungjawab terhadap kejangggalan atau adanya dugaan kejahatan anggaran yang mungkin saja dilakukan secara berjamaah dan melibatkan sejumlah korporasi. Sekarang ini zaman transparansi, anggaran bisa dilihat publik melalui website lembaga-lembaga negara. Jadi, siapapun pejabatnya jangan main-main dengan anggaran apalagi melakukan korupsi.
Indocomm: Tampaknya ada elite parpol yang cuek. Sejumlah LSM juga terlihat apatis, KPK dinilai mandul dan mahasiswa yang biasanya sensitif terhadap pejabat yang 'nakal' seolah-olah tak peduli.
Tito Karnavian: Mungkin mereka ingin melihat kasusnya secara teliti dan tidak mau gegabah dengan melakukan aksi demo terhadap Anies Baswedan. Tapi, bagi saya kasus ini perlu mendapat perhatian serius dan membutuhkan tindakan cepat karena menyangkut keuangan negara yang angkanya sangat tidak proporsional. Ada atau tidak adanya demo dari elemen masyarakat, saya harus bertindak cepat menyelesaikan adanya dugaan kejahatan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.
Indocomm: Adanya sebagian netizen menyebut-nyebut nama mantan Gubernur Jakarta Ahok dan membandingkannya dengan Anies Baswedan terkait kasus ini, bagaimana menurut Anda?
Tito Karnavian: Itu hal yang tidak bisa dihindari karena saya menduga masih banyak pendukung Ahok yang militan. Namun, saya menyarankan kepada netizen, sebaiknya kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD tidak lagi dikait-kaitkan dengan Ahok. Lebih baik netizen fokus menyoroti anggaran RAPBD DKI Jakarta.
Indocomm: Seandainya penelusuran Anda bersama KPK, Ketua DPRD DKI, Menkeu dan Mendikbud, ternyata memang benar ada tindak kejahatan anggaran yang dilakukan Anies Baswedan bersama sebagian jajaran stafnya, apa tindakan Anda?
Tito Karnavian: Saya tidak mau berandai-andai. Anies Baswedan harus jadi pemimpin yang berani bertanggung jawab dan jangan mudah menyalahkan stafnya atau mencari kambing hitam atas kasus dugaan kejahatan anggaran ini. Kalau memang terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Silahkan pak Anies pilih yang mana.
Wawancara singkat itu berakhir. Kini publik hanya tinggal menunggu, apa bentuk tanggung jawab Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.(***)
Kontra berita:
https://www.jp-news.id/v/9807/bahtiar-mendagri-tito-tak-pernah-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-rapbd-dki-jakarta-2020
https://politik.rmol.id/read/2019/11/03/408826/diluruskan-kemendagri-menteri-tito-tidak-pernah-diwawancarai-soal-rapbd-dki
https://cyberthreat.id/read/3653/Kemendagri-Klarifikasi-Hoaks
http://kliksumut.com/tag/indocomm/
http://kliksumut.com/mendagri-tak-pernah-lakukan-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/
https://www.law-justice.co/artikel/75095/mendagri-tito-bantah-pernah-diwawancara--komentar-soal-rapbd-dki/
https://www.eramuslim.com/berita/nasional/diluruskan-kemendagri-menteri-tito-tidak-pernah-diwawancarai-soal-rapbd-dki.htm
http://www.pelita-rakyat.com/uncategorized/tak-benar-mendagri-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/
https://fin.co.id/2019/11/04/mendagri-tak-pernah-bahas-rapbd-dki-jakarta/
http://mabes-pkri.or.id/mendagri-tak-pernah-lakukan-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/
https://www.bukamata.co/pemerintahan-daerah/bahtiar-hoaks-wawancara-indocomm-dengan-mendagri-bahas-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/
LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.idwww.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Mendagri berani 'menguliti' Anies Baswedan? Yuk simak, trims guys...
LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.id
www.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Sayangnya, sejumlah politisi yang duduk nyaman di DPRD DKI Jakarta semakin tumpul dalam menyoroti kinerja Anies. Lantas kapan Jakarta akan terselamatkan dari ?Kehancuran? Yang terus-menerus menggerogoti intellectual dan ethical warganya, sekaligus lingkungan hidupnya?
Salah satu contoh teranyar dari kelakuan arogansi Anies ialah ketika puluhan warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanyenya saat di Pilkada DKI Jakarta yaitu tidak melakukan penggusuran. Faktanya, Anies melanggar janjinya. Bahkan, Anies menolak mengomentari penggusuran itu. Justru Anies ?Cuci tangan? Dengan menyerahkan kasus penggusuran itu ke Wali Kota Jakarta Utara Sigit Witjatmoko. "Tanya ke Wali Kota Jakarta Utara saja ya," ucap Anies sambil tersenyum sinis di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (19/11/2019) lalu.
Anies Baswedan Cuek
Sebelumnya, kecaman dan kritik keras kepada Anies Baswedan juga datang dari William Aditya Sarana dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI. William menuding adanya dugaan kejanggalan rancangan KUA-PPAS di RAPBD DKI Jakarta 2020. Lagi-lagi Anies cuek dan kerapkali menampilkan sosok dirinya sebagai pemimpin yang arogan dan otoriter. Anies selalu merasa dirinya sudah paling benar dalam menjalankan berbagai kebijakan.
Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga pernah mendesak Anies Baswedan untuk memecat jajaran stafnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu menyusun anggaran dan bekerja dengan baik. "Lebih tegaslah Pak Gubernur, SKPD yang tidak mampu bekerja copot saja," ucap Prasetyo di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019) lalu.
Anies Baswedan Superior
Lagi-lagi Anies menunjukkan sikap superior. Dia tidak merespon dengan cepat desakan Ketua DPRD DKI itu. Anies mungkin justru menilai desakan Ketua DPRD DKI itu sangat tidak penting dan tidak perlu ditanggapi serius.
Sejumlah ormas berbasis agama, mahasiswa serta Komnas HAM juga diam dalam melihat kelakuan Anies. Cepat atau lambat, situasi ini tentu akan membuat kota Jakarta berada dalam ?Darurat kebijakan?. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia.
Penghuni Jakarta juga terus mengalami tekanan, terutama dalam bentuk penggusuran lahan yang terintegrasi, banjir, kemacetan, polusi udara, premanisme dan keruwetan lingkungan pusat perbelanjaan seperti pasar Tanah Abang, kampung kumuh serta tumpukan sampah di sejumlah sungai di Jakarta, seperti Sungai Ciliwung.
Negara dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga belum bergerak cepat untuk menelusuri secara mendalam atas kebijakan yang diambil Anies Baswedan. Entah apa yang menjadi bahan pertimbangan Mendagri sehingga begitu lambat dalam menanggapi keluhan warga Jakarta dan merespon kecaman netizen kepada Anies Baswedan di sosial media. Kini, Jakarta tinggal menunggu kematian tragis di tangan seorang gubernur arogan. Semoga saja ini tidak terjadi.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Id
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Hal ini terbukti ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyindir Anies Baswedan dalam acara Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/2019) lalu.
Dalam kesempatan itu Tito menyindir Anies. "Pak Anies, saya yakin sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta seperti kampung dibandingkan Shanghai," kata Tito seperti diberitakan media CNBC (27/11/2019). Tito mengaku tahun 1998, dia berkunjung ke Shanghai dan Beijing. Kedua kota itu jauh tertinggal dari Jakarta. Namun sekarang, Beijing sudah seperti Washington DC dan Shanghai hampir mirip New York, Amerika Serikat.
Transportasi Publik
Menjawab sindiran halus Tito, Anies menjawab dengan lugas. Menurutnya, dalam beberapa decade, perekonomian China melompat sampai 100 kali lebih besar. Jadi bukan kasus Jakarta dan Shanghai, tapi juga bagaimana China dibandingkan dengan seluruh dunia dengan lompatan perekonomian 100 kali. Anies menegaskan, Jakarta juga sudah melakukan lompatan dalam kebijakan publik. Misalnya dari sisi transportasi.
"Apa yang terjadi? Tahun 2017 jumlah penumpang kendaraan umum kita 338 ribu orang, dalam dua tahun berubah hampir 700 ribu orang, lompat dua kali lipat dalam dua tahun. Karena apa? transformasi serius di bidang integrasi transportasi. Artinya ketika kita melakukan langkah tepat, lompatan drastis itu terjadi," ujar Anies nyantai.
Mendengar penuturan Anies yang diplomatis disertai data statistik transportasi di Jakarta, Tito diam dan kehilangan argumentasi untuk merespon. Tampaknya, ada kesan Tito tidak memiliki data yang telah disebutkan Anies. Sindir menyindir pun tak berlanjut karena Tito tak bereaksi atas jawaban Anies.
Fakta-fakta Jakarta
Padahal, sesungguhnya Tito bisa membandingkan kemajuan dan kemunduran kota Jakarta dari segi pembangunan infrastruktur, tata kelola kota serta manajemen birokrasi Pemprov DKI Jakarta, dengan gubernur era sebelumnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Misalnya, masalah polusi udara, premanisme, keruwetan pusat perbelanjaan Tanah Abang, sejumlah sungai-sungai di Jakarta yang mulai dipenuhi sampah hingga genangan air di sejumlah ruas jalan ibukota ketika hujan turun serta sejumlah problem sosial lainnya yang sering dikeluhkan publik dan warganet di sosial media.
Entah apa yang membuat Tito diam dan enggan mengungkapkan fakta-fakta itu kepada Anies Baswedan. Apakah Tito memang tidak memiliki data yang valid tentang semua persoalan di Jakarta? Atau Tito tidak ingin saling sindir-menyindir ini memuncak menjadi polemik publik yang bisa membuat Jakarta gaduh.
Terlepas dari konteks sindir-menyindir antara dua pejabat negara ini, sudah saatnya Tito mengingatkan Anies Baswedan agar menjalankan fungsi dan perannya sebagai gubernur dengan baik, sehingga Jakarta bisa menyusul Shanghai dan Beijing. Bagi Anies, tingginya tingkat penggunaan transportasi publik bukan sebuah ukuran bahwa Jakarta sudah melakukan lompatan kebijakan publik yang besar. Masih terlalu banyak titik geografis di Jakarta yang perlu diperbaiki agar kehidupan penghuni kota Betawi ini lebih nyaman dan aman. Itu saja.
LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.id
www.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat tepat dan benar. Buktinya, belum genap tiga bulan menjabat, Erick sudah membantai oknum yang diduga kuat sebagai gerombolan ‘penyamun’ di maskapai Penerbangan plat merah Garuda Indonesia.
Sebelumnya Erick sudah mengobrak-abrik dugaan adanya 'sarang penyamun' di Pertamina dengan menembakkan ‘peluru tajam’ mematikan yaitu memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Bung Erick, Anda sungguh bernyali besar bro…
Lantas, bagaimana dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mampukah mereka menyamai ‘nyali’ Erick Thohir. Rakyat masih menunggu keberanian dan nyali besar Tito dan Prabowo untuk memberangus kelompok radikalisme dan ormas FPI.
Melawan Penyamun
Dugaan adanya gerombolan penyamun di sejumlah perusahaan BUMN, memang sudah muncul sejak era Soeharto. Tak ada satupun menteri sebelum era Jokowi yang berani bertindak keras dan tegas. Sekaranglah saatnya negara melawan gerombolan penyamun tanpa ampun.
Akhirnya, Erick Thohir memecat seluruh direksi PT Garuda Indonesia, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung terkait penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepede Brompton dalam pesawat airbus A330-900 Neo.
"Pada hari ini tanggal 7 Desember telah dilaksanakan pertemuan antara Menteri BUMN dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia dan menyepakati, pertama memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan Harley dan Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada tanggal 17 November 2019 di Soekarno Hatta, Cengkareng sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Komisaris Utama Sahala Lumban Gaol usai rapat di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).
Seperti diketahui, dari 142 perusahaan BUMN, hanya 15 perusahaan (diantaranya sektor telekomunikasi, perbankan, minyak dan gas) yang menyetor profitnya ke negara sebesar 75 persen. Selebihnya menguap, diduga dipreteli gerombolan penyamun di BUMN.
Di sisi lain, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Bisnis Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, disela rapat bersama Komisi VI DPR, Senin (3/12/2019) menuturkan, jumlah utang sejumlah perusahaan plat merah meningkat dari Rp2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp5.271 triliun per September 2018. Meskipun demikian, data utang per September 2018 itu masih belum diaudit.
Utang BUMN dari sektor non keuangan sebesar Rp1.960 triliun. Kontribusi utang terbesar sekitar 27,7 persen disumbang perusahaan sektor kelistrikan Rp543 triliun. Utang lain dihimpun perusahaan sektor minyak dan gas (migas) mencapai Rp522 triliun. Sisanya oleh perusahaan sektor infrastruktur, termasuk konstruksi dan properti mencapai Rp317 triliun. Lalu, sektor telekomunikasi Rp99 triliun, transportasi Rp75 triliun dan gabungan berbagai sektor lain Rp403 triliun.
Kalau dilihat dari banyaknya perusahaan BUMN, seharusnya negara sudah bisa membiayai semua kebutuhan publik secara menyeluruh, terutama di sektor kesehatan maupun pendidikan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional juga semestinya meningkat. Perusahaan BUMN menjadi lokomotif utama dalam mendanai pembangunan nasional sekaligus sebagai penggerak ekonomi terbesar negara.
Namun sayangnya, keuntungan BUMN tidak mengalir ke kas negara secara penuh karena diduga kuat dicuri gerombolan penyamun yang bercokol di sejumlah BUMN. Sudah selayaknya Erick Thohir terus melakukan penyisiran dan bersih-bersih terhadap para direksi di 142 perusahaan BUMN.
Nyali Tito dan Prabowo
Selain skandal BUMN, rakyat juga sudah sangat antipati terhadap keberadaan FPI. Tapi, negara dalam hal ini Mendagri Tito Karnavian dan Menhan Prabowo Subianto masih diam dan terkesan tidak berani membubarkan FPI. Ternyata, nyali Tito dan Prabowo tak sebesar Erick Thohir di BUMN. Padahal, bahaya radikalisme dan kelompok pengusung khilafah sudah sangat mengancam ideologi Pancasila dan NKRI.
Buktinya, staf khusus Kepala BIN Arief Tugiman pernah menyatakan bahwa ada 500 masjid di seluruh Indonesia terpapar paham radikalisme. Sebanyak 41 dari 500 masjid itu berada di kompleks kantor pemerintahan alias BUMN dan kantor-kantor kementerian. Sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) terkontaminasi paham radikalisme. "Berdasarkan level radikalisme dari 41 masjid itu, 7 masjid kategori rendah, 17 masjid kategori sedang dan 17 masjid kategori tinggi," ucap Tugiman.
Pihak Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menyebut ada 19 nama organisasi massa (ormas) di Indonesia yang tergolong radikal. Hal itu diungkapkan Kepala Satkorwil Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Timur Dr H. Umar Usman.
Umar mengatakan, ke 19 organisasi itu antara lain Jamaah Islamiyah, Tauhid Wal Jihad, NII, Majelis Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Ring Banten, Jamaah Ansharut Tauhid, Jamaah Al-Tawhid wal-Jihad, Pendukung dan Pembela Daulah Islamiah, Jamaah Anshauri Daulah, Ma'had Ansharullah, Laskar Dinullah, Gerakan Tauhid Lamongan, Halawi Makmun Grup, Ansharul Khilafah Jawa Timur, IS Aceh, Ikhwan Muahid Indonesia fil Jazirah al-Muluk, Khilafatul Muslimin, dan Al Muhajirin (sempalan HTI).
Jadi kesimpulanya, kapan Tito Karnavian dan Prabowo Subianto berani membuktikan nyalinya kepada rakyat Indonesia untuk membubarkan FPI dan ormas radikal lainnya. Mungkinkah mereka berdua bernyali besar? Bravo buat bung Erick Thohir...
LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.id
www.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist