Filosofi Politik Dibalik Latihan Tinju Presiden Jokowi

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya berlatih tinju. Ia mengaku ingin menjaga kebugaran. Olahraga joging, bersepeda dan memanah dipilihnya, karena katanya, cepat mengeluarkan keringat. “Setiap hari ketat mengikuti jadwal yang serius-serius terus. Kalau kita lupa olahraga, kesehatan kita bisa drop," ujar Jokowi di Alun-alun Lamongan, Jawa Timur, Kamis, 8 Maret 2018 lalu.

Latihan tinju yang dilakukan Jokowi yang kabarnya sudah berjalan empat bulan, menarik perhatian publik dan menjadi viral di sosial media. Sejumlah pihak menilai, latihan tinju yang dilakukan mantan Gubernur DKI ini, ada kaitannya dengan suhu politik yang semakin memanas menjelang pemilihan presiden 2019 mendatang. Pertanyaan menariknya ialah benarkah latihan tinju yang dilakoni Presiden Jokowi, terkait dengan situasi politik nasional?

Menurut saya, ada landasan filosofis mengapa Presiden Jokowi melakukan latihan tinju secara rutin. Secara kasat mata, olahraga apapun, termasuk tinju pasti mengeluarkan keringat dan akan membuat tubuh menjadi sehat, segar dan bugar. Namun, dibalik latihan tinju Presiden Jokowi, saya melihat ada empat pesan politik yang ingin disampaikannya kepada bangsa ini.

Pertama, Presiden Jokowi ingin menunjukkan melalui bahasa olahraga bahwa dalam politik itu, pasti ada kawan dan lawan. Dengan kata lain, Jokowi ingin memiliki lawan tanding dalam pilpres 2019. Artinya, Jokowi tidak ingin melawan kotak kosong atau menjadi calon tunggal, walaupun hal itu dibolehkan dalam UU. Makna yang tersirat dalam pesan ini ialah Jokowi ingin menegaskan bahwa biarkan rakyat memilih calon presidennya secara bebas dan bertanggungjawab.

BACA JUGA: Mau Tahu Masa Depan Ahok Usai Keluar Dari Penjara? Baca Buku ini

Kedua, Presiden Jokowi paham betul bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan negara. Rakyat tentu sangat membutuhkan sejumlah calon presiden (bukan calon tunggal) yang berkualitas untuk mereka dukung. Analogi yang pas untuk poin kedua ini ialah ibarat penonton yang sedang menyaksikan pertandingan tinju. Mereka bebas untuk mendukung jagonya masing-masing

Ketiga, Presiden Jokowi secara tegas menyimbolkan bahwa dalam setiap pertandingan olahraga apapun, baik si atlet, penonton dan juga wasit harus menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Jangan ada perbuatan curang yang tujuannya ingin memenangkan pertarungan, tetapi dengan cara-cara yang tidak sehat. Analoginya ialah dua atau tiga capres yang akan bertarung tahun 2019, harus bersikap dan berperilaku jujur, dan tidak saling menjatuhkan antarsesama capres.

Keempat, Presiden Jokowi dan tentunya juga semua rakyat Indonesia menginginkan agar rakyat Indonesia mau menerima kekalahan dengan lapang dada dan menyambut kemenangan dengan rendah hati, atas hasil akhir pilpres 2019. Analoginya ialah KPU dan Bawaslu berperan sebagai ‘wasit’ dalam pilpres 2019. Presiden Jokowi dan juga rakyat menginginkan agar para ‘wasit’ ini dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggungjawab dan transparan, sehingga hasil keputusan akhirnya soal pemenang pilpres 2019 dapat diterima dengan baik oleh rakyat.

Nah, itulah empat landasan filosofis dibalik latihan tinju Presiden Jokowi. Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Saya yakin Anda pun memiliki analisis tersendiri soal ini.

Salam sruput teh tubruk bro…[Wawan Kuswandi]

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

Indocomm.blogspot.com

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

Jokowi Calon Tunggal? Indonesia Krisis Capres dan Kegagalan Kaderisasi Parpol

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan bahwa Presiden Jokowi adalah calon terkuat dalam pilpers 2019. Buktinya, hasil survey LSI menyebutkan bahwa sebanyak 70 persen rakyat puas dengan kinerja Jokowi.

Sampai saat ini, hanya ada tiga nama yang beredar yang disebut-sebut bisa menyaingi Jokowi, mereka ialah Gatot Nurmantyo, Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, seperti sudah disampaikan di atas, elektabilitas mereka masih sangat rendah di mata rakyat.

BACA JUGA: Filosofi Politik Dibalik Latihan Tinju Presiden Jokowi

Pertanyaan menariknya ialah mengapa sejumlah partai politik (parpol) tidak memiliki ?Petarung? Yang mampu mengimbangi elektabilitas Jokowi? Jawaban sederhananya ialah Indonesia memang sedang mengalami krisis capres. Mengapa ini bisa terjadi? Lagi-lagi jawaban sederhananya adalah sejumlah parpol koalisi pendukung pemerintah maupun parpol koalisi oposisi (parpol yang berseberangan dengan pemerintah), gagal overall dalam melakukan kaderisasi calon pemimpin nasional.

Kegagalan kaderisasi ini terjadi akibat pola rekrutmen parpol yang tidak berkualitas. Artinya parpol tidak memiliki standarisasi yang baik dalam merekrut kadernya, misalnya soal daya intelektual kader, integritas moral dan mental kader serta hubungan sosial komprehensif kader terhadap masyarakat.

Sesungguhnya, parpol wajib menciptakan dan menyiapkan kader sesuai standarisasi diatas untuk jangka waktu, minimum lima tahun dan maksimal sepuluh tahun. Parpol harus terus-menerus secara konsisten mempromosikan kadernya sesuai standar di atas kepada publik, sehingga rakyat punya pilihan baru terhadap calon pemimpin nasional.

BACA JUGA: Mau Tahu Sembilan Indikator yang Mendukung Ahok? Baca Ebook ini

Hal lainnnya lagi yang juga tidak kalah pentingnya ialah platform sejumlah partai banyak yang tidak jelas dan terarah untuk membangun bangsa ini secara politik. Justru yang terjadi ialah sejumlah parpol koalisi pendukung pemerintah maupun parpol koalisi oposisi, lebih mementingkan meraih kekuasaan semata dengan cara-cara yang tidak mencerdaskan dan menyehatkan kehidupan berpolitik rakyat.

Mungkin contoh yang paling mendekati soal kasus kehidupan politik yang tidak menyehatkan rakyat ialah seperti mahar politik dan penyebaran fitnah serta hoax di sosial media yang tujuannya untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Kalau ini terus terjadi, maka sampai kapan rakyat akan pintar dan cerdas dalam berpolitik? Mari kita renungkan bareng-bareng.

Tahun 2019 merupakan momentum politik yang sangat tepat bagi semua parpol untuk sesegera mungkin mengedukasi ?Kesehatan? Politik rakyat. Selain itu, parpol juga harus secepatnya mengemban tugas ?Mulia? Mengkader manusia-manusia Indonesia untuk menjadi pemimpin nasional yang berkualitas secara moral, intelektual dan sosial. Parpol tak perlu lagi saling sikut dalam merebut kekuasaan hanya untuk kepentingannya sendiri yang pada akhirnya bisa menimbulkan konflik nasional. Berpolitik yang berpihak kepada bangsa dan negara lebih utama, dibandingkan berpolitik hanya sekadar merebut kekuasaan dengan mengatasnamakan rakyat.

Salam sruput teh tubruk bro…[Wawan Kuswandi]

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

Indocomm.Blogspot.Com

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Antara Golput dan Calon Tunggal di Pilpres 2019, Sebuah Otokritik Parpol

Dalam pandangan saya, semestinya parpol tidak perlu tergesa-gesa dalam mengomentari isu calon tunggal di pilpres 2019. Mengapa? Karena proses pencalonan capres dan cawapres 2019 masih lama dan setiap parpol masih punya waktu untuk melakukan konsolidasi dan koalisi untuk menentukan ?Petarungnya? Dalam menghadapi Jokowi. Pertanyaannya ialah mengapa parpol pendukung pemerintah sulit mendapatkan orang yang tepat untuk dijadikan capres menyaingi Jokowi, sehingga akhirnya mereka mengusung Jokowi? Hal yang sama juga terjadi pada parpol koalisi yang tidak mempunyai figur yang pas untuk ?Diduelkan? Dengan Jokowi di pilpres 2019.

BACA JUGA: Jokowi Calon Tunggal? Indonesia Krisis Capres dan Kegagalan Kaderisasi Parpol

Seperti sudah saya ulas dalam tulisan sebelumnya ‘Jokowi Calon Tunggal? Indonesia Krisis Capres dan Kegagalan Kaderasi Parpol’ , faktanya, parpol memang mengalami krisis akut dalam kaderisasi sehingga gagal menemukan kadernya yang memiliki karakter dan kualitas mumpuni untuk memimpin bangsa ini. Akibat krisis ini, maka demokrasi kita mengalami stagnasi yang sangat memprihatinkan.

Bayangkan saja, dari jumlah penduduk yang mencapai 260 juta orang lebih, tak ada satupun calon yang bisa bersaing dengan Jokowi. Benarkah demikian? Bisa benar, bisa juga tidak. Persoalan utamanya ialah karena parpol gagal melakukan kaderisasi serta platform politik parpol yang tidak jelas dan terarah.

Politik bagi sebagian parpol hanya menjadi tujuan untuk merebut kekuasaan. Padahal, sesungguhnya politik ialah bagaimana sebuah bangsa, melalui parpol bisa menciptakan pemimpin bangsa yang memenuhi unsur kualitas kebangsaan, kerakyatan dan kenegarawanan untuk kepentingan bangsa dan negara. Politik itu bukan hanya kepentingan merebut kekuasaan, karena dalam politik itu bukan hanya parpol yang punya kepentingan, tetapi juga rakyat secara keseluruhan.

BACA JUGA: Filosofi Politik Dibalik Latihan Tinju Presiden Jokowi

Ada dua pilihan yang mungkin terjadi bila Jokowi menjadi calon tunggal, yaitu rakyat yang suka akan mendukung dan memilih Jokowi dan yang tidak tidak suka, berpeluang akan menjadi golput. Munculnya golput ini merupakan kesalahan overall parpol, karena mereka tidak mampu memberikan alternatif tokoh baru untuk menjadi calon presiden dan bertarung dengan Jokowi. Artinya, rakyat tidak bisa disalahan, jika golput ada dalam pilpres 2019, karena golput pun merupakan bentuk partisipasi politik rakyat. Keberadaan golput jelas menjadi otokritik bagi parpol pendukung pemerintah maupun parpol oposisi.

Pertanyaan pentingnya ialah apakah sudah sedemikian pentingnya sehingga rakyat harus golput? Pertanyaan ini tentu sangat sulit dijawab, bila dikaitkan dengan kepentingan politik man or woman atau golongan tertentu, karena mereka pasti mempunyai ideologi dan tujuan khusus yang bersifat inner dalam kelompoknya, ketika terlibat dalam kancah politik praktis.

Namun, pertanyaan di atas menjadi sangat mudah dijawab, bila dikaitkan dengan kepentingan kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan. Otomatis rakyat akan menghindari golput dan menyalurkan aspirasinya pada tokoh capres yang ada. Kalau ini terjadi, maka rakyat dan bangsa ini, semakin memahami pentingnya partisipasi politik dalam sebuah negara demokrasi.

Salam sruput teh tubruk bro…[Wawan Kuswandi ]

BACA JUGA:BUKU 'Secangkir Opini Jakarta dan Ahok' TELAH TERBIT, MILIKI SEGERA!

Www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

Indocomm.Blogspot.Com

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Darurat Korupsi, Saatnya Koruptor Dihukum Mati!

Perilaku korup sejumlah pejabat negara dan politisi sungguh sudah sangat mengkhawatirkan. Korupsi semakin membudaya dan menjadi gaya hidup. Bahkan ?Tren? Berbuat korup bagi sebagian masyarakat terus berlangsung secara massif. Korup bisa dilakukan secara pribadi maupun berjamaah. Target atau sasaran uang yang akan ?Dirampok? Juga bukan hanya menyasar uang negara, tetapi juga sektor korporasi (swasta).

Kini, Indonesia berada dalam situasi darurat korupsi super kronis yang mungkin sulit untuk disembuhkan dengan cara apapun. Harapan munculnya efek jera dengan hukuman penjara tidak berarti sama sekali. Jalan satu-satunya yang mungkin bisa berhasil menghilangkan perilaku korup adalah hukuman mati.

Kasus Korupsi Fantastis

Sejumlah kasus korupsi yang menghebohkan publik diantaranya skandal asuransi plat merah Jiwasraya (persero). Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp12,four triliun. Negara merugi sekitar Rp13,7 triliun. Akibat kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Kasus lain yang masih dalam proses pengusutan yaitu dugaan korupsi di Asabri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan ada indikasi korupsi di Asabri. Kerugian negara diduga mencapai Rp10 triliun. Kasus lama yang masih mengambang ialah korupsi di Bank Century. Negara menderita kerugian sebesar Rp7 triliun. Kasus ini hanya mampu mencokok Budi Mulya yang sudah divonis 15 tahun penjara.

Korupsi ditubuh Pelindo II juga luar biasa. Empat proyek PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai Rp6 triliun. Kasus korupsi ini ditangani Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 2015 lalu.

Kejahatan korupsi yang paling mengejutkan publik ialah kasus korupsi E-KTP. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,3 triliun. Ketua DPR RI Setya Novanto dan Irman Gusman terlibat. Korupsi di proyek wisma atlet Hambalang tak kalah fantastisnya. Negara mengalami kerugian sebesar Rp706 miliar. Beberapa nama terseret dalam kasus ini yaitu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, mantan Kemenpora Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh.

Hukuman Mati

Berbicara soal kasus korupsi di Indonesia, tak akan pernah habis. Jadi, kalau Presiden Jokowi ingin menerapkan hukuman mati bagi koruptor, tentu saja rakyat wajib mendukung penuh. Namun, apa yang akan dilakukan Jokowi ini tidak mudah karena akan menghadapi tantangan dari sejumlah pejabat dan politisi senayan.

Mengapa para pejabat negara dan politisi semakin berani melakukan korupsi? Pertanyaan ini layak menjadi bahan renungan. Seabrek sanksi hukum untuk para koruptor sudah diterapkan. Tapi, faktanya korupsi semakin menggila. Sanksi hukum tidak mampu membuat jera koruptor.

Tak beda jauh dengan kejahatan narkoba yang bisa merusak sel-sel generasi penerus bangsa, kejahatan korupsi pun bisa mengakibatkan kerusakan yang sama. Kejahatan korupsi bisa merusak ethical dan mental manusia Indonesia secara massal. Negara bangkrut karena dirampok bangsa sendiri dengan berbagai dalih kerakyatan dan regulasi.

Di sisi lain, sanksi hukum untuk penjahat narkoba sudah selangkah lebih maju dengan menerapkan hukuman mati. Sedangkan, sanksi hukum untuk para koruptor masih berkutat dengan berbagai embel-embel administrasi, diantaranya menyangkut popularity koruptor sebagai politisi atau pejabat negara. Ujung-ujungnya, bila koruptor ingin ditangkap atau dihukum, harus meminta izin dan persetujuan presiden atau pimpinan lembaga tinggi negara atau pimpinan parpol. Akhirnya, jaringan korupsi antara pejabat negara, politisi dan pihak swasta terus tumbuh dan berkembang secara terselubung.

Solusi Ekstrem

Sesungguhnya, solusi yang ditawarkan Presiden Jokowi untuk menghukum mati koruptor sangat tepat. Solusi ini memang ekstrim. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sebenarnya, hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia dalam 15 tahun terakhir ini, telah membuktikan bahwa penjara bukanlah tempat efektif untuk menurunkan angka korupsi. Skandal korupsi justru terus mengalami peningkatan di berbagai sektor.

Kejahatan korupsi jelas bersifat luar biasa, maka penanganannya pun harus dengan hukum yang ekstra luar biasa. Dalam UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, terdapat dimensi hukuman mati. Hukuman mati juga terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mayoritas masyarakat Indonesia juga menilai bahwa hukuman mati merupakan cara yang tepat untuk menekan tingginya kasus kejahatan korupsi.

Selain menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, negara juga berkewajiban untuk melakukan pembenahan sistem hukum nasional. Dalam sejarah, hukuman mati juga banyak diterapkan terhadap tindak kejahatan yang bermacam-macam, termasuk kasus korupsi. Di abad 18 SM, Raja Hammurabi dari Babilonia membuat perintah hukuman mati untuk 25 jenis tindakan kriminal.

Sejumlah pakar hukum Internasional menilai, penerapan hukuman mati dapat menghemat biaya pengeluaran negara daripada memenjarakan koruptor seumur hidup. Kapan hukuman mati bagi koruptor ini akan dilaksanakan? Hanya Presiden Jokowi yang tahu.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@wawanku86931157

#indonesiacommentofficial

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE

#INDONESIAComment

Foto: Ist