Pecat Lima Walikota Pakai WA, Anies Baswedan Tunjukkan Arogansinya

Sungguh luar biasa dan pertama kali dalam sejarah, pemecatan lima wali kota Jakarta dan seorang bupati kepulauan Seribu hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp (WA). Tindakan semena-mena itu dilakoni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies berkilah, pemecatan melalui pesan WA itu dilakukan agar prosesnya lebih cepat dan tidak birokratif. Waspadalah! Anies telah menunjukkan perilaku arogannya untuk menguasai dan menakuti warga Jakarta.

BACA JUGA : Duel Hastag Simbol Masyarakat Irasional

Para mantan wali kota yang telah diberhentikan sejak tanggal 5 Juli 2018 lalu itu, kabarnya, sebelumnya tidak pernah diberi peringatan atau teguran secara lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi bagi yang bersangkutan.

Kalaupun Anies mengatakan bahwa pemecatan itu berhubungan dengan kinerja rendah para pejabatnya, maka Anies harus memberikan laporan secara lengkap sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang layak dipecat karena kinerjanya buruk. Faktanya, Anies tidak menunjukkan bukti valid yang bisa memperkuat tindakannya dalam mencopot sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) itu.

Umumnya, pejabat ASN yang akan dicopot terkait dengan pelanggaran hukum berat. Namun, untuk menuju proses pencopotan, tentu ada etika dan standar prosedur yang harus dipatuhi Anies, seperti proses pemanggilan dan pemeriksaan pejabat yang bersangkutan. Proses pemeriksaannyapun harus dilakukan secara tertutup dan hasilnya direkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berujung kepada keputusan pemecatan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Akibat terburuk bila seorang pejabat ASN dicopot tanpa SK Gubernur, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak akan memberikan rekomendasi untuk penugasan atau jabatan baru kepada pejabat yang dipecat, terutama yang masih terkait dengan urusan birokrasi, seperti proses mutasi jabatan.

Namun, bukan Anies namanya kalau tidak pandai bicara dan ngeles. Anies menuturkan bahwa pencopotan, mutasi dan promosi seorang pejabat adalah hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan. Tapi, tahukah Anies bahwa pemecatan seorang ASN tetap harus melalui prosedur atau aturan birokrasi. Kalau Anies tidak paham soal aturan birokrasi, maka saya sangat meragukan sisi intelektual Anies. Tapi, kalau dia memang sengaja ingin menabrak aturan itu dengan gaya arogansinya, maka warga Jakarta harus siap-siap melengserkan Anies dari jabatannya karena bila perilaku arogan Anies dibiarkan, maka Jakarta akan menjadi contoh model kepemimpinan premanisme.

Tindakan Anies itu, akhirnya membuat sejumlah pihak curiga bahwa Anies diduga kuat telah melanggar Pasal 7 ayat 4, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Perpres itu disebutkan bahwa pembebasan jabatan seseorang terjadi karena hukuman disiplin yang paling berat bagi PNS. Dalam pasal 23-31 aturan itu dijelaskan bagaimana prosedur pemanggilan, pemeriksaan, hingga penjatuhan hukuman disiplin. Jika PNS yang dijatuhi hukuman tak terima, pasal 32-42 aturan itu juga menjelaskan bagaimana cara proses banding.

Kesewenangan Anies semakin menjadi-jadi, saat Anies tidak memberikan jabatan atau posisi baru kepada lima mantan wali kota dan satu bupati yang dicopot. Tindakan Anies ini tentu saja mengundang polemik dan kontroversi. Sudah seharusnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memanggil Anies Baswedan untuk memberikan klarifikasi atas tindakannya itu.

Pelanggaran lain yang kabarnya juga banyak dikeluhkan ASN di Pemrov DKI Jakarta ialah Anies diduga kuat, seenaknya melakukan lelang jabatan, walaupun jabatan yang dilelang itu masih dijabat oleh seseorang. Contohnya ialah adanya informasi (masih dalam penyelidikan) yang menyebutkan bahwa jabatan Kepala Satpol PP yang masih dipegang Yani Wahyu dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang masih dijabat Andri Yansyah sudah dilelang. Padahal, lelang jabatan wajib dilakukan bila posisi atau jabatan itu sudah kosong atau tidak ada pejabatnya. Hal ini patut menjadi perhatian utama Komisi ASN.

Lagi-lagi Anies diduga kuat menabrak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, terkait soal lelang jabatan. Kalau memang terbukti dan secara sah Anies melanggar aturan yang ada, maka Anies juga berpotensi dilengserkan dari jabatannya.

Salam sruput teh tubruk bro…[ Wawan Kuswandi ]

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@wawan_kuswandi

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

Foto: Istimewa

Soal Pemindahan Ibukota Negara, Kalkulasi Jokowi Harus Tepat

Presiden Joko Widodo juga sudah melakukan kunjungan ke sejumlah provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi manakah yang akan dipilih Jokowi?

Untuk mengetahui lebih jauh provinsi mana di Kalimantan yang akan menjadi target akhir Jokowi untuk menjadi ibukota negara, tim redaksi indonesiacomment.com melakukan perbincangan santai dengan pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi, Rabu (7/8/2019) lalu. Berikut petikan wawancara tersebut.

Apa yang mendorong Jokowi untuk memindahkan ibukota negara ke Pulau Kalimantan?

Permasalahan atau problematika kota Jakarta semakin rumit dan kompleks. Begitu banyak persoalan sosial dan geografis yang sulit ditemukan solusinya untuk jangka waktu sampai 30 tahun mendatang. Masalah sosial dan ekonomi menjadi dua faktor utama yang membuat Jakarta semakin tidak mampu menghadapi beban yang semakin berat. Misalnya, populasi penduduk yang walaupun perlahan, tetapi terus tumbuh tak terkendali. Dari sisi ekonomi, masyarakat semakin mengidolakan Jakarta untuk mencari uang, di sisi lain Jakarta tidak mampu menyediakan lapangan kerja sesuai dengan kepadatan penduduk. Dari sisi geografis, lahan Jakarta semakin sempit, tetapi pembangunan gedung bertingkat terus membabi-buta sehingga Jakarta tidak lagi mampu menampung beban pembangunan yang semakin tinggi, ditambah lagi dengan lahan hijaunya yang semakin terkikis habis. Dari sisi politik, Jakarta selalu menjadi sasaran aksi demo berbagai aktivis dan ormas sehingga roda perekonomian Jakarta terganggu dan masyarakat semakin tidak nyaman. Belum lagi masalah sosial lainnya seperti sampah, polusi udara, banjir, kemacetan lalu lintas, tingkat kriminalitas. Jadi, langkah Jokowi memindahkan ibukota sudah sangat tepat. Namun, pertimbangan Jokowi untuk memindahkan ibukota ini harus melalui serangkaian kajian panjang dari berbagai sudut pandang sehingga kalkulasinya tepat.

Mengapa Jokowi memilih Pulau Kalimantan?

Sebenarnya bukan hanya pulau Kalimantan, semua pulau di Indonesia bisa menjadi ibukota negara, kecuali Pulau Jawa. Jokowi memilih Kalimantan mungkin karena pulau ini merupakan pulau terbesar ketiga di dunia sehingga sangat layak untuk menjadi ibukota baru yang sangat membutuhkan lahan luas. Luas pulau Kalimantan sekitar 743.330 kilometer persegi. Di Kalimantan sudah ada jalan sepanjang 6.0.5,ninety seven km dengan kondisi sangat bagus. Kalimantan memiliki hutan yang lebat. Kalimantan juga sudah ditetapkan pemerintah sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Dengan jumlah penduduk yang hanya 5,6 persen persen dari general penduduk nasional, Kalimantan memberi kontribusi sebesar nine,3 persen terhadap PDB nasional yang dihasilkan dari kekayaan alamnya. Dengan kondisi seperti inilah yang akhirnya Pulau Kalimantan menjadi pilihan utama dan ideal untuk menjadi ibukota negara.

Provinsi mana di Kalimantan yang paling pas menjadi ibukota Indonesia?

Kalau dilihat dari kesiapan sumber daya alam dan sumber daya sosialnya, provinsi Kalimantan Timur tampaknya sangat cocok untuk menjadi ibukota negara. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.346,92 km dan luas pengelolaan laut 25.656 km. Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Indonesia. Hasil utama provinsi ini adalah tambang seperti minyak, gasoline alam dan batu bara serta sektor agrikultur. Beberapa kawasan industri, seperti industri kelapa sawit juga berkembang pesat sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Kalimantan Timur juga memiliki beberapa tujuan pariwisata yang sangat luar biasa diantaranya Pulau Derawan dan Taman Nasional Kayan Mentarang. Kalimantan Timur terus meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusianya dengan mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun dan dialokasikannya dana APBD sebesar 20 persen untuk pendidikan. Selain itu ada application beasiswa Kaltim Cemerlang yang diperuntukkan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Sekolah-sekolah bertaraf nasional maupun internasional terus digarap di wilayah Provinsi ini. Kaltim berpotensi lebih cepat berkembang dan lebih maju dibandingkan daerah lain. Kaltim juga bisa menjadi proyek percontohan untuk sistem sosialnya karena di wilayah ini masyarakatnya berasal dari Jawa, Banjar, hingga Bugis dan mereka hidup rukun dan damai.Tidak ada konflik etnis.

Apa yang perlu dipersiapkan Jokowi dalam memindahkan ibukota ke Kalimantan?

Presiden Jokowi dalam hal ini negara hanya perlu menyiapkan, melengkapi dan menyempurnakan sumber daya alam dan sumber daya sosial yang sudah ada di Kalimantan Timur. Seperti manajemenisasi sumber daya alam secara profesional, meningkatkan sumber daya pendidikan sosial yang lebih baik. Kemudian melengkapi sumber daya teknologi yang semakin diperluas, pelayanan sumber daya kesehatan yang merata, menyempurnakan sumber daya transportasi massal, mengembangkan potensi sumber daya budaya lokal ke tingkat nasional dan dunia, perluasan infrastruktur lokal secara menyeluruh, memperluas jaringan dan kantong-kantong sumber daya ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, menata sumber daya lingkungan hidup yang terintegrasi, meningkatkan sumber daya manusianya serta yang tidak kalah pentingnya ialah desain tatakota, tataruang dan lingkungan alam yang tepat sesuai standarisasi sebuah ibukota negara. Semua ini tentu saja membutuhkan dana dan kesiapan negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas agar provinsi Kalimantan Timur bisa cepat dan mampu menjalankan fungsinya sebagai ibukota negara.

Apa kendala dalam pemindahan ibukota ini?

Selama dipersiapkan dengan matang melalui berbagai kajian dan penelitian yang mendalam serta anggaran yang dibutuhkan bisa dialokasikan dengan tepat sasaran, maka pemindahan ibukota negara tidak akan mengalami kendala yang berat, paling hanya kendala yang bersifat admininistratif saja. Dan semua yang saya sebutkan diatas, khususnya soal pengembangan sumber daya alam dan sumber daya sosial juga berlaku bagi seluruh pulau di Indonesia. Jadi, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera, tidak setiap provinsi harus menjadi ibukota dulu. Dengan melengkapi dan menyiapkan sumber daya alam dan aset sosialnya dengan baik dan benar, maka dalam kurun waktu sekitar 35 tahun mendatang Indonesia akan menjadi negara maju yang setara dengan Jepang.(crimson)

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Komunisme Sudah Mati

Politisasi komunisme ala Anies Baswedan gagal overall. Yuk simak, trims guys?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Bila Tak Becus Jadi Gubernur, Anies Baswedan Mundur Saja!

Sampai detik ini, belum ada satupun tindakan dan kebijakan Anies Baswedan yang bernilai positif bagi publik Jakarta. Salah satu buktinya ialah soal banjir dan genangan air di sejumlah ruas jalan ibu kota yang terjadi dua hari lalu membuat warga Jakarta mengeluh #GantiGubernurJakarta.

Jokowi Tegur Anies

Akibat banjir ini, Presiden Jokowi sampai memberi teguran keras ke Anies Baswedan. Jokowi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengerjakan upaya-upaya pencegahan banjir #JokowiTegurAnies. "Kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir itu," kata Jokowi saat meninjau pembangunan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2017) lalu.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta harus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir seperti membersihkan drainase di kampung-kampung. "Kalau bisa tambah waduk-waduk di Jakarta. Itu sudah akan sangat mengurangi banjir. Jadi Waduk Sunter, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Setiabudi semuanya harus dikerjakan, dibersihkan terus," ujar Jokowi.

Kasus Diskotik Colosseum

Sebelum Jakarta diterpa banjir, kasus diskotek Colosseum Club 1001 juga bikin geger warga Jakarta. Anies Baswedan membatalkan pemberian penghargaan untuk diskotek itu. Anies mengemukakan, pembatalan pemberian penghargaan karena diduga ada kecurangan penilaian. Akibatnya, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta (Kadisparbud) Alberto Ali dicopot dari jabatannya #KasusColosseum1001.

Menurut Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah, pembatalan pemberian penghargaan dilakukan karena diskotek Colosseum Club 1001 berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 7 September 2019 lalu, terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba #AniesBaswedanTakBecus.

Anies Ngoceh

Bukan Anies namanya kalau tidak melakukan kekeliruan yang menghebohkan publik. Sebelumya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta juga sudah mengeritik pedas Anies Baswedan, terkait kasus lem aibon sebesar 82 miliar lebih. Namun, sayangnya gubernur yang dikenal pandai ngoceh tapi tak bisa kerja ini, terlalu percaya diri sehingga apapun yang dilakukannya menurutnya selalu benar dan bila terjadi kesalahan yang menjadi kambing hitam ialah jajaran stafnya #AniesBaswedanNgoceh.

Memasuki tahun ketiga ini, kepemimpinan Anies justru lebih banyak menuai kecaman dibandingkan pujian dari netizen di sosial media. Anies dinilai gagal menata Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Keadaan kota betawi malah semakin buruk #AniesBaswedanGagal.

Pendukung fanatik Anies yang diduga kuat berasal dari kelompok ormas radikal membisu melihat kekeliruan dan kesalahan Anies dalam mengeksekusi berbagai kebijakannya. Sayangnya lagi, anggota DPRD DKI masih belum kompak untuk membawa semua kasus kesalahan Anies ini ke dalam rapat hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat anggota dewan.

Berkata indah, mengklaim selalu benar, membantah tudingan, menjawab kritik adalah ciri khas Anies Baswedan. Jakarta sedang darurat kebijakan. Perlahan tetapi pasti, bila Anies tidak mau mundur atau menolak ?Dipaksa? Mundur oleh DPRD DKI Jakarta dan Mendagri, maka dalam hitungan hari Jakarta akan menjadi ibu kota terburuk di dunia dalam peradaban sejarah. Semoga saja tidak?!

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@wawanku86931157

#indonesiacommentofficialICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist