‘William Effect’, Anies Baswedan Berpotensi Mundur

‘William Effect’ sangat berpotensi kuat untuk membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri lebih cepat.

Terbongkarnya kasus dugaan kejanggalan anggaran lem aica aibon dalam RAPBD sementara Pemprov DKI Jakarta 2020, menjadi pemicu tunggal atas munculnya berbagai kejanggalan anggaran lainnya. Sampai artikel ini selesai ditulis, berbagai kejanggalan anggaran terus mengalir deras dibongkar netizen di sosial media.

Bahkan, dugaan kejanggalan anggaran juga ditemukan Indonesia Budget Center (IBC) yaitu adanya duplikasi anggaran untuk honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Kami katakan duplikasi anggaran karena anggaran yang sudah dianggarkan di instansi tertentu, tetapi dianggarkan juga di instansi lainnya," ujar Peneliti IBC Rahmat di Kantor ICW Senin, 4 November 2019 lalu. Menurut IBC, anggaran itu diusulkan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri senilai Rp390 juta. Selain itu, ditemukan juga pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu Rp240 juta.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Yuke Yurike juga membongkar anggaran janggal soal penataan kampung kumuh. Dinas Perumahan DKI Jakarta yang mengusulkan anggaran sebesar Rp556 juta hanya untuk jasa konsultan penataan kampung kumuh per RW. Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menemukan pengadaan lem Aibon di Pemprov DKI tak hanya sebesar Rp82 miliar, tetapi mencapai Rp126 miliar.

"Lem Aibon tidak hanya Rp82 miliar, itu hanya 1 item pengadaan. Tapi kami temukan ada Rp126,225 miliar dalam 15 pengadaan," kata peneliti ICW Almas Sjafrina di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019) lalu.

Dugaan kejanggalan anggaran RAPBD sementara Pemprov DKI Jakarta 2020 sungguh tragis dan fenomenal. Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di Betawi tentu harus bisa menjelaskan mengapa kejanggalan demi kejanggalan itu terus terungkap dan jejak digitalnya bisa ditelusuri masyarakat Jakarta. Anies tak perlu lagi membela diri dengan menyalahkan e-budgeting warisan mantan gubernur terdahulu. Toh, buktinya kejanggalan anggaran itu terus bergulir panjang tiada henti.

Sehebat apapun teknologi e-budgeting, kalau mental dan moral pejabatnya buruk, pemalas, asal-asalan, tidak disiplin, tidak hati-hati serta tidak teliti, maka teknologi secanggih apapun akan hancur lebur. Saya ingat pepatah kuno terkait kasus ini " bukan senjatanya yang canggih dan hebat, tetapi siapa orang yang berada dibalik senjata itulah yang menentukan kehebatan atau keburukan senjata ”.

Anies jangan ngambek lagi kepada jajaran stafnya dan hindari mencari kambing hitam. Semua sudah terang benderang. Justru yang perlu dilakukan Anies adalah bersikap dan bertindak berani untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini.

Anies tidak usah takut untuk berkata jujur dengan kalimat-kalimat ‘cantik’ sebagai andalannya. Kejujuran Anies lebih dibutuhkan rakyat dan warga Jakarta. Peluang Anies Baswedan untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan satu-satunya cara terbaik untuk ‘membersihkan’ polemik anggaran di Pemprov DKI Jakarta, sekaligus sebagai cermin bagi gubernur-gubernur lainnya di seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti jejak Anies Baswedan.

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Selamatkan Jakarta, Siapa Berani Copot Anies Baswedan?

Anies mengatakan, kesalahan-kesalahan anggaran disebabkan oleh sistem. "Ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies seperti dikutip Kompas.com (31/10/2019). Lebih lanjut Anies mengatakan, kesalahan sistem elektronik APBD DKI Jakarta sudah berlangsung sejak era gubernur sebelumnya. Dia menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

Tekanan keras yang datang bertubi-tubi dari sejumlah politisi DPRD DKI Jakarta serta beberapa pengamat politik nasional, justru membuat Anies semakin terlihat berani melakukan pembelaan diri atas dugaan ketidakmampuannya dalam mengelola keuangan di Pemprov DKI Jakarta. Kecaman dan caci-maki netizen yang terus mengalir di sosial media juga tak digubris Anies. Gubernur Jakarta ini malah terkesan ?Menantang? Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Mendagri Tito Karnavian untuk segera melakukan penelusuran atas adanya dugaan kejanggalan anggaran KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020.

Jakarta Sekarat

Dugaan adanya kejanggalan anggaran KUA-PPAS di RAPBD DKI Jakarta 2020 ini memang sangat fantastis dan luar biasa. Adapun dugaan kejanggalan anggaran itu diantaranya ialah anggaran influencer Rp5 miliar, anggaran pembangunan jalur sepeda Rp73,7 miliar, anggaran pembelian lem aibon Rp82,8 miliar, anggaran pembelian bolpoin Rp124 miliar, anggaran tinta printer Rp407,1 miliar, anggaran kertas (F4, A4, folio) Rp213,three miliar, anggaran buku folio Rp79,1 miliar, anggaran pita printer Rp43,2 miliar, anggaran balliner Rp39,7 miliar, anggaran kalkulator Rp31,7 miliar, anggaran penghapus cair Rp31,6 miliar, anggaran rotring Rp5,nine miliar, anggaran film picture Rp5,2 miliar, anggaran Highlighter/stabillo Rp3,7 miliar dan masih banyak lagi dugaan kejanggalan anggaran lainnya.

Saat ini, Jakarta bukan hanya sekarat dari soal dugaan kejanggalan anggaran KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020, tetapi juga semakin amburadul dalam penanganan masalah banjir, polusi udara, kemacetan, kriminalitas, premanisme, sampah, keruwetan di pasar Tanah Abang dan masih segudang lagi problem serius yang menyandera kota Jakarta.

Penghuni Jakarta Frustasi

Jakarta harus secepatnya diselamatkan dari kehancuran. Tetapi, siapa yang berani mencopot Anies Baswedan? Sampai detik ini tak ada seorang pun yang berani dengan tegas dan keras segera siap mencopot Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Perlahan tetapi pasti, bila Anies Baswedan masih terus menjadi gubernur, maka Jakarta akan menjadi kota besar pertama di Indonesia yang ?Mati konyol?. Kehidupan sosial, ekonomi dan budaya warganya juga akan hancur.

Sikap dan perilaku Anies yang tidak mau mengakui kelalaiannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pemimpin Jakarta, membuat penghuni Jakarta frustasi. Jakarta dipastikan akan kehilangan kualitasnya sebagai kota current. Kehidupan sosial warga Jakarta juga tidak lagi manusiawi. Selamatkan Jakarta sekarang juga. Warga Jakarta menunggu!

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

PSI Membisu, Anies Baswedan Percaya Diri, Jakarta Semakin Merana!

Sedikitnya ada lima isu besar dalam tiga bulan terakhir ini yang terkait langsung dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta dibawah komando Anies Baswedan.

Lima isu besar itu ialah kasus dugaan kejanggalan anggaran dalam KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020, pencopotan atap JPO di sejumlah wilayah Jakarta, pengusuran warga Sunter, pembobolan ATM oleh satpol PP dan yang terakhir molornya penyerahan draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 ke Kemendagri.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada awak pers mengatakan, rencananya dia akan mengajak Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membicarakan toleransi waktu penyerahan draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Sebab, menurut Edi, penyerahan draf Rancangan itu dipastikan terlambat dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 November 2019.

Pertemuan Ketua DPRD DKI bersama Anies Baswedan dengan Mendagri itu, kata Prasetio, bertujuan untuk menjelaskan penyebab draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 terlambat diserahkan ke Kemendagri.

Ditunggu Pejuang Jakarta

Sebelumnya, Anies Baswedan juga sudah mendapat sorotan tajam dari publik terkait kasus anggaran lem aibon sebesar eighty two miliar lebih. Kasus itu dibocorkan anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana. Namun, gebrakan PSI ini tidak mendapat sambutan hangat dari sejumlah politisi di DPRD DKI. Bahkan, justru William ?Diseret? Menghadap Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait pembocoran RAPBD DKI Jakarta 2020 kepada publik melalui sosial media. Seketika itu juga, kegaduhan kasus lem aibon lenyap bagai ditelan bumi.

Melihat kondisinya aman dan nyaman saja, Anies Baswedan tambah percaya diri dalam mengeksekusi berbagai kebijakan yang justru banyak membuat publik resah. Sejumlah politisi muda PSI yang dikenal keras dan berani di DPRD DKI juga mulai ?Membisu? Melihat tindakan dan kebijakan Anies Baswedan yang diduga kuat semakin ?Ngawur?. Lengkaplah sudah, Jakarta semakin merana! Tak ada satupun ?Pejuang? Rakyat di DPRD DKI mau ?Ngotot? Untuk menyelamatkan Jakarta dari penderitaannya.

Mendagri Tito Karnavian yang selama ini menjadi tumpuan harapan penghuni Jakarta, tampak tidak serius dan fokus dalam menyoroti kinerja Anies Baswedan. Lembaga NGO dan mahasiswa yang dikenal kritis juga ?Hilang? Tersapu hujan yang mulai menguyur dan menggenangi sebagian jalan di wilayah Jakarta. Mungkinkah Jakarta ?Tenggelam? Dalam kesengsaraan membawa nikmat? Semoga saja masih ada ?Pejuang? Yang berani tampil untuk menyelamatkan Jakarta. Oh Jakarta malangnya nasibmu?

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist