Cunil Blogs: Prasetyo Edi Marsudi

Wednesday, May 13, 2020

Anies Baswedan Arogan, DPRD DKI Jakarta Tumpul? [Penggusuran Sunter]

Sayangnya, sejumlah politisi yang duduk nyaman di DPRD DKI Jakarta semakin tumpul dalam menyoroti kinerja Anies. Lantas kapan Jakarta akan terselamatkan dari ?Kehancuran? Yang terus-menerus menggerogoti intellectual dan ethical warganya, sekaligus lingkungan hidupnya?

Salah satu contoh teranyar dari kelakuan arogansi Anies ialah ketika puluhan warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanyenya saat di Pilkada DKI Jakarta yaitu tidak melakukan penggusuran. Faktanya, Anies melanggar janjinya. Bahkan, Anies menolak mengomentari penggusuran itu. Justru Anies ?Cuci tangan? Dengan menyerahkan kasus penggusuran itu ke Wali Kota Jakarta Utara Sigit Witjatmoko. "Tanya ke Wali Kota Jakarta Utara saja ya," ucap Anies sambil tersenyum sinis di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (19/11/2019) lalu.

Anies Baswedan Cuek

Sebelumnya, kecaman dan kritik keras kepada Anies Baswedan juga datang dari William Aditya Sarana dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI. William menuding adanya dugaan kejanggalan rancangan KUA-PPAS di RAPBD DKI Jakarta 2020. Lagi-lagi Anies cuek dan kerapkali menampilkan sosok dirinya sebagai pemimpin yang arogan dan otoriter. Anies selalu merasa dirinya sudah paling benar dalam menjalankan berbagai kebijakan.

Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga pernah mendesak Anies Baswedan untuk memecat jajaran stafnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu menyusun anggaran dan bekerja dengan baik. "Lebih tegaslah Pak Gubernur, SKPD yang tidak mampu bekerja copot saja," ucap Prasetyo di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019) lalu.

Anies Baswedan Superior

Lagi-lagi Anies menunjukkan sikap superior. Dia tidak merespon dengan cepat desakan Ketua DPRD DKI itu. Anies mungkin justru menilai desakan Ketua DPRD DKI itu sangat tidak penting dan tidak perlu ditanggapi serius.

Sejumlah ormas berbasis agama, mahasiswa serta Komnas HAM juga diam dalam melihat kelakuan Anies. Cepat atau lambat, situasi ini tentu akan membuat kota Jakarta berada dalam ?Darurat kebijakan?. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia.

Penghuni Jakarta juga terus mengalami tekanan, terutama dalam bentuk penggusuran lahan yang terintegrasi, banjir, kemacetan, polusi udara, premanisme dan keruwetan lingkungan pusat perbelanjaan seperti pasar Tanah Abang, kampung kumuh serta tumpukan sampah di sejumlah sungai di Jakarta, seperti Sungai Ciliwung.

Negara dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga belum bergerak cepat untuk menelusuri secara mendalam atas kebijakan yang diambil Anies Baswedan. Entah apa yang menjadi bahan pertimbangan Mendagri sehingga begitu lambat dalam menanggapi keluhan warga Jakarta dan merespon kecaman netizen kepada Anies Baswedan di sosial media. Kini, Jakarta tinggal menunggu kematian tragis di tangan seorang gubernur arogan. Semoga saja ini tidak terjadi.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Tuesday, May 12, 2020

PSI Membisu, Anies Baswedan Percaya Diri, Jakarta Semakin Merana!

Sedikitnya ada lima isu besar dalam tiga bulan terakhir ini yang terkait langsung dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta dibawah komando Anies Baswedan.

Lima isu besar itu ialah kasus dugaan kejanggalan anggaran dalam KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020, pencopotan atap JPO di sejumlah wilayah Jakarta, pengusuran warga Sunter, pembobolan ATM oleh satpol PP dan yang terakhir molornya penyerahan draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 ke Kemendagri.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada awak pers mengatakan, rencananya dia akan mengajak Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membicarakan toleransi waktu penyerahan draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Sebab, menurut Edi, penyerahan draf Rancangan itu dipastikan terlambat dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 November 2019.

Pertemuan Ketua DPRD DKI bersama Anies Baswedan dengan Mendagri itu, kata Prasetio, bertujuan untuk menjelaskan penyebab draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 terlambat diserahkan ke Kemendagri.

Ditunggu Pejuang Jakarta

Sebelumnya, Anies Baswedan juga sudah mendapat sorotan tajam dari publik terkait kasus anggaran lem aibon sebesar eighty two miliar lebih. Kasus itu dibocorkan anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana. Namun, gebrakan PSI ini tidak mendapat sambutan hangat dari sejumlah politisi di DPRD DKI. Bahkan, justru William ?Diseret? Menghadap Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait pembocoran RAPBD DKI Jakarta 2020 kepada publik melalui sosial media. Seketika itu juga, kegaduhan kasus lem aibon lenyap bagai ditelan bumi.

Melihat kondisinya aman dan nyaman saja, Anies Baswedan tambah percaya diri dalam mengeksekusi berbagai kebijakan yang justru banyak membuat publik resah. Sejumlah politisi muda PSI yang dikenal keras dan berani di DPRD DKI juga mulai ?Membisu? Melihat tindakan dan kebijakan Anies Baswedan yang diduga kuat semakin ?Ngawur?. Lengkaplah sudah, Jakarta semakin merana! Tak ada satupun ?Pejuang? Rakyat di DPRD DKI mau ?Ngotot? Untuk menyelamatkan Jakarta dari penderitaannya.

Mendagri Tito Karnavian yang selama ini menjadi tumpuan harapan penghuni Jakarta, tampak tidak serius dan fokus dalam menyoroti kinerja Anies Baswedan. Lembaga NGO dan mahasiswa yang dikenal kritis juga ?Hilang? Tersapu hujan yang mulai menguyur dan menggenangi sebagian jalan di wilayah Jakarta. Mungkinkah Jakarta ?Tenggelam? Dalam kesengsaraan membawa nikmat? Semoga saja masih ada ?Pejuang? Yang berani tampil untuk menyelamatkan Jakarta. Oh Jakarta malangnya nasibmu?