[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya.

Indocomm: Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta?

Tito Karnavian: Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

Indocomm: Menurut Anies Baswedan, sistem e-budgeting warisan Ahok sangat tidak sempurna sehingga rawan terjadi kesalahan dalam proses input anggaran RAPBD Pemprov DKI Jakarta. Apa komen Anda?

Tito Karnavian: Boleh-boleh saja Anies berargumen seperti itu. Kita akan coba telusuri secara teliti. Kalau memang e-budgeting itu sebagai faktor utamanya, maka akan kita panggil ahli IT untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi. Jadi, bukan hanya sekadar mencari kambing hitam. Yang jadi masalah saat ini, masyarakat dan sejumlah politisi di DPRD DKI tidak bisa mengakses RAPBD DKI 2020 dari laman apbd.jakarta.go.id. Kenapa ini bisa terjadi dan tiba-tiba laman itu menghilang, ini juga akan kita telusuri, apakah ada unsur kesengajaan atau sistem IT-nya eror.

Indocomm: Rakyat, khususnya warga Jakarta menuding Anies Baswedan sebagai biang keladi atas adanya dugaan kejahatan anggaran dalam RAPBD 2020 Pemprov DKI Jakarta?

Tito Karnavian: Wajar saja rakyat menyoroti hal itu karena memang angka kebutuhan anggaran ATK dalam RAPBD itu sangat berlebihan. Anies Baswedan tentu menjadi orang yang paling bertanggungjawab terhadap kejangggalan atau adanya dugaan kejahatan anggaran yang mungkin saja dilakukan secara berjamaah dan melibatkan sejumlah korporasi. Sekarang ini zaman transparansi, anggaran bisa dilihat publik melalui website lembaga-lembaga negara. Jadi, siapapun pejabatnya jangan main-main dengan anggaran apalagi melakukan korupsi.

Indocomm: Tampaknya ada elite parpol yang cuek. Sejumlah LSM juga terlihat apatis, KPK dinilai mandul dan mahasiswa yang biasanya sensitif terhadap pejabat yang 'nakal' seolah-olah tak peduli.

Tito Karnavian: Mungkin mereka ingin melihat kasusnya secara teliti dan tidak mau gegabah dengan melakukan aksi demo terhadap Anies Baswedan. Tapi, bagi saya kasus ini perlu mendapat perhatian serius dan membutuhkan tindakan cepat karena menyangkut keuangan negara yang angkanya sangat tidak proporsional. Ada atau tidak adanya demo dari elemen masyarakat, saya harus bertindak cepat menyelesaikan adanya dugaan kejahatan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

Indocomm: Adanya sebagian netizen menyebut-nyebut nama mantan Gubernur Jakarta Ahok dan membandingkannya dengan Anies Baswedan terkait kasus ini, bagaimana menurut Anda?

Tito Karnavian: Itu hal yang tidak bisa dihindari karena saya menduga masih banyak pendukung Ahok yang militan. Namun, saya menyarankan kepada netizen, sebaiknya kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD tidak lagi dikait-kaitkan dengan Ahok. Lebih baik netizen fokus menyoroti anggaran RAPBD DKI Jakarta.

Indocomm: Seandainya penelusuran Anda bersama KPK, Ketua DPRD DKI, Menkeu dan Mendikbud, ternyata memang benar ada tindak kejahatan anggaran yang dilakukan Anies Baswedan bersama sebagian jajaran stafnya, apa tindakan Anda?

Tito Karnavian: Saya tidak mau berandai-andai. Anies Baswedan harus jadi pemimpin yang berani bertanggung jawab dan jangan mudah menyalahkan stafnya atau mencari kambing hitam atas kasus dugaan kejahatan anggaran ini. Kalau memang terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Silahkan pak Anies pilih yang mana.

Wawancara singkat itu berakhir. Kini publik hanya tinggal menunggu, apa bentuk tanggung jawab Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.(***)

Kontra berita:

https://www.jp-news.id/v/9807/bahtiar-mendagri-tito-tak-pernah-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-rapbd-dki-jakarta-2020

https://politik.rmol.id/read/2019/11/03/408826/diluruskan-kemendagri-menteri-tito-tidak-pernah-diwawancarai-soal-rapbd-dki

https://cyberthreat.id/read/3653/Kemendagri-Klarifikasi-Hoaks

http://kliksumut.com/tag/indocomm/

http://kliksumut.com/mendagri-tak-pernah-lakukan-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

https://www.law-justice.co/artikel/75095/mendagri-tito-bantah-pernah-diwawancara--komentar-soal-rapbd-dki/

https://www.eramuslim.com/berita/nasional/diluruskan-kemendagri-menteri-tito-tidak-pernah-diwawancarai-soal-rapbd-dki.htm

http://www.pelita-rakyat.com/uncategorized/tak-benar-mendagri-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

https://fin.co.id/2019/11/04/mendagri-tak-pernah-bahas-rapbd-dki-jakarta/

http://mabes-pkri.or.id/mendagri-tak-pernah-lakukan-wawancara-dengan-indocomm-terkait-pembahasan-anggaran-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

https://www.bukamata.co/pemerintahan-daerah/bahtiar-hoaks-wawancara-indocomm-dengan-mendagri-bahas-rapbd-dki-jakarta-tahun-2020/

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

'Menguliti' Anies Baswedan, Mendagri Tito Berani?

Mendagri berani 'menguliti' Anies Baswedan? Yuk simak, trims guys...

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Anies Baswedan Arogan, DPRD DKI Jakarta Tumpul? [Penggusuran Sunter]

Sayangnya, sejumlah politisi yang duduk nyaman di DPRD DKI Jakarta semakin tumpul dalam menyoroti kinerja Anies. Lantas kapan Jakarta akan terselamatkan dari ?Kehancuran? Yang terus-menerus menggerogoti intellectual dan ethical warganya, sekaligus lingkungan hidupnya?

Salah satu contoh teranyar dari kelakuan arogansi Anies ialah ketika puluhan warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanyenya saat di Pilkada DKI Jakarta yaitu tidak melakukan penggusuran. Faktanya, Anies melanggar janjinya. Bahkan, Anies menolak mengomentari penggusuran itu. Justru Anies ?Cuci tangan? Dengan menyerahkan kasus penggusuran itu ke Wali Kota Jakarta Utara Sigit Witjatmoko. "Tanya ke Wali Kota Jakarta Utara saja ya," ucap Anies sambil tersenyum sinis di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (19/11/2019) lalu.

Anies Baswedan Cuek

Sebelumnya, kecaman dan kritik keras kepada Anies Baswedan juga datang dari William Aditya Sarana dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI. William menuding adanya dugaan kejanggalan rancangan KUA-PPAS di RAPBD DKI Jakarta 2020. Lagi-lagi Anies cuek dan kerapkali menampilkan sosok dirinya sebagai pemimpin yang arogan dan otoriter. Anies selalu merasa dirinya sudah paling benar dalam menjalankan berbagai kebijakan.

Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga pernah mendesak Anies Baswedan untuk memecat jajaran stafnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu menyusun anggaran dan bekerja dengan baik. "Lebih tegaslah Pak Gubernur, SKPD yang tidak mampu bekerja copot saja," ucap Prasetyo di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019) lalu.

Anies Baswedan Superior

Lagi-lagi Anies menunjukkan sikap superior. Dia tidak merespon dengan cepat desakan Ketua DPRD DKI itu. Anies mungkin justru menilai desakan Ketua DPRD DKI itu sangat tidak penting dan tidak perlu ditanggapi serius.

Sejumlah ormas berbasis agama, mahasiswa serta Komnas HAM juga diam dalam melihat kelakuan Anies. Cepat atau lambat, situasi ini tentu akan membuat kota Jakarta berada dalam ?Darurat kebijakan?. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia.

Penghuni Jakarta juga terus mengalami tekanan, terutama dalam bentuk penggusuran lahan yang terintegrasi, banjir, kemacetan, polusi udara, premanisme dan keruwetan lingkungan pusat perbelanjaan seperti pasar Tanah Abang, kampung kumuh serta tumpukan sampah di sejumlah sungai di Jakarta, seperti Sungai Ciliwung.

Negara dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga belum bergerak cepat untuk menelusuri secara mendalam atas kebijakan yang diambil Anies Baswedan. Entah apa yang menjadi bahan pertimbangan Mendagri sehingga begitu lambat dalam menanggapi keluhan warga Jakarta dan merespon kecaman netizen kepada Anies Baswedan di sosial media. Kini, Jakarta tinggal menunggu kematian tragis di tangan seorang gubernur arogan. Semoga saja ini tidak terjadi.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Anies Balas Sindiran ‘Kampung Jakarta’, Tito Diam, Ada Apa?

Bukan Anies Baswedan namanya kalau tidak mampu mengeluarkan kata-kata manis bagai mantra. Setiap lawan bicara Anies pasti terpukau, walaupun keindahan kata-kata yang meluncur dari mulutnya terkadang tidak sesuai fakta.

Hal ini terbukti ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyindir Anies Baswedan dalam acara Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/2019) lalu.

Dalam kesempatan itu Tito menyindir Anies. "Pak Anies, saya yakin sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta seperti kampung dibandingkan Shanghai," kata Tito seperti diberitakan media CNBC (27/11/2019). Tito mengaku tahun 1998, dia berkunjung ke Shanghai dan Beijing. Kedua kota itu jauh tertinggal dari Jakarta. Namun sekarang, Beijing sudah seperti Washington DC dan Shanghai hampir mirip New York, Amerika Serikat.

Transportasi Publik

Menjawab sindiran halus Tito, Anies menjawab dengan lugas. Menurutnya, dalam beberapa decade, perekonomian China melompat sampai 100 kali lebih besar. Jadi bukan kasus Jakarta dan Shanghai, tapi juga bagaimana China dibandingkan dengan seluruh dunia dengan lompatan perekonomian 100 kali. Anies menegaskan, Jakarta juga sudah melakukan lompatan dalam kebijakan publik. Misalnya dari sisi transportasi.

"Apa yang terjadi? Tahun 2017 jumlah penumpang kendaraan umum kita 338 ribu orang, dalam dua tahun berubah hampir 700 ribu orang, lompat dua kali lipat dalam dua tahun. Karena apa? transformasi serius di bidang integrasi transportasi. Artinya ketika kita melakukan langkah tepat, lompatan drastis itu terjadi," ujar Anies nyantai.

Mendengar penuturan Anies yang diplomatis disertai data statistik transportasi di Jakarta, Tito diam dan kehilangan argumentasi untuk merespon. Tampaknya, ada kesan Tito tidak memiliki data yang telah disebutkan Anies. Sindir menyindir pun tak berlanjut karena Tito tak bereaksi atas jawaban Anies.

Fakta-fakta Jakarta

Padahal, sesungguhnya Tito bisa membandingkan kemajuan dan kemunduran kota Jakarta dari segi pembangunan infrastruktur, tata kelola kota serta manajemen birokrasi Pemprov DKI Jakarta, dengan gubernur era sebelumnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Misalnya, masalah polusi udara, premanisme, keruwetan pusat perbelanjaan Tanah Abang, sejumlah sungai-sungai di Jakarta yang mulai dipenuhi sampah hingga genangan air di sejumlah ruas jalan ibukota ketika hujan turun serta sejumlah problem sosial lainnya yang sering dikeluhkan publik dan warganet di sosial media.

Entah apa yang membuat Tito diam dan enggan mengungkapkan fakta-fakta itu kepada Anies Baswedan. Apakah Tito memang tidak memiliki data yang valid tentang semua persoalan di Jakarta? Atau Tito tidak ingin saling sindir-menyindir ini memuncak menjadi polemik publik yang bisa membuat Jakarta gaduh.

Terlepas dari konteks sindir-menyindir antara dua pejabat negara ini, sudah saatnya Tito mengingatkan Anies Baswedan agar menjalankan fungsi dan perannya sebagai gubernur dengan baik, sehingga Jakarta bisa menyusul Shanghai dan Beijing. Bagi Anies, tingginya tingkat penggunaan transportasi publik bukan sebuah ukuran bahwa Jakarta sudah melakukan lompatan kebijakan publik yang besar. Masih terlalu banyak titik geografis di Jakarta yang perlu diperbaiki agar kehidupan penghuni kota Betawi ini lebih nyaman dan aman. Itu saja.

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Megawati Usir Pengusung Khilafah, Kapan Prabowo Ganyang Ormas Radikal?

Indonesia bukan negara agama, tetapi negara hukum. Oleh sebab itu, negara wajib menghormati dan melindungi semua pemeluk agama yang akan melakukan ritual atau perayaan keagamaannya. Kapan Prabowo akan Ganyang Ormas Radikal?#GANYANGORMASRADIKAL.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah secara tegas mengusir segelintir pengusung ideologi khilafah di Indonesia #USIRKHILAFAH. Tindakan tegas Ketum parpol berlambang Banteng ini patut dicontoh parpol lain dan aparat penegak hukum di Indonesia.

Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan, bila sekelompok pengusung khilafah lebih memilih cara yang merusak, maka mereka harus angkat kaki dari Indonesia. Menurut Megawati, paham khilafah sudah selesai pada tahun 1924, bersamaan dengan runtuhnya Turki Utsmani berganti dengan Republik Turki. Ideologi Indonesia adalah Pancasila, bahkan ide Pancasila sudah diapresiasi di negara-negara di Timur Tengah.

"Jangan rusak Indonesia, tolong. pergilah kalian!" kata Megawati di Workshop Wawasan Kebangsaan untuk PNS di Lingkungan Kementerian Sosial, Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan,seperti diberitakan Detiknews (9/12/2019).

Radikalisme Meningkat

Jauh hari sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian saat masih menjabat Kapolri mengatakan, aksi terorisme atau radikalisme telah meningkat forty two persen disepanjang tahun 2018. Pelaku teror yang ditangkap sebanyak 396 pelaku.

"Sepanjang tahun 2018, jumlah aksi meningkat 42 persen dibandingkan tahun 2017, yakni dari 12 kasus menjadi 17 kasus," kata Tito saat menyampaikan hasil kinerja dan evaluasi Rilis Akhir Tahun Mabes Polri 2018 di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, seperti dilansir Okenews (27/12/2018). Aksi terorisme atas nama agama yang paling banyak menyedot perhatian publik di tahun 2018 ialah rentetan bom di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Teroris Medsos

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak eleven.803 konten, mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019 (information Kominfo 19 Maret 2019). Platform konten yang terbanyak diblokir yaitu fb dan instagram sebesar eight.131 konten. Sementara di twitter sebanyak eight.131 konten. Konten radikalisme dan terorisme yang diblokir di google/YouTube sebanyak 678 konten. Kemudian 614 konten di platform telegram, 502 konten di filesharing, dan 494 konten di situs web.

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, Kementerian Kominfo sudah melakukan pemblokiran konten sebanyak 323 konten, yang terdiri dari 202 konten di situs web, 112 konten di platform telegram, 8 konten di fb dan instagram dan 1 konten di YouTube.

Tahun 2018, telah diblokir konten radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten yang terdiri dari 7.One hundred sixty konten di facebook dan instagram, 1.316 konten di twitter, 677 konten YouTube, 502 konten di telegram, 502 konten di document sharing, dan 292 konten di situs web. Selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1031 konten yang terdiri 963 konten facebook dan instagram dan sixty eight konten di twitter.

Tindakan pemblokiran sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan, ada eleven kementerian/lembaga (Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, KASN) ikut menandatangani SKB tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke 11 Kementerian itu bertanggungjawab penuh untuk menjaga empat pilar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Prabowo Harus Bertindak

Sesungguhnya rakyat sangat berharap, terutama kepada Menteri pertahanan Prabowo Subianto bekerjasama dengan Mendagri dan Menag untuk segera bertindak tegas dan keras untuk memberantas, membubarkan dan menangkap oknum-oknum yang diduga kuat sebagai pelaku arabisme, radikalisme, terorisme, ormas-ormas radikal dan pengusung khilafah.

Oknum-oknum perusak ideologi Pancasila ini disinyalir sudah menyusup ke lembaga-lembaga pendidikan nasional, lembaga negara, pesantren-pesantren, kelompok pengajian di masjid-masjid, lembaga donasi online yang mengatasnamakan islam dan yatim piatu serta sejumlah oknum ASN/BUMN, karyawan pemerintahan di provinsi, kabupaten dan kabupaten kota di seluruh Indonesia #PRABOWOHARUSBERTINDAK.

Ada lima langkah yang bisa dilakukan Prabowo, Mendagri dan Menag untuk mengatasi kelompok arabisme, radikalisme, pengusung khilafah dan ormas-ormas radikal ini yaitu: Pertama , mencabut status kewarganegaraan mereka, bila mereka menolak ideologi pancasila. Kedua , menangkap dan menghukum keras mereka sesuai UU yang berlaku, bila perlu menerapkan hukuman mati. Ketiga , mengusir mereka dari Indonesia dan negara memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih negara lain di luar Indonesia. Keempat , menembak mati, bila tindakan anarkisme mereka telah melampaui batas kemanusiaan, melanggar UU, intoleransi yang menjurus konflik SARA, merusak keamanan, kenyamanan negara serta melakukan makar, baik secara langsung maupun tak langsung. Kelima , menangkap dan menghukum keras pembuat dan penyebar konten internet yang menyebarluaskan arabisme, radikalisme, terorisme, dan khilafah. Jadi, negara tidak hanya sebatas melakukan pemblokiran, tetapi juga menghukum keras dan tegas kepada mereka sebagai efek jera.

Seluruh instrumen negara, termasuk Polri dan TNI agar serius menjaga keamaman negara dari kelompok yang ingin memecah belah NKRI, mengganti idelogi Pancasila dan merusak toleransi nasional. Rakyat yakin, bila negara tegas dan keras tanpa kopromi, maka di tahun 2021 mendatang Indonesia akan terbebas dari bahaya radikalisme, khilafah dan arabisme. Semoga.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist