Showing posts with label Anies Baswedan. Show all posts
Showing posts with label Anies Baswedan. Show all posts

Sunday, June 28, 2020

Pecat Lima Walikota Pakai WA, Anies Baswedan Tunjukkan Arogansinya

Sungguh luar biasa dan pertama kali dalam sejarah, pemecatan lima wali kota Jakarta dan seorang bupati kepulauan Seribu hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp (WA). Tindakan semena-mena itu dilakoni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies berkilah, pemecatan melalui pesan WA itu dilakukan agar prosesnya lebih cepat dan tidak birokratif. Waspadalah! Anies telah menunjukkan perilaku arogannya untuk menguasai dan menakuti warga Jakarta.

BACA JUGA : Duel Hastag Simbol Masyarakat Irasional

Para mantan wali kota yang telah diberhentikan sejak tanggal 5 Juli 2018 lalu itu, kabarnya, sebelumnya tidak pernah diberi peringatan atau teguran secara lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi bagi yang bersangkutan.

Kalaupun Anies mengatakan bahwa pemecatan itu berhubungan dengan kinerja rendah para pejabatnya, maka Anies harus memberikan laporan secara lengkap sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang layak dipecat karena kinerjanya buruk. Faktanya, Anies tidak menunjukkan bukti valid yang bisa memperkuat tindakannya dalam mencopot sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) itu.

Umumnya, pejabat ASN yang akan dicopot terkait dengan pelanggaran hukum berat. Namun, untuk menuju proses pencopotan, tentu ada etika dan standar prosedur yang harus dipatuhi Anies, seperti proses pemanggilan dan pemeriksaan pejabat yang bersangkutan. Proses pemeriksaannyapun harus dilakukan secara tertutup dan hasilnya direkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berujung kepada keputusan pemecatan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Akibat terburuk bila seorang pejabat ASN dicopot tanpa SK Gubernur, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak akan memberikan rekomendasi untuk penugasan atau jabatan baru kepada pejabat yang dipecat, terutama yang masih terkait dengan urusan birokrasi, seperti proses mutasi jabatan.

Namun, bukan Anies namanya kalau tidak pandai bicara dan ngeles. Anies menuturkan bahwa pencopotan, mutasi dan promosi seorang pejabat adalah hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan. Tapi, tahukah Anies bahwa pemecatan seorang ASN tetap harus melalui prosedur atau aturan birokrasi. Kalau Anies tidak paham soal aturan birokrasi, maka saya sangat meragukan sisi intelektual Anies. Tapi, kalau dia memang sengaja ingin menabrak aturan itu dengan gaya arogansinya, maka warga Jakarta harus siap-siap melengserkan Anies dari jabatannya karena bila perilaku arogan Anies dibiarkan, maka Jakarta akan menjadi contoh model kepemimpinan premanisme.

Tindakan Anies itu, akhirnya membuat sejumlah pihak curiga bahwa Anies diduga kuat telah melanggar Pasal 7 ayat 4, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Perpres itu disebutkan bahwa pembebasan jabatan seseorang terjadi karena hukuman disiplin yang paling berat bagi PNS. Dalam pasal 23-31 aturan itu dijelaskan bagaimana prosedur pemanggilan, pemeriksaan, hingga penjatuhan hukuman disiplin. Jika PNS yang dijatuhi hukuman tak terima, pasal 32-42 aturan itu juga menjelaskan bagaimana cara proses banding.

Kesewenangan Anies semakin menjadi-jadi, saat Anies tidak memberikan jabatan atau posisi baru kepada lima mantan wali kota dan satu bupati yang dicopot. Tindakan Anies ini tentu saja mengundang polemik dan kontroversi. Sudah seharusnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memanggil Anies Baswedan untuk memberikan klarifikasi atas tindakannya itu.

Pelanggaran lain yang kabarnya juga banyak dikeluhkan ASN di Pemrov DKI Jakarta ialah Anies diduga kuat, seenaknya melakukan lelang jabatan, walaupun jabatan yang dilelang itu masih dijabat oleh seseorang. Contohnya ialah adanya informasi (masih dalam penyelidikan) yang menyebutkan bahwa jabatan Kepala Satpol PP yang masih dipegang Yani Wahyu dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang masih dijabat Andri Yansyah sudah dilelang. Padahal, lelang jabatan wajib dilakukan bila posisi atau jabatan itu sudah kosong atau tidak ada pejabatnya. Hal ini patut menjadi perhatian utama Komisi ASN.

Lagi-lagi Anies diduga kuat menabrak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, terkait soal lelang jabatan. Kalau memang terbukti dan secara sah Anies melanggar aturan yang ada, maka Anies juga berpotensi dilengserkan dari jabatannya.

Salam sruput teh tubruk bro…[ Wawan Kuswandi ]

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@wawan_kuswandi

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

Foto: Istimewa

Manuver Anies-Sandi Pancing Jokowi Gagal Total, Warganet Waspadalah!

Sejumlah tindakan mereka (Anies-Sandi) yang mendapat kecaman itu diantaranya ialah penataan pasar Tanah Abang yang tidak jelas juntrungannya, adanya area rumput di perbatasan trotoar dan bahu jalan di zona Thamrin-Sudirman, penutupan kali object dengan jaring, memecat lima Walikota Jakarta dengan pesan WA, rencana pembongkaran jembatan penyebrangan orang (JPO) di depan patung Selamat Datang Thamrin-Sudirman, pemasangan bendera merah putih menyambut Asian Games 2018 dengan memakai bambu dan sejumlah janji kampanyenya yang tidak ditepati.

Tahukah mas bro…? Menurut dugaan saya, semua tindakan itu memang sengaja dilakukan Anies-Sandi untuk memancing intervensi Presiden Jokowi. Bila Jokowi terpancing, otomatis Anies-Sandi akan mendapatkan ‘teguran’ dari RI 1. Jadi, Intervensi Jokowi memang menjadi sasaran dan target utama Anies-Sandi. Tujuannya untuk merusak nama baik Jokowi di Asian Games 2018 dan menjelang pilpres 2019.

Saya menduga, sedikitnya ada tujuh (7) tujuan yang ingin dicapai Anies-Sandi ketika membuat kebijakan provokatif yaitu :

1. Anies-Sandi ingin memancing intervensi Jokowi.

2. Anies-Sandi ingin memancing reaksi negatif Menteri Dalam Negeri.

3. Anies-Sandi ingin mengganggu kenyamanan pelaksanaan Asian Games 2018.

4. Anies-Sandi ingin memancing emosi warga Jakarta.

Five. Anies-Sandi ingin mengeruhkan suasana pendaftaran capres dan cawapres Agustus 2018.

6. Anies-Sandi ingin menciptakan suasana tidak kondusif Asian Games 2018 dan pilpres 2019.

7. Anies-Sandi bermaksud merekayasa konfik wacana antara pendukungnya dengan kelompok yang anti terhadapnya.

Muara akhir dari grand design Anies-Sandi ini ialah mereka ingin kelompok yang pro Anis dan Anti Jokowi bisa menguasai Jakarta dan memenangkan pilpres 2019 mendatang. Saya sangat berharap dugaan saya ini salah besar.

Namun, sayangnya semua tindakan ?Nyeleneh? Anies-Sandi untuk memancing intervensi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo, gagal total. Justru yang terjadi adalah Jokowi tetap fokus kerja membangun bangsa dan negara. Mendagri tetap menjalankan tugasnya. Saya yakin Anies-Sandi pasti uring-uringan karena jebakan ?Betmen? Yang mereka lakukan ?Dicuekin? Jokowi, Mendagri dan warga Jakarta.

Memang harus diakui ada sebagian kecil warganet yang masuk jebakan ?Betmen? Anies-Sandi. Tapi itu tak memiliki pengaruh apapun. Kalau boleh mengingatkan, saya berharap semua warga Jakarta dan warganet untuk tidak emosional dan sensitif ketika menanggapi kebijakan Anies-Sandi. Percayalah, kebenaran pasti akan bicara pada saat dan waktu yang tepat. Salam.

BACA JUGA:

?Masturbasi? Politik Ala Poros Ketiga (Kalau Terbentuk Lho!)

Kongkow Imajiner Dengan Tommy Soeharto, Dukung Jokowi Atau Prabowo?

Jokowi Akan Tembak Mati Teroris Medsos

Duel Hastag Simbol Masyarakat Irasional

Salam sruput teh tubruk bro…[ Wawan Kuswandi ]

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@wawan_kuswandi

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Istimewa

Saturday, June 6, 2020

Terbitkan IMB Reklamasi Teluk Jakarta, Anies Tak Cerdas

Klik Judul Ini: Terbitkan IMB Reklamasi Teluk Jakarta, Anies TakCerdas

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Thursday, May 21, 2020

Komunisme Sudah Mati

Politisasi komunisme ala Anies Baswedan gagal overall. Yuk simak, trims guys?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Saturday, May 16, 2020

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya.

Indocomm: Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta?

Tito Karnavian: Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

Indocomm: Menurut Anies Baswedan, sistem e-budgeting warisan Ahok sangat tidak sempurna sehingga rawan terjadi kesalahan dalam proses input anggaran RAPBD Pemprov DKI Jakarta. Apa komen Anda?

Tito Karnavian: Boleh-boleh saja Anies berargumen seperti itu. Kita akan coba telusuri secara teliti. Kalau memang e-budgeting itu sebagai faktor utamanya, maka akan kita panggil ahli IT untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi. Jadi, bukan hanya sekadar mencari kambing hitam. Yang jadi masalah saat ini, masyarakat dan sejumlah politisi di DPRD DKI tidak bisa mengakses RAPBD DKI 2020 dari laman apbd.jakarta.go.id. Kenapa ini bisa terjadi dan tiba-tiba laman itu menghilang, ini juga akan kita telusuri, apakah ada unsur kesengajaan atau sistem IT-nya eror.

Indocomm: Rakyat, khususnya warga Jakarta menuding Anies Baswedan sebagai biang keladi atas adanya dugaan kejahatan anggaran dalam RAPBD 2020 Pemprov DKI Jakarta?

Tito Karnavian: Wajar saja rakyat menyoroti hal itu karena memang angka kebutuhan anggaran ATK dalam RAPBD itu sangat berlebihan. Anies Baswedan tentu menjadi orang yang paling bertanggungjawab terhadap kejangggalan atau adanya dugaan kejahatan anggaran yang mungkin saja dilakukan secara berjamaah dan melibatkan sejumlah korporasi. Sekarang ini zaman transparansi, anggaran bisa dilihat publik melalui website lembaga-lembaga negara. Jadi, siapapun pejabatnya jangan main-main dengan anggaran apalagi melakukan korupsi.

Indocomm: Tampaknya ada elite parpol yang cuek. Sejumlah LSM juga terlihat apatis, KPK dinilai mandul dan mahasiswa yang biasanya sensitif terhadap pejabat yang 'nakal' seolah-olah tak peduli.

Tito Karnavian: Mungkin mereka ingin melihat kasusnya secara teliti dan tidak mau gegabah dengan melakukan aksi demo terhadap Anies Baswedan. Tapi, bagi saya kasus ini perlu mendapat perhatian serius dan membutuhkan tindakan cepat karena menyangkut keuangan negara yang angkanya sangat tidak proporsional. Ada atau tidak adanya demo dari elemen masyarakat, saya harus bertindak cepat menyelesaikan adanya dugaan kejahatan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

Indocomm: Adanya sebagian netizen menyebut-nyebut nama mantan Gubernur Jakarta Ahok dan membandingkannya dengan Anies Baswedan terkait kasus ini, bagaimana menurut Anda?

Tito Karnavian: Itu hal yang tidak bisa dihindari karena saya menduga masih banyak pendukung Ahok yang militan. Namun, saya menyarankan kepada netizen, sebaiknya kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD tidak lagi dikait-kaitkan dengan Ahok. Lebih baik netizen fokus menyoroti anggaran RAPBD DKI Jakarta.

Indocomm: Seandainya penelusuran Anda bersama KPK, Ketua DPRD DKI, Menkeu dan Mendikbud, ternyata memang benar ada tindak kejahatan anggaran yang dilakukan Anies Baswedan bersama sebagian jajaran stafnya, apa tindakan Anda?

Tito Karnavian: Saya tidak mau berandai-andai. Anies Baswedan harus jadi pemimpin yang berani bertanggung jawab dan jangan mudah menyalahkan stafnya atau mencari kambing hitam atas kasus dugaan kejahatan anggaran ini. Kalau memang terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Silahkan pak Anies pilih yang mana.

Wawancara singkat itu berakhir. Kini publik hanya tinggal menunggu, apa bentuk tanggung jawab Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.(***)

Kontra berita:

https://www.jp-news.id/v/9807/bahtiar-mendagri-tito-tak-pernah-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-rapbd-dki-jakarta-2020

https://politik.rmol.id/read/2019/11/03/408826/diluruskan-kemendagri-menteri-tito-tidak-pernah-diwawancarai-soal-rapbd-dki

https://cyberthreat.id/read/3653/Kemendagri-Klarifikasi-Hoaks

http://kliksumut.com/tag/indocomm/

http://kliksumut.com/mendagri-tak-pernah-lakukan-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

https://www.law-justice.co/artikel/75095/mendagri-tito-bantah-pernah-diwawancara--komentar-soal-rapbd-dki/

https://www.eramuslim.com/berita/nasional/diluruskan-kemendagri-menteri-tito-tidak-pernah-diwawancarai-soal-rapbd-dki.htm

http://www.pelita-rakyat.com/uncategorized/tak-benar-mendagri-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

https://fin.co.id/2019/11/04/mendagri-tak-pernah-bahas-rapbd-dki-jakarta/

http://mabes-pkri.or.id/mendagri-tak-pernah-lakukan-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

https://www.bukamata.co/pemerintahan-daerah/bahtiar-hoaks-wawancara-indocomm-dengan-mendagri-bahas-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Friday, May 15, 2020

'Menguliti' Anies Baswedan, Mendagri Tito Berani?

Mendagri berani 'menguliti' Anies Baswedan? Yuk simak, trims guys...

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Thursday, May 14, 2020

‘William Effect’, Anies Baswedan Berpotensi Mundur

‘William Effect’ sangat berpotensi kuat untuk membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri lebih cepat.

Terbongkarnya kasus dugaan kejanggalan anggaran lem aica aibon dalam RAPBD sementara Pemprov DKI Jakarta 2020, menjadi pemicu tunggal atas munculnya berbagai kejanggalan anggaran lainnya. Sampai artikel ini selesai ditulis, berbagai kejanggalan anggaran terus mengalir deras dibongkar netizen di sosial media.

Bahkan, dugaan kejanggalan anggaran juga ditemukan Indonesia Budget Center (IBC) yaitu adanya duplikasi anggaran untuk honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Kami katakan duplikasi anggaran karena anggaran yang sudah dianggarkan di instansi tertentu, tetapi dianggarkan juga di instansi lainnya," ujar Peneliti IBC Rahmat di Kantor ICW Senin, 4 November 2019 lalu. Menurut IBC, anggaran itu diusulkan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri senilai Rp390 juta. Selain itu, ditemukan juga pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu Rp240 juta.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Yuke Yurike juga membongkar anggaran janggal soal penataan kampung kumuh. Dinas Perumahan DKI Jakarta yang mengusulkan anggaran sebesar Rp556 juta hanya untuk jasa konsultan penataan kampung kumuh per RW. Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menemukan pengadaan lem Aibon di Pemprov DKI tak hanya sebesar Rp82 miliar, tetapi mencapai Rp126 miliar.

"Lem Aibon tidak hanya Rp82 miliar, itu hanya 1 item pengadaan. Tapi kami temukan ada Rp126,225 miliar dalam 15 pengadaan," kata peneliti ICW Almas Sjafrina di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019) lalu.

Dugaan kejanggalan anggaran RAPBD sementara Pemprov DKI Jakarta 2020 sungguh tragis dan fenomenal. Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di Betawi tentu harus bisa menjelaskan mengapa kejanggalan demi kejanggalan itu terus terungkap dan jejak digitalnya bisa ditelusuri masyarakat Jakarta. Anies tak perlu lagi membela diri dengan menyalahkan e-budgeting warisan mantan gubernur terdahulu. Toh, buktinya kejanggalan anggaran itu terus bergulir panjang tiada henti.

Sehebat apapun teknologi e-budgeting, kalau mental dan moral pejabatnya buruk, pemalas, asal-asalan, tidak disiplin, tidak hati-hati serta tidak teliti, maka teknologi secanggih apapun akan hancur lebur. Saya ingat pepatah kuno terkait kasus ini " bukan senjatanya yang canggih dan hebat, tetapi siapa orang yang berada dibalik senjata itulah yang menentukan kehebatan atau keburukan senjata ”.

Anies jangan ngambek lagi kepada jajaran stafnya dan hindari mencari kambing hitam. Semua sudah terang benderang. Justru yang perlu dilakukan Anies adalah bersikap dan bertindak berani untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini.

Anies tidak usah takut untuk berkata jujur dengan kalimat-kalimat ‘cantik’ sebagai andalannya. Kejujuran Anies lebih dibutuhkan rakyat dan warga Jakarta. Peluang Anies Baswedan untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan satu-satunya cara terbaik untuk ‘membersihkan’ polemik anggaran di Pemprov DKI Jakarta, sekaligus sebagai cermin bagi gubernur-gubernur lainnya di seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti jejak Anies Baswedan.

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Wednesday, May 13, 2020

Anies Baswedan Arogan, DPRD DKI Jakarta Tumpul? [Penggusuran Sunter]

Sayangnya, sejumlah politisi yang duduk nyaman di DPRD DKI Jakarta semakin tumpul dalam menyoroti kinerja Anies. Lantas kapan Jakarta akan terselamatkan dari ?Kehancuran? Yang terus-menerus menggerogoti intellectual dan ethical warganya, sekaligus lingkungan hidupnya?

Salah satu contoh teranyar dari kelakuan arogansi Anies ialah ketika puluhan warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanyenya saat di Pilkada DKI Jakarta yaitu tidak melakukan penggusuran. Faktanya, Anies melanggar janjinya. Bahkan, Anies menolak mengomentari penggusuran itu. Justru Anies ?Cuci tangan? Dengan menyerahkan kasus penggusuran itu ke Wali Kota Jakarta Utara Sigit Witjatmoko. "Tanya ke Wali Kota Jakarta Utara saja ya," ucap Anies sambil tersenyum sinis di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (19/11/2019) lalu.

Anies Baswedan Cuek

Sebelumnya, kecaman dan kritik keras kepada Anies Baswedan juga datang dari William Aditya Sarana dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI. William menuding adanya dugaan kejanggalan rancangan KUA-PPAS di RAPBD DKI Jakarta 2020. Lagi-lagi Anies cuek dan kerapkali menampilkan sosok dirinya sebagai pemimpin yang arogan dan otoriter. Anies selalu merasa dirinya sudah paling benar dalam menjalankan berbagai kebijakan.

Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga pernah mendesak Anies Baswedan untuk memecat jajaran stafnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu menyusun anggaran dan bekerja dengan baik. "Lebih tegaslah Pak Gubernur, SKPD yang tidak mampu bekerja copot saja," ucap Prasetyo di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019) lalu.

Anies Baswedan Superior

Lagi-lagi Anies menunjukkan sikap superior. Dia tidak merespon dengan cepat desakan Ketua DPRD DKI itu. Anies mungkin justru menilai desakan Ketua DPRD DKI itu sangat tidak penting dan tidak perlu ditanggapi serius.

Sejumlah ormas berbasis agama, mahasiswa serta Komnas HAM juga diam dalam melihat kelakuan Anies. Cepat atau lambat, situasi ini tentu akan membuat kota Jakarta berada dalam ?Darurat kebijakan?. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia.

Penghuni Jakarta juga terus mengalami tekanan, terutama dalam bentuk penggusuran lahan yang terintegrasi, banjir, kemacetan, polusi udara, premanisme dan keruwetan lingkungan pusat perbelanjaan seperti pasar Tanah Abang, kampung kumuh serta tumpukan sampah di sejumlah sungai di Jakarta, seperti Sungai Ciliwung.

Negara dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga belum bergerak cepat untuk menelusuri secara mendalam atas kebijakan yang diambil Anies Baswedan. Entah apa yang menjadi bahan pertimbangan Mendagri sehingga begitu lambat dalam menanggapi keluhan warga Jakarta dan merespon kecaman netizen kepada Anies Baswedan di sosial media. Kini, Jakarta tinggal menunggu kematian tragis di tangan seorang gubernur arogan. Semoga saja ini tidak terjadi.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Tuesday, May 12, 2020

PSI Membisu, Anies Baswedan Percaya Diri, Jakarta Semakin Merana!

Sedikitnya ada lima isu besar dalam tiga bulan terakhir ini yang terkait langsung dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta dibawah komando Anies Baswedan.

Lima isu besar itu ialah kasus dugaan kejanggalan anggaran dalam KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020, pencopotan atap JPO di sejumlah wilayah Jakarta, pengusuran warga Sunter, pembobolan ATM oleh satpol PP dan yang terakhir molornya penyerahan draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 ke Kemendagri.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada awak pers mengatakan, rencananya dia akan mengajak Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membicarakan toleransi waktu penyerahan draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Sebab, menurut Edi, penyerahan draf Rancangan itu dipastikan terlambat dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 November 2019.

Pertemuan Ketua DPRD DKI bersama Anies Baswedan dengan Mendagri itu, kata Prasetio, bertujuan untuk menjelaskan penyebab draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 terlambat diserahkan ke Kemendagri.

Ditunggu Pejuang Jakarta

Sebelumnya, Anies Baswedan juga sudah mendapat sorotan tajam dari publik terkait kasus anggaran lem aibon sebesar eighty two miliar lebih. Kasus itu dibocorkan anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana. Namun, gebrakan PSI ini tidak mendapat sambutan hangat dari sejumlah politisi di DPRD DKI. Bahkan, justru William ?Diseret? Menghadap Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait pembocoran RAPBD DKI Jakarta 2020 kepada publik melalui sosial media. Seketika itu juga, kegaduhan kasus lem aibon lenyap bagai ditelan bumi.

Melihat kondisinya aman dan nyaman saja, Anies Baswedan tambah percaya diri dalam mengeksekusi berbagai kebijakan yang justru banyak membuat publik resah. Sejumlah politisi muda PSI yang dikenal keras dan berani di DPRD DKI juga mulai ?Membisu? Melihat tindakan dan kebijakan Anies Baswedan yang diduga kuat semakin ?Ngawur?. Lengkaplah sudah, Jakarta semakin merana! Tak ada satupun ?Pejuang? Rakyat di DPRD DKI mau ?Ngotot? Untuk menyelamatkan Jakarta dari penderitaannya.

Mendagri Tito Karnavian yang selama ini menjadi tumpuan harapan penghuni Jakarta, tampak tidak serius dan fokus dalam menyoroti kinerja Anies Baswedan. Lembaga NGO dan mahasiswa yang dikenal kritis juga ?Hilang? Tersapu hujan yang mulai menguyur dan menggenangi sebagian jalan di wilayah Jakarta. Mungkinkah Jakarta ?Tenggelam? Dalam kesengsaraan membawa nikmat? Semoga saja masih ada ?Pejuang? Yang berani tampil untuk menyelamatkan Jakarta. Oh Jakarta malangnya nasibmu?

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Monday, May 11, 2020

Anies Balas Sindiran ‘Kampung Jakarta’, Tito Diam, Ada Apa?

Bukan Anies Baswedan namanya kalau tidak mampu mengeluarkan kata-kata manis bagai mantra. Setiap lawan bicara Anies pasti terpukau, walaupun keindahan kata-kata yang meluncur dari mulutnya terkadang tidak sesuai fakta.

Hal ini terbukti ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyindir Anies Baswedan dalam acara Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/2019) lalu.

Dalam kesempatan itu Tito menyindir Anies. "Pak Anies, saya yakin sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta seperti kampung dibandingkan Shanghai," kata Tito seperti diberitakan media CNBC (27/11/2019). Tito mengaku tahun 1998, dia berkunjung ke Shanghai dan Beijing. Kedua kota itu jauh tertinggal dari Jakarta. Namun sekarang, Beijing sudah seperti Washington DC dan Shanghai hampir mirip New York, Amerika Serikat.

Transportasi Publik

Menjawab sindiran halus Tito, Anies menjawab dengan lugas. Menurutnya, dalam beberapa decade, perekonomian China melompat sampai 100 kali lebih besar. Jadi bukan kasus Jakarta dan Shanghai, tapi juga bagaimana China dibandingkan dengan seluruh dunia dengan lompatan perekonomian 100 kali. Anies menegaskan, Jakarta juga sudah melakukan lompatan dalam kebijakan publik. Misalnya dari sisi transportasi.

"Apa yang terjadi? Tahun 2017 jumlah penumpang kendaraan umum kita 338 ribu orang, dalam dua tahun berubah hampir 700 ribu orang, lompat dua kali lipat dalam dua tahun. Karena apa? transformasi serius di bidang integrasi transportasi. Artinya ketika kita melakukan langkah tepat, lompatan drastis itu terjadi," ujar Anies nyantai.

Mendengar penuturan Anies yang diplomatis disertai data statistik transportasi di Jakarta, Tito diam dan kehilangan argumentasi untuk merespon. Tampaknya, ada kesan Tito tidak memiliki data yang telah disebutkan Anies. Sindir menyindir pun tak berlanjut karena Tito tak bereaksi atas jawaban Anies.

Fakta-fakta Jakarta

Padahal, sesungguhnya Tito bisa membandingkan kemajuan dan kemunduran kota Jakarta dari segi pembangunan infrastruktur, tata kelola kota serta manajemen birokrasi Pemprov DKI Jakarta, dengan gubernur era sebelumnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Misalnya, masalah polusi udara, premanisme, keruwetan pusat perbelanjaan Tanah Abang, sejumlah sungai-sungai di Jakarta yang mulai dipenuhi sampah hingga genangan air di sejumlah ruas jalan ibukota ketika hujan turun serta sejumlah problem sosial lainnya yang sering dikeluhkan publik dan warganet di sosial media.

Entah apa yang membuat Tito diam dan enggan mengungkapkan fakta-fakta itu kepada Anies Baswedan. Apakah Tito memang tidak memiliki data yang valid tentang semua persoalan di Jakarta? Atau Tito tidak ingin saling sindir-menyindir ini memuncak menjadi polemik publik yang bisa membuat Jakarta gaduh.

Terlepas dari konteks sindir-menyindir antara dua pejabat negara ini, sudah saatnya Tito mengingatkan Anies Baswedan agar menjalankan fungsi dan perannya sebagai gubernur dengan baik, sehingga Jakarta bisa menyusul Shanghai dan Beijing. Bagi Anies, tingginya tingkat penggunaan transportasi publik bukan sebuah ukuran bahwa Jakarta sudah melakukan lompatan kebijakan publik yang besar. Masih terlalu banyak titik geografis di Jakarta yang perlu diperbaiki agar kehidupan penghuni kota Betawi ini lebih nyaman dan aman. Itu saja.

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Friday, May 8, 2020

Bila Tak Becus Jadi Gubernur, Anies Baswedan Mundur Saja!

Sampai detik ini, belum ada satupun tindakan dan kebijakan Anies Baswedan yang bernilai positif bagi publik Jakarta. Salah satu buktinya ialah soal banjir dan genangan air di sejumlah ruas jalan ibu kota yang terjadi dua hari lalu membuat warga Jakarta mengeluh #GantiGubernurJakarta.

Jokowi Tegur Anies

Akibat banjir ini, Presiden Jokowi sampai memberi teguran keras ke Anies Baswedan. Jokowi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengerjakan upaya-upaya pencegahan banjir #JokowiTegurAnies. "Kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir itu," kata Jokowi saat meninjau pembangunan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2017) lalu.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta harus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir seperti membersihkan drainase di kampung-kampung. "Kalau bisa tambah waduk-waduk di Jakarta. Itu sudah akan sangat mengurangi banjir. Jadi Waduk Sunter, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Setiabudi semuanya harus dikerjakan, dibersihkan terus," ujar Jokowi.

Kasus Diskotik Colosseum

Sebelum Jakarta diterpa banjir, kasus diskotek Colosseum Club 1001 juga bikin geger warga Jakarta. Anies Baswedan membatalkan pemberian penghargaan untuk diskotek itu. Anies mengemukakan, pembatalan pemberian penghargaan karena diduga ada kecurangan penilaian. Akibatnya, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta (Kadisparbud) Alberto Ali dicopot dari jabatannya #KasusColosseum1001.

Menurut Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah, pembatalan pemberian penghargaan dilakukan karena diskotek Colosseum Club 1001 berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 7 September 2019 lalu, terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba #AniesBaswedanTakBecus.

Anies Ngoceh

Bukan Anies namanya kalau tidak melakukan kekeliruan yang menghebohkan publik. Sebelumya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta juga sudah mengeritik pedas Anies Baswedan, terkait kasus lem aibon sebesar 82 miliar lebih. Namun, sayangnya gubernur yang dikenal pandai ngoceh tapi tak bisa kerja ini, terlalu percaya diri sehingga apapun yang dilakukannya menurutnya selalu benar dan bila terjadi kesalahan yang menjadi kambing hitam ialah jajaran stafnya #AniesBaswedanNgoceh.

Memasuki tahun ketiga ini, kepemimpinan Anies justru lebih banyak menuai kecaman dibandingkan pujian dari netizen di sosial media. Anies dinilai gagal menata Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Keadaan kota betawi malah semakin buruk #AniesBaswedanGagal.

Pendukung fanatik Anies yang diduga kuat berasal dari kelompok ormas radikal membisu melihat kekeliruan dan kesalahan Anies dalam mengeksekusi berbagai kebijakannya. Sayangnya lagi, anggota DPRD DKI masih belum kompak untuk membawa semua kasus kesalahan Anies ini ke dalam rapat hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat anggota dewan.

Berkata indah, mengklaim selalu benar, membantah tudingan, menjawab kritik adalah ciri khas Anies Baswedan. Jakarta sedang darurat kebijakan. Perlahan tetapi pasti, bila Anies tidak mau mundur atau menolak ?Dipaksa? Mundur oleh DPRD DKI Jakarta dan Mendagri, maka dalam hitungan hari Jakarta akan menjadi ibu kota terburuk di dunia dalam peradaban sejarah. Semoga saja tidak?!

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@wawanku86931157

#indonesiacommentofficialICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Thursday, May 7, 2020

Enam Langkah Elegan #LengserkanAniesBaswedan

Saat ini, Anies Baswedan menjadi salah satu ?Selebritis? Papan atas di jagat sosial media Indonesia. Bahkan, namanya sempat menjadi trending subject matter nasional.

Popularitas Anies mampu mengalahkan berita banjir yang melanda Kota Betawi dan sekitarnya sejak 31 Desember 2019 lalu hingga memasuki tahun baru Januari 2020. Banjir Jakarta berhasil menyeret nama Anies Baswedan dalam perbincangan publik di sosial media.

Sejak menjadi Gubernur Jakarta, Anies tak pernah lepas dari caci maki dan kecaman netizen di sosial media karena hampir semua kebijakannya dinilai nyeleneh dan kata-kata indahnya yang membuai publik. Sejumlah komentar netizen di akun twitter.Com menyebutkan bahwa Anies hanya pandai bermain kata, tetapi tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Jakarta, terutama dalam mengatasi dan mengantisipasi banjir.

Penghuni Jakarta kecewa berat dan jengkel setengah mati. Namun, tak sedikit juga yang memuji Anies. Jakarta memang sedang terendam banjir. Kondisi ini terjadi setelah hujan deras sejak Selasa (31/12/2019) sore hingga Rabu (1/1/2020).

Petisi Copot Anies

Saking kesalnya warga Jakarta, akhirnya muncul petisi copot Anies Baswedan dari jabatan Gubernur Jakarta. Petisi itu diprakarsai laman daring change.org sejak 2018 lalu. Tercatat hingga Kamis (2/1/2020) siang pukul 12.58 WIB, sebanyak 183.432 orang telah menandatangani petisi.

Petisi muncul sebagai respon ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Anies Baswedan yang dicap gagal menata kelola Kota Jakarta. Dalam petisi itu juga dibongkar sejumlah kegagalan Anies, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 yang membengkak, gaji fantastis Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Bahkan, pembuat petisi mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera memecat Anies Baswedan.

Lantas, bagaimana cara #LengserkanAniesBaswedan dari jabatannya? Sedikitnya ada enam langkah elegan yang perlu dilakukan publik yaitu:

1. Publik membuat petisi (via change.org ) yang isinya meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera menggunakan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat yang terkait dengan banjir Jakarta. Tujuannya untuk memakzulkan Anies Baswedan dari jabatannya.

2. Publik meminta dan mengajukan surat permohonan ke DPRD DKI Jakarta dan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan atau mengeksekusi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Kemudian UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Dalam UU tersebut terdapat bab Tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada pasal 80 dan eighty one, presiden mempunyai hak memberhentikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.

Three. Publik membuat surat mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD DKI yang isinya warga Jakarta sudah tidak percaya lagi dengan segala kebijakan Gubernur Anies Baswedan.

4. Publik melaporkan secara resmi sikap dan perbuatan Anies Baswedan ke Komnas HAM dan Mabes Polri karena diduga kuat Gubernur Jakarta itu telah melanggar HAM yaitu dengan adanya sejumlah korban tewas akibat banjir. Anies telah melalaikan keselamatan warga Jakarta.

Five. Publik melaporkan secara resmi sikap dan perbuatan Anies Baswedan ke Ombudsman karena Anies Baswedan diduga kuat tidak menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya sebagai Gubernur sekaligus melakukan kesalahan prosedur dan administrasi dalam membuat kebijakan, terutama dalam mengatasi dan mengantisipasi banjir di Jakarta.

6. Publik melakukan gugatan dan tuntutan secara hukum ( class action ) untuk meminta ganti rugi materi dan non materi kepada Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan, karena akibat banjir publik mengalami kerugian, baik non materi maupun materi (rumah, kendaraan, hewan peliharaan, waktu yang tersita, tekanan psikologis, penyakit, serta lingkungan kotor, dsb). Untuk poin ke 6 ini, publik bisa memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga hukum lainnya.

Keenam langkah di atas merupakan cara paling tepat dan ideal bagi publik Jakarta untuk segera mencopot Anies Baswedan dari jabatannya. Cara-cara di atas tentu saja sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi prosedur perundang-undangan yang ada. Sekarang, siapa yang berani melakukan enam langkah elegan #LengserkanAnies Baswedan, kita tunggu saja.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@wawanku86931157

#indonesiacommentofficial

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Sunday, May 3, 2020

Revitalisasi Monas Tanpa Izin, Rakyat Mengutuk Anies Baswedan!!!

Rakyat Indonesia, khususnya publik Jakarta dan sekitarnya mengutuk keras tindakan Gubernur terbodoh versi google Anies Baswedan yang merevitalisasi kawasan Monas tanpa izin ke Komisi Pengarah dalam hal ini Kemensesneg. Selaku Ketua Komisi Pengarah, Mensesneg Pratikno mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mengajukan izin ke Komisi Pengarah, terkait revitalisasi Monas.

Sekarang ini keadaan Monas hancur lebur karena Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI sudah memotong sebanyak 190 pohon di kawasan Monas. Selain perizinan yang dilanggar Anies, Tim Advokasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI juga mengajukan kontraktor PT Bahana Prima Nusantara ke KPK. Kontraktor yang mengerjakan revitalisasi Monas ini dinilai abal-abal. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membenarkan memang ada anggaran untuk revitalisasi Monas sebesar Rp114,47 miliar.

Anies Bisa Dipidana

Akibat perbuatannya ini, Anies Baswedan bisa dikenakan pidana. Pasalnya, ia melakukan revitalisasi Monas tanpa mengantongi izin dari Kemensesneg seperti tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sampai detik ini, belum ada satupun kebijakan Anies Baswedan yang bernilai positif bagi publik Jakarta. Buktinya ialah soal banjir. Akibat banjir ini, Presiden Jokowi sampai memberi teguran keras ke Anies Baswedan. Jokowi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengerjakan upaya-upaya pencegahan banjir #JokowiTegurAnies."Kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir itu," kata Jokowi saat meninjau pembangunan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2017) lalu.

Kasus diskotek Colosseum Club 1001 juga bikin geger warga Jakarta. Anies Baswedan membatalkan pemberian penghargaan untuk diskotek itu. Menurut Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah, pembatalan pemberian penghargaan dilakukan karena diskotek Colosseum Club 1001 berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 7 September 2019 lalu, terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba. Sebelumya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta juga mengeritik Anies Baswedan, terkait kasus lem aibon sebesar 82 miliar lebih.

Kampung Jakarta

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah menyindir Anies Baswedan dalam acara Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/2019) lalu. "Pak Anies, saya yakin sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta seperti kampung dibandingkan Shanghai," kata Tito seperti diberitakan media CNBC (27/11/2019). Tito mengaku tahun 1998, dia berkunjung ke Shanghai dan Beijing. Kedua kota itu jauh tertinggal dari Jakarta. Namun sekarang, Beijing sudah seperti Washington DC dan Shanghai hampir mirip New York. Sejak Anies menjadi gubernur, Jakarta semakin hancur. Misalnya, masalah polusi udara, premanisme, keruwetan pusat perbelanjaan Tanah Abang, sejumlah sungai-sungai di Jakarta yang mulai dipenuhi sampah.

Sikap dan perilaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak semakin arogan dalam mengambil berbagai kebijakan publik yang terkait dengan lingkungan sosial. Salah satu contoh teranyar dari kelakuan arogansi Anies ialah ketika Puluhan warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanyenya saat di Pilkada DKI Jakarta yaitu tidak melakukan penggusuran. Faktanya, Anies melanggar janjinya. Bahkan, Anies menolak mengomentari penggusuran itu. Justru Anies ‘cuci tangan’ dengan menyerahkan kasus penggusuran itu ke Wali Kota Jakarta Utara Sigit Witjatmoko. "Tanya ke Wali Kota Jakarta Utara saja ya," ucap Anies sambil tersenyum di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (19/11/2019) lalu.

Kota Jakarta berada dalam ‘darurat kebijakan’. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia. Tekanan keras yang datang bertubi-tubi dari rakyat, politisi DPRD dan netizen, justru malah membuat Anies semakin terlihat berani dan lebih percaya diri. Kecaman dan caci-maki rakyat tak digubris Anies. Perlahan tetapi pasti, Jakarta akan menjadi kota besar pertama di Indonesia yang ‘mati konyol’.

Copot Anies

Lantas, bagaimana cara #LengserkanAniesBaswedan dari jabatannya? Sedikitnya ada enam langkah elegan yang perlu dilakukan publik yaitu:

1. Publik membuat petisi (via change.org) yang isinya meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera menggunakan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat yang terkait dengan banjir Jakarta. Tujuannya untuk memakzulkan Anies Baswedan dari jabatannya.

2. Publik meminta dan mengajukan surat permohonan ke DPRD DKI Jakarta dan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan atau mengeksekusi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Kemudian UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Dalam UU tersebut terdapat bab Tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada pasal 80 dan 81, presiden mempunyai hak memberhentikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.

3. Publik membuat surat mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD DKI yang isinya warga Jakarta sudah tidak percaya lagi dengan segala kebijakan Gubernur Anies Baswedan.

4. Publik melaporkan secara resmi sikap dan perbuatan Anies Baswedan ke Komnas HAM dan Mabes Polri karena diduga kuat Gubernur Jakarta itu telah melanggar HAM yaitu dengan adanya sejumlah korban tewas akibat banjir. Anies telah melalaikan keselamatan warga Jakarta.

5. Publik melaporkan secara resmi sikap dan perbuatan Anies Baswedan ke Ombudsman karena Anies Baswedan diduga kuat tidak menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya sebagai Gubernur sekaligus melakukan kesalahan prosedur dan administrasi dalam membuat kebijakan, terutama dalam mengatasi dan mengantisipasi banjir di Jakarta.

6. Publik melakukan gugatan dan tuntutan secara hukum (class action) untuk meminta ganti rugi materi dan non materi kepada Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan, karena akibat banjir publik mengalami kerugian, baik non materi maupun materi (rumah, kendaraan, hewan peliharaan, waktu yang tersita, tekanan psikologis, penyakit, serta lingkungan kotor, dsb). Untuk poin ke 6 ini, publik bisa memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga hukum lainnya.

Keenam langkah di atas merupakan cara paling tepat dan ideal bagi publik Jakarta untuk segera mencopot Anies Baswedan dari jabatannya. Cara-cara di atas tentu saja sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi prosedur perundang-undangan yang ada. Selamatkan Jakarta sekarang juga. Rakyat menunggu!

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist