LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identification
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficial
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Foto: Ist
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identity
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficial
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Skandal mega korupsi di perusahaan asuransi pelat merah Jiwasraya dibongkar habis Menteri BUMN Erick Thohir. Sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat, terus dikejar pihak aparat hukum. KPK telah menetapkan lima tersangka yaitu Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro, eks Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, Eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.
Dibalik hebohnya skandal ?Perampokan? Dana nasabah Jiwasraya ini, tiba-tiba saja Ketua Umum Parpol Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) panik, benarkah?
Kepanikan ayah AHY ini nampak dalam tulisan di Facebook pribadinya. Dalam tulisan panjang di Facebooknya, Senin (27/1/2020), SBY mengungkapkan informasi tentang rencana penjatuhan dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) through Pansus Jiwasraya. SBY juga menceritakan soal kasus Pansus Century.
PENYELESAIAN KASUS JIWASRAYA AKAN SELAMATKAN NEGARA DARI KRISIS YANG LEBIH BESAR
Sewaktu saya mendengar ada kasus keuangan yang menimpa PT. Asuransi Jiwasraya, salah satu BUMN kita, saya tak berkomentar apapun. Pikir saya, bisa saja sebuah korporat, termasuk Jiwasraya, mengalami masalah demikian. Pasang surut keadaan keuangan perusahaan, sehat-tidak sehat, boleh dikata lumrah. Namun, ketika dalam perkembangannya saya ketahui angka kerugiannya mencapai 13 triliun rupiah lebih, saya mulai tertarik untuk mengikutinya. Ini cukup serius.
Ketika Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, sayapun tak merasa terusik. Tesis saya, untung rugi dalam dunia bisnis bisa saja terjadi. Kalau mengetahui kondisi keuangannya tak sehat, korporat tentu segera melakukan langkah-langkah perbaikan. Bahkan ketika beberapa saat kemudian, Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan bahwa masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006, saya juga tak merasa terganggu. Apalagi, di tahun 2006 dulu saya tak pernah dilapori bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di PT. Jiwasraya.
Namun, ketika mulai dibangun opini, dan makin kencang, bahwa seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang ini, dan yang salah adalah pemerintahan SBY, saya mulai bertanya... Apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi? Padahal, saya tahu bahwa krisis besar, atau jebolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir. Karenanya, dihadapan staf dan beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disalahkan, saya sampaikan komentar ringan saya. Intinya, kalau memang tak satupun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau.
Ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan?
Awal Januari 2020, isu Jiwasraya makin ramai dibicarakan. Ditambah dengan isu Asabri. Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain, konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius.
Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih Panja. Bukan Pansus.
Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya "geleng kepala". Katanya... Untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang "dibidik dan harus jatuh" dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan.
Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main "goal-targetan".
Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI dengan tegas saya larang untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu. Punya niat dan motif seperti itu. Itu salah besar. Nama-nama yang sering disebut di arena publik, dan seolah pasti terlibat dan bersalah, belum tentu bersalah. Termasuk tiga nama tadi. Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu. Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah.
Saya jadi teringat akan peristiwa politik yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pasca Pemilu 2009, dunia politik digaduhkan oleh isu "bail-out" Bank Century. Berbulan-bulan politik kita tidak stabil. Namun, apa yang ingin saya katakan? Sama seperti sekarang ini, nampaknya ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan. Saya sangat tahu bahwa yang harus jatuh adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan juga mantan Gubernur BI, Wakil Presiden Boediono. Jika bisa, SBY juga diseret dan dilengserkan. Memang cukup seram.
Rumor dan berita yang dibangun juga tak kalah seramnya. Diisukan jumlah dana 6,7 triliun dalam penyelamatan Bank Century semuanya mengalir ke Tim Sukses SBY dalam Pilpres 2009. Termasuk para petinggi Partai Demokrat. Dengan gegap gempita karenanya Pansus dibentuk, hak angket digunakan oleh DPR RI.
Namun saya tetap tenang. Saya juga tak takut dengan dibentuknya Pansus. Bahkan tak pernah menghalanginya. Padahal koalisi pendukung pemerintah cukup kuat waktu itu. Jumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat juga sangat besar, 148 orang. Mengapa saya tak takut dengan Pansus Bank Century?
Saya memegang fakta dan kebenaran mengapa dilakukan "bail-out" pada Bank Century. Ada alasan yang sangat kuat mengapa para otoritas keuangan mengambil keputusan yang berani tetapi berisiko tinggi. Dengan "judgement" mereka, yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, pilihan dan keputusan harus diambil. Sejarah menunjukkan bahwa setelah itu Indonesia selamat dari krisis. Pertumbuhan ekonomi kita hanya sempat turun satu tahun, dari 6% di tahun 2008, menjadi 4,6% di tahun 2009. Namun, tahun depannya (2010) naik lagi ke angka 6,2%, dan bahkan tahun 2011 menjadi 6,5%. Oleh dunia, Indonesia dinilai berhasil meminimalkan dampak krisis global tahun 2008 dulu. Jadi ada alasan yang sah. "Bail-out" Bank Century adalah solusi. Kalau kita kaitkan dengan jebolnya keuangan Jiwasraya sebesar thirteen,7 triliun rupiah saat ini, adakah alasan yang dapat diterima akal sehat mengapa itu terjadi? Inilah yang ingin diketahui oleh rakyat kita.
Saya juga sangat yakin bahwa dulu baik Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono tak punya niat buruk. Tujuannya adalah agar ekonomi Indonesia selamat dari krisis. Itu juga yang saya lakukan dan ikhtiarkan siang dan malam sebagai Presiden. Alhamdulillah, ekonomi kita selamat. Tidak jatuh seperti di tahun 1998 dulu. Saya yakin pula kedua pejabat itu (SMI & Boediono) tak melakukan korupsi. Meskipun untuk "bail-out" Bank Century itu tak perlu meminta ijin saya sebagai Presiden, tetapi keduanya diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengambil keputusan. Jadi, yang mereka lakukan sah dan kuat secara hukum.
Perihal tuduhan ada aliran dana yang besar ke Tim Sukses SBY saya justru mendorong dilakukannya audit oleh BPK. Silahkan dicek apakah memang ada aliran dana ke situ. Terhadap pihak yang melemparkan fitnah kepada sejumlah nama, yang dituduh menerima dana Bank Century, juga saya dorong untuk diselesaikan di mahkamah pengadilan. Saya berani "menantang" siapapun yang memfitnah. Ini penting agar secara terbuka dapat diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. KPK saya tahu juga sudah bekerja. Hasilnya, memang tak ada aliran dana apapun ke Tim Sukses SBY dan Partai Demokrat. Tak ada pula aliran dana Bank Century ke kantong saya. Itu haram. Saya ingin, baik melalui Pansus maupun jalur hukum semua proses dibuka, dan rakyat bisa mengikutinya. Kalau tidak, mungkin sampai sekarang masih ada yang menyangka ada korupsi dan aliran dana Bank Century ke tangan-tangan pihak yang berkuasa, termasuk ke jajaran Partai Demokrat.
Kita ingin Indonesia menjalankan politik yang berkeadaban. Jangan suka main tuduh, main fitnah dan "character assassination". Selama 10 tahun saya mengemban amanah dulu, tak pernah henti saya menerima tuduhan, fitnah dan juga pembunuhan karakter. Sebagai manusia saya, dan juga almarhumah Ani Yudhoyono, sangat merasakan betapa menderita dan tidak adilnya perlakuan sebagian kalangan itu. Karenanya, saya menyeru janganlah cara-cara buruk itu terus kita jalankan di negeri ini. Tak perlu presiden-presiden setelah saya harus mengalami nasib yang sama.
Pintu gerbang untuk mencegah krisis keuangan yang lebih besar
Opini dan persepsi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah pemerintah dituduh ingin menutupi dan melokalisasi kasus besar Jiwasraya ini. Mengapa ditutup-tutupi, kata mereka, karena pemerintah ingin mengamankan, melindungi dan menyelamatkan pihak-pihak tertentu. Gagasan untuk membentuk Pansus di DPR RI nampaknya juga mengalami hambatan dan bahkan seolah "ditutup" jalannya. Padahal, banyak pihak meyakini bahwa dengan digunakannya hak angket oleh DPR RI, penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh kepada siapapun. Kepada pihak manapun yang punya kaitan dengan krisis keuangan di Jiwasraya. Bahkan terhadap yang melakukan penyimpangan di BUMN-BUMN yang lain.
Tentu saja persepsi publik seperti itu belum tentu benar. Bisa salah. Saya tidak tahu mengapa masyarakat (meskipun tidak semua) punya persepsi seperti itu. Saya juga tidak tahu apakah itu sebuah "halusinasi", atau mereka merasa memiliki informasi yang sahih.
Tetapi, di sisi lain mungkin pula pemerintah punya alasan mengapa "tidak setuju" atas dibentuknya Pansus untuk menyelidiki mega skandal yang terjadi di Jiwasraya. Namun, perlu diingat, sebenarnya Pansus atau bukan Pansus itu sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan DPR RI. Kewenangan lembaga legislatif. Bukan kewenangan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Begitu bunyi konstitusi kita (UUD 1945). Saya kira semua juga setuju bahwa era di mana parlemen (DPR) hanya mengikuti kemauan pemerintah seperti di era otoritarian dulu sudah berakhir.
Dengan terjadinya krisis besar di Jiwasraya ini, ditambah informasi yang dapat dipercaya bahwa sejumlah BUMN yang lain juga mengalami permasalahan yang relatif serius, Asabri misalnya, saatnya negara melakukan koreksi besar. Melakukan perbaikan total. Atau bahkan bersih-bersih. Bisa saja kasus Jiwasraya ini ibarat sebuah "puncak dari gunung es". Nampak kecil di atas permukaan, ternyata besar yang tidak kelihatan. Kalau secara kumulatif kerugian negara mencapai jumlah puluhan triliun, sebenarnya itu sudah tergolong krisis besar. Sangat bisa bersifat sistemik, terstruktur dan masif. Barangkali tidak keliru apa yang dikatakan oleh BPK bahwa krisis keuangan Jiwasraya ini bersifat sistemik dan "gigantic".
Jika setelah dilakukan penyelidikan yang serius dan komprehensif ternyata ditemukan kesamaan "modus" penggelapan uang rakyat, negara tidak boleh menyepelekan kasus-kasus penyimpangan ini. Apalagi jika ternyata otak dan operatornya berasal dari kelompok yang sama. Apalagi pula jika kecerobohan dan penyimpangan itu dilakukan dengan metodologi yang sama.
Bagaimana jika modus investasi di "saham gorengan" ini juga terjadi di lembaga asuransi atau menyangkut dana pensiun di lembaga-lembaga yang lain. Misalnya jika ternyata juga terjadi di Asabri yang katanya potensi kerugiannya mencapai 10 hingga 16 triliun rupiah. Atau juga jika terjadi di PT. Taspen yang diinformasikan memiliki pertumbuhan investasi saham minus 23% dalam dua tahun terakhir. Mudah-mudahan informasi yang sangat mencemaskan ini tidak benar adanya. Artinya apa yang berkembang di masyarakat luas itu tidak benar. Benar atau tidak benar sesungguhnya dapat diketahui jika pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus ini dilakukan secara "open, transparant and comprehensive".
Masalah menjadi lebih serius jika ternyata keserampangan dan juga penyimpangan pengelolaan keuangan korporat ini terjadi di BUMN-BUMN lain. Maksudnya, bukan hanya lembaga asuransi dan dana pensiun semata. Ingat aset BUMN secara nasional lebih dari 8.000 triliun rupiah. Jangan sampai negara dan rakyat "kecolongan" bahwa miliknya banyak yang telah "raib". Raib karena ketidak beresan dan penyimpangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu.
Karenanya, saatnya telah tiba untuk melakukan koreksi dan perbaikan total. Membiarkan penyimpangan seperti ini terjadi, dan terus terjadi, menurut saya adalah sebuah kejahatan. Jika setelah kita lakukan penyelidikan jumlah uang negara yang raib ini tidak sebesar yang diduga banyak kalangan, tetap saja ada manfaatnya. Artinya, negara bisa melakukan pencegahan dan peringatan keras kepada siapapun yang tidak cakap dan lalai dalam mengelola keuangan BUMN. Tapi, jika ternyata jumlah kerugian keuangan negara itu sedemikian besarnya, tindakan yang tegas dan tuntas harus dilakukan. Tindakan demikian akan dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis yang lebih besar lagi di masa depan.
Saya yakin, Presiden Jokowi juga ingin penyimpangan-penyimpangan serius ini bisa diungkap semuanya, dan yang bersalah diberikan sanksi yang adil. Pasti Presiden Jokowi tidak ingin ada permasalahan serius terbiarkan dan terus berlangsung, sehingga negeri ini menyimpan banyak "bom waktu". Bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan mengakibatkan terjadinya krisis besar. Pasti pula presiden kita ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik dan tidak membiarkan terjadinya skandal-skandal berskala besar yang sangat melukai hati rakyat kita.
7 Arena Penyelidikan dan Penyelesaian Krisis Jiwasraya
Ada pertanyaan kunci yang harus dapat dijawab yaitu apa saja yang harus diselidiki? Hal ini amat penting agar keseluruhan penyimpangan dan kesalahan dalam kedua kasus besar ini dapat diungkap. Perbaikan menyeluruh dalam hal manajemen dan akuntabilitas keuangan BUMN-BUMN di masa depan sulit dilakukan, jika kita sendiri tidak terbuka dan tidak jujur atas berbagai permasalahan fundamental yang ada.
Menurut pendapat saya, paling tidak ada 7 arena investigasi yang harus disentuh atau dimasuki.
Arena 1: Berapa triliun jebolnya keuangan Jiwasraya?
Meskipun sudah banyak beredar jumlah kerugian atau uang yang raib di BUMN ini, antara lain dari sumber BPK, namun investigasi harus bisa menentukan jumlah ini secara akurat. Benarkah jumlah kerugian untuk Jiwasraya sebesar 13,7 triliun rupiah? Benar pulakah Asabri juga mengalami kerugian sebesar 10 hingga 16 triliun rupiah?
Arena 2: Mengapa jebol?
Benarkah jebolnya keuangan di BUMN ini karena penempatan (placement) dana investasi perusahaan pada saham-saham yang berkinerja buruk? Penempatan dana perusahaan yang ceroboh dan keliru ini disengaja atau tidak? Apakah memang penempatan dana korporat yang salah ini disengaja karena ada yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi?
Arena 3: Siapa yang bikin jebol?
Perlu dilakukan investigasi siapa saja yang menyebabkan jebolnya keuangan BUMN tersebut. Benarkah hanya 5 orang sebagaimana yang diduga oleh kejaksaan agung kita? Adakah aktor intelektual yang bekerja "di belakang"? Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang.
Arena 4: Apakah memang ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik (pemilu)?
Investigasi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dalam kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu. Baik yang mengalir ke partai politik tertentu maupun tim kandidat presiden. Tuduhan ini persis dengan yang saya alami ketika dilakukan "bail-out" Bank Century dulu. Karenanya, untuk membersihkan nama baik partai politik tertentu dan Presiden Jokowi sendiri, penyelidikan tentang hal ini patut dilakukan. Biar gamblang, dan rakyat mendapatkan jawabannya. Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Jokowi sempat berpikir agar tim suksesnya mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya tersebut.
Arena 5: Berapa uang rakyat yang mesti dijamin & dikembalikan?
Salah satu penyelesaian krisis keuangan Jiwasraya adalah agar rakyat atau peserta asuransi di korporat tersebut tidak dirugikan. Mereka tidak bersalah. Uangnya harus dijamin dan dikembalikan pada saatnya. Apalagi "korban" Jiwasraya juga berasal dari negara lain (Korea Selatan) sebanyak 474 nasabah dengan nilai 574 miliar rupiah. Kalau tidak ada jaminan yang pasti, dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan para nasabah asuransi di Indonesia secara keseluruhan. Juga akan merusak kepercayaan pasar, baik domestik mupun internasional, terhadap sistem dan pengelolaan keuangan di negeri kita.
Arena 6: Adakah kaitan dan persamaan modus kejahatan kasus Jiwasraya dan kasus-kasus lain?
Pengungkapan di arena ini sangat penting. Baik investigasi parlemen maupun hasil kerja lembaga audit dan penegak hukum harus mampu mengungkapnya. Apakah memang ada kaitan dan kesamaan modus kejahatan yang terjadi di Jiwasraya dengan BUMN-BUMN yang lain jika kelak ditemukan? Kalau memang tidak ada atau tidak ditemukan, kita bisa menghela nafas dengan lega. Alhamdulillah. Namun kalau ada, krisis ini menjadi sangat serius. Mengapa? Sangat mungkin keseluruhan penyimpangan ini merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) dengan para "arsitek" yang bekerja di belakangnya. Kalau mimpi buruk ini adalah kenyataannya, memang negara harus melakukan "bersih-bersih" secara total.
Arena 7: Bagaimana solusi & penyelesaiannya ke depan?
Solusi ke depan harus dilakukan secara menyeluruh. Yang perlu diperbaiki bisa menyangkut pemberian sanksi hukum kepada para pelakunya; penyehatan kembali keuangan korporat; serta pemberian jaminan dan pengembalian uang milik nasabah. Ke depan harus ditingkatkan kepatuhan kepada undang-undang, sistem dan aturan; "judgement" jajaran manajemen yang jauh lebih baik; serta pengawasan yang lebih seksama dari otoritas jasa keuangan, parlemen dan pemerintah terhadap jajaran BUMN.
Khusus pemberian jaminan dan pengembalian uang nasabah (rakyat), saya menyarankan agar segera dibentuk Lembaga Penjamin Polis melalui sebuah undang-undang, agar didapat kepastian hukum untuk itu. Pemerintah memang terlambat menjalankan kewajibannya untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis tersebut. Kalau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang saya tanda- tangani pada bulan Oktober 2014 dulu diindahkan dan dilaksanakan, maka paling lambat bulan Oktober 2017 kita sudah punya Lembaga Penjamin Polis. Namun, dalam suasana seperti sekarang ini tak perlulah pemerintah harus disalahkan secara berlebihan. Tak baik mengambil keuntungan politik ketika orang lain sedang susah. Tak ada pahalanya. Yang penting, pemerintah segera menerbitkan undang-undang dan membentuk Lembaga Penjamin Polis tersebut. Yang paling penting, uang yang raib yang jumlahnya sangat besar itu, termasuk potensi untuk kehilangan yang lebih besar lagi, harus diatasi. Harus ditutup lubangnya. Harus bisa disehatkan kembali kondisinya. Solusinya... ya pilih cara yang paling masuk akal, kredibel dan benar-benar menyelesaikan masalah. Bukan hanya untuk meredakan kegaduhan politik saat ini.
Namun, rakyat perlu pula memberi kesempatan kepada korporat dan pemerintah untuk menentukan kebijakan, strategi dan bentuk penyehatan kedua BUMN tersebut. Jangan apriori terlebih dahulu. Sangat mungkin pemerintah memiliki solusi yang "cespleng". Kitapun juga bisa memberikan pandangan dan saran kepada pemerintah, jika pemerintah membuka diri untuk itu.
Yang penting apa yang hendak dilakukan pemerintah itu "sensible, doable, achievable and fundable". Artinya masuk akal, bisa dilakukan, bisa mencapai sasaran dan bisa mendapatkan pendanaan. Ide untuk membentuk sebuah "holding company" dalam usaha asuransi dan dana pensiun tidak keliru. Yang penting, pastikan bahwa "net" keuangannya positif. Jangan karena sangat dipaksakan, malah semua BUMN menjadi tidak sehat keuangannya. Jika untuk menutup dan menyediakan dana yang dibutuhkan akan dicarikan dari investor, pastikan investor itu juga "kredibel" dan memang ada. Ingat, jebolnya Jiwasraya antara lain karena pertimbangannya serampangan (poor judgement). Jangan sampai penyelesaian krisis Jiwasraya ini tidak didasari oleh pertimbangan yang matang dan kuat. Jika DPR RI melakukan investigasi, perlu pula menguji dan mendalami apakah solusi yang hendak dijalankan oleh korporat dan pemerintah tersebut benar-benar kredibel.
Dewan Perwakilan Rakyat bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan investigasi (penyelidikan)
Nafas dan jiwa dari konstitusi kita adalah adanya prinsip "checks and balances" di antara lembaga-lembaga negara yang utama. Di antaranya, adalah antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tujuannya, agar tidak ada kekuasaan yang absolut tanpa dicheck atau diawasi oleh kekuasaan yang lain. Power must not go unchecked. Dalam kaitan krisis keuangan yang terjadi di Jiwasraya, yang berada dalam jajaran pemerintahan (eksekutif), maka sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang kita anut, DPR RI wajib melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Implementasinya, DPR RI bisa menggunakan haknya untuk mengetahui tentang apa, mengapa dan bagaimana penyimpangan di BUMN itu terjadi.
Mengingat besarnya angka kerugian negara serta kompleksitas dan keterkaitan antar lembaga yang terkait, maka agar lebih efektif hasilnya, DPR RI bisa menggunakan hak konstitusional yang dimilikinya. Dalam kaitan ini, saya berpendapat DPR RI lebih tepat menggunakan hak angket agar penyelidikan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Jika ingin kasus besar ini dapat diungkap secara gamblang, seraya membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan elemen pemerintah dalam penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara belasan triliun rupiah itu, inilah kesempatannya. Karenanya, negara dan Presiden harus membuka diri dan mendukung dibentuknya Pansus dan penggunaan hak angket DPR RI, agar tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya dapat dibuktikan tidak benar. Di era saya dulu, ingat saya 4 kali DPR menggunakan hak angketnya.
Setuju, jangan terlalu dipolitisasi
Sejumlah kalangan mengatakan janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju. Meskipun, bagaimanapun tak mungkin hal begini akan terbebas sama sekali dari perbincangan politik.
Masih kuat dalam ingatan saya ketika Pansus dibentuk oleh DPR dan hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan atas "bail-out" Bank Century 10 tahun yang lalu. Politik kita luar biasa gaduhnya. Serangan kepada pemerintah dan tentunya saya sendiri juga sangat gencar. Ditambah pula dengan unjuk rasa yang marak, yang digelar di mana-mana. Teriakannya "turunkan SBY-Boediono!". Sampai-sampai, yang berpikiran jernih berkomentar, sebenarnya kasus Bank Century ini soal hukum, ekonomi atau politik?
Saya jadi ingat pula, dulu pada periode pertama kepresidenan saya, teriakan para pengunjuk rasa adalah "Cabut Mandat SBY-JK". Mengapa? Mereka, dan lawan-lawan politik saya, melakukan protes karena 3 kali pemerintah menaikkan harga BBM lantaran harga minyak dunia meroket. Padahal kenaikan itu diperlukan guna mengurangi subsidi BBM dalam APBN, dan untuk menyehatkan fiskal kita. Itupun pemerintah lakukan dengan tetap membantu kaum miskin dan tidak mampu (melalui "cash transfer").
Kembali ke hiruk-pikuk "bail-out" Bank Century, secara jujur harus saya katakan bahwa kegaduhan politik yang melampaui batas itu tentu mengganggu stabilitas politik dan stabilitas sosial kita. Juga mengganggu konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Menghadapinya, saya harus tetap bertahan dan harus memimpin jajaran kabinet seraya mengajak semua untuk kuat dan terus bekerja.
Pengalaman yang saya alami itu, melalui artikel yang saya tulis ini, tak perlu terjadi lagi. Tak perlu dialami orang lain. Tak perlu ada gerakan atau teriakan "turunkan Jokowi". Ingat yang saya katakan sebelumnya ~ janganlah terlalu mudah memvonis atau menghakimi siapapun sebagai bersalah. Apalagi pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia.
Dalam keadaan negara seperti ini jangan pula ada "penumpang gelap", yang punya tujuan dan agenda tertentu. Jangan punya nafsu untuk menjatuhkan pemimpin dan pemerintahan di tengah jalan. Dulu hal begini beberapa kali saya alami. Kekuasaan harus didapatkan secara sah. Kalau tidak halal, Allah tidak akan merahmatinya. Kekuasaan harus didapatkan melalui pemilu. Itu jalan konstitusional yang disediakan oleh negara. Tentu saja pemilu ini harus benar-benar berlangsung secara jujur dan adil. Aparat negara harus netral. Tangan-tangan kekuasaan tak boleh bekerja di luar jalan pemilu yang harus "free and fair" itu.
Indonesia adalah negara hukum. Ada "rule of law". Mari kita hormati. Rakyat harus menghormatinya. Tentu saja negara dan pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu dalam penegakan "rule of law" itu. Panglimanya hukum, bukan politik. Bukan kekuasaan. Kalau pemerintah tidak memberi contoh yang baik, sebaliknya melanggar dan menyepelekan pranata hukum ini, rakyat akan sangat terluka hatinya.
Ini momentum baik bagi koreksi besar dan perbaikan total
Penyelesaian krisis keuangan Jiwasraya ini, atau mungkin masih ada lagi yang lain, adalah momentum baik yang disediakan oleh sejarah. Momentum untuk bersih-bersih. Momentum untuk koreksi dan perbaikan total.
Sangat mungkin yang melakukan penyimpangan dan menjalankan manajemen yang buruk juga terjadi di banyak perusahaan. Barangkali sejarah mengingatkan kepada kita semua, janganlah tidak patuh kepada konstitusi, undang-undang, sistem dan aturan yang berlaku. Janganlah kita meninggalkan prinsip-prinsip "good governance" dan "good corporate governance" yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Janganlah para pengawas dan lembaga audit permisif dan tidak sensitif terhadap tanda-tanda adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Janganlah kita bertindak tanpa pemikiran yang matang. Sebagaimana "wisdom" yang saya dapatkan di tanah Sunda (lebih dari separuh hidup saya, saya tinggal di Jawa Barat) yang mengajarkan ... jangan selalu berpikir dan bertindak "kumaha engke". Tetapi, "engke kumaha". Maknanya, berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan sebaliknya, gegabah dalam bertindak akhirnya menjadi masalah besar di hari kemudian.
Alhamdulillah, Tuhan masih menyediakan hari esok. Kalau ada kesalahan kita, misalnya apa yang terjadi di PT. Jiwasraya dan mungkin lembaga lain, yang punya dampak besar, mulai saat inilah kita lakukan perbaikan. Insya Allah kita bisa. Indonesia Bisa.
Cikeas, 27 Januari 2020
Benarkah apa yang dikatakan SBY? Semestinya seorang SBY tidak dengan mudah dan gegabah membuat pernyataan yang bersifat opini yang mungkin saja akan memperkeruh skandal Jiwasraya. SBY wajib mempertanggungjawabkan pernyataannya secara hukum. Tidak etis rasanya seorang mantan presiden mengeluarkan pernyataan atau analisis yang diduga bernada politis dan mungkin bisa mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan kasus Jiwasraya.
Atas dasar apa SBY mengeluarkan pernyataan itu? Apa maksud SBY membandingkan kasus Century dengan Jiwasraya. Siapakah oknum atau kelompok yang dikatakannya membidik Rini Soemarno, Sri Mulyani (Menkeu) dan Erick Thohir (Meneg BUMN)? Apa motivasi SBY menyebarkan informasi itu? Siapa dan apa sebenarnya target dan sasaran SBY? Apakah SBY mempunyai tujuan politis secara terselubung? Mengapa SBY lantang membeberkan 7 solusi & penyelesaian skandal Jiwasraya? Mengapa SBY tiba-tiba mau ikut campur soal penanganan skandal Jiwasraya. Bukankah penyelidikan dan penyidikan skandal Jiwasraya sudah dilaksanakan oleh Kejagung, KPK dan aparat hukum lainnnya. Semestinya SBY menyadari hal ini. Akan lebih bijak bila SBY diam dan menunggu hasil akhir dari skandal Jiwasraya ini.
Motif SBY
Dalam perspektif sederhana atau awam, ada empat kemungkinan atau dugaan yang membuat seorang SBY membuat pernyataan soal Jiwasraya, yaitu :
Pertama , kemungkinan atau patut diduga SBY ingin agar skandal Jiwasyara ini diselesaikan secara tuntas dan transparan kepada publik.
Kedua , kemungkinan atau patut diduga SBY ingin mengalihkan isu korupsi dengan isu politik.
Ketiga , kemungkinan atau patut diduga SBY mengetahui siapa dalang dan para ‘perampok’ uang nasabah Jiwasraya.
Keempat , kemungkinan atau patut diduga SBY menakut-nakuti nama pejabat yang disebutnya karena mungkin saja ketiga pejabat itu sudah mengendus pelaku kejahatan di Jiwasraya.
Polri, KPK serta Kejagung wajib memanggil SBY untuk memberikan klarifikasi secara hukum atas pernyataannya itu. Tujuannya ialah agar ayah AHY ini berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang langsung dipublis ke sosial media. SBY harusnya menyadari bahwa mungkin saja pernyataannya itu akan membuat gaduh situasi politik nasional sekaligus meresahkan publik, terutama nasabah Jiwasraya. Selain itu, agar pernyataan SBY ini tidak dipolitisir oleh kelompok tertentu yang memiliki tujuan politis dan melebar kemana-mana yang pada akhirnya membuat rakyat menjadi gagal fokus.
Kerugian Negara
BPK mengidentifikasi ada 16 temuan dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan terhadap Jiwasraya tahun 2016. Beberapa temuan itu, diantaranya penempatan saham di PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) tahun 2014 dan 2015.
Jiwasraya berpotensi gagal bayar atas pembelian medium term note (MTN) PT Hanson International Tbk (MYRX). Saat ini, Jiwasraya terlibat tekanan likuiditas. Manajemen Jiwasraya menyebut ekuitas perseroan negatif sebesar Rp23,92 triliun per September 2019. Pasalnya, liabilitas perseroan mencapai Rp49,6 triliun, sedangkan asetnya hanya Rp25,68 triliun. Jiwasraya juga belum dapat membayar klaim polis jatuh tempo sebesar Rp12,4 triliun kepada nasabah tahun 2019.
Jiwasraya berpotensi merugikan keuangan negara Rp13,7 triliun per Agustus 2019. Kejagung sudah memanggil sejumlah saksi, antara lain mantan Direktur Utama Jiwasraya Asmawi Syam, mantan Kepala Divisi Sekretariat Jiwasraya Sumarsono, mantan Kepala Divisi Hukum Jiwasraya Ronang Andrianto. Kemudian, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinandi sebagai petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai saksi ahli. Lalu, Direktur Utama Hanson International Benny Tjokrosaputro, mantan Agen Bancassurance Jiwasraya Getta Leonardo Arisanto, Kadiv Pertanggungan Perorangan dan Kumpulan Jiwasraya Budi Nugraha. Kejagung juga telah mencekal 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi Jiwasraya.
Kronologi Jiwasraya
Mulai tahun 2002 Jiwasraya mengalami kesulitan. Berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya membukukan laba semu sejak tahun 2006. Tapi, tahun 2014, Jiwasraya menjadi sponsor klub sepak bola Manchester City. Tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Dana itu iinvestasikan dalam saham dan reksadana berkualitas rendah.
Di tahun 2017, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, saat itu Jiwasraya membukukan laba Rp360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan keuangan sebesar Rp7,7 triliun. Pada tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp15,3 triliun. Pada posisi per 30 Juni 2018, Jiwasraya diketahui memiliki 28 produk reksadana dengan 20 reksadana diantaranya memiliki porsi di atas 90 persen. Bulan September 2019, kerugian menurun jadi Rp13,7 triliun. Di bulan November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp27,2 triliun.
Melihat persoalan keuangan Jiwasraya yang semakin kronis, BPK mendapat permintaan dari Komisi XI DPR RI dengan surat Nomor PW/19166/DPR RI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 untuk melakukan PDTT lanjutan atas permasalahan itu. Selain itu, BPK juga diminta Kejaksaan Agung untuk mengaudit kerugian negara. Permintaan itu dilayangkan melalui surat tanggal 30 Desember 2019.
Jadi, penanganan skandal korup Jiwasraya bukan hanya masuk di sektor audit saja, tetapi juga ranah hukum. Skandal Jiwasraya ini merupakan kasus kejahatan berskala luar biasa karena memiliki risiko sistemik dan melibatkan banyak pejabat.
LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.id
www.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Kehadiran pesawat jet tempur F16 fighting falcon TNI AU di laut Natuna merupakan kebijakan politik strategis Presiden Jokowi dalam menjaga wilayah teritorial dan hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna.
Patroli rutin jet tempur F16 TNI AU itu memberi sinyal ?Keras? Kepada kapal-kapal negara asing agar tidak mencuri sumber daya laut yang ada di perairan Natuna.
Ada tiga skenario khusus yang dijalankan Presiden Jokowi dalam menempatkan pesawat jet tempur F16 di laut Natuna yaitu :
1. Militer Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI tidak akan melakukan tawar-menawar dengan negara manapun yang ingin mencuri sumber daya laut Natuna dan memasuki batas teritorial Indonesia di Kepulauan Natuna.
2. Militer Indonesia memberi peringatan ?Keras? Kepada negara asing bahwa kepulauan dan laut Natuna adalah wilayah kedaulatan NKRI.
3. Militer Indonesia siap menjaga dan melindungi nelayan Indonesia dari kapal-kapal asing yang mengintimidasi dan mengusir mereka dari kegiatan melaut/mencari ikan di perairan Natuna.
Sejumlah jet tempur F-16 TNI AU yang meluncur dari Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin Pekanbaru ke atas laut Natuna itu akan secara intens melaksanakan operasi rutin bersandi Lintas Elang 20.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identity
www.Fb.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficial
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Memanasnya suhu politik berkepanjangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kemungkinan besar bisa memicu pecahnya #PerangGlobal atau #PerangDuniaKetiga. Konflik nearby yang terjadi di sejumlah negara kawasan Timur Tengah berhasil memancing emosi beberapa pemimpin dunia untuk ikut teribat dalam mencari solusi perdamaian. Namun demikian, menyelesaikan konflik di Timur Tengah tidaklah mudah.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, konflik nearby di kawasan Timur Tengah bisa memicu perang worldwide. Putin menekankan perlu ada conversation soal keamanan dan stabilitas internasional, khususnya terhadap lima negara yang memproduksi senjata nuklir.
"Konflik regional dapat menjadi ancaman bagi keamanan internasional," ujar Putin seperti diberitakan Anadolu Agency, Rabu (15/1/2020).
Menurut Putin, lima negara produsen nuklir harus menghilangkan alasan yang dapat menyebabkan perang. Presiden Rusia ini juga mengungkapkan bahwa negaranya telah memiliki senjata pemusnah massal baru yang tidak dimiliki negara-negara lain. Namun, apa jenis senjata itu, Putin masih merahasiakannnya.
Sebelumnya, konflik antara Iran dan Amerika Serikat dipicu oleh tewasnya pimpinan militer Iran Mayor Jenderal Qasem Soleimani. Kemudian, Iran membalas dengan serangan rudal balistik ke pangkalan militer AS di Irak.
Merespon peristiwa serangan itu, Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, negara-negara di Timur Tengah harus segera mengusir militer Amerika Serikat agar keluar dari kawasan Timur Tengah. Pernyatan ini, tentu saja bisa memicu konflik semakin melebar terhadap negara-negara yang menjadi sekutu Iran maupun AS.
"Negara-negara Timur Tengah harus mengusir militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Mereka adalah penjajah," ujar Rouhani seperti dikutip Xinhua, Selasa (14/1/2020).
Menlu Iran, Javad Zarif menulis di Twitternya, “AS telah melakukan aksi terorisme internasional, menargetkan dan membunuh Jenderal Soleimani, kekuatan paling efektif dalam memerangi ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda”.
Reaksi Trump
Konflik militer yang terjadi di sejumlah negara kawasan Timur Tengah, memang memungkinkan pecahnya perang global. Kalau ini sampai terjadi, maka eksodus manusia secara besar-besaran akan melanda sejumlah negara di dunia. Bencana besar yang diakibatkan oleh perang senjata pemusnah massal ini, tentu akan menghancurkan bumi. Bila perang international yang dikhawatirkan Putin pecah, maka Amerika Serikat adalah negara yang paling bertanggung jawab.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump sebelumnya pernah bersumpah untuk menomorsatukan Amerika Serikat lewat jargon "America first.".
Menurut kolomnis The Atlantic, Jeffrey Goldberg, Trump telah membuat sekutu-sekutu dan musuh-musuh AS menjadi campur aduk, tidak jelas, siapa musuh, siapa sekutu. "Ini dunia, di mana hubungan diplomasi yang sudah mapan diobrak-abrik oleh cepatnya cuitan Trump di Twitter," kata Goldberg.
Blok Timur dan Barat
Bila perang global pecah, kemungkinan besar akan melibatkan sejumlah negara-negara Blok Barat melawan negara-negara Blok Timur. Amerika Serikat akan memimpin Blok Barat bersama negara-negara yang tergabung dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization/Organisasi Pertahanan Atlantic Utara).
Sebanyak 12 negara akan berada dibawah komando AS, yaitu Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal dan Inggris. Ada juga negara yang bukan anggota NATO akan berkoalisi dengan AS. Selain itu, sebagian negara-negara Uni Eropa yang tergabung dalam G-20 dan Liga Arab juga akan berpihak ke AS.
Sedangkan Blok Timur akan dipimpin Rusia bersama negara-negara yang pernah tergabung dalam Fakta Pertahananan Atlantik Utara (Fakta Warsawa). Untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi Blok Barat, Rusia akan terus melakukan kerjasama militer dengan negara-negara Asia lainnya, diantaranya dengan aliansi militer yang melibatkan enam negara dalam Shanghai Cooperation Organization (SCO). Aliansi ini pernah melakukan latihan militer bersama yang dipusatkan di wilayah Chelyabinsk.
Sebanyak 6.500 personel serta lebih one hundred Pesawat tempur terlibat dalam latihan militer ini. Rusia juga melakukan kerjasama militer Collective Security Treaty Organisation (CSTO) dengan melibatkan negara Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan. Sebagian negara non Liga Arab, terutama negara-negara Teluk mungkin akan berpihak kepada Rusia diantaranya Irak, Mesir, Yaman, Yordania, Libya, dan Tunisia.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Id
www.Fb.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficial
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Perseteruan Iran versus Amerika Serikat (AS) memasuki fase kritis yang kemungkinan besar bisa mengancam keamanan dunia. Keterlibatan negara-negara sekutu Iran maupun AS, ikut membuat suasana politik internasional semakin memanas dan bisa menyulut perang global.
Sejumlah negara di Blok Barat maupun Blok Timur terus menyiagakan pasukan militernya untuk mengantisipasi pecahnya perang terbuka.
Israel salah satu konco AS juga turned into-turned into melihat perkembangan terbaru konflik Iran dan negeri Paman Sam itu. Menurut sejumlah berita media global, militer Iran telah menargetkan menyerang Israel.
Target serangan itu sebagai respon atas pernyataan PM Israel Benyamin Netanyahu yang mendukung serangan pesawat drone AS yang menewaskan komandan pasukan elite Al Quds Iran, Mayor Jenderal Qasem Solaemani.
Dalam sebuah video, jurnalis AS Caleb T. Maupin (@calebmaupin) mengungkapkan, Trump mengambil keputusan yang sesungguhnya sama sekali tidak menguntungkan rakyat AS, karena Trump takut dimakzulkan, maka dia meminta dukungan Israel dan lobby Zionis di AS agar terhindar dari pemakzulan. Bagi Israel, Jenderal Soleimani, Hasan Nasrallah (Hezbullah) dan Presiden Suriah Assad adalah musuh besar mereka. Jadi, Israel dan foyer Israel di AS akan mendukung keinginan Trump dengan syarat Trump harus membunuh Jenderal Soleimani.
Rudal Iran
Seorang analis Zionis Yitzhak Brick mengemukakan, mliter Iran dan sekutunya telah mengepung Israel dengan 250 ribu rudal, seperti dilansir media berbahasa Inggris Al-Manar.Com.Lb yang dikutip Arrahmahnews (18 /1/2020).
Brick menuturkan bahwa 250 rudal Iran siap ditembakkan ke Israel dan kabarnya menargetkan vicinity perumahan di Teluk Haifa dan Gosh Dan. Kekuatan destruktif rudal ini sama dengan bom nuklir. Brick menyebut, pasukan infanteri Israel sangat tidak siap terlibat dalam perang terbuka karena kelemahan logistiknya.
Pejabat tinggi militer Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami, seperti dikutip portal berita milik Garda Revolusi Iran, Sepah, pernah mengatakan, wacana untuk menghancurkan Israel bukan hanya sebatas mimpi.
Skenario serangan militer Iran ke Israel akan melalui sisi Utara, Timur, Selatan dan Barat. Ancaman itu secara tegas disampaikan Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran Brigadir Jenderal Abbas Nilforoushan.
"Iran telah mengepung Israel dari keempat sisi. Tidak ada yang tersisa dari Israel," kata Abbas Nilforoushan kepada kantor berita Tasnim, beberapa waktu lalu.
Nilforoushan mengancam, jika ketegangan dan perang meningkat, pasukan Hezbullah akan menepati janjinya untuk membebaskan wilayah utara negara Yahudi itu. Perang akan menyeret rezim Israel ke ambang kehancuran.
Pernyataan Nilforoushan secara tegas memberi sinyal bahwa Iran tidak hanya akan berperang di wilayah teritorial dan perbatasannya semata, tetapi juga akan menyeret perang terbuka terhadap semua musuh Iran dimanapun berada. Kemungkinan terjadinya perang worldwide sangat sulit dihindari.
Target Strategis
Menanggapi ancaman Iran, PM Israel Benjamin Netanyahu sesumbar agar Iran tidak menyerang negaranya, karena jet tempur siluman F-35 milik militer Zionis, mampu menghancurkan seluruh negara di kawasan Timur Tengah.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tak gentar diancam Netanyahu. Khamenei justru membalasnya dengan merestui pasukan elit Garda Revolusi Islam Iran untuk melakukan perang di luar batas negara, termasuk melawan militer Israel. "Pasukan Garda Revolusi Islam Iran akan bertempur tanpa batas," tegas Khamenei, seperti dilaporkan Reuters (17/1/ 2020).
Situasi politik Timur Tengah dipastikan akan mengalami krisis tajam menuju perang terbuka. Terlebih lagi Iran pernah bersumpah bahwa militer Iran akan melakukan tindakan pembalasan (act of reprisal) kepada 35 target strategis musuh-musuh Iran.
Militer Iran, khususnya pasukan Al Quds (pasukan sayap eksternal Korps Garda Revolusioner Islam Iran) memiliki keahlian dalam melakukan perang non-konvensional (unconventional war). The Washington Post dalam kolom analisisnya (three/1/2020) menulis bahwa kekuatan proksi Iran di Timur Tengah dilakoni pasukan Quds.
Saat ini Iran sedang menunggu momentum yang tepat untuk menyerang Israel dan AS secara cepat dan sengit. Jika tiba saatnya, maka Israel dan AS dipastikan akan menghadapi situasi sulit dan sangat mengerikan, terutama bagi sejumlah pejabat tinggi militer dan para duta besar AS dan Israel di berbagai negara. Perang hanya tinggal menunggu waktu. Semoga saja tidak terjadi.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identity
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficial
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Perilaku korup sejumlah pejabat negara dan politisi sungguh sudah sangat mengkhawatirkan. Korupsi semakin membudaya dan menjadi gaya hidup. Bahkan ?Tren? Berbuat korup bagi sebagian masyarakat terus berlangsung secara massif. Korup bisa dilakukan secara pribadi maupun berjamaah. Target atau sasaran uang yang akan ?Dirampok? Juga bukan hanya menyasar uang negara, tetapi juga sektor korporasi (swasta).
Kini, Indonesia berada dalam situasi darurat korupsi super kronis yang mungkin sulit untuk disembuhkan dengan cara apapun. Harapan munculnya efek jera dengan hukuman penjara tidak berarti sama sekali. Jalan satu-satunya yang mungkin bisa berhasil menghilangkan perilaku korup adalah hukuman mati.
Kasus Korupsi Fantastis
Sejumlah kasus korupsi yang menghebohkan publik diantaranya skandal asuransi plat merah Jiwasraya (persero). Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp12,four triliun. Negara merugi sekitar Rp13,7 triliun. Akibat kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.
Kasus lain yang masih dalam proses pengusutan yaitu dugaan korupsi di Asabri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan ada indikasi korupsi di Asabri. Kerugian negara diduga mencapai Rp10 triliun. Kasus lama yang masih mengambang ialah korupsi di Bank Century. Negara menderita kerugian sebesar Rp7 triliun. Kasus ini hanya mampu mencokok Budi Mulya yang sudah divonis 15 tahun penjara.
Korupsi ditubuh Pelindo II juga luar biasa. Empat proyek PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai Rp6 triliun. Kasus korupsi ini ditangani Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 2015 lalu.
Kejahatan korupsi yang paling mengejutkan publik ialah kasus korupsi E-KTP. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,3 triliun. Ketua DPR RI Setya Novanto dan Irman Gusman terlibat. Korupsi di proyek wisma atlet Hambalang tak kalah fantastisnya. Negara mengalami kerugian sebesar Rp706 miliar. Beberapa nama terseret dalam kasus ini yaitu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, mantan Kemenpora Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh.
Hukuman Mati
Berbicara soal kasus korupsi di Indonesia, tak akan pernah habis. Jadi, kalau Presiden Jokowi ingin menerapkan hukuman mati bagi koruptor, tentu saja rakyat wajib mendukung penuh. Namun, apa yang akan dilakukan Jokowi ini tidak mudah karena akan menghadapi tantangan dari sejumlah pejabat dan politisi senayan.
Mengapa para pejabat negara dan politisi semakin berani melakukan korupsi? Pertanyaan ini layak menjadi bahan renungan. Seabrek sanksi hukum untuk para koruptor sudah diterapkan. Tapi, faktanya korupsi semakin menggila. Sanksi hukum tidak mampu membuat jera koruptor.
Tak beda jauh dengan kejahatan narkoba yang bisa merusak sel-sel generasi penerus bangsa, kejahatan korupsi pun bisa mengakibatkan kerusakan yang sama. Kejahatan korupsi bisa merusak ethical dan mental manusia Indonesia secara massal. Negara bangkrut karena dirampok bangsa sendiri dengan berbagai dalih kerakyatan dan regulasi.
Di sisi lain, sanksi hukum untuk penjahat narkoba sudah selangkah lebih maju dengan menerapkan hukuman mati. Sedangkan, sanksi hukum untuk para koruptor masih berkutat dengan berbagai embel-embel administrasi, diantaranya menyangkut popularity koruptor sebagai politisi atau pejabat negara. Ujung-ujungnya, bila koruptor ingin ditangkap atau dihukum, harus meminta izin dan persetujuan presiden atau pimpinan lembaga tinggi negara atau pimpinan parpol. Akhirnya, jaringan korupsi antara pejabat negara, politisi dan pihak swasta terus tumbuh dan berkembang secara terselubung.
Solusi Ekstrem
Sesungguhnya, solusi yang ditawarkan Presiden Jokowi untuk menghukum mati koruptor sangat tepat. Solusi ini memang ekstrim. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sebenarnya, hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia dalam 15 tahun terakhir ini, telah membuktikan bahwa penjara bukanlah tempat efektif untuk menurunkan angka korupsi. Skandal korupsi justru terus mengalami peningkatan di berbagai sektor.
Kejahatan korupsi jelas bersifat luar biasa, maka penanganannya pun harus dengan hukum yang ekstra luar biasa. Dalam UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, terdapat dimensi hukuman mati. Hukuman mati juga terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mayoritas masyarakat Indonesia juga menilai bahwa hukuman mati merupakan cara yang tepat untuk menekan tingginya kasus kejahatan korupsi.
Selain menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, negara juga berkewajiban untuk melakukan pembenahan sistem hukum nasional. Dalam sejarah, hukuman mati juga banyak diterapkan terhadap tindak kejahatan yang bermacam-macam, termasuk kasus korupsi. Di abad 18 SM, Raja Hammurabi dari Babilonia membuat perintah hukuman mati untuk 25 jenis tindakan kriminal.
Sejumlah pakar hukum Internasional menilai, penerapan hukuman mati dapat menghemat biaya pengeluaran negara daripada memenjarakan koruptor seumur hidup. Kapan hukuman mati bagi koruptor ini akan dilaksanakan? Hanya Presiden Jokowi yang tahu.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identification
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficial
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Foto: Ist
PERINGATAN PENTING
JANGAN MUDAH PERCAYA TERHADAP PERNYATAAN ATAU FATWA DARI SESEORANG YANG MENGAKU USTADZ DI TELEVISI, SOSIAL MEDIA (INTERNET), PENGAJIAN ATAU MIMBAR KHOTBAH KARENA SEBAGIAN BESAR DARI MEREKA ADALAH USTADZ SAMPAH YANG SUKA MENEBAR HOAKS. TUJUAN USTADZ SAMPAH ADALAH MEMBODOHI DAN MENGADU DOMBA ANTAR UMAT BERAGAMA. UNTUK ITU, SEMUA UMAT BERAGAMA HARUS MENGHINDARI MENYEBARKAN FOTO, VIDEO, GAMBAR, NARASI DAN BERITA-BERITA USTADZ SAMPAH DI SOSIAL MEDIA.
Wabah ustadz ?Sampah? Di sosial media sangat mengerikan dan berbahaya bagi Pancasila dan NKRI. Negara bersama seluruh elemen bangsa harus bertindak cepat. Telat sedikit saja, Indonesia bisa hancur. Ustadz sampah adalah istilah yang saya buat sendiri karena merasa prihatin melihat sikap, tindakan, pernyataan dan ahlaq sejumlah ustadz yang isi ceramahnya jauh dari ajaran Islam Rahmatan Lil Alamin. Setahu saya, ajaran Islam itu menyejukkan bukan menyesatkan.
Allah SWT berfirman, ?Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung?. (QS.Ali Imran 3:104). Pada ayat di atas, Allah SWT secara jelas menegaskan bahwa seorang tokoh agama seperti ustadz wajib menyampaikan perkataan yang benar dan menunjukkan perbuatan baik.
Faktanya hingga hari ini di sosial media, banyak sekali ceramah ustadz sampah yang terus menebar kebencian antarsesama umat beragama. Ustadz sampah selalu merasa paling benar dan gampang sekali mengkafirkan umat yang berbeda agama serta mengeluarkan fatwa haram terhadap sesuatu. Selain berseliweran di sosial media, ustadz sampah juga sering tampil dalam aksi demo, bahkan ada yang mengisi program acara TV.
Umumnya, isi ceramah ustadz sampah hanya menabur intoleransi, kebencian, disintegrasi, terorisme dan radikalisme. Mereka selalu menjanjikan surga serta berani menentukan nilai pahala dan dosa seseorang. (sesungguhnya urusan surga, neraka, pahala dan dosa itu hak prerogatif Tuhan).
Ustadz sampah akan semakin angkuh ketika mereka sudah menjadi bintang iklan produk massal di media masa (televisi, radio dan internet). Padahal, fungsi utama seorang tokoh agama adalah mensyiarkan kesejukkan ajaran dan nilai-nilai Islam.
Ada juga sebagian ustadz sampah yang meminta jamaahnya, khususnya anak-anak untuk menghafal Al Qur?An. Namun, ustadz sampah tidak mengajarkan jamaahnya (anak-anak) untuk mengamalkan isi kandungan Al Qur?An dengan baik dan benar. Akibatnya, para jamaah (anak-anak) hanya menjadikan bacaan Al Qur?An seperti menghapal tangga lagu popular di radio.
Berdasarkan sejumlah penelitian, ustadz sampah juga banyak beredar di sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan kampus. Mereka mengajarkan ajaran Islam dengan cara-cara menyimpang dan radikal. Hasilnya, sejumlah siswa berperilaku radikal dengan mengatasnamakan Islam.
Ada lagi yang aneh bin ajaib, umumnya ustadz sampah selalu menasehati jamaahnya untuk rajin bershodaqoh. Tapi, dalam kenyataannya ada sejumlah ustadz sampah justru berperilaku kikir alias pelit. Selain itu, ada juga ustadz sampah yang bila diminta memberikan tausyiah, menuntut honornya tinggi. Kalau honornya kecil, mereka menolak. Soal seks, ustadz sampah juga paling jempolan. Kalau ceramah, mereka selalu mengimbau kepada jamaahnya untuk setia kepada istrinya. Eh?Diam-diam, dia berpoligami atau nikah siri dengan jamaah perempuan yang bahenol tanpa izin istrinya. Jadi, bagi perempuan-perempuan cantik agar berhati-hati kalau ada ustadz sampah ceramah, biasanya mereka suka melirik kaum hawa yang bening-bening.
Sejumlah ustadz sampah pernah terjerat kasus pidana karena mereka mengklaim dirinya sebagai nabi sekaligus menyelewengkan penafsiran isi Al-Qur?An dan hadist. Akibat dari perbuatannya ini, muncullah aliran-aliran agama sesat yang merusak ajaran Islam yang sesungguhnya. Ustadz sampah merupakan sumber penyakit moral dan intellectual kaum muslim.
Oknum Jamaah Sampah
Muslim sampah lahir dari tokoh agama sampah. Umumnya, muslim sampah kalau mendengar ceramah ustadz sampah ditelan mentah-mentah alias tidak dikritisi. Muslim sampah sangat malas mencari dan membaca referensi lain. Muslim sampah sangat yakin bahwa dirinya paling suci, paling benar serta mengaku paling beriman kepada Tuhan. Muslim sampah menilai ustadz sampah sebagai Tuhan yang wajib ditaati.
Sesungguhnya kewajiban seorang muslim itu bukan hanya sebatas sholat wajib lima waktu, bukan hanya khatam Al Qur?An, bukan hanya menunaikan ibadah haji serta berqurban, bukan hanya berzakat dan bersedekah, bukan hanya berpuasa Ramadhan dan puasa sunnah, bukan hanya bersimpati kepada umat muslim yang tertindas di negara lain, bukan hanya menafsirkan ayat-ayat di kitab suci, bukan hanya berjilbab dan bercadar, bukan hanya memutar butir tasbih dijari tangan, bukan hanya memberi makan anak yatim piatu, bukan hanya berdzikir, bukan hanya aksi demo bela agama, bukan hanya bergelar habib, ustadz, kyai atau ulama, bukan hanya berteriak takbir dengan lantang saat aksi demo, bukan juga mencap kafir dan haram terhadap penganut agama lain.
Sewajibnya, seorang muslim harus bersikap dan perilaku baik. Pribadinya harus berkualitas dalam kehidupan sosial, memelihara dan menjaga toleransi antarsesama makhluk Tuhan, berbicara santun, berpikir cerdas dan kritis, berhati bersih, dan terus menebarkan kesejukkan Islam di alam raya.
Oleh karena itulah, seorang muslim wajib cerdas. Allah SWT berfirman, ?Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.? (QS.Al-Hujurat [ 49]: 6). Makna ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa seorang muslim haruslah teliti dan kritis (cerdas) terhadap semua ceramah (berita/pesan) yang disampaikan para tokoh agama.
Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya ayat 107 menyebutkan, ?Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam?.
Sungguh indahnya ajaran Islam. Bayangkan jika semua umat manusia memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, maka jagat raya akan damai dan tentram.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identity
www.Fb.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Hak beribadah umat muslim suku Uighur, Xinjiang, Tiongkok dijamin dan sangat dilindungi Pemerintah Tiongkok. Jadi, sejumlah berita propaganda buruk media barat terhadap Pemerintah Tiongkok yang difitnah melakukan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur bohong besar alias hoaks.
Hak untuk kebebasan keyakinan agama dijamin oleh Konstitusi Tiongkok. Pasal 36 dari Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok menyatakan, "Warga Republik Rakyat Tiongkok akan memiliki kebebasan beragama. Ini juga menyatakan: Negara melindungi kegiatan keagamaan yang normal. Tidak ada organ negara, organisasi sosial atau orang yang dapat memaksa warga untuk percaya atau tidak percaya pada agama, juga tidak dapat mereka diskriminasi terhadap warga negara yang percaya pada agama atau warga negara yang tidak percaya pada agama. Tidak ada yang akan menggunakan agama untuk melaksanakan kegiatan yang merusak tatanan sosial, mengganggu kesehatan warga, atau mengganggu sistem pendidikan negara. Kelompok keagamaan dan urusan keagamaan tidak tunduk pada pengaruh asing. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk menjamin hak untuk kebebasan keyakinan agama untuk melaksanakan urusan keagamaan sesuai dengan hukum, dan untuk membangun hubungan keagamaan yang positif dan sehat.”
Ketua PB HMI, kandidat Ph.D. City planning, Tianjin University, Tiongkok, Achyar Al Rasyid menceritakan dalam halaman FB China Embassy, tentang pengakuan seorang mahasiswa muslim dari suku Uighur, Provinsi Xinjiang yaitu Ahmed. Kemudian, cerita Achyar itu dikirimkan kepada saya melalui inbox di FB saya.
Dalam cerita itu, Achyar mengisahkan, menurut Ahmed, semua berita media barat tidak benar. Sama sekali tidak ada kejadian pelanggaran HAM muslim Uighur seperti yang diberitakan. Keluarga dan teman-temannya sangat aman. Semua menjalani hidup seperti biasa. Kehidupan beribadah juga regular. Ahmed hanya bercerita bahwa Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok hanya mewajibkan penduduknya untuk diberikan pelatihan keahlian seperti menjahit, memperbaiki alat-alat elektronik, cara beternak. Sama sekali tidak ada kekerasan dan kekejaman seperti yang diberitakan. Ahmed juga menunjukkan gambar Masjid Selatan yang indah di Kota Umruqi, Provinsi Xinjiang.
ISIS Menyusup Ke Uighur
Diduga kuat pelarian gerombolan ISIS yang kalah di kawasan Timur Tengah berusaha menyusup ke komunitas muslim Uighur, Xinjiang. Tetapi, gerakan mereka berhasil dibendung Pemerintah China. Kabarnya, proses deradikalisasi muslim Uighur menjadi salah satu program terbaik dunia untuk membendung dan memberantas pelarian dan simpatisan ISIS.
Sejumlah media massa pro Barat (Eropa dan konco-konconya) diduga kuat berkonspirasi melakukan penyebaran berita, foto, video,informasi bohong atau hoaks secara terus menerus untuk mendiskreditkan Pemerintah China sekaligus mengadudomba umat muslim dunia.
Di Indonesia, ormas sebesar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah paham betul bahwa ada penyesatan berita dan informasi yang dilakukan sejumlah media barat terhadap muslim Uighur yang dikaitkan dengan isu HAM. Padahal, di Uighur tidak ada kejahatan HAM. Justru yang ada hanyalah pengawasan ketat software deradikalisasi. Ormas NU dan Muhammadiyah tidak terpancing dengan aksi provokasi dan konspirasi politik media-media barat.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, menjamin tidak ada diskriminasi apalagi kekerasan terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China. Menurut Said, saat ini semakin banyak pembangunan masjid di China, terutama di Xinjiang. Imam-imam masjid di Uighur juga mendapatkan fasilitas hingga jaminan hidup yang memadai.
"Sekarang, Islam sudah berkembang di China. Pemerintah China memberikan perhatian penuh kepada umat muslim dengan memperbaiki masjid-masjid bahkan lahir ratusan restoran halal," kata Said usai menghadiri diskusi bedah buku berjudul 'Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok' di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Said menegaskan, pemerintah Indonesia tidak perlu ikut terlibat dengan provokasi dan konspirasi yang dilakukan sejumlah negara barat melalui media massa dan NGO yang menuding adanya persekusi atau kejahatan HAM terhadap etnis Uighur.
Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim Uighur, di Xinjiang, China. Xiao Qian menyampaikan hal itu saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Menurut Xiao Qian, pemberitaan media barat mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidak benar. Yang benar adalah China sedang memerangi radikalisme dan terorisme di kota Xinjiang. Suku Uighur bersama suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di China. Suku Uighur lebih bernafaskan islam sufisme Sedangkan suku Hui bermazhab imam Hanafi.
China Bela Muslim
Salah satu pembelaan dan perhatian Pemerintah China terhadap kaum muslim ialah Pemerintah China memberikan dana bantuan sebesar US$15 juta atau sekitar Rp213 triliun kepada bangsa Palestina untuk menggarap belasan proyek di Tepi Barat Jalur Gaza. Duta Besar Cina untuk Palestina, Guo Wei, dan Sekretaris Jenderal Dewan Menteri Palestina, Amjad Ghanem, pada Kamis (29/eight/2019), menandatangani kesepakatan antarkedua negara.
Menurut Kantor Berita Palestina, WAFA (30/8/2019), dana triliunan itu akan digunakan untuk mendirikan infrastruktur, pengembangan pemuda dan kewirausahaan, pengembangan perempuan, dan energi. Namun yang paling baik dari donasi itu, adalah sumbangan US$500 ribu atau Rp7 miliar untuk membeli tas sekolah bagi anak-anak Palestina.
Merampok Minyak Xinjiang
Karakter imperialisme dan kolonialisme negara-negara barat sampai saat ini terus berlangsung terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia yang banyak memiliki cadangan minyak dan fuel bumi.
Cara-cara keji yang paling banyak dilakukan negara-negara barat agar bisa merampok cadangan minyak dan gasoline bumi di kawasan Timur tengah dan Asia ialah diduga kuat membuat fitnah atau penyebaran berita hoaks tentang konflik SARA (Contohnya Suriah dan negara sekitarnya) dan fitnah kepemilikan senjata kimia (contohnya Irak).
Negara-negara barat berkonspirasi dengan media barat untuk mempropagandakan kebohongan itu dengan cara-cara kejam agar bisa bisa mengintervensi negara-negara sasarannya, tujuannya hanya satu yaitu merampok sumber daya alam, termasuk minyak dan fuel bumi.
Kekejaman ini diduga kuat dilakukan negara-negara barat terhadap wilayah Xinjiang di China. Mereka ingin merampok cadangan minyak dan gas bumi di Xinjiang dengan memakai isu HAM terhadap Uighur di Xinjiang.
Seperti diketahui, Pemerintah China telah menemukan ladang gasoline yang diperkirakan menyimpan cadangan 115,3 miliar meter kubik di lembah Tarim, Daerah Otonomi Xinjiang. Wakil General Manajer PetroChina Cabang Tarim, Tian Jun, menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil melakukan uji coba dengan baik di ladang fuel tersebut.
Ladang gas itu mampu menghasilkan 418.Two hundred meter kubik gasoline alam dan 115,15 meter kubik fuel kondensat per hari. Ladang gas Tarim diperkirakan menyimpan a hundred and fifteen,three miliar meter kubik fuel alam dan 21,66 juta ton gas kondensat. China akan mulai memproduksi gas itu November 2020 mendatang. Ladang gas di wilayah Tarim akan memasok gasoline alam ke 15 provinsi di wilayah utara dan timur China melalui jaringan pipa gas.
Xinjiang yang merupakan daerah otonomi di bagian barat China yang berbatasan langsung dengan Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan memiliki cadangan minyak dan fuel bumi melimpah.
Dukung Deradikalsasi China
Sebanyak 37 negara menandatangani dukungan terhadap kebijakan deradikalisasi Uighur, Xinjiang. China. Ke 37 negara itu menegaskan dukungannya kepada China untuk tetap melakukan deradikalisasi dalam bentuk pelatihan kejuruan dan pusat-pusat pelatihan di Xinjiang.
Ke 37 negara yang mendukung kebijakan China diantaranya ialah Aljazair, Angola, Bahrain, Belarus, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Komoro, Kongo, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Eritrea, Gabon, Kuwait, Laos, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Zimbabwe.
Sedangkan negara yang menuding China melakukan pelangaran HAM terhadap muslim Uighur diantaranya yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris. #muslimuighur #pemerintahtiongkok #china #xijinping #xinjiang #uighur
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identity
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficial
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Eks ISIS Dipulangkan, Bahaya Pak Presiden…!!!
Oleh: Wawan Kuswandi
Pemerhati Komunikasi Massa
Pak Presiden tolong luangkan waktu Anda sedikit saja untuk membaca tulisan pendek dan sederhana ini. Bila Anda ingin negara ini tetap aman, nyaman dan damai dibawah ideologi Pancasila dan NKRI, maka Anda wajib menolak#TolakEksISIS orang-orang Indonesia eks ISIS yang ingin pulang ke negeri ini.
Tapi, jika Anda mau Indonesia hancur lebur dan menghidupkan ideologi khilafah, silahkan Anda boyong sekitar 600 orang Indonesia eks ISIS pulang.
Sekadar saran Pak Presiden, hindari mendengarkan pendapat oknum-oknum Komnas HAM yang bicara soal HAM hanya dalam perspektif dirinya sendiri, tanpa mau melihat konteks HAM bagi rakyat Indonesia. Kurang lebih 600 orang eks ISIS dibandingkan dengan 267 juta rakyat Indonesia tidak ada apa-apanya. Silahkan pak Presiden pilih, mau mengorbankan rakyat dan bangsa ini atau memulangan eks ISIS yang sudah bukan lagi WNI?
Pak Presiden, jangan percaya ocehan sejumlah oknum politisi yang minta eks ISIS dipulangkan karena alasan kemanusiaan versi mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak memahami makna sebenar-benarnya perikemanusiaan terhadap sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan.
Tahukah Pak Presiden? ISIS sudah kalah perang dan para pengikutnya butuh perhatian dunia dengan menciptakan tangisan ‘dramatis’ di media massa dan sosial media, agar mereka bisa dipulangkan ke negara asalnya. Para pengikut ISIS yang menjadi pesakitan di negara mereka masing-masing mendapat hukuman berat. Bahkan, di Suriah mereka akan dieksekusi mati.
Seandainya Pak Presiden ingin memulangkan eks ISIS ke negeri ini, maka butuh berapa besar dana untuk deradikalisasi? Akan efektifkah deradikalisasi itu? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap eks ISIS? Siapkah Anda menanggung risiko tinggi terhadap keberlangsungan bangsa ini?
Pak Presiden, Anda pasti sudah tahu. Saat ini faham radikalisme, terorisme, arabisme, intoleransi, penyebaran ideologi khilafah terus merongrong negara ini melalui jalur parpol, politisi, NGO, dan ormas berbasis agama. Aparat keamanan bangsa ini belum mampu secara maksimal membasmi gerakan mereka. Jadi, kalau eks ISIS benar-benar akan dipulangkan, bahaya Pak Presiden….!!!
Radikalisme Meningkat
Pak Presiden, Mendagri Tito Karnavian saat masih menjabat Kapolri mengatakan, aksi terorisme dan radikalisme meningkat 42 persen disepanjang tahun 2018. Pelaku teror yang ditangkap sebanyak 396 pelaku.
"Sepanjang tahun 2018, jumlah aksi meningkat 42 persen dibandingkan tahun 2017, yakni dari 12 kasus menjadi 17 kasus," kata Tito saat menyampaikan hasil kinerja dan evaluasi Rilis Akhir Tahun Mabes Polri 2018 di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, seperti dilansir Okenews (27/12/2018). Aksi terorisme atas nama agama yang paling banyak menyedot perhatian publik di tahun 2018 ialah rentetan bom di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, Kementerian Kominfo sudah melakukan pemblokiran konten sebanyak 323 konten, yang terdiri dari 202 konten di situs web, 112 konten di platform telegram, 8 konten di facebook dan instagram dan 1 konten di YouTube.
Tahun 2018, telah diblokir konten radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten yang terdiri dari 7.160 konten di facebook dan instagram, 1.316 konten di twitter, 677 konten YouTube, 502 konten di telegram, 502 konten di file sharing, dan 292 konten di situs web. Selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1031 konten yang terdiri 963 konten facebook dan instagram dan 68 konten di twitter.
Pak Presiden Anda juga tahu khan, ada 11 kementerian/lembaga (Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, KASN) ikut menandatangani SKB tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke 11 Kementerian itu bertanggungjawab penuh untuk menjaga empat pilar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
ICTV: Aksi Demo Wajib Damai dan Nyaman
ISIS Tamat
Pak Presiden, kekalahan gerombolan ISIS di Irak, Suriah, Yaman, Afganistan, dan sejumlah negara lainnya, telah membuktikan bahwa mereka adalah kelompok orang lemah dan frustasi. ISIS sudah tamat
Jauh-jauh hari sebelum kelompok ISIS popular di dunia, ISIS hanyalah sekelompok pemberontak yang diduga sengaja diciptakan AS dan Arab Saudi untuk mengobok-obok kepemimpinan politik di kawasan Timur Tengah. Hal itu dilakukan Amerika karena mereka ingin menjadi penguasa minyak dunia.
Sedangkan Arab Saudi, dalam sepuluh tahun terakhir ini, dominasinya semakin surut di Timur Tengah karena negara-negara lain yang ada di kawasan Teluk semakin maju. Tentu saja, Arab Saudi merasa jadi ‘terbelakang’ dan ingin kembali merebut hegemoninya sebagai pemimpin negara-negara di Timur Tengah. Salah satu strateginya ialah menghancurkan kepemimpinan politik di sejumlah negara Timur Tengah, maka tak heran ketika Arab Saudi dan AS saling bekerjasama (simbiosa mutualisma) untuk menghancurkan negara-negara Timur Tengah, dengan mempersenjatai dan mendanai kelompok pemberontak sebagai embrio ISIS. (Baca : Obama Terpeleset Lidah, Bilang AS Melatih ISIS - CNN indonesia/http://www.cnnindonesia.com/…/obama-terpeleset-lidah-bilan…/)
Dengan dukungan AS dan Arab Saudi, ISIS menjadi isu dunia. Arab Saudi, AS dan sekutunya akan jadi semakin mudah bila ingin mengintervensi sejumlah negara di Timur Tengah, Eropa dan Asia melalui isu ISIS.
Isu yang dihembuskan AS dan Arab Saudi saat ini ialah mereka ingin ‘membasmi’ kelompok ISIS. Baik AS maupun Arab Saudi terus-menerus mempropagandakan ISIS, agar tujuan intervensi mereka dapat tercapai tanpa diketahui publik dunia. (Baca : Wikileaks: Hillary Clinton sebut Saudi dan Qatar danai ISIS | merdeka .../https://www.merdeka.com/…/wikileaks-hillary-clinton-sebut-s…)
Dalam sejumlah pemberitaan media internasional yang valid, sebenarnya kelompok ISIS sangat kecil dan lemah. ISIS menjadi popular karena propaganda AS dan Arab Saudi serta media-media sekutu mereka. Sejumlah media massa, sosial media dan NGO yang pro AS dan Arab Saudi dengan sengaja dan terbuka mempropagandakan kekejaman ISIS. Tujuannya ialah untuk membentuk opini publik dunia. Bahkan, kabarnya, ISIS juga mendapat dukungan dana dan persenjataan dari Arab Saudi dan AS serta 40 negara G20. (Baca : HEBOH..Putin Ungkap 40 Negara Danai ISIS di KTT G20 dan Cibir NATO di Suriah/https://arrahmahnews.com/…/heboh-putin-ungkap-40-negara-da…/).
Dengan semakin gencarnya propaganda ISIS, maka AS dan Arab Saudi berharap, negara-negara di dunia menjustifikasi ISIS sebagai kelompok bersenjata yang besar. Padahal, faktanya ISIS kecil dan lemah. Sekarang ISIS sudah hancur lebur. Kekalahan ISIS di dunia, membuat AS dan Arab Saudi serta konco-konconya frustasi.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah ISIS menjadi ‘popular’ karena para penggila media sosial yang tidak tahu-menahu tentang ISIS terus mengupload hampir semua gerakan ISIS. Sebagian besar penggila medsos di Indonesia pun tanpa sengaja ikut mempropagandakan ISIS melalui sosial media.
AS dan Arab Saudi, sudah lama menargetkan kawasan Asia, Filipina dan Indonesia. Baik AS maupun Arab Saudi secara sengaja dan terbuka melemparkan isu ISIS di Asia dengan tujuan agar situasi politik dan ekonomi Asia menjadi tidak stabil. (Baca : Serangkaian bukti Amerika dan Saudi sebenarnya dukung ISIS/https://www.merdeka.com/…/serangkaian-bukti-amerika-dan-sau…)
Kalau situasi ekonomi dan politik di Asia labil, maka AS dan Arab Saudi akan dengan mudah mengintervensi. Namun, upaya ‘busuk’ AS dan Arab Saudi terkendala dengan solidnya hubungan dua negara kuat di Asia yaitu Tiongkok dan Korea Utara (Korut) yang didukung Rusia. Itulah yang menjadi penyebab, mengapa AS dan Arab Saudi sulit mengobok-obok negara di kawasan Asia dengan memakai isu ISIS.
Ketakutan AS dan Arab Saudi semakin parah ketika Tiongkok, Korut dan Rusia serta negara-negara di Asia lainnya saling ‘bergandengan tangan’ untuk menghadapi ISIS. Rusia juga mendukung negara-negara Asia yang kontra AS dan Arab Saudi, maka tak heran kalau kelompok ISIS tidak mampu masuk ke negara-negara komunis serta sejumlah negara di kawasan Asia lainnya. Sampai kapan pun AS dan Arab Saudi akan sulit merusak hegemoni Asia kalau Tiongkok, Korea Utara, Rusia serta negara-negara Asia lainnya bersatu menghadapi AS dan Arab Saudi. Jadi, ISIS itu ‘populer’ hanya karena pemberitaan propaganda yang dengan sengaja dilakukan AS dan Arab Saudi. #TolakEksISIS
PERHATIAN: Bila Anda cinta tanah air Indonesia, VIRALKAN dan SHARE artikel ini. Terima kasih.
LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.id
www.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Wacana pemerintah untuk memulangkan sekitar six hundred orang Indonesia mantan anggota dan simpatisan ISIS mendapat kecaman dan penolakan dari rakyat dan netizen. Secara pribadi, Presiden Jokowi juga sudah menegaskan tidak setuju eks ISIS asal Indonesia dipulangkan.
Wajar dan sah saja kalau rakyat menolak. Hal ini disebabkan karena negara dinilai belum mampu menjalankan proses deradikalisasi dengan tepat, benar dan efektif. Para eks ISIS itu juga bukan lagi WNI karena mereka telah memusnahkan identitas paspor Indonesia. Jadi, mereka bukan lagi WNI.
Sementara itu, sekelompok kecil pengusung khilafah di Indonesia masih belum berhasil dibasmi secara tuntas. Nah, kalau orang Indonesia eks ISIS kembali pulang ke Nusantara, bukan hal yang mustahil Indonesia akan mengalami tantangan yang lebih berat dalam menjaga Pancasila dan NKRI.
Negara melalui Menteri Pertahanan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri tidak boleh membiarkan orang Indonesia eks ISIS pulang.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah secara tegas mengusir segelintir pengusung khilafah di Indonesia #USIRKHILAFAH. Tindakan tegas Ketum parpol berlambang Banteng ini patut dicontoh parpol lain, aparat penegak hukum serta seluruh stake holder di Indonesia.
Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan, bila sekelompok pengusung khilafah lebih memilih cara yang merusak, maka mereka harus angkat kaki dari Indonesia. Menurut Megawati, paham khilafah sudah selesai tahun 1924 bersamaan dengan runtuhnya Turki Utsmani yang berganti dengan Republik Turki. Ideologi Indonesia adalah Pancasila, bahkan ide Pancasila sudah diapresiasi oleh negara-negara di Timur Tengah.
"Jangan rusak Indonesia, tolong. Pergilah kalian!" Kata Megawati di Workshop Wawasan Kebangsaan untuk PNS di Lingkungan Kementerian Sosial, Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan, seperti diberitakan Detiknews (9/12/2019).
Radikalisme Meningkat
Jauh hari sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian saat masih menjabat Kapolri mengatakan, aksi terorisme atau radikalisme telah meningkat forty two persen disepanjang tahun 2018. Pelaku teror yang ditangkap sebanyak 396 pelaku.
"Sepanjang tahun 2018, jumlah aksi meningkat forty two persen dibandingkan tahun 2017, yakni dari 12 kasus menjadi 17 kasus," kata Tito saat menyampaikan hasil kinerja dan evaluasi Rilis Akhir Tahun Mabes Polri 2018 di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, seperti dilansir Okenews (27/12/2018). Aksi terorisme atas nama agama yang paling banyak menyedot perhatian publik di tahun 2018 ialah rentetan bom di Kota Surabaya, Jawa Timur.
ICTV: Perlukah Aksi Demo Mengatasnamakan Agama?
BACA JUGA:
Toleransi Terancam, Jenderal Fachrul Razi Takut?
Teroris Medsos
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten, mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019 (records Kominfo 19 Maret 2019). Platform konten yang terbanyak diblokir yaitu facebook dan instagram sebesar 8.131 konten. Sementara di twitter sebanyak 8.131 konten. Konten radikalisme dan terorisme yang diblokir di google/YouTube sebanyak 678 konten. Kemudian 614 konten di platform telegram, 502 konten di filesharing, dan 494 konten di situs internet.
Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, Kementerian Kominfo sudah melakukan pemblokiran konten sebanyak 323 konten, yang terdiri dari 202 konten di situs net, 112 konten di platform telegram, 8 konten di facebook dan instagram dan 1 konten di YouTube.
Tahun 2018, telah diblokir konten radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten yang terdiri dari 7.160 konten di fb dan instagram, 1.316 konten di twitter, 677 konten YouTube, 502 konten di telegram, 502 konten di record sharing, dan 292 konten di situs web. Selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1031 konten yang terdiri 963 konten facebook dan instagram dan 68 konten di twitter.
Tindakan pemblokiran sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No eleven Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan, ada eleven kementerian/lembaga (Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, KASN) ikut menandatangani SKB tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke eleven Kementerian itu bertanggungjawab penuh untuk menjaga empat pilar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Prabowo Harus Bertindak
Sesungguhnya rakyat sangat berharap, terutama kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bekerjasama dengan Mendagri, Menag dan Menlu untuk segera bertindak tegas dan keras dalam memberantas, membubarkan ormas-ormas radikal dan menangkap oknum-oknum yang diduga kuat sebagai pelaku radikalisme, terorisme.
Oknum-oknum perusak ideologi Pancasila ini disinyalir sudah menyusup ke lembaga-lembaga pendidikan nasional, lembaga negara, pesantren-pesantren, kelompok pengajian di masjid-masjid, lembaga donasi on-line yang mengatasnamakan islam dan yatim piatu serta sejumlah oknum ASN/BUMN, karyawan pemerintahan di provinsi, kabupaten dan kabupaten kota di seluruh Indonesia #PRABOWOHARUSBERTINDAK.
Ada tujuh langkah yang bisa dilakukan Prabowo, Mendagri, Menlu dan Menag untuk mengatasi kelompok radikalisme, pengusung khilafah dan ormas-ormas radikal ini yaitu: Pertama , mencabut status kewarganegaraan mereka, bila mereka menolak ideologi pancasila. Kedua , menangkap dan menghukum keras mereka sesuai UU yang berlaku, bila perlu menerapkan hukuman mati. Ketiga , mengusir mereka dari Indonesia. Keempat , menembak mati, bila tindakan anarkisme mereka telah melampaui batas kemanusiaan, melanggar UU, aksi intoleransi yang menjurus konflik SARA, merusak keamanan, kenyamanan negara serta melakukan makar, baik secara langsung maupun tak langsung. Kelima , menangkap dan menghukum keras pembuat dan penyebar konten internet yang menyebarluaskan radikalisme, terorisme, dan khilafah. Keenam , bubarkan ormas-ormas radikal yang mengatasnamakan agama. Ketujuh , negara harus menolak kepulangan WNI mantan ISIS ke Indonesia.
Seluruh instrumen negara, termasuk Polri dan TNI agar serius menjaga keamaman negara dari kelompok yang ingin memecah belah NKRI, mengganti idelogi Pancasila dan merusak toleransi nasional. Rakyat yakin, bila negara menolak WNI mantan ISIS pulang ke Indonesia, maka di tahun 2022 mendatang Indonesia akan terbebas dari bahaya radikalisme dan khilafah.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Id
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist
Negara tidak boleh diam dan takut terhadap sekelompok oknum atau ormas berbasis agama yang terus-menerus merongrong ideologi Pancasila dan NKRI. Presiden Jokowi harus bertindak tegas dan keras untuk secepatnya menumpas habis kelompok intoleransi, pengusung khilafah dan menolak kepulangan eks ISIS ke Indonesia.
Pemerintah jangan menunggu bangsa ini meluapkan emosinya secara membabibuta, sehingga bisa memicu perang saundara. Aparat keamanan, TNI dan Polri serta rakyat wajib bahu-membahu menjaga kedamaian, keamanan dan kenyamanan kehidupan rakyat dari Sabang sampai Merauke.
Khusus menyangkut kelompok pengusung khilafah, secara tegas Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno sudah menyebutkan bahwa Pancasila dan NKRI harga mati. #tumpaskhilafah #tumpasintoleransi #tumpaseksisis
Pemikiran Presiden Ir. Soekarno tentang Islam, ternyata lebih brilian dibandingkan dengan sejumlah cendekiawan muslim nasional yang hidup di zaman now. Sejumlah gagasan dan analisisnya soal Islam masih sangat relevan sekaligus mencerahkan umat muslim Indonesia diera digital sekarang ini.
Bung Karno yang juga murid tokoh utama Sarekat Islam (SI) Tjokroaminoto, sangat bergairah kalau ngomong soal Islam. Dia memberi perhatian penuh terhadap eksistensi Islam di Indonesia. Bung Karno sangat mengutamakan substansi dan esensi Islam.
Dia juga menolak keras, kalau Islam diterjemahkan dalam ajaran yang sangat statis. Bung Karno pernah mengungkapkan istilah ?Api Islam? Yaitu dia ingin menghidupkan kembali jiwa Islam sebagai ajaran regular. Bung Karno sangat tidak sepakat dengan adanya dominasi masyarakat onta atau Islam Sontoloyo.
Dalam kesempatan acara buka puasa bersama sekaligus merayakan syukuran milad bung Karno tanggal 6 Juni 2018 lalu, saya melakukan kongkow imajiner bersama beliau di tempat kelahirannya di rumah sederhana di Pandean gang IV no.Forty, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Berikut petikan kongkow tersebut:
Wawan Kuswandi: Apa pendapat Bung, soal umat muslim di Indonesia saat ini?
Bung Karno: Kita gampang sekali menyebut kata kafir. Produk barat dibilang kafir. Kalau kita bergaul dengan nonmuslim dan bukan bangsa Islam disebut kafir. Kalau kita menyebut itu semua kafir, maka kita tidak kekinian dan kita lebih suka dengan keterbelakangan. Inikah Islam yang kita mau? Kalau saya tidak.
Wawan Kuswandi: Jadi seperti apa wajah umat muslim?
Bung Karno: Hampir seribu tahun akal dikungkung, sejak kaum Mu’tazilah sampai Ibnu Rusyd dan lainnya. Asy’arisme pangkal taklidisme dalam Islam. Akal dikutuk seakan-akan datangnya dari setan. Al Qur’an dan Hadits itu tidak berubah. Pandangan masyarakatlah yang senantiasa berevolusi dengan memakai tafsir sendiri-sendiri. Dalam ‘Islam Sontoloyo (1940)’, saya menulis bahwa fiqih bukanlah satu-satunya tiang keagamaan. Tiang utamanya ialah terletak dalam ketundukan, kita punya jiwa pada Allah. Fiqih itu, walaupun sudah kita saring semurni-murninya, belum mencukupi semua kehendak agama. Belum dapat memenuhi syarat-syarat ketuhanan yang sejati, yang juga berhajat kepada tauhid dan akhlaq kepada Allah. Al Qur’an seolah-olah mati karena kitab fiqih yang dijadikan pedoman hidup, bukan kalam Illahi sendiri.
Wawan Kuswandi: Faktanya tentang umat muslim Indonesia?
Bung Karno: Dunia Islam sekarang ini tidak bernyawa karena umat Islam tenggelam dalam kitab fiqihnya saja, tidak terbang seperti burung Garuda di atas udara-udaranya Levend Geloof, yakni udara-udaranya agama yang hidup. Fiqih itu tetap penting. Tapi, saya hanya membenci orang atau perikehidupan agama yang terlalu mendasarkan diri kepada fiqih, kepada hukum-hukumnya syariat itu saja. Saya kasih contoh, saat anjing yang saya pelihara menjilat air di dalam panci di dekat sumur. Saya meminta Ratna Juami untuk membuang air itu dan mencuci panci itu beberapa kali dengan sabun dan kreolin. Di zaman Nabi, belum ada sabun dan kreolin. Nabi Muhammad SAW sendiri telah menyerahkan kepada kita soal urusan dunia. fiqih tidak berdiri sendiri. Fiqih harus disertai dengan tauhid dan etiknya Islam yang menyala-nyala. Fiqih hanyalah ‘kendaraan’ saja.
LIHAT dan BACA JUGA:
Pasang Iklan Pilkada 2020 di Indocomm, Keputusan Tepat!
Wawan Kuswandi: Lantas bagaimana peran par ulama menyikapi ini?
Bung Karno: Dalam ‘Surat-surat Islam dari Endeh (1930-an)’, saya menulis bahwa para ulama dan kiai, tak punya sedikitpun “feeling” kepada sejarah Islam. Mereka hanya tertuju pada bagian fiqih. Tapi, pengetahuan mereka tentang sejarah Islam umumnya nihil. Padahal, sejarah adalah padang penyelidikan yang maha penting! Kita buta dalam menafsirkan itu, karena tidak mengenal tarikh. Jika pemuka agama dan umat Islam Indonesia hanya berorientasi kepada fiqih saja, maka jangan harap umat Islam Indonesia akan dapat mempunyai kekuatan jiwa yang hebat untuk menjunjung dirinya dari keadaan aib sekarang ini. Kemunduran Islam, kekunoan Islam, kemesuman Islam, ketakhayulan orang Islam banyak terjadi karena hadist-hadist lemah yang laku keras dibandingkan ayat-ayat Al Qur’an.
Wawan Kuswandi: Soal adanya wacana sebagiankecil kelompok tertentu yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah, pendapat Anda?
Bung Karno: Pancasila harga mati bagi NKRI. Khilafah no, Pancasila yes!
Wawan Kuswandi: Pendapat Anda soal khilafah.
Bung Karno: Dalam terminologi syar’i, khilafah atau Imamah diartikan sebagai kepemimpinan umum yang menjadi hak seluruh kaum muslim untuk menerapkan syariat Islam ke seluruh dunia. Sistem negara khilafah mengatur semua pelaksanaan hukum syara’ terhadap rakyat di seluruh dunia tanpa kecuali (muslim dan non-muslim) mulai dari masalah akidah, ibadah, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Pemimpin negeri khilafah adalah seorang khalifah yaitu pemimpin muslim yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum muslim melalui kontrak politik yang disebut bai’at. Kontrak bai’at ini mengharuskan khalifah memerintahkan rakyatnya berdasarkan hukum syariat Islam. Setiap Undang-Undang yang akan dikeluarkan khalifah harus berasal dari hukum Islam dengan metodologi ijtihad. Apabila Khalifah menolak hukum Islam, maka pengadilan tertinggi dan paling berkuasa di negara khilafah yaitu Mahkamah Mazhalim dapat memecat Khalifah.
Wawan Kuswandi: Bagaimana sebenarnya sifat-sifat dasar khilafah?
Bung Karno: Sifat dasar negara khilafah adalah ekspansionis. Khilafah akan selalu memperluas kekuasaannya untuk menyebarkan syariat Islam. Dalam sistem khilafah, kedaulatan berada dalam syariat Islam. Sistem khilafah menghapus negara kebangsaan dan menghilangkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi menurut khilafah adalah sistim orang kafir. Padahal, sistem demokrasi berasal dari musyawarah yang sudah tertulis dalam Al Qur’an di surat As-Syura ayat 38 yang berbunyi, “Dan menghadapi perkaramu hendaklah kamu bermusyawarah diantara kalian”.
Wawan Kuswandi: Adakah petunjuk dalam Al Qur’an tentang negara khilafah?
Bung Karno: Sebenarnya, sistem negara khilafah tidak ada dalam Al Qur’an. Sistim negara khilafah justru banyak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits. Negara yang disebut dalam Al Qur’an hanya ada dua yaitu Thayyibah dan Khabitsah. Negara Thayyibah adalah negara yang baik dan negara Khabitsah adalah negara yang buruk. Dari segi konstitusi, Indonesia adalah negara Thayyibah. Buktinya termaktub dalam pembukaan UUD 45 alinea ke 3 yaitu, “Atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.
Kongkow ini harus berakhir karena adzan Maghrib telah berkumandang menandakan waktunya berbuka puasa. Saya sangat puas bisa berbincang dengan salah satu presiden paling berpengaruh di dunia. #tumpaskhilafah #tumpasintoleransi #tumpaseksisis
Sumber referensi: http://www.Madinaonline.Identity/khazanah/lima-ciri-islam-sontoloyo-menurut-bung-karno/
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Id
www.Facebook.Com/
INDONESIAComment/ plus.Google.Com/
INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist
