‘William Effect’ sangat berpotensi kuat untuk membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri lebih cepat.
Terbongkarnya kasus dugaan kejanggalan anggaran lem aica aibon dalam RAPBD sementara Pemprov DKI Jakarta 2020, menjadi pemicu tunggal atas munculnya berbagai kejanggalan anggaran lainnya. Sampai artikel ini selesai ditulis, berbagai kejanggalan anggaran terus mengalir deras dibongkar netizen di sosial media.
Bahkan, dugaan kejanggalan anggaran juga ditemukan Indonesia Budget Center (IBC) yaitu adanya duplikasi anggaran untuk honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Kami katakan duplikasi anggaran karena anggaran yang sudah dianggarkan di instansi tertentu, tetapi dianggarkan juga di instansi lainnya," ujar Peneliti IBC Rahmat di Kantor ICW Senin, 4 November 2019 lalu. Menurut IBC, anggaran itu diusulkan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri senilai Rp390 juta. Selain itu, ditemukan juga pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu Rp240 juta.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Yuke Yurike juga membongkar anggaran janggal soal penataan kampung kumuh. Dinas Perumahan DKI Jakarta yang mengusulkan anggaran sebesar Rp556 juta hanya untuk jasa konsultan penataan kampung kumuh per RW. Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menemukan pengadaan lem Aibon di Pemprov DKI tak hanya sebesar Rp82 miliar, tetapi mencapai Rp126 miliar.
"Lem Aibon tidak hanya Rp82 miliar, itu hanya 1 item pengadaan. Tapi kami temukan ada Rp126,225 miliar dalam 15 pengadaan," kata peneliti ICW Almas Sjafrina di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019) lalu.
Dugaan kejanggalan anggaran RAPBD sementara Pemprov DKI Jakarta 2020 sungguh tragis dan fenomenal. Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di Betawi tentu harus bisa menjelaskan mengapa kejanggalan demi kejanggalan itu terus terungkap dan jejak digitalnya bisa ditelusuri masyarakat Jakarta. Anies tak perlu lagi membela diri dengan menyalahkan e-budgeting warisan mantan gubernur terdahulu. Toh, buktinya kejanggalan anggaran itu terus bergulir panjang tiada henti.
Sehebat apapun teknologi e-budgeting, kalau mental dan moral pejabatnya buruk, pemalas, asal-asalan, tidak disiplin, tidak hati-hati serta tidak teliti, maka teknologi secanggih apapun akan hancur lebur. Saya ingat pepatah kuno terkait kasus ini " bukan senjatanya yang canggih dan hebat, tetapi siapa orang yang berada dibalik senjata itulah yang menentukan kehebatan atau keburukan senjata ”.
Anies jangan ngambek lagi kepada jajaran stafnya dan hindari mencari kambing hitam. Semua sudah terang benderang. Justru yang perlu dilakukan Anies adalah bersikap dan bertindak berani untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini.
Anies tidak usah takut untuk berkata jujur dengan kalimat-kalimat ‘cantik’ sebagai andalannya. Kejujuran Anies lebih dibutuhkan rakyat dan warga Jakarta. Peluang Anies Baswedan untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan satu-satunya cara terbaik untuk ‘membersihkan’ polemik anggaran di Pemprov DKI Jakarta, sekaligus sebagai cermin bagi gubernur-gubernur lainnya di seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti jejak Anies Baswedan.
LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.idwww.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist