Jujur Saja, Prabowo Bukan Lawan Sepadan Jokowi

Kalau saja bangsa ini berani untuk berkata jujur walaupun pahit, maka kebenaran akan terungkap secara jelas dan terang-benderang.

Menyangkut pilpres 2019 mendatang, jujur saja, Prabowo Subianto bukanlah lawan sepadan Joko Widodo. Terlalu banyak faktor yang bisa menjadi ukuran bahwa Prabowo memang belum saatnya melawan Jokowi. Benarkah seperti itu?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, saya akan mencoba melakukan analisis sederhana sehingga Anda bisa dengan mudah melihat titik kekuatan Jokowi, sekaligus titik kelemahan Prabowo.

BACA JUGA: Indonesia Bubar 2030, Ekspresi Panik Prabowo?

Pertama, elektabilitas Jokowi sejak Februari 2018 lalu, selalu stabil bahkan cenderung naik. Lembaga Populi Center melaporkan elektabilitas Presiden Jokowi masih unggul atas Prabowo Subianto. Secara pinnacle of mind, elektabilitas Jokowi berada pada angka fifty two,eight persen. Kemudian Prabowo sebesar 15,four persen. ?Tren dari empat survei terakhir, Jokowi masih berkutat di angka 50 persenan,? Kata Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati di kantornya, Jakarta, Rabu (28/2/2018) lalu. Pada Desember 2017, elektabilitas Jokowi berada pada angka fifty four,nine persen. Sedangkan Prabowo masih 18,9 persen.

BACA JUGA:PK Ahok Ditolak MA: Antara Keadilan Dan Ketidakadilan Hukum

Bahkan, sejumlah lembaga survei menunjukan bahwa elektabilitas Prabowo mengalami penurunan yang signifikan dan cenderung terjadi tren negatif. Jika melihat hasil survei, tipis harapan Prabowo untuk mengalahkan Jokowi di pilpres 2019.

Kedua, akhir-ahkir ini, Prabowo terus mengeluarkan pernyataan provokatif ke hadapan publik seperti isi pidatonya yang menyebutkan bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030. Kemudian ucapannya tentang adanya elit politik yang goblok dan maling. Di lain pihak, Jokowi ketika dicalonkan menjadi presiden oleh PDIP tahun 2014 lalu, tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang bersifat provokatif.

BACA JUGA: Amien Versus Luhut: Tontonan ?Politik Opera Sabun?

Ketiga, selama satu periode kepemimpinannya, Jokowi sudah banyak menghasilkan karya pembangunan bagi negeri ini, seperti pembangunan sejumlah infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur.

Keempat, Jokowi selalu menanggapi semua kritikan yang disampaikan oleh lawan-lawan politiknya, termasuk Prabowo dengan tenang, santai dan adem ayem. Jokowi cenderung merespon kritikan itu dengan program kerja yang semakin intens untuk kepentingan bangsa.

Kelima, dalam filsafat Tiongkok, kepribadian dan karakter Jokowi memiliki tiga unsur kehidupan yaitu unsur air yang menyegarkan, unsur tanah yang menghidupkan serta unsur udara yang menyejukkan. Sedangkan Prabowo lebih didominasi oleh unsur api yang memanaskan.

Nah dari kelima faktor di atas, jelas Jokowi memiliki keunggulan tinggi. Prabowo bisa saja menyamai keunggulan Jokowi, namun tentu saja dibutuhan perjuangan yang ekstra berat, sportif dan jujur kepada rakyat.

Sampai detik ini, Jokowi selalu responsif terhadap kebutuhan rakyat. Jokowi pun dekat dengan berbagai kalangan dan berusaha membangun negara ini dengan pendekatan bahwa perbedaan SARA menjadi salah satu kekuatan dan modal bangsa Indonesia untuk maju dan sejahtera.

Mudah-mudahan Anda paham dengan analisis sederhana yang saya sebutkan diatas. Namun, walaupun demikian, artikel ini hanyalah sebuah analisis yang bersifat pribadi dan saya tidak memiliki kepentingan apapun dalam politik. Jadi, Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Semua kebenaran analisis ini akan segera terjawab oleh waktu.

Salam sruput teh tubruk bro…[ Wawan Kuswandi ]

BACA JUGA: BUKU 'Secangkir Opini Jakarta dan Ahok' TELAH TERBIT, MILIKI SEGERA!

Www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

Indocomm.Blogspot.Com

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

KH Ma’ruf Amin Wapres, Prabowo, SBY, PKS dan PAN 'Punah'

Dipilihnya KH Ma’ruf Amin (MA) sebagai cawapres oleh Jokowi, sampai hari ini masih terus menuai kontroversi dari sebagian kecil masyarakat. Tapi, kontroversi itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap konstituen sembilan parpol pendukung dan pengusung Jokowi.

Terlalu naif, bila kita secara tergesa-gesa langsung menyimpulkan bahwa kemunculan golputers bisa mengurangi suara dukungan terhadap pasangan Jokowi-Amin. Belum ada indikator yang jelas, resmi dan pasti yang bisa membuktikan secara otentik dan deskriptif bahwa golputers yang sudah banyak disebut-sebut di sosial media dan media mainstream, bisa mengikis suara Jokowi-Amin.

Dalam setiap pemilu pilkada maupun pilpres, kaum golputers pasti selalu ada, tapi keberadaannya tidak signifikan terhadap kekalahan atau kemenangan dari setiap pasangan calon pemimpin nasional (pilkada maupun pilpres).

Dalam tulisan ini saya tidak akan membahas soal golputers (mungkin pada artikel berikutnya). Di kesempatan ini, saya hanya akan mengupas sedikit saja, tentang dampak politis dengan munculnya nama MA sebagai cawapres Jokowi.

Kalkulasi Politik

MA sebagai salah satu tokoh sepuh yang saat ini masih memimpin MUI sekaligus sebagai Rais Aam PBNU, memang bukan sosok yang istimewa dalam bingkai politik nasional. Namun, jabatan penting MA di kelembagaan seperti MUI dan PBNU itulah yang menjadikan seorang MA patut untuk diperhitungkan dalam kalkulasi politik di kontestasi pilpres 2019 mendatang.

Seperti kita ketahui, dalam pilkada DKI Jakarta beberapa waktu, politik identitas (agama, khususnya islam ) yang ‘digoreng’ oleh sejumlah kelompok tertentu secara massif, telah menorehkan sejarah buruk dan busuk saat kontestasi calon pemimpin DKI Jakarta. Politik identitas yang diselewengkan menjadi politik yang mengumbar kebencian dan fitnah itu, hampir saja menyulut konflik antar pendukung dan bisa berujung kepada pecahnya NKRI. Akibatnya, politik identitas mendapat cap negatif dari semua elemen bangsa. Saat itu, politik identitas dinilai begitu mengerikan dan menyeramkan.

Nah, kembali kepada MA, kenapa dia dipilih untuk menduduki posisi cawapres? Mungkin saja, ini sebagai jawaban antisipatif Jokowi untuk ‘meluruskan’ politik identitas yang diselewengkan oleh sejumlah kelompok tertentu saat pilkada DKI Jakarta. Jokowi tidak ingin peristiwa kelam di pilkada DKI Jakarta terulang kembali di pilpres 2019. Saya percaya, Jokowi akan menunjukkan kepada rakyat dan para pesaing politiknya, PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat bahwa politik identitas itu tidak harus dilakukan dengan cara-cara biadab, bejad, amoral dan intoleransi.

Kebijakan Strategis

Jokowi ingin MA sebagai wapresnya mampu berperan dalam menerapkan politik identitas yang sejuk, damai, aman, dan tetap berada dalam koridor hukum, menjaga toleransi sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Di sinilah MA akan mengikusertakan gerbong MUI dan NU untuk melaksanakan politik identitas dengan pola-pola yang bijaksana dan tetap menjaga persaudaraan antar SARA sesuai dengan ajaran islam.

Sampai di sini jelas, keberadaan Prabowo, SBY, PKS dan PAN akan tamat, bila saja mereka masih mencoba memainkan politik identitas (agama) dengan cara-cara yang merusak kerukunan antar umat beragama maupun mengadu domba isu SARA lainnya. PBNU sebagai ormas yang cukup besar di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung tentu akan berada dalam barisan MA. Hal yang sama juga pasti akan dilakukan oleh MUI.

Saya meyakini, sejumlah ormas berbasis agama yang selama ini dikeluhan publik karena sering melakukan tindakan anarkis serta melakukan provokasi identitas agama secara radikal, akan tamat ditangan seorang MA dengan cara-cara yang persuasif dan komunikatif.

Legalitas jabatan wapres yang dipegang MA (kalau Jokowi menang), tentu akan menjadi alat utama dan teramat penting bagi MA untuk melakukan tindakan atau membuat kebijakan strategis yang berkaitan dengan keberadaan sejumlah ormas agama radikal. Selama ini, kelembagaan MUI dan PBNU, tidak cukup bagi seorang MA untuk melakukan aktualisasi politik pragmatis sekaligus mengambil tindakan praktis dalam melakukan ‘perlawanan’ terhadap kelompok radikal berbasis agama maupun sejumlah parpol yang dengan seenaknya ‘memainkan’ isu agama, hanya untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Jadi, keberadaan MA sebagai wapres, bukan lagi hanya semata-mata sebagai alat untuk meredam politik identitas negatif di republik ini, tapi juga berperan besar untuk ‘mengubur’ kelompok, individu, atau ormas yang coba-coba ingin merusak Indonesia dengan isu SARA. MA juga tentu akan meluruskan politik identitas negatif yang salah kaprah dengan politik identitas positif yang menghormati SARA. Kita tunggu saja gebrakan MA.

Salam sruput teh tubruk bro…[ Wawan Kuswandi ]

BACA JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

indonesiacommentofficial

@INDONESIAComment

@wawan_kuswandi

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

geotimes.co.id

Foto: Istimewa

Debat Capres atau Dialog Capres, Pilih Mana?

Debat capres yang rencananya akan digelar KPU dan ditayangkan TV nasional 17 Januari mendatang, aromanya menyeruak tajam mengisi ruang-ruang publik. Komentar seasoned dan kontra soal debat capres, semakin kencang membelah fanatisme politik sejumlah politisi dan parpol pengusung dua pasangan capres dan cawapres yang ikut dalam kontestasi pilpres 2019.

Warganet juga tak mau kalah, ratusan argumen dari mulai yang logis sampai irasional menghiasi laman sosial media. Mengapa debat capres begitu menyedot emosi dan nalar bangsa ini? Apakah rakyat membutuhkan debat capres? Pertanyaan ini sangat menggelitik, sekaligus menjadi tinjauan kritis terhadap penting atau tidaknya debat capres.

Sesungguhnya, pemakaian kata debat sudah mengandung polemik dan friksi. Kata debat dalam bahasa Indonesia memiliki makna ?Perang? Kata atau argumentasi. Kata debat lebih berkonotasi konflik antara dua orang atau lebih saat mengupas sebuah persoalan sosial. Jadi, debat capres itu merupakan wujud konflik politik terbuka yang sengaja diciptakan diantara dua pasangan capres dan cawapres yang sedang berkontestasi. Apakah ini yang kita mau? Silahkan pikirkan baik-baik, sebelum bangsa ini pecah hanya karena gara-gara kekuasaan politik lima tahunan.

Rakyat tidak butuh debat capres, tapi butuh pilpres yang aman, nyaman dan damai. Rakyat tidak ingin negara chaos hanya karena gara-gara rebutan kursi presiden. Rakyat butuh bukti, bukan janji manis yang dibungkus dalam visi dan misi ekonomi, hukum, pemberantasan korupsi, terorisme dan HAM.

Debat Kusir Capres

Kalau saja bangsa ini memahami dengan baik bahwa kontestasi politik itu merupakan wujud demokrasi yang jujur, adil dan damai, maka pemakaian kata dialog capres akan lebih elegan dibandingkan dengan kata debat capres. Kata conversation lebih mengedepankan diskusi, berbagi pendapat dan ide dalam suasana kekeluargaan yang nyantai dan sejuk, paham khan?

Lantas, kalau debat capres tetap mau dilaksanakan, arahnya mau dibawa kemana? Setahu saya, sebuah perdebatan (apalagi debat capres) sangat sedikit sekali memberi manfaat bagi publik. Justru debat capres bisa menyulut konflik politik semakin memanas, baik secara terbuka maupun terselubung antarpaslon maupun antarpendukungnya (parpol, politisi dan rakyat).

Kemampuan bangsa ini dalam menilai debat capres sebagai salah satu bentuk demokrasi masih sangat rendah. Oleh karena itulah, dalam setiap perdebatan sering muncul istilah debat kusir. Saya khawatir, debat capres akan menjadi debat kusir yang bisa merusak perbedaan politik yang ada menjadi konflik terbuka. Lebih mengkhawatirkan lagi, bila ajang debat capres diskenariokan oleh sekelompok politisi rakus untuk merekayasa politik kotor. Mereka akan memanfaatkan debat capres untuk menebarkan hoaks (kebohongan), mengumbar janji-janji muluk, menjelek-jelekkan salah satu paslon dan membohongi rakyat.

Debat capres tak ubahnya seperti TV Shopping yaitu para paslon akan berperan seperti seorang salesman yang menjual obat kuat. Para paslon pasti akan melakukan pencitraan pribadi dan produknya (kebijakan politik), ngomong berapi-api soal membela kepentingan rakyat. Debat capres akan menjadi panggung terbuka bagi para paslon untuk mengelabui nalar rakyat. Debat capres menjelma menjadi virus yang mematikan bagi rakyat.

Debat Capres Mau Kemana?

Debat capres mau dibawa kemana? Kalau hanya sekadar menyampaikan visi dan misi, tidak perlu disiarkan di TV dengan memakai jargon debat capres. Debat capres akan membawa air of mystery politik nasional semakin tidak kondusif. Buktinya, acara talkshow di TV beberapa waktu lalu yang mengangkat tema diskusi pra debat capres, ada beberapa politisi dungu dari dua kubu paslon berdebat panas dan ngawur. Mereka ngotot dengan kebenaran politiknya masing-masing. Ini jelas memalukan dan membodohi rakyat. Sadarkah bangsa ini?

Saya menduga, para politisi pengusung paslon sudah mempunyai time table tersembunyi untuk saling ?Menjatuhkan? Lawan politiknya dalam debat capres. Misalnya, kubu paslon nomor urut 02 akan mengeritik seluruh kebijakan politik dan ekonomi yang dibuat paslon petahana (Jokowi) atau paslon nomor urut 01. Begitu juga dengan kubu paslon nomor urut 01, kemungkinan besar mereka akan membongkar rekam jejak paslon nomor urut 02 (Prabowo), terkait dengan kasus HAM, hukum dan korupsi. Sampai saat ini, saya masih belum tahu apa sih tujuan debat capres?

Elektabilitas Paslon

Sungguh sangat ngelantur, jika debat capres dinilai oleh sebagian pihak akan mampu mengatrol elektabilitas pasangan capres-cawapres. Elektabilitas tidak terkait langsung dengan debat capres. Sangat kecil kemungkinannya bahwa debat capres bisa menaikkan elektabilitas paslon.

Elektabilitas justru berkaitan erat dengan cara-cara kampanye paslon, kejujuran paslon, prestasi paslon, rekam jejak paslon serta manuver politik para politisi pengusung paslon. Peran para caleg dalam kampanye politik yang jujur dan bersih diri juga sangat penting untuk menaikkan elektabilitas paslon. Elektabilitas paslon akan semakin merosot tajam, bila mereka berkampanye tidak berbasis information alias bohong, tidak mau dikritik, menjelek-jelekkan paslon lain, tak mau mengakui prestasi paslon lain dan memecah belah bangsa dengan memakai isu SARA.

Sikap Politik Milenial

Kelompok milenial di pinggiran kota atau pedesaan yang kurang terdidik dan tidak melek politik mungkin saja akan terbawa arus oleh ‘ocehan-ocehan’ politik paslon dalam debat politik. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa peran para caleg sangat penting bagi elektabilitas paslon karena mereka merupakan jembatan komunikasi politik, sekaligus berperan sebagai opinion leaders bagi kelompok milenal. Bila para caleg parpol gagal ‘membimbing’ pemahaman politik kelompok milenial, maka suara politik milenial akan lenyap sia-sia. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa suara milenial tidak akan berpengaruh bagi paslon yang berkontestasi dalam pilpres 2019.

Di sisi berbeda, generasi milenial terdidik dan melek politik di perkotaan, tidak akan pernah terpengaruh oleh debat capres karena mereka terus mengikuti perkembangan politik, melalui media massa dan sosial media. Namun, tidak dapat dipungkiri, kelompok milenial jenis ini rawan golput (menolak ikut nyoblos) karena mereka sudah muak dengan sejumlah politisi muka lama yang sudah bertahun-tahun bercokol di gedung DPR RI atau parpol. Parpol dinilai gagal dalam kaderisasi. Jadi, jangan salahkan kelompok milenial bila mereka golput. Justru parpol dan politisi harus berkaca diri soal kaderisasi. Parpol harus berani ?Membuang? Politisi tua alias muka lama dari panggung politik zaman now. Salam seruput kopi tubruknya bro?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

Indonesiacommentofficial

@wawanku86931157

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

ICTV YouTube

foto: istimewa

Debat Perdana Capres Tak Menarik, Mengecewakan!

Debat perdana capres-cawapres yang digelar TV nasional, Kamis malam (17 Januari 2019) kemarin, tidak ada yang menarik alias biasa-biasa saja dan mengecewakan. Dua paslon tampak seperti sales iklan obat kuat di TV buying.

Mungkin ini terjadi karena kedua paslon sangat tegang dan terlalu berhati-hati, akibatnya, penjabaran misi dan visi software tidak memukau penonton di studio maupun di rumah.

Ketika memasuki proses tanya-jawab, kedua paslon terlihat kaku. Hampir semua pernyataan, pertanyaan dan jawaban kedua paslon tidak menyentuh persoalan sosial yang dihadapi rakyat. Kedua paslon cenderung hanya melemparkan satu atau dua contoh kasus hukum, tapi minim data dan fakta. Dalam sesi tanya-jawab, jelas terlihat kedua paslon sangat gagap dan gugup. Gaya bicara mereka terbata-bata dan terputus-putus. Ada kesan, kedua paslon takut salah dalam menjawab pertanyaan atau membuat pernyataan. Debat capres menjelma menjadi stand up komedi yang tidak lucu dan miskin substansi masalah kebangsaan.

Padahal, sebelumnya sejumlah pengamat politik menilai, aroma debat capres ini akan ketat dan keras mengisi panggung debat, namun faktanya sangat jauh dari ekspektasi publik. Kedua paslon gagal menarik simpati rakyat serta gagal memaparkan secara kongkret misi dan visi yang ditawarkan.

Kakunya Moderator

Peran Ira Kusno dan Imam Priyono sebagai moderator menjadi salah satu faktor yang membuat debat capres ini tidak menarik dan tegang. Gaya Ira Kusno mirip guru TK yang selalu ?Bawel? Menyuruh anak-anak didiknya untuk tertib. Gaya Ira Kusno menjemukkan dan memuakkan.

Seharusnya, Ira kusno pandai bermain kata dan kalimat untuk mencairkan suasana menjadi segar sekaligus membuat dua paslon bergairah dalam perdebatan. Sedangkan Imam Priyono yang beberapa kali melakukan kesalahan (salah satunya kata terorisme menjadi nepotisme), tampak hanya menjadi pelengkap penderita Ira kusno yang mendominasi acara debat.

Warganet pantas kecewa berat terhadap moderator dan kedua paslon peserta debat. Ratusan ungkapan kecaman dan ejekan mulai dari yang lucu hingga emosional mewarnai laman sosial media. Harapan warganet akan munculnya ?Konflik panas? Dalam perdebatan, tidak ada sama sekali. Semua komentar warganet di sosial media sangat menggelitik dan tentu saja menjadi tinjauan kritis terhadap acara debat capres.

Sesungguhnya, rakyat membutuhkan substansi komprehensif atas program (hukum, korupsi, terorisme dan HAM) dari masing-masing paslon. Sayangnya yang muncul dalam debat hanyalah sebentuk pidato singkat yang sedikit makna. Padahal, debat capres merupakan salah satu cara terbaik bagi rakyat untuk menilai paslon pilihannya.

Publik juga ingin tahu apa program yang ditawarkan paslon soal penanganan hoaks, fitnah dan ujaran kebencian di sosial media yang dikaitkan dengan bidang hukum. Begitu juga soal kasus HAM, terorisme dan korupsi. Lagi-lagi, kedua paslon hanya mengumbar kalimat ringan dan kurang makna.

Semestinya, baik Jokowi maupun Prabowo mampu mengupas secara mendalam semua persoalan yang dialami oleh publik. Kedua paslon sangat minim fakta, information dan kasus-kasus kongret soal hukum, terorisme, HAM dan korupsi. Mereka juga lupa atau mungkin saja tidak menguasai berbagai UU yang berhubungan dengan tema debat.

Contohnya ialah ketika berbicara soal mencegah serangan teroris dan radikalisme, Prabowo hanya bilang adanya campur tangan dari luar negeri, tapi dia tidak merinci secara detail siapa itu pihak luar negeri dan tidak menjelaskan UU yang terkait dengan terorisme. Ada kesan Prabowo asal ngomong saja. Prabowo tampak tak menguasai masalah terorisme zaman now dan UU Anti Terorisme.

Begitu juga dengan Jokowi, ketika dia membeberkan kasus operasi plastik Ratna Sarumpaet, Jokowi hanya memberikan gambaran umum seperti diberitakan media massa. Seharusnya Jokowi menjelaskan secara detail pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE yang terkait dengan kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Baik Jokowi maupun Prabowo, mereka tidak mengupas secara penuh masalah-masalah yang berhubungan dengan keterlibatan militer dalam memerangi terorisme dan masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Debat perdana capres sangat sedikit sekali memberi referensi kepada publik untuk menentukan sikap politiknya dalam pilpres 2019 mendatang.

Elektabilitas Paslon

Hasil debat perdana jelas tidak akan mampu mengatrol elektabilitas kedua paslon. Padahal, ajang debat capres ini menjadi peluang terbuka bagi kedua paslon untuk mengatrol Elektabilitasnya. Kelompok milenial di pinggiran kota maupun perkotaan juga kecewa berat karena harapan mereka tidak terpenuhi. Mereka hanya disuguhkan ?Ocehan-ocehan? Politik kedua paslon dalam debat itu.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa suara milenial tidak akan berpengaruh bagi kedua paslon yang akan berkontestasi. Namun, tidak dapat dipungkiri, setelah melihat hasil debat capres, kelompok milenial mungkin akan mempertegas sikap mereka untuk golput (menolak ikut nyoblos) karena mereka menilai kedua paslon tidak menyentuh kepentingan milenial.

Dalam sesi terakhir, kedua paslon tidak memberikan apresiasi antarmereka, walaupun moderator sudah memberikan kesempatan. Tampaknya, tim sukses dari kedua kubu paslon harus mengajarkan para paslon untuk berani dan belajar saling mengapresiasi dan menghormati antarsesama paslon usai debat sebagai wujud sportivitas kontestasi. Tapi sabar dulu, kita tunggu saja debat capres berikutnya. Salam seruput teh tubruknya kawan?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

Indonesiacommentofficial

@wawanku86931157

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

ICTV YouTube

foto: istimewa

Jelang Nyoblos: Prabowo Mulai Rapuh, Jokowi Mulai Tegar

Jelang beberapa minggu lagi menuju masa pencoblosan 17 April 2019, air of mystery politik arus bawah terus mengencang mengisi ruang-ruang publik dan sosial media.

Di sisi lain, Prabowo terlihat mulai rapuh dalam setiap kali kampanye. Sedangkan Jokowi mulai terlihat tegar. Setidaknya hal ini tercermin dari hasil debat ke-four capres yang digelar Sabtu (30/three/2019) lalu. Akhirnya golputers dan milenial memutuskan mendukung Jokowi.

Tak akan pernah basi termakan oleh waktu, kalau kita ngomongin debat ke-4 capres yang belum lama ini digelar. Kenapa bisa begitu? Jawabannya gampang saja karena content debat ke-4 capres benar-benar luar biasa dan sangat menarik bila dibandingkan dengan tiga debat capres sebelumnya.

Ratusan berita, opini, esai, kolom serta meme-meme lucu mengalir deras dan menyebar luas di jagat sosial media dan media mainstream. Sayang banget kalau kita tidak menikmati dinamika percakapan publik seputar debat ke-4 capres yang berserakan di berbagai arena media massa. Apa yang membuat debat ke-4 capres ini begitu menarik? Lagi-lagi jawabannya mudah saja karena masing-masing paslon, baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama siap menjaga dan melindungi ideologi Pancasila dari khilafah yang disebut-sebut sudah semakin serius merongrong Pancasila. Kedua paslon juga sepakat dan tegas akan melindungi NKRI dari perpecahan sosial yang berbasis SARA.

Birokrasi Dilan

Berbicara soal kinerja pemerintahan, khususnya birokrasi, kedua paslon sama-sama setuju untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Jokowi sudah membuktikan bahwa pemerintahannya memang anti korupsi. Buktinya, Ketum parpol PPP Romahurmuziy ditangkap KPK dalam OTT. Padahal khan, Ketum PPP ini merupakan salah satu elite politik yang mengusung Jokowi.

Di sisi berbeda, Prabowo hanya bisa berjanji dan sekadar mengecam dan mengutuk para koruptor. Sampai di sini rakyat patut bersyukur karena kedua calon pemimpin negeri ini memiliki visi dan misi yang sama soal soal mempertahankan Pancasila, NKRI dan pemberantasan korupsi. Namun ada hal menarik yang disampaikan Jokowi ketika debat ke-four capres yaitu penyebutan istilah Dilan (Digital Melayani) dalam birokrasi pemerintahan yang tujuannya untuk melayani kepentingan rakyat dengan cepat dan tepat sekaligus memutus rantai korupsi.

Nah, saat memasuki sesi ketiga debat, barulah muncul hal-hal yang aneh bin ajaib yaitu ketika pertanyaan panelis soal bagaimana strategi para capres dalam proses memodernisasi alutsista TNI. Prabowo dengan lantang mengatakan bahwa TNI Indonesia sangat rapuh dalam persenjataan maupun SDM serta anggaran untuk militer dinilainya masih sangat minim. Prabowo tidak percaya dengan kekuatan TNI dalam menjaga NKRI. Sebaliknya, Jokowi justru menegaskan bahwa SDM TNI wajib menguasai teknologi alutsista sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan TNI dalam mengikuti pesatnya perkembangan teknologi persenjataan militer dunia. Jokowi percaya TNI sangat kuat dalam menjaga NRI. Sampai di sini, Prabowo yang mantan perwira TNI, terlihat tidak memahami peta persenjataan militer dunia yang sudah semakin canggih, contemporary yang berbasis teknologi digital.

Politik Internasional

Prabowo mulai tampak ngawur ketika berbicara soal hubungan internasional. Capres nomor urut 02 ini hanya ngomongin senjata dan perang (tidak nyambung dengan tema debat). Prabowo sama sekali tidak paham soal politik internasional. Dia hanya berkutat dengan wacana perang dan membanggakan diri sebagai mantan perwira TNI, walaupun dirinya konon dipecat secara tidak hormat karena diduga terlibat dalam penculikan aktivis di era pemerintahan Soeharto.

Sedangkan Jokowi tetap fokus kepada sistem politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dengan memanfaatkan besarnya SDM muslim di Indonesia. Salah satunya contohnya ialah Indonesia dipercaya dan terlibat aktif sebagai mediator dalam proses perdamaian konflik di Afganistan.

Sesungguhnya, jika mau diruntut lebih jauh lagi tentang rekam jejak dan prestasi kedua paslon, Jokowi terbukti telah banyak berkarya untuk bangsa ini, walaupun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Adapun hasil karya Jokowi untuk bangsa ini antara lain telah membubarkan PETRAL, mencabut subsidi BBM, membuat jalan tol Trans Papua sepanjang 4.320 km, membayar hutang warisan SBY sebesar Rp293 triliun, membuat enam rute Tol Laut dan melahirkan 15 Bandara baru di wilayah terluar Indonesia serta terlaksananya BBM satu harga di Papua.

Sedangkan Prabowo belum menghasilkan prestasi apapun. Namun, saya memaklumi hal ini karena memang Prabowo belum pernah menjadi presiden. Jadi, wajar saja kalau Prabowo hanya mengumbar janji kepada rakyat. Bila Prabowo jadi presiden, maka dia wajib menepati janjinya kepada rakyat. Adapun janji-janji Prabowo itu antara lain, akan menurunkan harga listrik dan harga pangan, menjamin ketersediaan pangan, meningkatkan penghasilan para petani, menegakkan law enforcement, mengembangkan biodiesel (B100), menolak impor serta utang luar negeri.

Sikap Politik Golputers

Tampilan Jokowi dalam debat ke-four capres menuai pujian, sanjungan dari sejumlah pengamat politik, akademisi, kalangan DPR dan rakyat jelata serta kelompok milenial dan kaum golputers. Tampaknya, kelompok milenial dan kaum golputers sudah mulai berani menentukan sikap politiknya setelah menyaksikan debat ke-four capres.

Kemungkinan besar, kelompok milenial maupun kaum golputers juga akan menentukan sikap politiknya untuk mendukung para caleg parpol yang mengusung Jokowi. Sebaliknya, mereka akan menolak dan tidak memilih para caleg dari parpol oposisi yang menentang kebijakan politik dan ekonomi Jokowi.

Adapun caleg dan parpol yang akan ditolak kelompok milenial dan kaum golputers yaitu Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dan partai Berkarya besutan Tommy Soeharto. Sedangkan parpol baru seperti PSI dan Garuda masih belum signifikan menggoyahkan sikap politik milenial dan golputers.

Seburuk atau sebaik apapun pernyataan yang terlontar dari Jokowi dan Prabowo dalam debat ke-4 capres, saya tetap mengapresiasi mereka karena kedua paslon secara tegas, sadar dan terbuka menyebutkan bahwa Pancasila dan NKRI harga mati buat bangsa ini. Salam damai Indonesiaku, ngopi yuk?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@wawanku86931157

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Istimewa

Mati Ketawa Ala Bambang Widjojanto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, hahaha…[SATIRE]

Saya benar-benar tak menyangka kalau Bambang Widjojanto alias BW tertawa ngakak pasca sembilan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang yang isinya menolak seluruh gugatan sengketa pilpres 2019 yang dilayangkan tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

Saya bertanya-tanya ada apa dengan BW? Kok bukannya kecewa seperti Prabowo-Sandi, justru BW malah tertawa ngakak seakan-akan dia dan timnya berhasil memenangkan gugatan di sidang MK. Syukurlah pertanyaan penasaran saya itu akhirnya terjawab, ketika BW mengajak saya makan di warung tenda sate Madura di sekitar masjid Cut Meutia, Menteng sekitar pukul 22.00 WIB.

Setelah mendengar putusan dan sidang MK dinyatakan selesai, BW tergopoh-gopoh keluar ruang sidang dan mengajak saya untuk ikut dengannya. Kebetulan, saat itu saya sudah selesai meliput persidangan gugatan pilpres di MK. Saya masih belum tahu, kemana BW akan mengajak saya. Selang sekitar 30 menit, saya dan BW sampai di warung tenda sekitar masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian mobil diparkir. Setelah itu, BW mengajak saya menuju warung tenda sate Madura. Di sekitar lokasi warung masih banyak mobil terparkir. Di warung tenda lain tampak sejumlah orang sedang asyik ngobrol. Tanpa banyak bicara, BW langsung memesan 50 tusuk sate ayam dan dua mangkok sop kambing plus es teh manis. Sambil menunggu pesanan datang, BW mulai tenang, matanya menoleh ke kiri dan kanan warung, entah apa maksudnya.

“Hahaha…, akhirnya malam ini saya bisa merasakan nikmatnya duit pasangan capres-cawapres 02 hasil fee saya sebagai pengacara. Ngak sia-sia saya berakting di panggung MK dengan wajah sangar dan mengumbar pernyataan-pernyataan provokatif. Toh, Akhirnya saya kalah juga. Sejak awal saya sudah menduga bahwa seluruh petitum akan ditolak MK. Namun, saya tetap ngotot biar pak Prabowo CS senang dan melihat keseriusan saya dalam membelanya,” tandas BW tertawa ngakak.

BW Bergembira-ria

Saya tersenyum kecil melihat penuturan BW yang sungguh-sungguh diluar dugaan karena dia bergembira-ria atas kekalahannya. Saya menyimpan segudang tanya untuk BW dalam hati. Saya pikir, malam ini, mungkin BW mau curhat abis tentang awal kisah dirinya ditunjuk sebagai pengacara oleh pasangan capres-cawapres 02.

“Menang dan kalah itu biasa dalam pengadilan. Perjuangan saya yang terkesan serius untuk memenangkan gugatan pasangan pasangan capres-cawapres 02, menjadi momentum penting bagi saya untuk mengeruk keuntungan financial yang sangat besar dari Prabowo-Sandi CS, dan itu berhasil. Perlu Anda tahu, semua yang saya lakukan dalam proses pengadilan di MK, tak lebih hanya sebagai akting agar Prabowo-Sandi CS percaya kepada saya, hahaha…,” tutur BW.

“Memang Anda dibayar berapa?” Tanya saya santai.

“Sangat cukuplaaah, lebih dari lumayan untuk biaya hidup sekitar dua tahun. Soal angka rahasia dooong, hahaha…,” ucap Bambang.

“Bung BW, Anda tidak khawatir hal ini akan diketahui tim BPN 02 sekaligus merusak reputasi Anda sebagai advokat,” kata saya.

“Mungkin saja beberapa orang di kubu BPN 02 sudah tahu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Prabowo sudah menunjuk saya dan uang fee sudah masuk ke rekening saya sekitar 75 persen. Lagipula, mereka juga sudah melihat perjuangan saya di MK yang begitu meyakinkan. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengecam saya atas kekalahan ini. Kalau soal reputasi saya sebagai advokat, saya ngak mikirin tuh! Peduli setan reputasi. Khan, semua pengacara ujung-ujungnya nyari duit. Kalau saya dituduh sebagai penghianat hukum itu urusan mereka, saya tidak peduli. Hahahaha…..,” ujar BW lagi-lagi tertawa ngakak.

“Tapi khan, bukan hanya Prabowo yang kecewa, rakyat juga menilai kualitas dan moralitas Anda sebagai pengacara hancur,” tutur saya.

BW Selebritis Pengadilan MK

“Semua orang boleh kecewa kepada saya dan tidak ada larangan dalam Undang-Undang. Toh, saya sudah menjalankan amanah yang diminta Prabowo-Sandi CS sebagai lawyer mereka. Akting itu hanya saya yang tahu, mereka tidak tahu sama sekali. Rakyat menuding saya tidak bermoral dan berkualitas? Itu urusan mereka. Tak ada moralitas dan kualitas yang bisa bertahan lama, bila dikasih ‘segudang’ uang yang menggiurkan. Saya lebih memilih banyak uang dan menjadi orang kaya dibanding sebagai pengacara yang bermoral dan berkualitas. Asal Anda tahu yaaa…., orang kaya dan berduit itu lebih dipandang publik daripada orang bermoral dan berkualitas. Hahaha...,” tutur BW yang terus tertawa setiap usai berbicara.

Saya tidak kaget mendengar penuturan BW yang sangat menohok itu. Bagi saya, sejak dahulu BW memang bukan sosok pengacara yang berkualitas.

“Oh yaaa…ada satu lagi nih yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Proses pengadilan di MK yang ditonton seluruh rakyat Indonesia itu, secara langsung telah membuat saya semakin populer dan menjadi sorotan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Saya ramai dibicarakan. Kalau boleh saya menyebutnya, sekarang ini saya menjadi selebritis pengadilan MK. Soal saya dicap sebagai pengacara tak bermoral dan berkualitas, itu bukan hal penting dan saya tidak peduli. Pokoknya, saat ini uang berlimpah di rekening saya. Saya juga sangat senang menjadi bahan pemberitaan di seluruh media mainstream dan obrolan ngalor-ngidul di warung kopi dan sosial media. Saya menjadi trending topic alias top markotop, hahaha..., toh pada saatnya nanti, semua kecaman dan bullying di sosial media akan hilang sejalan dengan waktu bersamaan dengan munculnya isu politik baru. Jadi, masa bodoh dengan moralitas, kepentingan bangsa, dan caci-maki di sosial media. Yang penting, sekarang ini, saya banyak uang dan saya bisa melakukan apa saja dengan uang itu, hahahaha…,” kilah BW

“Anda tidak khawatir karir Anda akan tamat. Bahkan ada kabar bahwa pengacara TKN 01 dan sejumlah elemen rakyat akan melaporkan Anda ke polisi karena Anda telah menghadirkan sejumlah saksi palsu dan menuding MK sebagai mahkamah kalkulator dan pendukung rezim korup?” Tanya saya.

“Silahkan saja kalau pengacara TKN 01 dan rakyat mau melaporkan. Saya tidak takut dan siap berakting lagi. Justru, kesempatan ini akan membuat saya menjadi ngetop untuk kedua kalinya. Persoalannya apakah mereka berani? Hahahaha…,” sergah BW.

BW terus tertawa tanpa henti sepanjang ngobrol dengan saya. Tawa itu baru terhenti sejenak ketika sate ayam, sop kambing sudah tersaji. BW langsung melahap dengan beringas seperti orang yang tak makan selama beberapa hari. Usai menyantap makanan, BW kembali tertawa ngakak, hahaha…..Sungguh ruaaarrr biasaaaa bung BW….

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

Wawan Kuswandi: Presiden Jokowi Wajib Wujudkan Hari Pers Pancasila

Lihat:http://www.wartaonline.net/wawan-kuswandi-presiden-jokowi-wajib-wujudkan-hari-pers-pancasila/

Pers Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus tetap mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Untuk itulah, Pemerintah dan negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo segera merealisasikan hari Pers Pancasila bagi segenap insan pers nasional.

Belum lama ini redaksi indocomm.Blogspot.Com mewawancarai Ketua Divisi Bidang Pengembangan Profesi Jurnalis, Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-Demokrasi) Wawan Kuswandi usai bertemu dengan salah satu staf presiden di Kantor Staf Presiden (KSP) di Bina Graha, Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang dimaksud dengan Pers Pancasila?

Pers Pancasila merupakan perwujudan penyampaian informasi atau pemberitaan yang mengandung nilai-nilai Pancasila kepada publik dari semua media massa. Dalam setiap menjalankan fungsinya pers Indonesia wajib menguatkan dan menebarkan lima sila dasar Pancasila.

Apa manfaat hari Pers Pancasila buat rakyat Indonesia?

Dengan adanya hari Pers Pancasila, maka Pers diingatkan untuk tetap menguatkan dan menebarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di setiap pemberitaannya. Bagi rakyat, keberadaan pers Pancasila akan memberikan edukasi tentang kebangsaan dan kecintaan mereka terhadap tanah air, sehingga rakyat terhindar dari berita-berita hoaks yang bersifat mengadu domba antar anak bangsa.

Apa kepentingan negara dengan Pers Pancasila ini?

Negara dan Pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi dan Kiai Ma?Ruf Amin harus berani dan tegas untuk menyuarakan agar pers nasional wajib menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila. Apabila ada Pers yang melecehkan dan merusak nilai-nilai Pancasila, maka negara harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peran parlemen terhadap Pers Pancasila?

Wakil rakyat yang ada di DPR RI dan DPRD Tingkat I/II bersama-sama dengan Pemerintah harus menjadi companion pers nasional. Anggota parlemen wajib mengingatkan insan media agar jangan lalai dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pemberitaannya.

Bagaimana dengan dunia pendidikan nasional, terkait dengan Pers Pancasila?

Semua lembaga pendidikan dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta mereka harus ikut andil dan mendukung keberadaan pers yang membawa nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya pers Pancasila diharapkan anak-anak didik bangsa atau generasi penerus akan dengan cepat mencintai budaya literasi (media mainstream dan media on-line) maupun budaya visualisasi (Televisi dan teknologi digital) yang tentunya berisi muatan-muatan nilai pancasila dalam setiap pemberitaannya. (pink)

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Presiden Jokowi Minta Kasus Novel Baswedan 3 Bulan Selesai, Patut Diapresiasi!

Klik judul ini: Presiden Jokowi Minta Kasus Novel Baswedan 3 Bulan Selesai, Patut Diapresiasi!

Kasus Novel Baswedan pasti selesai dalam waktu three bulan. Ini pandangan pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi, soal Amien Rais. Trims bro n sis?.(VIRALKAN!)

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Jokowi Cuekin Ocehan Amien Rais

Klik judul ini: Jokowi CuekinOcehan Amien Rais

Jokowi tak perlu dengar omong kosong Amien Rais. Yuk simak pandangan pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi soal Amien Rais. Trims bro n sis?.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Soal Pemindahan Ibukota Negara, Kalkulasi Jokowi Harus Tepat

Presiden Joko Widodo juga sudah melakukan kunjungan ke sejumlah provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi manakah yang akan dipilih Jokowi?

Untuk mengetahui lebih jauh provinsi mana di Kalimantan yang akan menjadi target akhir Jokowi untuk menjadi ibukota negara, tim redaksi indonesiacomment.com melakukan perbincangan santai dengan pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi, Rabu (7/8/2019) lalu. Berikut petikan wawancara tersebut.

Apa yang mendorong Jokowi untuk memindahkan ibukota negara ke Pulau Kalimantan?

Permasalahan atau problematika kota Jakarta semakin rumit dan kompleks. Begitu banyak persoalan sosial dan geografis yang sulit ditemukan solusinya untuk jangka waktu sampai 30 tahun mendatang. Masalah sosial dan ekonomi menjadi dua faktor utama yang membuat Jakarta semakin tidak mampu menghadapi beban yang semakin berat. Misalnya, populasi penduduk yang walaupun perlahan, tetapi terus tumbuh tak terkendali. Dari sisi ekonomi, masyarakat semakin mengidolakan Jakarta untuk mencari uang, di sisi lain Jakarta tidak mampu menyediakan lapangan kerja sesuai dengan kepadatan penduduk. Dari sisi geografis, lahan Jakarta semakin sempit, tetapi pembangunan gedung bertingkat terus membabi-buta sehingga Jakarta tidak lagi mampu menampung beban pembangunan yang semakin tinggi, ditambah lagi dengan lahan hijaunya yang semakin terkikis habis. Dari sisi politik, Jakarta selalu menjadi sasaran aksi demo berbagai aktivis dan ormas sehingga roda perekonomian Jakarta terganggu dan masyarakat semakin tidak nyaman. Belum lagi masalah sosial lainnya seperti sampah, polusi udara, banjir, kemacetan lalu lintas, tingkat kriminalitas. Jadi, langkah Jokowi memindahkan ibukota sudah sangat tepat. Namun, pertimbangan Jokowi untuk memindahkan ibukota ini harus melalui serangkaian kajian panjang dari berbagai sudut pandang sehingga kalkulasinya tepat.

Mengapa Jokowi memilih Pulau Kalimantan?

Sebenarnya bukan hanya pulau Kalimantan, semua pulau di Indonesia bisa menjadi ibukota negara, kecuali Pulau Jawa. Jokowi memilih Kalimantan mungkin karena pulau ini merupakan pulau terbesar ketiga di dunia sehingga sangat layak untuk menjadi ibukota baru yang sangat membutuhkan lahan luas. Luas pulau Kalimantan sekitar 743.330 kilometer persegi. Di Kalimantan sudah ada jalan sepanjang 6.0.5,ninety seven km dengan kondisi sangat bagus. Kalimantan memiliki hutan yang lebat. Kalimantan juga sudah ditetapkan pemerintah sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Dengan jumlah penduduk yang hanya 5,6 persen persen dari general penduduk nasional, Kalimantan memberi kontribusi sebesar nine,3 persen terhadap PDB nasional yang dihasilkan dari kekayaan alamnya. Dengan kondisi seperti inilah yang akhirnya Pulau Kalimantan menjadi pilihan utama dan ideal untuk menjadi ibukota negara.

Provinsi mana di Kalimantan yang paling pas menjadi ibukota Indonesia?

Kalau dilihat dari kesiapan sumber daya alam dan sumber daya sosialnya, provinsi Kalimantan Timur tampaknya sangat cocok untuk menjadi ibukota negara. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.346,92 km dan luas pengelolaan laut 25.656 km. Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Indonesia. Hasil utama provinsi ini adalah tambang seperti minyak, gasoline alam dan batu bara serta sektor agrikultur. Beberapa kawasan industri, seperti industri kelapa sawit juga berkembang pesat sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Kalimantan Timur juga memiliki beberapa tujuan pariwisata yang sangat luar biasa diantaranya Pulau Derawan dan Taman Nasional Kayan Mentarang. Kalimantan Timur terus meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusianya dengan mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun dan dialokasikannya dana APBD sebesar 20 persen untuk pendidikan. Selain itu ada application beasiswa Kaltim Cemerlang yang diperuntukkan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Sekolah-sekolah bertaraf nasional maupun internasional terus digarap di wilayah Provinsi ini. Kaltim berpotensi lebih cepat berkembang dan lebih maju dibandingkan daerah lain. Kaltim juga bisa menjadi proyek percontohan untuk sistem sosialnya karena di wilayah ini masyarakatnya berasal dari Jawa, Banjar, hingga Bugis dan mereka hidup rukun dan damai.Tidak ada konflik etnis.

Apa yang perlu dipersiapkan Jokowi dalam memindahkan ibukota ke Kalimantan?

Presiden Jokowi dalam hal ini negara hanya perlu menyiapkan, melengkapi dan menyempurnakan sumber daya alam dan sumber daya sosial yang sudah ada di Kalimantan Timur. Seperti manajemenisasi sumber daya alam secara profesional, meningkatkan sumber daya pendidikan sosial yang lebih baik. Kemudian melengkapi sumber daya teknologi yang semakin diperluas, pelayanan sumber daya kesehatan yang merata, menyempurnakan sumber daya transportasi massal, mengembangkan potensi sumber daya budaya lokal ke tingkat nasional dan dunia, perluasan infrastruktur lokal secara menyeluruh, memperluas jaringan dan kantong-kantong sumber daya ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, menata sumber daya lingkungan hidup yang terintegrasi, meningkatkan sumber daya manusianya serta yang tidak kalah pentingnya ialah desain tatakota, tataruang dan lingkungan alam yang tepat sesuai standarisasi sebuah ibukota negara. Semua ini tentu saja membutuhkan dana dan kesiapan negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas agar provinsi Kalimantan Timur bisa cepat dan mampu menjalankan fungsinya sebagai ibukota negara.

Apa kendala dalam pemindahan ibukota ini?

Selama dipersiapkan dengan matang melalui berbagai kajian dan penelitian yang mendalam serta anggaran yang dibutuhkan bisa dialokasikan dengan tepat sasaran, maka pemindahan ibukota negara tidak akan mengalami kendala yang berat, paling hanya kendala yang bersifat admininistratif saja. Dan semua yang saya sebutkan diatas, khususnya soal pengembangan sumber daya alam dan sumber daya sosial juga berlaku bagi seluruh pulau di Indonesia. Jadi, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera, tidak setiap provinsi harus menjadi ibukota dulu. Dengan melengkapi dan menyiapkan sumber daya alam dan aset sosialnya dengan baik dan benar, maka dalam kurun waktu sekitar 35 tahun mendatang Indonesia akan menjadi negara maju yang setara dengan Jepang.(crimson)

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Bila Menolak Pancasila, Jokowi Harus Bubarkan FPI, Berani?

Presiden Jokowi kemungkinan tidak akan memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI). "Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi, menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi kepada kantor berita AP Minggu (28/7/2019) lalu.

Jokowi ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat. Menurutnya, Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, tidak akan ada kompromi untuk segera membubarkannya.

FPI saat ini sedang menunggu rekomendasi dari Kementerian Agama sebagai salah satu syarat perpanjangan izin. Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu dari tanggal 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019. Izin SKT FPI masih tertahan karena kabarnya ormas ini belum melengkapi 20 syarat administratif yang harus diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Berikut hasil wawancara tim redaksi indonesiacomment.com dengan pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi, Senin (5/8/2019) seputar polemik SKT FPI.

Kepada pers Asing Presiden Jokowi mengatakan, bila FPI menolak Pancasila, maka tak ada kompromi untuk membubarkannya, Menurut Anda?

Apa yang dikatakan Jokowi merupakan tanggung Jawabnya sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan untuk melindungi dan menjaga Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Jokowi berhak mengambil keputusan ekstrim untuk menyelamatkan Pancasila dan NKRI dari kelompok-kelompok atau ormas apapun, termasuk Front Pembela Islam (FPI) yang dinilai negara dan publik mungkin sudah tidak sejalan lagi dengan Pancasila. Sebaliknya, Jokowi juga berkewajiban untuk memelihara hubungan baiknya dengan ormas-ormas yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, tindakan Jokowi tidak cukup hanya dengan membubarkan FPI, Jokowi harus memberi sanksi hukum kepada oknum elite FPI dan para pengikutnya sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jokowi harus bertindak cepat dan tepat dalam mengambil keputusan untuk membubarkan FPI, tanpa harus gembar-gembor kepada publik. Rakyat sebenarnya sudah lama menunggu keputusan Jokowi untuk membubarkan FPI yang dalam lima tahun terakhir ini, dinilai sudah meresahkan kenyamanan publik dan dituding mengancam toleransi nasional dengan serangkaian tindakan-tindakan yang berkonotasi anarkis dan intoleransi. Untuk melaksanakan keputusan ini, Jokowi harus mendapat dukungan penuh dari lembaga MPR RI, DPR RI, aparat hukum (yudikatif) serta aparat keamanan nasional dalam hal ini polisi dan TNI. Di sisi lain, sebelumnya rakyat juga sudah membuat petisi di media sosial yang isinya setuju dengan pembubaran FPI. Rakyat berharap pemerintah tidak lagi memperpanjang SKT (Surat Keterangan Terdaftar) terhadap ormas FPI. Pembubaran ormas ini juga berlaku bagi ormas-ormas lain atau lembaga-lembaga pemerintah yang dinilai sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Lembaga MPR RI wajib mengeluarkan TAP MPR yang isinya menolak semua lembaga atau ormas yang anti Pancasila. Sedangkan DPR RI juga harus memperkuat dan melengkapi payung hukum yang sudah ada untuk membersihkan ormas-ormas yang dinilai tidak Pancasilais. Sedangkan untuk aparat hukum dalam hal ini polisi dan TNI tidak perlu ragu-ragu lagi dalam melakukan tindakan tegas terhadap ormas yang anti Pancasila. Persoalannya ialah apakah Jokowi berani membubarkan ormas-ormas yang tidak Pancasilais? Kita tunggu saja dalam waktu dekat ini.

Apa dampak dengan dibubarkannya FPI?

Dampaknya mungkin akan sangat baik bagi suasana toleransi keagamaan dan toleransi SARA di Indonesia. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pembubaran FPI. Toh, pemerintah pernah membubarkan HTI dan negara tetap aman-aman saja. Kalaupun ada protes dari FPI, pemerintah harus bertindak tegas, cepat dan tepat sesuai perundang-undangan atau payung hukum yang ada. Hukum harus ditegakan dan negara harus berani melakukan eksekusi. Negara sudah tegas-tegas menyebutkan bahwa Pancasila dan NKRI harga mati bagi Indonesia. Rakyat dari Sabang sampai Merauke pun mempunyai keyakinan yang sama bahwa Pancasila dan NKRI tidak dapat digantikan dengan ideologi lain. Jadi negara tidak perlu lagu sedikit pun untuk membubarkan FPI, bila mereka menolak Pancasila.

Pandangan Anda terhadap FPI?

FPI hanya ormas biasa-biasa saja. Namun, karena FPI dalam setiap melakukan aktivitasnya seperti aksi demo jalanan selalu mengatasnamakan agama dan tindakannya kontroversial, maka ormas ini jadi perhatian publik. FPI juga tidak mewakili agama mayoritas di Indonesia. Para penganut agama minoritas pun tidak melihat FPI sebagai perwakilan agama mayoritas di Indonesia. FPI pernah mengklaim di media massa bahwa pengikutnya mencapai 7 juta orang. Namun, faktanya tidak sebesar itu, paling hanya sekitar 500 ribu sampai satu jutaan lebih saja. Menurut data sensus penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebesar 87,18 persen. Dengan menggunakan data ini, maka pada tahun 2016 penduduk Indonesia yang beragama Islam berjumlah 223,18 juta jiwa. Angka yang beredar di media menyebutkan bahwa warga Nahdliyin berkisar di angka 60-120 juta jiwa. Dalam buku “NU dan Keindonesiaan” karya Mohammad Sobary, mantan Ketua Umum PBNU Almarhum KH Hasyim Muzadi pernah menyatakan jumlah warga NU sekitar 60 juta. Namun, Gus Dur menaksir lebih dari 50 persen orang Indonesia adalah warga NU atau sekitar 120 juta. Sedangkan survei yang dilakukan Alvara Research Center Oktober 2018 lalu menyebutkan, mayoritas muslim Indonesia atau 80 persen menyatakan mengikuti ritual keagamaan NU. Sedangkan pengikut Muhammadiyah sekitar 35 sampai 45 persen, sisanya ialah kelompok Islam moderat yang mendukung Pancasila. Jadi, FPI itu ormas biasa dan massanya sangat kecil dibandingkan dengan NU dan Muhammadiyah. FPI tidak ada pengaruhnya sedikitpun bagi kehidupan antarumat beragama di Indonesia. NU dan Muhammadiyah ormas yang menjadi acuan umat muslim Indonesia, bukan FPI atau ormas keagamaan lainnya. Lagi pula, tidak ada satu pun agama di Indonesia yang perlu dibela seperti yang disuarakan FPI. Semua agama yang ada dilindungi oleh negara. Kehidupan antarumat beragama di Indonesia sejak era Soeharto hingga Jokowi juga berjalan baik-baik saja dan penuh toleransi.

Selama ini tindakan FPI dituding negatif oleh publik, menurut Anda?

Dari sejumlah pemberitaan di media massa dan sosial media serta penelitian, pada umumnya publik kecewa dengan tindakan FPI yang sering melakukan aksi demo dengan mengatasnamakan agama serta serangkaian tindakan yang berbau anarkis. Ada kesan FPI berperan sebagai ‘polisi agama’ jalanan dengan berbagai tindakannya yang melebihi aparat hukum dalam hal ini kepolisian. Inilah yang membuat kenyamanan dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Seharusnya, polisi mengambil perannya sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menjaga keamanan dan kenyamanan rakyat. Tapi sayang, peran polisi secara perlahan seolah-olah diambil oleh FPI dengan cara-cara yang justru meresahkan publik. Jadi, wajar saja kalau masyarakat menilai tindakan FPI berdampak negatif. Di sisi lain,  fenomena aksi demo FPI harus segera disikapi oleh polisi untuk segera mengambil perannya kembali dalam menjaga kenyamanan sosial. Beranikah polisi menindak tegas oknum-oknum FPI yang selama ini dinilai meresahkan publik? Kalau polisi tidak segera melakukan tindakan cepat dan tegas, maka diduga kuat FPI akan terus melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjurus kepada konflik sosial.

Apa manfaat FPI bagi umat beragama di Indonesia?

FPI akan menjadi ormas yang bermanfaat bagi umat beragama di Indonesia, bila semua sikap dan tindakan mereka membawa kesejukan, kedamaian, kenyamanan sosial dan menjaga toleransi antarumat beragama di Indonesia dengan mengusung ideologi Pancasila. FPI tidak harus mengatasnamakan agama dalam setiap aksi demonya. Artinya FPI harus mereposisi tindakan aksi jalanannya dengan cara-cara bersahabat, tidak membawa-bawa agama dan menjaga kebersamaan antarumat beragama serta menghormati hak-hak azasi orang lain. FPI wajib menghindari aksi demo yang bisa menjurus kearah konflik sosial. Kalau FPI tidak mau melakukan itu semua, maka sudah sewajibnya FPI dibubarkan pemerintah dan masyarakat pantas untuk menolak dan menuntut FPI segera bubar.( red/IC )

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

foto: Istimewa

Soal Politik Dinasti, Jokowi Harus Menahan Diri

Klik link ini:http://www.wartaonline.net/soal-politik-dinasti-jokowi-harus-menahan-diri/

Akankah Jokowi melakukan politik dinasti? Yuk simak pandangan pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi sambil ngopi. Terima kasih guys?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Pasca Kerusuhan, Jokowi Wajib Secepatnya Menyejukan Papua

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belum lama ini sungguh sangat menyedot perhatian publik dan dunia internasional, sekaligus membuat Pemerintah bekerja ekstra keras untuk secepatnya menyelesaikan konflik yang mengandung unsur rasisme ini. Penyebaran berita-berita hoaks juga menjadi salah satu faktor yang ikut memicu panasnya konflik di Papua dan Papua Barat.

Berikut ini tanggapan pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi kepada tim redaksi indocomm.blogspot.com (2/9/2019) melalui telepon tentang tindakan apa yang harus dilakukan Presiden Jokowi pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Ini petikan wawancaranya.

Apa yang harus dilakukan Jokowi pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat?

Jokowi harus segera memerintahkan aparat hukum dan keamanan, dalam hal ini Polri dan TNI untuk secepatnya melokalisir wilayah konflik agar tidak menyebar luas ke seluruh wilayah kepulauan Papua. Selain itu, pendekatan dialogis kepada para tokoh agama, kalangan birokrat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para kepala suku yang ada di Papua juga wajib dilakukan melalui kementerian agama, kementerian kebudayaan dan kementerian pertahanan dan keamanan. Pendekatan ini bukan hanya ditujukan untuk wilayah-wilayah konflik saja, tetapi juga harus dilaksanakan di daerah-daerah damai di pelosok-pelosok pedalaman Papua. Pendekatan dialogis harus lebih diutamakan. Infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan harus secepatnya diperbaiki. Jokowi juga harus menahan dan mencegah para menterinya untuk tidak beropini dan berkomentar tentang kerusuhan di Papua, karena mungkin saja komentar para menterinya bisa semakin memperkeruh suasana di Papua dan Papua Barat. Satu hal lagi yang paling penting ialah Jokowi melalui aparat hukumnya tidak hanya menangkap aktor lapangan, tetapi juga mengejar siapa dalang utamanya serta donatur yang mendanai kerusuhan itu.

Apakah Kerusuhan di Papua bersifat spontan?

Saya menduga kerusuhan ini sudah direncanakan sejak lama oleh kelompok-kelompok tertentu yang mungkin saja melibatkan oknum birokrat di Papua, sejumlah ormas, pihak asing, oknum aparat keamanan serta konspirasi antara donatur di dalam negeri dan luar negeri yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam (SDA) di Papua, mungkin saja salah satunya terkait dengan Freeport. Persoalan keadilan juga menjadi pemantik kerusuhan di Papua. Itu artinya, negara harus bisa membongkar jaringan nasional dan internasional yang ingin membuat Papua rusuh dengan memakai isu keadilan sosial dan kemerdekaan Papua. Ini terbukti dari adanya pengibaran dan ditemukannya bendera Bintang Kejora.

Adanya keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) dalam kerusuhan itu, menurut Anda?

Polri harus menyelidiki secara mendalam, apakah WNA yang terlibat itu merupakan eksekutor kerusuhan berdasarkan perintah negara asing? Kalau mereka ikut aksi karena kepentingan individu tentu tidak mungkin, untuk apa mereka ikut kerusuhan itu! Saya menduga ada negara asing yang memang ikut bermain dan menyetting kerusuhan. Jadi, kalau ada pejabat negara yang mengatakan bahwa keterlibatan WNA dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat itu bersifat individu, jelas itu sangat ngawur dan mencoba mengintervensi proses penyelidikan Polri.

Menurut Anda, apa cara terbaik untuk membuat Papua semakin kondusif pasca kerusuhan?

Semua elemen bangsa harus menahan diri untuk berkomentar tentang kerusuhan Papua. Biarkan Polri dan aparat keamanan melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menangkap dalang kerusuhan sekaligus donaturnya. Kalau ini gagal dilakukan, maka saya yakin Papua akan terus bergejolak. Selain itu,Jokowi wajib mewujudkan keadilan sosial kepada seluruh masyarakat Papua serta penegakan hukum terhadap para pengacau yang membuat kerusuhan di Papua. Jokowi harus memberikan sanksi hukum kepada media massa yang terus-menerus membuat berita-berita yang bersifat provokatif soal kerusuhan di Papua, sekaligus menghukum para operator kerusuhan yang bermain melalui akun sosial media.

Apakah Jokowi perlu segera mengunjungi Papua?

Tergantung situasinya. Kalau suasana sudah benar-benar kondusif dan aman, karena kan Kapolri dan Panglima TNI sudah berkantor di sana. Baik Kapolri maupun Panglima TNI harus bergerak cepat menyejukkan kehidupan sosial masyarakat Papua. Artinya mereka harus secepatnya menindak siapapun yang terus-menerus memprovokasi Papua untuk selalu rusuh. Untuk saat ini, sebaiknya Jokowi memberikan imbauan dan dukungan untuk kedamaian di Papua melalui media massa, sosial media dan teleconference dengan tokoh masyarakat Papua, para kepala suku di Papua dan berdialog dengan masyarakat Papua yang terdampak kerusuhan. Jokowi harus secepatnya datang ke Papua, bila Kapolri dan Panglima TNI sudah memberi ?Lampu hijau? Bahwa kondisi kehidupan sosial di Papua sudah terkendali. Wilayah yang harus dikunjungi Jokowi bukan hanya wilayah konflik saja, tetapi juga daerah-daerah damai yang berada di pelosok pedalaman Papua dan Papua Barat, tujuannya agar semua masyarakat Papua dan Papua Barat mengerti dan paham bahwa negara memberikan perhatian penuh bagi kedamaian, keadilan sosial dan kemakmuran rakyat Papua dan Papua Barat.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Pasca Kerusuhan, Jokowi Wajib Secepatnya Menyejukkan Papua

Klik link ini: PascaKerusuhan, Jokowi Wajib Secepatnya Menyejukkan Papua

?Jokowi harus bergerak cepat,? Kata pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi. Yuk simak wawancaranya men, trims?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Prahara KPK

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Pinokio Tempo

Benarkah Tempo Melecehkan Presiden Jokowi? Yuk simak, trims guys…

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Youtube Channel

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Foto: Ist

Karhutla Effect

Ayo bekerjasama memadamkan Karhutla.Yuks simak, trims guys?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist

#SayaBersamaJokowi

Musuh Jokowi ada dua kelompok, siapa saja mereka? Yuk simak, trims sobat?

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Pengkhianat Bangsa

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Quovadis RKUHP

Mengapa Jokowi tunda pengesahan RKUHP? Yuk simak, trims bro…

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist