Diduga kuat pelarian gerombolan ISIS yang kalah di kawasan Timur Tengah berusaha menyusup ke komunitas muslim Uighur, Xinjiang, China.
Tetapi, gerakan mereka berhasil dibendung Pemerintah China. Kabarnya, sejumlah negara di dunia menilai proses deradikalisasi muslim Uighur,#DeradikalisasiUighurChina menjadi salah satu program terbaik dunia untuk membendung dan memberantas pelarian dan simpatisan ISIS.
Sejumlah media massa pro Barat (Amerika Serikat, Eropa dan konco-konconya) diduga kuat berkonspirasi melakukan penyebaran berita, foto, video dan informasi hoaks secara terus menerus untuk mendiskreditkan Pemerintah China#KonspirasiBarat mengadudomba umat muslim dunia.
Di Indonesia, ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah paham betul bahwa ada penyesatan berita dan informasi yang dilakukan sejumlah media barat terhadap muslim Uighur yang dikaitkan dengan isu HAM. Padahal, di Uighur tidak ada kejahatan HAM. Justru yang ada hanyalah pengawasan ketat software deradikalisasi.
Ormas NU dan Muhammadiyah tidak terpancing dengan aksi provokasi dan konspirasi politik media-media barat. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, menjamin tidak ada diskriminasi apalagi kekerasan terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China. Menurut Said, saat ini semakin banyak pembangunan masjid di China, terutama di Xinjiang. Imam-imam masjid di Uighur juga mendapatkan fasilitas hingga jaminan hidup yang memadai.
"Sekarang, Islam sudah berkembang di China. Pemerintah China memberikan perhatian penuh kepada umat muslim dengan memperbaiki masjid-masjid, bahkan lahir ratusan restoran halal," kata Said usai menghadiri diskusi bedah buku berjudul 'Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok' di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Said menegaskan, pemerintah Indonesia tidak perlu ikut terlibat dengan provokasi dan konspirasi yang dilakukan sejumlah negara barat melalui media massa barat dan NGO yang menuding adanya persekusi atau kejahatan HAM terhadap etnis Uighur.
Bahkan, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim Uighur, di Xinjiang, China. Xiao Qian menyampaikan hal itu saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Menurut Xiao Qian, pemberitaan media barat mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidak benar. Yang benar adalah China sedang memerangi radikalisme dan terorisme di kota Xinjiang. Suku Uighur bersama suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di China. Suku Uighur lebih bernafaskan Islam sufistik. Sedangkan suku Hui bermazhab Imam Hanafi.
China Bela Muslim
Salah satu pembelaan dan perhatian Pemerintah China#ChinaBelaMuslim kaum muslim ialah Pemerintah China memberikan dana bantuan sebesar US$15 juta atau sekitar Rp213 triliun kepada bangsa Palestina untuk menggarap belasan proyek di Tepi Barat Jalur Gaza. Duta Besar Cina untuk Palestina, Guo Wei, dan Sekretaris Jenderal Dewan Menteri Palestina, Amjad Ghanem, Kamis (29/8/2019) lalu, menandatangani kesepakatan antarkedua negara.
Menurut Kantor Berita Palestina, WAFA (30/8/2019), dana triliunan itu akan digunakan untuk mendirikan infrastruktur, pengembangan pemuda dan kewirausahaan, pengembangan perempuan, dan energi. Namun yang paling baik dari donasi itu, adalah sumbangan US$500 ribu atau Rp7 miliar untuk membeli tas sekolah bagi anak-anak Palestina.
Perampok Minyak
Karakter, sifat dan perilaku imperialisme dan kolonialisme negara-negara barat sampai saat ini terus berlangsung terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia yang banyak memiliki cadangan minyak dan gasoline bumi.
Cara-cara keji yang paling banyak dilakukan negara-negara barat agar bisa merampok#PerampokMinyakXinjiangminyak dan gas bumi di kawasan Timur Tengah dan Asia ialah diduga kuat mereka membuat fitnah atau penyebaran berita hoaks tentang konflik SARA (Contohnya Suriah dan negara sekitarnya) dan fitnah kepemilikan senjata kimia (contohnya Irak).
Negara-negara barat berkonspirasi dengan media barat untuk mempropagandakan kebohongan itu dengan cara-cara kejam agar bisa bisa mengintervensi negara-negara sasarannya, tujuannya hanya satu yaitu merampok sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi.
Kekejaman ini diduga kuat dilakukan negara-negara barat terhadap wilayah Xinjiang di China. Mereka ingin merampok cadangan minyak dan fuel bumi di Xinjiang dengan memakai isu HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang.
Seperti diketahui, Pemerintah China telah menemukan ladang gas yang diperkirakan menyimpan cadangan 115,3 miliar meter kubik di lembah Tarim, Daerah Otonomi Xinjiang. Wakil General Manajer PetroChina Cabang Tarim, Tian Jun, menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil melakukan uji coba dengan baik di ladang fuel tersebut.
Ladang gasoline itu mampu menghasilkan 418.200 meter kubik gasoline alam dan 115,15 meter kubik gasoline kondensat in keeping with hari. Ladang fuel Tarim diperkirakan menyimpan a hundred and fifteen,three miliar meter kubik gas alam dan 21,66 juta ton gasoline kondensat. China akan mulai memproduksi fuel itu November 2020 mendatang. Ladang gasoline di wilayah Tarim akan memasok gasoline alam ke 15 provinsi di wilayah utara dan timur China melalui jaringan pipa gasoline.
Xinjiang merupakan daerah otonom di bagian barat China yang berbatasan langsung dengan Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan. Xinjiang memiliki cadangan minyak dan gasoline bumi melimpah.
Deradikalsasi China
Sebanyak 37 negara menandatangani dukungan terhadap kebijakan deradikalisasi Uighur, Xinjiang, China. Ke 37 negara itu menegaskan dukungannya kepada China untuk tetap melakukan deradikalisasi#DeradikalisasiChina bentuk pelatihan kejuruan dan pusat-pusat pelatihan di Xinjiang.
Ke 37 negara yang mendukung kebijakan China#PresidenJinping ialah Aljazair, Angola, Bahrain, Belarus, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Komoro, Kongo, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Eritrea, Gabon, Kuwait, Laos, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Zimbabwe.
Sedangkan negara-negara yang menuding China melakukan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur diantaranya yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identification
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficialICTV Televisi Inspirasi Indonesia
Pak Presiden tolong luangkan waktu Anda sedikit saja untuk membaca tulisan pendek dan sederhana ini. Bila Anda ingin negara ini tetap aman, nyaman dan damai dibawah ideologi Pancasila dan NKRI, maka Anda wajib menolak#TolakEksISIS orang-orang Indonesia eks ISIS yang ingin pulang ke negeri ini.
Tapi, jika Anda mau Indonesia hancur lebur dan menghidupkan ideologi khilafah, silahkan Anda boyong sekitar 600 orang Indonesia eks ISIS pulang.
Sekadar saran Pak Presiden, hindari mendengarkan pendapat oknum-oknum Komnas HAM yang bicara soal HAM hanya dalam perspektif dirinya sendiri, tanpa mau melihat konteks HAM bagi rakyat Indonesia. Kurang lebih 600 orang eks ISIS dibandingkan dengan 267 juta rakyat Indonesia tidak ada apa-apanya. Silahkan pak Presiden pilih, mau mengorbankan rakyat dan bangsa ini atau memulangan eks ISIS yang sudah bukan lagi WNI?
Pak Presiden, jangan percaya ocehan sejumlah oknum politisi yang minta eks ISIS dipulangkan karena alasan kemanusiaan versi mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak memahami makna sebenar-benarnya perikemanusiaan terhadap sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan.
Pak Presiden, ISIS itu hanya kelompok kecil pembunuh manusia yang sengaja diciptakan oleh sejumlah negara modern yang biadab untuk menguasai dunia.
Tahukah Pak Presiden? ISIS sudah kalah perang dan para pengikutnya butuh perhatian dunia dengan menciptakan tangisan ‘dramatis’ di media massa dan sosial media, agar mereka bisa dipulangkan ke negara asalnya. Para pengikut ISIS yang menjadi pesakitan di negara mereka masing-masing mendapat hukuman berat. Bahkan, di Suriah mereka akan dieksekusi mati.
Seandainya Pak Presiden ingin memulangkan eks ISIS ke negeri ini, maka butuh berapa besar dana untuk deradikalisasi? Akan efektifkah deradikalisasi itu? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap eks ISIS? Siapkah Anda menanggung risiko tinggi terhadap keberlangsungan bangsa ini?
Pak Presiden, Anda pasti sudah tahu. Saat ini faham radikalisme, terorisme, arabisme, intoleransi, penyebaran ideologi khilafah terus merongrong negara ini melalui jalur parpol, politisi, NGO, dan ormas berbasis agama. Aparat keamanan bangsa ini belum mampu secara maksimal membasmi gerakan mereka. Jadi, kalau eks ISIS benar-benar akan dipulangkan, bahaya Pak Presiden….!!!
Radikalisme Meningkat
Pak Presiden, Mendagri Tito Karnavian saat masih menjabat Kapolri mengatakan, aksi terorisme dan radikalisme meningkat 42 persen disepanjang tahun 2018. Pelaku teror yang ditangkap sebanyak 396 pelaku.
"Sepanjang tahun 2018, jumlah aksi meningkat 42 persen dibandingkan tahun 2017, yakni dari 12 kasus menjadi 17 kasus," kata Tito saat menyampaikan hasil kinerja dan evaluasi Rilis Akhir Tahun Mabes Polri 2018 di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, seperti dilansir Okenews (27/12/2018). Aksi terorisme atas nama agama yang paling banyak menyedot perhatian publik di tahun 2018 ialah rentetan bom di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Pak Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah melakukan pemblokiran terhadap konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten, mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019 (data Kominfo 19 Maret 2019). Platform konten yang terbanyak diblokir yaitu facebook dan instagram sebesar 8.131 konten. Sementara di twitter sebanyak 8.131 konten. Konten radikalisme dan terorisme yang diblokir di google/YouTube sebanyak 678 konten. Kemudian 614 konten di platform telegram, 502 konten di filesharing, dan 494 konten di situs web.
Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, Kementerian Kominfo sudah melakukan pemblokiran konten sebanyak 323 konten, yang terdiri dari 202 konten di situs web, 112 konten di platform telegram, 8 konten di facebook dan instagram dan 1 konten di YouTube.
Tahun 2018, telah diblokir konten radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten yang terdiri dari 7.160 konten di facebook dan instagram, 1.316 konten di twitter, 677 konten YouTube, 502 konten di telegram, 502 konten di file sharing, dan 292 konten di situs web. Selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1031 konten yang terdiri 963 konten facebook dan instagram dan 68 konten di twitter.
Pak Presiden Anda juga tahu khan, ada 11 kementerian/lembaga (Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, KASN) ikut menandatangani SKB tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke 11 Kementerian itu bertanggungjawab penuh untuk menjaga empat pilar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
ICTV: Aksi Demo Wajib Damai dan Nyaman
ISIS Tamat
Pak Presiden, kekalahan gerombolan ISIS di Irak, Suriah, Yaman, Afganistan, dan sejumlah negara lainnya, telah membuktikan bahwa mereka adalah kelompok orang lemah dan frustasi. ISIS sudah tamat
Jauh-jauh hari sebelum kelompok ISIS popular di dunia, ISIS hanyalah sekelompok pemberontak yang diduga sengaja diciptakan AS dan Arab Saudi untuk mengobok-obok kepemimpinan politik di kawasan Timur Tengah. Hal itu dilakukan Amerika karena mereka ingin menjadi penguasa minyak dunia.
Sedangkan Arab Saudi, dalam sepuluh tahun terakhir ini, dominasinya semakin surut di Timur Tengah karena negara-negara lain yang ada di kawasan Teluk semakin maju. Tentu saja, Arab Saudi merasa jadi ‘terbelakang’ dan ingin kembali merebut hegemoninya sebagai pemimpin negara-negara di Timur Tengah. Salah satu strateginya ialah menghancurkan kepemimpinan politik di sejumlah negara Timur Tengah, maka tak heran ketika Arab Saudi dan AS saling bekerjasama (simbiosa mutualisma) untuk menghancurkan negara-negara Timur Tengah, dengan mempersenjatai dan mendanai kelompok pemberontak sebagai embrio ISIS. (Baca : Obama Terpeleset Lidah, Bilang AS Melatih ISIS - CNN indonesia/http://www.cnnindonesia.com/…/obama-terpeleset-lidah-bilan…/)
Dengan dukungan AS dan Arab Saudi, ISIS menjadi isu dunia. Arab Saudi, AS dan sekutunya akan jadi semakin mudah bila ingin mengintervensi sejumlah negara di Timur Tengah, Eropa dan Asia melalui isu ISIS.
Isu yang dihembuskan AS dan Arab Saudi saat ini ialah mereka ingin ‘membasmi’ kelompok ISIS. Baik AS maupun Arab Saudi terus-menerus mempropagandakan ISIS, agar tujuan intervensi mereka dapat tercapai tanpa diketahui publik dunia. (Baca : Wikileaks: Hillary Clinton sebut Saudi dan Qatar danai ISIS | merdeka .../https://www.merdeka.com/…/wikileaks-hillary-clinton-sebut-s…)
Dalam sejumlah pemberitaan media internasional yang valid, sebenarnya kelompok ISIS sangat kecil dan lemah. ISIS menjadi popular karena propaganda AS dan Arab Saudi serta media-media sekutu mereka. Sejumlah media massa, sosial media dan NGO yang pro AS dan Arab Saudi dengan sengaja dan terbuka mempropagandakan kekejaman ISIS. Tujuannya ialah untuk membentuk opini publik dunia. Bahkan, kabarnya, ISIS juga mendapat dukungan dana dan persenjataan dari Arab Saudi dan AS serta 40 negara G20. (Baca : HEBOH..Putin Ungkap 40 Negara Danai ISIS di KTT G20 dan Cibir NATO di Suriah/https://arrahmahnews.com/…/heboh-putin-ungkap-40-negara-da…/).
Dengan semakin gencarnya propaganda ISIS, maka AS dan Arab Saudi berharap, negara-negara di dunia menjustifikasi ISIS sebagai kelompok bersenjata yang besar. Padahal, faktanya ISIS kecil dan lemah. Sekarang ISIS sudah hancur lebur. Kekalahan ISIS di dunia, membuat AS dan Arab Saudi serta konco-konconya frustasi.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah ISIS menjadi ‘popular’ karena para penggila media sosial yang tidak tahu-menahu tentang ISIS terus mengupload hampir semua gerakan ISIS. Sebagian besar penggila medsos di Indonesia pun tanpa sengaja ikut mempropagandakan ISIS melalui sosial media.
AS dan Arab Saudi, sudah lama menargetkan kawasan Asia, Filipina dan Indonesia. Baik AS maupun Arab Saudi secara sengaja dan terbuka melemparkan isu ISIS di Asia dengan tujuan agar situasi politik dan ekonomi Asia menjadi tidak stabil. (Baca : Serangkaian bukti Amerika dan Saudi sebenarnya dukung ISIS/https://www.merdeka.com/…/serangkaian-bukti-amerika-dan-sau…)
Kalau situasi ekonomi dan politik di Asia labil, maka AS dan Arab Saudi akan dengan mudah mengintervensi. Namun, upaya ‘busuk’ AS dan Arab Saudi terkendala dengan solidnya hubungan dua negara kuat di Asia yaitu Tiongkok dan Korea Utara (Korut) yang didukung Rusia. Itulah yang menjadi penyebab, mengapa AS dan Arab Saudi sulit mengobok-obok negara di kawasan Asia dengan memakai isu ISIS.
Ketakutan AS dan Arab Saudi semakin parah ketika Tiongkok, Korut dan Rusia serta negara-negara di Asia lainnya saling ‘bergandengan tangan’ untuk menghadapi ISIS. Rusia juga mendukung negara-negara Asia yang kontra AS dan Arab Saudi, maka tak heran kalau kelompok ISIS tidak mampu masuk ke negara-negara komunis serta sejumlah negara di kawasan Asia lainnya. Sampai kapan pun AS dan Arab Saudi akan sulit merusak hegemoni Asia kalau Tiongkok, Korea Utara, Rusia serta negara-negara Asia lainnya bersatu menghadapi AS dan Arab Saudi. Jadi, ISIS itu ‘populer’ hanya karena pemberitaan propaganda yang dengan sengaja dilakukan AS dan Arab Saudi. #TolakEksISIS
PERHATIAN: Bila Anda cinta tanah air Indonesia, VIRALKAN dan SHARE artikel ini. Terima kasih.