Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya.
Indocomm: Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta?
Tito Karnavian: Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.
Indocomm: Menurut Anies Baswedan, sistem e-budgeting warisan Ahok sangat tidak sempurna sehingga rawan terjadi kesalahan dalam proses input anggaran RAPBD Pemprov DKI Jakarta. Apa komen Anda?
Tito Karnavian: Boleh-boleh saja Anies berargumen seperti itu. Kita akan coba telusuri secara teliti. Kalau memang e-budgeting itu sebagai faktor utamanya, maka akan kita panggil ahli IT untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi. Jadi, bukan hanya sekadar mencari kambing hitam. Yang jadi masalah saat ini, masyarakat dan sejumlah politisi di DPRD DKI tidak bisa mengakses RAPBD DKI 2020 dari laman apbd.jakarta.go.id. Kenapa ini bisa terjadi dan tiba-tiba laman itu menghilang, ini juga akan kita telusuri, apakah ada unsur kesengajaan atau sistem IT-nya eror.
Indocomm: Rakyat, khususnya warga Jakarta menuding Anies Baswedan sebagai biang keladi atas adanya dugaan kejahatan anggaran dalam RAPBD 2020 Pemprov DKI Jakarta?
Tito Karnavian: Wajar saja rakyat menyoroti hal itu karena memang angka kebutuhan anggaran ATK dalam RAPBD itu sangat berlebihan. Anies Baswedan tentu menjadi orang yang paling bertanggungjawab terhadap kejangggalan atau adanya dugaan kejahatan anggaran yang mungkin saja dilakukan secara berjamaah dan melibatkan sejumlah korporasi. Sekarang ini zaman transparansi, anggaran bisa dilihat publik melalui website lembaga-lembaga negara. Jadi, siapapun pejabatnya jangan main-main dengan anggaran apalagi melakukan korupsi.
Indocomm: Tampaknya ada elite parpol yang cuek. Sejumlah LSM juga terlihat apatis, KPK dinilai mandul dan mahasiswa yang biasanya sensitif terhadap pejabat yang 'nakal' seolah-olah tak peduli.
Tito Karnavian: Mungkin mereka ingin melihat kasusnya secara teliti dan tidak mau gegabah dengan melakukan aksi demo terhadap Anies Baswedan. Tapi, bagi saya kasus ini perlu mendapat perhatian serius dan membutuhkan tindakan cepat karena menyangkut keuangan negara yang angkanya sangat tidak proporsional. Ada atau tidak adanya demo dari elemen masyarakat, saya harus bertindak cepat menyelesaikan adanya dugaan kejahatan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.
Indocomm: Adanya sebagian netizen menyebut-nyebut nama mantan Gubernur Jakarta Ahok dan membandingkannya dengan Anies Baswedan terkait kasus ini, bagaimana menurut Anda?
Tito Karnavian: Itu hal yang tidak bisa dihindari karena saya menduga masih banyak pendukung Ahok yang militan. Namun, saya menyarankan kepada netizen, sebaiknya kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD tidak lagi dikait-kaitkan dengan Ahok. Lebih baik netizen fokus menyoroti anggaran RAPBD DKI Jakarta.
Indocomm: Seandainya penelusuran Anda bersama KPK, Ketua DPRD DKI, Menkeu dan Mendikbud, ternyata memang benar ada tindak kejahatan anggaran yang dilakukan Anies Baswedan bersama sebagian jajaran stafnya, apa tindakan Anda?
Tito Karnavian: Saya tidak mau berandai-andai. Anies Baswedan harus jadi pemimpin yang berani bertanggung jawab dan jangan mudah menyalahkan stafnya atau mencari kambing hitam atas kasus dugaan kejahatan anggaran ini. Kalau memang terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Silahkan pak Anies pilih yang mana.
Wawancara singkat itu berakhir. Kini publik hanya tinggal menunggu, apa bentuk tanggung jawab Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.(***)
Kontra berita:
https://www.jp-news.id/v/9807/bahtiar-mendagri-tito-tak-pernah-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-rapbd-dki-jakarta-2020
https://politik.rmol.id/read/2019/11/03/408826/diluruskan-kemendagri-menteri-tito-tidak-pernah-diwawancarai-soal-rapbd-dki
https://cyberthreat.id/read/3653/Kemendagri-Klarifikasi-Hoaks
http://kliksumut.com/tag/indocomm/
http://kliksumut.com/mendagri-tak-pernah-lakukan-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/
https://www.law-justice.co/artikel/75095/mendagri-tito-bantah-pernah-diwawancara--komentar-soal-rapbd-dki/
https://www.eramuslim.com/berita/nasional/diluruskan-kemendagri-menteri-tito-tidak-pernah-diwawancarai-soal-rapbd-dki.htm
http://www.pelita-rakyat.com/uncategorized/tak-benar-mendagri-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/
https://fin.co.id/2019/11/04/mendagri-tak-pernah-bahas-rapbd-dki-jakarta/
http://mabes-pkri.or.id/mendagri-tak-pernah-lakukan-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/
https://www.bukamata.co/pemerintahan-daerah/bahtiar-hoaks-wawancara-indocomm-dengan-mendagri-bahas-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/
LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.idwww.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist
