[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya.

Indocomm: Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta?

Tito Karnavian: Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

Indocomm: Menurut Anies Baswedan, sistem e-budgeting warisan Ahok sangat tidak sempurna sehingga rawan terjadi kesalahan dalam proses input anggaran RAPBD Pemprov DKI Jakarta. Apa komen Anda?

Tito Karnavian: Boleh-boleh saja Anies berargumen seperti itu. Kita akan coba telusuri secara teliti. Kalau memang e-budgeting itu sebagai faktor utamanya, maka akan kita panggil ahli IT untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi. Jadi, bukan hanya sekadar mencari kambing hitam. Yang jadi masalah saat ini, masyarakat dan sejumlah politisi di DPRD DKI tidak bisa mengakses RAPBD DKI 2020 dari laman apbd.jakarta.go.id. Kenapa ini bisa terjadi dan tiba-tiba laman itu menghilang, ini juga akan kita telusuri, apakah ada unsur kesengajaan atau sistem IT-nya eror.

Indocomm: Rakyat, khususnya warga Jakarta menuding Anies Baswedan sebagai biang keladi atas adanya dugaan kejahatan anggaran dalam RAPBD 2020 Pemprov DKI Jakarta?

Tito Karnavian: Wajar saja rakyat menyoroti hal itu karena memang angka kebutuhan anggaran ATK dalam RAPBD itu sangat berlebihan. Anies Baswedan tentu menjadi orang yang paling bertanggungjawab terhadap kejangggalan atau adanya dugaan kejahatan anggaran yang mungkin saja dilakukan secara berjamaah dan melibatkan sejumlah korporasi. Sekarang ini zaman transparansi, anggaran bisa dilihat publik melalui website lembaga-lembaga negara. Jadi, siapapun pejabatnya jangan main-main dengan anggaran apalagi melakukan korupsi.

Indocomm: Tampaknya ada elite parpol yang cuek. Sejumlah LSM juga terlihat apatis, KPK dinilai mandul dan mahasiswa yang biasanya sensitif terhadap pejabat yang 'nakal' seolah-olah tak peduli.

Tito Karnavian: Mungkin mereka ingin melihat kasusnya secara teliti dan tidak mau gegabah dengan melakukan aksi demo terhadap Anies Baswedan. Tapi, bagi saya kasus ini perlu mendapat perhatian serius dan membutuhkan tindakan cepat karena menyangkut keuangan negara yang angkanya sangat tidak proporsional. Ada atau tidak adanya demo dari elemen masyarakat, saya harus bertindak cepat menyelesaikan adanya dugaan kejahatan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

Indocomm: Adanya sebagian netizen menyebut-nyebut nama mantan Gubernur Jakarta Ahok dan membandingkannya dengan Anies Baswedan terkait kasus ini, bagaimana menurut Anda?

Tito Karnavian: Itu hal yang tidak bisa dihindari karena saya menduga masih banyak pendukung Ahok yang militan. Namun, saya menyarankan kepada netizen, sebaiknya kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD tidak lagi dikait-kaitkan dengan Ahok. Lebih baik netizen fokus menyoroti anggaran RAPBD DKI Jakarta.

Indocomm: Seandainya penelusuran Anda bersama KPK, Ketua DPRD DKI, Menkeu dan Mendikbud, ternyata memang benar ada tindak kejahatan anggaran yang dilakukan Anies Baswedan bersama sebagian jajaran stafnya, apa tindakan Anda?

Tito Karnavian: Saya tidak mau berandai-andai. Anies Baswedan harus jadi pemimpin yang berani bertanggung jawab dan jangan mudah menyalahkan stafnya atau mencari kambing hitam atas kasus dugaan kejahatan anggaran ini. Kalau memang terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Silahkan pak Anies pilih yang mana.

Wawancara singkat itu berakhir. Kini publik hanya tinggal menunggu, apa bentuk tanggung jawab Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.(***)

Kontra berita:

https://www.jp-news.id/v/9807/bahtiar-mendagri-tito-tak-pernah-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-rapbd-dki-jakarta-2020

https://politik.rmol.id/read/2019/11/03/408826/diluruskan-kemendagri-menteri-tito-tidak-pernah-diwawancarai-soal-rapbd-dki

https://cyberthreat.id/read/3653/Kemendagri-Klarifikasi-Hoaks

http://kliksumut.com/tag/indocomm/

http://kliksumut.com/mendagri-tak-pernah-lakukan-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

https://www.law-justice.co/artikel/75095/mendagri-tito-bantah-pernah-diwawancara--komentar-soal-rapbd-dki/

https://www.eramuslim.com/berita/nasional/diluruskan-kemendagri-menteri-tito-tidak-pernah-diwawancarai-soal-rapbd-dki.htm

http://www.pelita-rakyat.com/uncategorized/tak-benar-mendagri-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

https://fin.co.id/2019/11/04/mendagri-tak-pernah-bahas-rapbd-dki-jakarta/

http://mabes-pkri.or.id/mendagri-tak-pernah-lakukan-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

https://www.bukamata.co/pemerintahan-daerah/bahtiar-hoaks-wawancara-indocomm-dengan-mendagri-bahas-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

‘William Effect’, Anies Baswedan Berpotensi Mundur

‘William Effect’ sangat berpotensi kuat untuk membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri lebih cepat.

Terbongkarnya kasus dugaan kejanggalan anggaran lem aica aibon dalam RAPBD sementara Pemprov DKI Jakarta 2020, menjadi pemicu tunggal atas munculnya berbagai kejanggalan anggaran lainnya. Sampai artikel ini selesai ditulis, berbagai kejanggalan anggaran terus mengalir deras dibongkar netizen di sosial media.

Bahkan, dugaan kejanggalan anggaran juga ditemukan Indonesia Budget Center (IBC) yaitu adanya duplikasi anggaran untuk honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Kami katakan duplikasi anggaran karena anggaran yang sudah dianggarkan di instansi tertentu, tetapi dianggarkan juga di instansi lainnya," ujar Peneliti IBC Rahmat di Kantor ICW Senin, 4 November 2019 lalu. Menurut IBC, anggaran itu diusulkan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri senilai Rp390 juta. Selain itu, ditemukan juga pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu Rp240 juta.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Yuke Yurike juga membongkar anggaran janggal soal penataan kampung kumuh. Dinas Perumahan DKI Jakarta yang mengusulkan anggaran sebesar Rp556 juta hanya untuk jasa konsultan penataan kampung kumuh per RW. Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menemukan pengadaan lem Aibon di Pemprov DKI tak hanya sebesar Rp82 miliar, tetapi mencapai Rp126 miliar.

"Lem Aibon tidak hanya Rp82 miliar, itu hanya 1 item pengadaan. Tapi kami temukan ada Rp126,225 miliar dalam 15 pengadaan," kata peneliti ICW Almas Sjafrina di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019) lalu.

Dugaan kejanggalan anggaran RAPBD sementara Pemprov DKI Jakarta 2020 sungguh tragis dan fenomenal. Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di Betawi tentu harus bisa menjelaskan mengapa kejanggalan demi kejanggalan itu terus terungkap dan jejak digitalnya bisa ditelusuri masyarakat Jakarta. Anies tak perlu lagi membela diri dengan menyalahkan e-budgeting warisan mantan gubernur terdahulu. Toh, buktinya kejanggalan anggaran itu terus bergulir panjang tiada henti.

Sehebat apapun teknologi e-budgeting, kalau mental dan moral pejabatnya buruk, pemalas, asal-asalan, tidak disiplin, tidak hati-hati serta tidak teliti, maka teknologi secanggih apapun akan hancur lebur. Saya ingat pepatah kuno terkait kasus ini " bukan senjatanya yang canggih dan hebat, tetapi siapa orang yang berada dibalik senjata itulah yang menentukan kehebatan atau keburukan senjata ”.

Anies jangan ngambek lagi kepada jajaran stafnya dan hindari mencari kambing hitam. Semua sudah terang benderang. Justru yang perlu dilakukan Anies adalah bersikap dan bertindak berani untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini.

Anies tidak usah takut untuk berkata jujur dengan kalimat-kalimat ‘cantik’ sebagai andalannya. Kejujuran Anies lebih dibutuhkan rakyat dan warga Jakarta. Peluang Anies Baswedan untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan satu-satunya cara terbaik untuk ‘membersihkan’ polemik anggaran di Pemprov DKI Jakarta, sekaligus sebagai cermin bagi gubernur-gubernur lainnya di seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti jejak Anies Baswedan.

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

PSI Membisu, Anies Baswedan Percaya Diri, Jakarta Semakin Merana!

Sedikitnya ada lima isu besar dalam tiga bulan terakhir ini yang terkait langsung dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta dibawah komando Anies Baswedan.

Lima isu besar itu ialah kasus dugaan kejanggalan anggaran dalam KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020, pencopotan atap JPO di sejumlah wilayah Jakarta, pengusuran warga Sunter, pembobolan ATM oleh satpol PP dan yang terakhir molornya penyerahan draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 ke Kemendagri.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada awak pers mengatakan, rencananya dia akan mengajak Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membicarakan toleransi waktu penyerahan draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Sebab, menurut Edi, penyerahan draf Rancangan itu dipastikan terlambat dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 November 2019.

Pertemuan Ketua DPRD DKI bersama Anies Baswedan dengan Mendagri itu, kata Prasetio, bertujuan untuk menjelaskan penyebab draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 terlambat diserahkan ke Kemendagri.

Ditunggu Pejuang Jakarta

Sebelumnya, Anies Baswedan juga sudah mendapat sorotan tajam dari publik terkait kasus anggaran lem aibon sebesar eighty two miliar lebih. Kasus itu dibocorkan anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana. Namun, gebrakan PSI ini tidak mendapat sambutan hangat dari sejumlah politisi di DPRD DKI. Bahkan, justru William ?Diseret? Menghadap Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait pembocoran RAPBD DKI Jakarta 2020 kepada publik melalui sosial media. Seketika itu juga, kegaduhan kasus lem aibon lenyap bagai ditelan bumi.

Melihat kondisinya aman dan nyaman saja, Anies Baswedan tambah percaya diri dalam mengeksekusi berbagai kebijakan yang justru banyak membuat publik resah. Sejumlah politisi muda PSI yang dikenal keras dan berani di DPRD DKI juga mulai ?Membisu? Melihat tindakan dan kebijakan Anies Baswedan yang diduga kuat semakin ?Ngawur?. Lengkaplah sudah, Jakarta semakin merana! Tak ada satupun ?Pejuang? Rakyat di DPRD DKI mau ?Ngotot? Untuk menyelamatkan Jakarta dari penderitaannya.

Mendagri Tito Karnavian yang selama ini menjadi tumpuan harapan penghuni Jakarta, tampak tidak serius dan fokus dalam menyoroti kinerja Anies Baswedan. Lembaga NGO dan mahasiswa yang dikenal kritis juga ?Hilang? Tersapu hujan yang mulai menguyur dan menggenangi sebagian jalan di wilayah Jakarta. Mungkinkah Jakarta ?Tenggelam? Dalam kesengsaraan membawa nikmat? Semoga saja masih ada ?Pejuang? Yang berani tampil untuk menyelamatkan Jakarta. Oh Jakarta malangnya nasibmu?

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist