Virus Corona Azab Tuhan, Itu Hoaks!!!

Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan munculnya novel corona virus di Wuhan, Tiongkok sebagai azab Tuhan. Jelas itu hoaks! Pernyataan segelintir orang bodoh itu tidak mempengaruhi mentalitas dan moralitas rakyat Indonesia, karena kaum muslim dan penganut agama lainnya di negeri ini sudah semakin cerdas.

Ada tiga tujuan mereka dalam menyebarkan hoaks alias berita bohong tentang virus corona yaitu:

1. Membodohi dan menipu umat beragama, khususnya kaum muslim.

2. Menciptakan sentimen anti China.

3. Merusak ajaran Islam Rahmatan ?Lil Alamin.

Jadi, kalau di sekitar Anda ada sekelompok orang mengaku oknum ustadz dan muslim, kemudian mereka getol menyebut bahwa virus corona adalah azab Tuhan, JANGAN PERCAYA! Mereka bisa dilaporkan ke aparat hukum.

Dalam hal ini Polri harus segera menangkap penyebar hoaks tentang virus corona. Selain itu, Menkominfo wajib untuk memblokir semua akun sosial media yang menebarkan berita bohong tentang virus corona.

Vaksin Anti Virus Corona

Merebaknya virus corona di Wuhan, Tiongkok telah mendorong sejumlah lembaga penelitian ilmiah dan kedokteran dunia bekerja keras untuk menciptakan vaksin anti virus corona. Salah satunya adalah negara Rusia. Mereka berusaha menemukan sekaligus mengembangkan vaksin anti virus corona.

"Ya, tentu, pengembangan vaksin sedang dilakukan. Setiap kita menghadapi mutasi virus corona, kita mulai mengembangkan vaksin. Saat ini, kami berpegang pada rekomendasi-rekomendasi WHO," kata Anna Popova, Kepala Departemen Pengawasan Epidemiologi Rospotrebnadzor, Rusia, seperti dilaporkan kantor berita RIA,Kamis (30/1/2020).

Kabarnya, negara lain yang juga sedang berusaha menciptakan vaksin anti virus corona ialah Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Perancis dan China. Sejumlah berita media internasional menyebutkan bahwa bila vaksin anti virus corona berhasil diciptakan, maka akan segera diproduksi secara massal dalam waktu tiga bulan ke depan.

Darurat Global

Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) menyatakan, wabah virus corona China sebagai darurat kesehatan worldwide atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). PHEIC dapat diartikan sebagai peristiwa luar biasa yang menjadi risiko kesehatan publik dunia melalui penyebaran penyakit internasional yang memerlukan respons internasional. Sebelumnya pernyataan PHEIC juga pernah digunakan ketika merebak flu babi (2009), polio (2014), virus Zika (2016), dan Ebola (2014-2019).

Dilansir dari media Times, Kamis (30/1/2020), Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus menekankan bahwa PHEIC bertujuan untuk mendorong negara-negara di dunia untuk bekerja sama mengatasi ancaman kesehatan dunia.

Fakta Virus Corona

Di tengah-tengah hebohnya bahaya virus corona ini, di sosial media beredar hoaks yang sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan yaitu menyebut virus corona sebagai azab Tuhan. Padahal, kabarnya virus corona berasal dari Arab Saudi dan disinyalir sudah ditemukan sejak tahun 2013. Seseorang bernama Ali Mohamed Zaki tiba-tiba viral di jagat sosial media, terkait merebaknya virus corona. Akun Facebook Rangga Wijaya tanggal 28 Januari 2019 mengunggah tulisan sosok Ali Mohamed Zaki. Di bawah ini saduran dari tulisan Rangga Wijaya.

Pada pertengahan Juni tahun 2013, Ali Mohamed Zaki, seorang ahli virus Rumah Sakit Dr Soliman Fakeeh di Jeddah, Arab Saudi, dapat telepon dari seorang dokter yang khawatir dengan seorang pasiennya. Pasien berusia 60 tahun itu telah dirawat di rumah sakit karena virus pneumonia yang parah, dan dokter minta tolong Zaki mengidentifikasi virusnya. Zaki pun memperoleh dahak dari pasien dan mulai menelitinya. Dia menjalankan tes lab yang biasa. Hasilnya tak memuaskan. Negatif.

Zaki lalu mengirim sampel ke laboratorium virologi terkemuka di Erasmus Medical Centre di Rotterdam. Sambil menunggu tim memeriksa virusnya, Zaki mencoba satu tes lagi. Kali ini hasilnya positif. Hasil tes menunjukkan bahwa ada infeksi yang berasal dari keluarga patogen yang disebut coronavirus. Flu biasa juga disebabkan oleh coronavirus. Begitu juga infeksi Sars yang jauh lebih mematikan. Tapi kali itu beda.

Zaki lalu buru-buru mengirim e-mail ke lab Belanda untuk memberi sinyal tanda bahaya. Dan yang menakutkan mereka dari hasil penemuan tersebut, ini adalah virus corona yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Untuk mengingatkan ilmuwan lain, Zaki kemudian memposting catatannya ke proMED, sistem pelaporan net yang dirancang untuk secara cepat berbagi rincian penyakit menular dan wabah ke para peneliti dan lembaga kesehatan masyarakat.

Gara-gara laporan ilmiah tersebut, Zaki harus kembali ke tanah kelahirannya di Mesir, kontraknya di rumah sakit diputus. Di bawah tekanan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, Zaki dipecat. "Mereka tidak suka penemuan itu muncul di proMED. Mereka memaksa rumah sakit untuk mengakhiri kontrak saya," kata Zaki kepada Guardian dari Kairo.

Saking serius dan mematikannya, pemerintah Arab tentu khawatir ketakutan itu bisa mempengaruhi mereka yang akan pergi umroh atau haji. Jadi paling aman menutup erat-erat penemuan penting tersebut demi income pemerintah. Dan, "Saya terpaksa meninggalkan pekerjaan saya karena ini, tetapi itu adalah tugas saya. Ini adalah virus yang serius." Pesan Profesor Ali Mohamed Zaki.

Dan sejak penemuan tahun 2013 pada pasien pneumonia berusia 60 tahun di Arab Saudi itu, bukan gak mungkin virus tersebut sudah menjalar ke seluruh dunia. Termasuk yang parah di Wuhan, China. Virus yang sementara diduga (dan belum terbukti) berasal dari sup kampret dan ular (sumber: https://www.Theguardian.Com/?/coronavirus-subsequent-international-pande?).

Kisah yang tertulis dalam cerita di atas, kebenarannya memang masih perlu diverifikasi oleh sejumlah lembaga dan pihak berwenang di dunia kesehatan global maupun di Indonesia.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identification

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Revitalisasi Monas Tanpa Izin, Rakyat Mengutuk Anies Baswedan!!!

Rakyat Indonesia, khususnya publik Jakarta dan sekitarnya mengutuk keras tindakan Gubernur terbodoh versi google Anies Baswedan yang merevitalisasi kawasan Monas tanpa izin ke Komisi Pengarah dalam hal ini Kemensesneg. Selaku Ketua Komisi Pengarah, Mensesneg Pratikno mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mengajukan izin ke Komisi Pengarah, terkait revitalisasi Monas.

Sekarang ini keadaan Monas hancur lebur karena Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI sudah memotong sebanyak 190 pohon di kawasan Monas. Selain perizinan yang dilanggar Anies, Tim Advokasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI juga mengajukan kontraktor PT Bahana Prima Nusantara ke KPK. Kontraktor yang mengerjakan revitalisasi Monas ini dinilai abal-abal. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membenarkan memang ada anggaran untuk revitalisasi Monas sebesar Rp114,47 miliar.

Anies Bisa Dipidana

Akibat perbuatannya ini, Anies Baswedan bisa dikenakan pidana. Pasalnya, ia melakukan revitalisasi Monas tanpa mengantongi izin dari Kemensesneg seperti tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sampai detik ini, belum ada satupun kebijakan Anies Baswedan yang bernilai positif bagi publik Jakarta. Buktinya ialah soal banjir. Akibat banjir ini, Presiden Jokowi sampai memberi teguran keras ke Anies Baswedan. Jokowi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengerjakan upaya-upaya pencegahan banjir #JokowiTegurAnies."Kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir itu," kata Jokowi saat meninjau pembangunan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2017) lalu.

Kasus diskotek Colosseum Club 1001 juga bikin geger warga Jakarta. Anies Baswedan membatalkan pemberian penghargaan untuk diskotek itu. Menurut Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah, pembatalan pemberian penghargaan dilakukan karena diskotek Colosseum Club 1001 berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 7 September 2019 lalu, terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba. Sebelumya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta juga mengeritik Anies Baswedan, terkait kasus lem aibon sebesar 82 miliar lebih.

Kampung Jakarta

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah menyindir Anies Baswedan dalam acara Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/2019) lalu. "Pak Anies, saya yakin sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta seperti kampung dibandingkan Shanghai," kata Tito seperti diberitakan media CNBC (27/11/2019). Tito mengaku tahun 1998, dia berkunjung ke Shanghai dan Beijing. Kedua kota itu jauh tertinggal dari Jakarta. Namun sekarang, Beijing sudah seperti Washington DC dan Shanghai hampir mirip New York. Sejak Anies menjadi gubernur, Jakarta semakin hancur. Misalnya, masalah polusi udara, premanisme, keruwetan pusat perbelanjaan Tanah Abang, sejumlah sungai-sungai di Jakarta yang mulai dipenuhi sampah.

Sikap dan perilaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak semakin arogan dalam mengambil berbagai kebijakan publik yang terkait dengan lingkungan sosial. Salah satu contoh teranyar dari kelakuan arogansi Anies ialah ketika Puluhan warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanyenya saat di Pilkada DKI Jakarta yaitu tidak melakukan penggusuran. Faktanya, Anies melanggar janjinya. Bahkan, Anies menolak mengomentari penggusuran itu. Justru Anies ‘cuci tangan’ dengan menyerahkan kasus penggusuran itu ke Wali Kota Jakarta Utara Sigit Witjatmoko. "Tanya ke Wali Kota Jakarta Utara saja ya," ucap Anies sambil tersenyum di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (19/11/2019) lalu.

Kota Jakarta berada dalam ‘darurat kebijakan’. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia. Tekanan keras yang datang bertubi-tubi dari rakyat, politisi DPRD dan netizen, justru malah membuat Anies semakin terlihat berani dan lebih percaya diri. Kecaman dan caci-maki rakyat tak digubris Anies. Perlahan tetapi pasti, Jakarta akan menjadi kota besar pertama di Indonesia yang ‘mati konyol’.

Copot Anies

Lantas, bagaimana cara #LengserkanAniesBaswedan dari jabatannya? Sedikitnya ada enam langkah elegan yang perlu dilakukan publik yaitu:

1. Publik membuat petisi (via change.org) yang isinya meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera menggunakan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat yang terkait dengan banjir Jakarta. Tujuannya untuk memakzulkan Anies Baswedan dari jabatannya.

2. Publik meminta dan mengajukan surat permohonan ke DPRD DKI Jakarta dan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan atau mengeksekusi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Kemudian UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Dalam UU tersebut terdapat bab Tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada pasal 80 dan 81, presiden mempunyai hak memberhentikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.

3. Publik membuat surat mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD DKI yang isinya warga Jakarta sudah tidak percaya lagi dengan segala kebijakan Gubernur Anies Baswedan.

4. Publik melaporkan secara resmi sikap dan perbuatan Anies Baswedan ke Komnas HAM dan Mabes Polri karena diduga kuat Gubernur Jakarta itu telah melanggar HAM yaitu dengan adanya sejumlah korban tewas akibat banjir. Anies telah melalaikan keselamatan warga Jakarta.

5. Publik melaporkan secara resmi sikap dan perbuatan Anies Baswedan ke Ombudsman karena Anies Baswedan diduga kuat tidak menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya sebagai Gubernur sekaligus melakukan kesalahan prosedur dan administrasi dalam membuat kebijakan, terutama dalam mengatasi dan mengantisipasi banjir di Jakarta.

6. Publik melakukan gugatan dan tuntutan secara hukum (class action) untuk meminta ganti rugi materi dan non materi kepada Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan, karena akibat banjir publik mengalami kerugian, baik non materi maupun materi (rumah, kendaraan, hewan peliharaan, waktu yang tersita, tekanan psikologis, penyakit, serta lingkungan kotor, dsb). Untuk poin ke 6 ini, publik bisa memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga hukum lainnya.

Keenam langkah di atas merupakan cara paling tepat dan ideal bagi publik Jakarta untuk segera mencopot Anies Baswedan dari jabatannya. Cara-cara di atas tentu saja sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi prosedur perundang-undangan yang ada. Selamatkan Jakarta sekarang juga. Rakyat menunggu!

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Eks ISIS, Megawati Usir Khilafah Dari Indonesia

Wacana pemerintah untuk memulangkan sekitar six hundred orang Indonesia mantan anggota dan simpatisan ISIS mendapat kecaman dan penolakan dari rakyat dan netizen. Secara pribadi, Presiden Jokowi juga sudah menegaskan tidak setuju eks ISIS asal Indonesia dipulangkan.

Wajar dan sah saja kalau rakyat menolak. Hal ini disebabkan karena negara dinilai belum mampu menjalankan proses deradikalisasi dengan tepat, benar dan efektif. Para eks ISIS itu juga bukan lagi WNI karena mereka telah memusnahkan identitas paspor Indonesia. Jadi, mereka bukan lagi WNI.

Sementara itu, sekelompok kecil pengusung khilafah di Indonesia masih belum berhasil dibasmi secara tuntas. Nah, kalau orang Indonesia eks ISIS kembali pulang ke Nusantara, bukan hal yang mustahil Indonesia akan mengalami tantangan yang lebih berat dalam menjaga Pancasila dan NKRI.

Negara melalui Menteri Pertahanan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri tidak boleh membiarkan orang Indonesia eks ISIS pulang.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah secara tegas mengusir segelintir pengusung khilafah di Indonesia #USIRKHILAFAH. Tindakan tegas Ketum parpol berlambang Banteng ini patut dicontoh parpol lain, aparat penegak hukum serta seluruh stake holder di Indonesia.

Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan, bila sekelompok pengusung khilafah lebih memilih cara yang merusak, maka mereka harus angkat kaki dari Indonesia. Menurut Megawati, paham khilafah sudah selesai tahun 1924 bersamaan dengan runtuhnya Turki Utsmani yang berganti dengan Republik Turki. Ideologi Indonesia adalah Pancasila, bahkan ide Pancasila sudah diapresiasi oleh negara-negara di Timur Tengah.

"Jangan rusak Indonesia, tolong. Pergilah kalian!" Kata Megawati di Workshop Wawasan Kebangsaan untuk PNS di Lingkungan Kementerian Sosial, Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan, seperti diberitakan Detiknews (9/12/2019).

Radikalisme Meningkat

Jauh hari sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian saat masih menjabat Kapolri mengatakan, aksi terorisme atau radikalisme telah meningkat forty two persen disepanjang tahun 2018. Pelaku teror yang ditangkap sebanyak 396 pelaku.

"Sepanjang tahun 2018, jumlah aksi meningkat forty two persen dibandingkan tahun 2017, yakni dari 12 kasus menjadi 17 kasus," kata Tito saat menyampaikan hasil kinerja dan evaluasi Rilis Akhir Tahun Mabes Polri 2018 di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, seperti dilansir Okenews (27/12/2018). Aksi terorisme atas nama agama yang paling banyak menyedot perhatian publik di tahun 2018 ialah rentetan bom di Kota Surabaya, Jawa Timur.

ICTV: Perlukah Aksi Demo Mengatasnamakan Agama?

BACA JUGA:

Toleransi Terancam, Jenderal Fachrul Razi Takut?

Teroris Medsos

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten, mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019 (records Kominfo 19 Maret 2019). Platform konten yang terbanyak diblokir yaitu facebook dan instagram sebesar 8.131 konten. Sementara di twitter sebanyak 8.131 konten. Konten radikalisme dan terorisme yang diblokir di google/YouTube sebanyak 678 konten. Kemudian 614 konten di platform telegram, 502 konten di filesharing, dan 494 konten di situs internet.

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, Kementerian Kominfo sudah melakukan pemblokiran konten sebanyak 323 konten, yang terdiri dari 202 konten di situs net, 112 konten di platform telegram, 8 konten di facebook dan instagram dan 1 konten di YouTube.

Tahun 2018, telah diblokir konten radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten yang terdiri dari 7.160 konten di fb dan instagram, 1.316 konten di twitter, 677 konten YouTube, 502 konten di telegram, 502 konten di record sharing, dan 292 konten di situs web. Selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1031 konten yang terdiri 963 konten facebook dan instagram dan 68 konten di twitter.

Tindakan pemblokiran sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No eleven Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan, ada eleven kementerian/lembaga (Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, KASN) ikut menandatangani SKB tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke eleven Kementerian itu bertanggungjawab penuh untuk menjaga empat pilar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Prabowo Harus Bertindak

Sesungguhnya rakyat sangat berharap, terutama kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bekerjasama dengan Mendagri, Menag dan Menlu untuk segera bertindak tegas dan keras dalam memberantas, membubarkan ormas-ormas radikal dan menangkap oknum-oknum yang diduga kuat sebagai pelaku radikalisme, terorisme.

Oknum-oknum perusak ideologi Pancasila ini disinyalir sudah menyusup ke lembaga-lembaga pendidikan nasional, lembaga negara, pesantren-pesantren, kelompok pengajian di masjid-masjid, lembaga donasi on-line yang mengatasnamakan islam dan yatim piatu serta sejumlah oknum ASN/BUMN, karyawan pemerintahan di provinsi, kabupaten dan kabupaten kota di seluruh Indonesia #PRABOWOHARUSBERTINDAK.

Ada tujuh langkah yang bisa dilakukan Prabowo, Mendagri, Menlu dan Menag untuk mengatasi kelompok radikalisme, pengusung khilafah dan ormas-ormas radikal ini yaitu: Pertama , mencabut status kewarganegaraan mereka, bila mereka menolak ideologi pancasila. Kedua , menangkap dan menghukum keras mereka sesuai UU yang berlaku, bila perlu menerapkan hukuman mati. Ketiga , mengusir mereka dari Indonesia. Keempat , menembak mati, bila tindakan anarkisme mereka telah melampaui batas kemanusiaan, melanggar UU, aksi intoleransi yang menjurus konflik SARA, merusak keamanan, kenyamanan negara serta melakukan makar, baik secara langsung maupun tak langsung. Kelima , menangkap dan menghukum keras pembuat dan penyebar konten internet yang menyebarluaskan radikalisme, terorisme, dan khilafah. Keenam , bubarkan ormas-ormas radikal yang mengatasnamakan agama. Ketujuh , negara harus menolak kepulangan WNI mantan ISIS ke Indonesia.

Seluruh instrumen negara, termasuk Polri dan TNI agar serius menjaga keamaman negara dari kelompok yang ingin memecah belah NKRI, mengganti idelogi Pancasila dan merusak toleransi nasional. Rakyat yakin, bila negara menolak WNI mantan ISIS pulang ke Indonesia, maka di tahun 2022 mendatang Indonesia akan terbebas dari bahaya radikalisme dan khilafah.

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Facebook.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Tumpas Habis Intoleransi, Khilafah dan Eks ISIS...!!!

Negara tidak boleh diam dan takut terhadap sekelompok oknum atau ormas berbasis agama yang terus-menerus merongrong ideologi Pancasila dan NKRI. Presiden Jokowi harus bertindak tegas dan keras untuk secepatnya menumpas habis kelompok intoleransi, pengusung khilafah dan menolak kepulangan eks ISIS ke Indonesia.

Pemerintah jangan menunggu bangsa ini meluapkan emosinya secara membabibuta, sehingga bisa memicu perang saundara. Aparat keamanan, TNI dan Polri serta rakyat wajib bahu-membahu menjaga kedamaian, keamanan dan kenyamanan kehidupan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Khusus menyangkut kelompok pengusung khilafah, secara tegas Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno sudah menyebutkan bahwa Pancasila dan NKRI harga mati. #tumpaskhilafah #tumpasintoleransi #tumpaseksisis

Pemikiran Presiden Ir. Soekarno tentang Islam, ternyata lebih brilian dibandingkan dengan sejumlah cendekiawan muslim nasional yang hidup di zaman now. Sejumlah gagasan dan analisisnya soal Islam masih sangat relevan sekaligus mencerahkan umat muslim Indonesia diera digital sekarang ini.

Bung Karno yang juga murid tokoh utama Sarekat Islam (SI) Tjokroaminoto, sangat bergairah kalau ngomong soal Islam. Dia memberi perhatian penuh terhadap eksistensi Islam di Indonesia. Bung Karno sangat mengutamakan substansi dan esensi Islam.

Dia juga menolak keras, kalau Islam diterjemahkan dalam ajaran yang sangat statis. Bung Karno pernah mengungkapkan istilah ?Api Islam? Yaitu dia ingin menghidupkan kembali jiwa Islam sebagai ajaran regular. Bung Karno sangat tidak sepakat dengan adanya dominasi masyarakat onta atau Islam Sontoloyo.

Dalam kesempatan acara buka puasa bersama sekaligus merayakan syukuran milad bung Karno tanggal 6 Juni 2018 lalu, saya melakukan kongkow imajiner bersama beliau di tempat kelahirannya di rumah sederhana di Pandean gang IV no.Forty, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Berikut petikan kongkow tersebut:

Wawan Kuswandi: Apa pendapat Bung, soal umat muslim di Indonesia saat ini?

Bung Karno: Kita gampang sekali menyebut kata kafir. Produk barat dibilang kafir. Kalau kita bergaul dengan nonmuslim dan bukan bangsa Islam disebut kafir. Kalau kita menyebut itu semua kafir, maka kita tidak kekinian dan kita lebih suka dengan keterbelakangan. Inikah Islam yang kita mau? Kalau saya tidak.

Wawan Kuswandi: Jadi seperti apa wajah umat muslim?

Bung Karno: Hampir seribu tahun akal dikungkung, sejak kaum Mu’tazilah sampai Ibnu Rusyd dan lainnya. Asy’arisme pangkal taklidisme dalam Islam. Akal dikutuk seakan-akan datangnya dari setan. Al Qur’an dan Hadits itu tidak berubah. Pandangan masyarakatlah yang senantiasa berevolusi dengan memakai tafsir sendiri-sendiri. Dalam ‘Islam Sontoloyo (1940)’, saya menulis bahwa fiqih bukanlah satu-satunya tiang keagamaan. Tiang utamanya ialah terletak dalam ketundukan, kita punya jiwa pada Allah. Fiqih itu, walaupun sudah kita saring semurni-murninya, belum mencukupi semua kehendak agama. Belum dapat memenuhi syarat-syarat ketuhanan yang sejati, yang juga berhajat kepada tauhid dan akhlaq kepada Allah. Al Qur’an seolah-olah mati karena kitab fiqih yang dijadikan pedoman hidup, bukan kalam Illahi sendiri.

Wawan Kuswandi: Faktanya tentang umat muslim Indonesia?

Bung Karno: Dunia Islam sekarang ini tidak bernyawa karena umat Islam tenggelam dalam kitab fiqihnya saja, tidak terbang seperti burung Garuda di atas udara-udaranya Levend Geloof, yakni udara-udaranya agama yang hidup. Fiqih itu tetap penting. Tapi, saya hanya membenci orang atau perikehidupan agama yang terlalu mendasarkan diri kepada fiqih, kepada hukum-hukumnya syariat itu saja. Saya kasih contoh, saat anjing yang saya pelihara menjilat air di dalam panci di­ dekat sumur. Saya meminta Ratna Juami untuk membuang air itu dan mencuci panci itu beberapa kali dengan sabun dan kreolin. Di zaman Nabi, belum ada sabun dan kreolin. Nabi Muhammad SAW sendiri telah menyerahkan kepada kita soal urusan dunia. fiqih tidak berdiri sendiri. Fiqih harus disertai dengan tauhid dan etiknya Islam yang menyala-nyala. Fiqih hanyalah ‘kendaraan’ saja.

LIHAT dan BACA JUGA:

Pasang Iklan Pilkada 2020 di Indocomm, Keputusan Tepat!

Wawan Kuswandi: Lantas bagaimana peran par ulama menyikapi ini?

Bung Karno: Dalam ‘Surat-surat Islam dari Endeh (1930-an)’, saya menulis bahwa para ulama dan kiai, tak punya sedikitpun “feeling” kepada sejarah Islam. Mereka hanya tertuju pada bagian fiqih. Tapi, pengetahuan mereka tentang sejarah Islam umumnya nihil. Padahal, sejarah adalah padang penyelidikan yang maha penting! Kita buta dalam menafsirkan itu, karena tidak mengenal tarikh. Jika pemuka agama dan umat Islam Indonesia hanya berorientasi kepada fiqih saja, maka jangan harap umat Islam Indonesia akan dapat mempunyai kekuatan jiwa yang hebat untuk menjunjung dirinya dari keadaan aib sekarang ini. Kemunduran Islam, kekunoan Islam, kemesuman Islam, ketakhayulan orang Islam banyak terjadi karena hadist-hadist lemah yang laku keras dibandingkan ayat-ayat Al Qur’an.

Wawan Kuswandi: Soal adanya wacana sebagiankecil kelompok tertentu yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah, pendapat Anda?

Bung Karno: Pancasila harga mati bagi NKRI. Khilafah no, Pancasila yes!

Wawan Kuswandi: Pendapat Anda soal khilafah.

ICTV: Gelar Seni Budaya Kampung Silat Rawa Belong, Jakarta Barat

Bung Karno: Dalam terminologi syar’i, khilafah atau Imamah diartikan sebagai kepemimpinan umum yang menjadi hak seluruh kaum muslim untuk menerapkan syariat Islam ke seluruh dunia. Sistem negara khilafah mengatur semua pelaksanaan hukum syara’ terhadap rakyat di seluruh dunia tanpa kecuali (muslim dan non-muslim) mulai dari masalah akidah, ibadah, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Pemimpin negeri khilafah adalah seorang khalifah yaitu pemimpin muslim yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum muslim melalui kontrak politik yang disebut bai’at. Kontrak bai’at ini mengharuskan khalifah memerintahkan rakyatnya berdasarkan hukum syariat Islam. Setiap Undang-Undang yang akan dikeluarkan khalifah harus berasal dari hukum Islam dengan metodologi ijtihad. Apabila Khalifah menolak hukum Islam, maka pengadilan tertinggi dan paling berkuasa di negara khilafah yaitu Mahkamah Mazhalim dapat memecat Khalifah.

Wawan Kuswandi: Bagaimana sebenarnya sifat-sifat dasar khilafah?

Bung Karno: Sifat dasar negara khilafah adalah ekspansionis. Khilafah akan selalu memperluas kekuasaannya untuk menyebarkan syariat Islam. Dalam sistem khilafah, kedaulatan berada dalam syariat Islam. Sistem khilafah menghapus negara kebangsaan dan menghilangkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi menurut khilafah adalah sistim orang kafir. Padahal, sistem demokrasi berasal dari musyawarah yang sudah tertulis dalam Al Qur’an di surat As-Syura ayat 38 yang berbunyi, “Dan menghadapi perkaramu hendaklah kamu bermusyawarah diantara kalian”.

Wawan Kuswandi: Adakah petunjuk dalam Al Qur’an tentang negara khilafah?

Bung Karno: Sebenarnya, sistem negara khilafah tidak ada dalam Al Qur’an. Sistim negara khilafah justru banyak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits. Negara yang disebut dalam Al Qur’an hanya ada dua yaitu Thayyibah dan Khabitsah. Negara Thayyibah adalah negara yang baik dan negara Khabitsah adalah negara yang buruk. Dari segi konstitusi, Indonesia adalah negara Thayyibah. Buktinya termaktub dalam pembukaan UUD 45 alinea ke 3 yaitu, “Atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Kongkow ini harus berakhir karena adzan Maghrib telah berkumandang menandakan waktunya berbuka puasa. Saya sangat puas bisa berbincang dengan salah satu presiden paling berpengaruh di dunia. #tumpaskhilafah #tumpasintoleransi #tumpaseksisis

Sumber referensi: http://www.Madinaonline.Identity/khazanah/lima-ciri-islam-sontoloyo-menurut-bung-karno/

LIHAT JUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Id

www.Facebook.Com/

INDONESIAComment/ plus.Google.Com/

INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Kasus Gerebek PSK Ala Andre 'Lecehkan' Prabowo, Benarkah?

Politisi ?Ingusan? Andre Rosiade diduga kuat telah dengan sengaja melecehkan Ketua Umum Parpol Gerindra Prabowo Subianto. Lho memang kenapa? Pasalnya, skandal penggerebekan PSK on line yang terjadi baru-baru ini, di sebuah motel di Kota Padang, Sumatera Barat, disinyalir melanggar prosedur hukum alias SOP Polri, akibatnya nama Prabowo dan Parpol Gerindra jadi ikut tercemar.

Kalau memang terbukti, Prabowo Subianto wajib melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI. Pertanyaannya sekarang ialah beranikah Prabowo memecat Andre Rosiade?

Dalam setiap penggerebakan kasus tindak pidana, polisi merupakan salah satu lembaga hukum yang bertanggungjawab dan mendapat mandat sesuai ketentuan hukum dan UU yang berlaku. Di setiap kasus penggerebekan, polisi tidak melibatkan pihak sipil sebagai pelapor. Umumnya identitas pelapor juga dirahasiakan.

Namun, faktanya, Andre bersama pihak pelapor serta sejumlah awak pers berada di TKP saat terjadi penggerebekan. Parahnya lagi, video penggerebekan itu sempat viral di sosial media.

Dalam hal ini, Andre layak diduga telah merekayasa penggerebekan. Andre juga patut diduga telah melakukan trial by the press terhadap korban, melakukan pencemaran nama baik hotel, melakukan kriminalisasi terhadap korban berinitial NN serta melalaikan SOP Polri. Andre juga diduga kuat melanggar Pasal 56 KUHP, pasal 296 KUHP, 310 KUHP, pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE.

Kalau memang dugaan rekayasa penggerebekan itu benar, lantas apa motif Andre Rosiade? Ada tiga motif yang patut diduga dan ditelusuri pihak aparat hukum, yaitu:

Pertama , Andre Rosiade ingin menciptakan atau memperkuat citra atau pencitraan dirinya sebagai politisi kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya kota Padang.

Kedua , Andre Rosiade ingin menunjukkan kepada publik bahwa dialah ‘pahlawan’ yang berhasil dan berani membongkar kasus jaringan prostitusi online di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.

Ketiga , Andre Rosiade ingin meningkatkan posisi tawar dirinya kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, terkait dengan akan diselenggarakannya pilkada serentak (pemilihan gubernur) tahun 2020. Masih banyak motif lain yang bisa digali lebih jauh dan pihak polisi pasti sudah memahami hal itu. Kini tinggal aparat kepolisian, mampukah mereka menegakkan hukum tanpa pilih kasih?

Menuding Netizen

Dalam sebuah kesempatan acara conversation di stasiun televisi, Andre dengan lantang menyebut bahwa yang membuli dirinya di sosial media terkait kasus penggerebekan adalah para netizen atau buzzer pendukung Ahok mantan Gubernur Jakarta yang sekarang menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

ICTV: Penampakan Sosok Misterius di Kaki Gunung Ciremai

Apa yang menjadi dasar Andre sehingga dia menuduh seperti itu? Tampaknya, Andre tidak memiliki bukti yang kuat dengan tudingannya. Tuduhan Andre hanya berdasarkan emosi semata. Dugaan rekayasa penggerebekan itu, hingga saat ini terus mendapat sorotan tajam dan dikritisi oleh publik serta ahli hukum.

Dalam hal ini, para netizen dan buzzer yang merasa dirugikan oleh tuduhan Andre, seharusnya segera mengajukan tuntutan hukum secara class action kepada Polri terhadap Andre Rosiade, karena politisi ‘ingusan’ ini diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan kepada para netizen tanpa bukti yang valid.

BACA JUGA:

Eks ISIS Dipulangkan, Bahaya Pak Presiden?!!!

Pihak Polri juga harus melakukan pendalaman terhadap oknum-oknum polisi yang telah melakukan penggerebekan tanpa mengikuti SOP. Bila dalam penelusuran itu ternyata ada unsur konspirasi antara Andre Rosiade dan oknum polisi, maka Polri harus menindak tegas.

Di sisi lain, MKD DPR RI dan Majelis Kehormatan Parpol Gerindra juga harus berani memberikan sanksi kepada Andre Rosiade. Khusus untuk Ketua Umum Parpol Gerindra Prabowo Subianto, wajib secepatnya melakukan Pergantian Antara Waktu (PAW) terhadap Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI.

Human Trafficking

Di sisi lain Ombudsman Republik Indonesia menduga ada kejanggalan dalam kasus penangkapan pekerja seks komersial berinisial NN di Sumatera Barat.

"Kasus ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang. Kita semua sepakat melakukan pemberantasan human trafficking ini, tetapi jangan abaikan melindungi korban, apalagi ada kesewenang-wenangan dalam prosesnya," kata Ninik kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/2/2020).

Ninik mempertanyakan tindakan penggerebekan yang dipimpin Andre sebagai momen awal penangkapan NN. Dia menjelaskan penindakan hukum dengan cara menyamar adalah kewenangan kepolisian yang diatur Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Polda Sumbar perlu segera mengungkap cara-cara dan/atau prosedur penindakan kasus ini yang tidak sesuai dengan aturan hukumnya yang melibatkan anggota legislatif. Sebelumnya, NN kepada awak media mengaku dijebak dalam penggerebekan prostitusi online Minggu (26/1/2020). #PecatAndreRosiade #TangkapAndreRosiade #HukumAndreRosiade #AdiliAndreRosiade #GerebekAndreRosiade

LIHATJUGA:

Indocomm.Blogspot.Co.Identity

www.Facebook.Com/

INDONESIAComment/ plus.Google.Com/

INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

Ahok Bergerak, Mafia Migas Sekarat…!!!

Operasi senyap yang dilakukan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok benar-benar membuat mafia migas sekarat. Ahok yang dikenal sebagai pemimpin jujur dan memegang teguh komitmen untuk transparan kepada publik telah membuat oknum-oknum ‘perampok’ minyak negara yang bercokol di Pertamima terkapar berat.

Salah satu buktinya ialah PT Pertamina sudah dua kali menurunkan harga BBM di tahun 2020 yaitu harga Bahan Bakar Khusus (BBK), seperti Pertamax dan Pertamax Turbo. Harga BBM jenis Pertamax mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp9.200 menjadi Rp9.000 per liter. Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp9.900 menjadi Rp9.850 per liter. Sebelumnya, tanggal 5 Januari 2020 lalu, Pertamina juga sudah menurunkan harga BBM untuk jenis Pertamax series dan Dex series.

Selain soal penurunan harga, Ahok juga sudah menerapkan transparansi di perusahaan pelat merah itu dengan membuka data impor bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina di laman resmi www.pertamina.com. Langkah itu merupakan cara paling efektif sebagai upaya Ahok untuk menciptakan Good Corporate Governance (GCG). Cara ini diharapkan bisa membawa perubahan signifikan bagi ladang bisnis Pertamina.

Transparansi tentu akan mengawasi kinerja Pertamina agar menjadi lebih profesional. Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa Pertamina menjadi ladang korup segerombolan oknum, banyak terjadi maladministrasi serta birokrasinya yang dibuat rumit. Apa yang dilakukan Ahok dan Pertamina merupakan implementasi atas Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

LIHAT dan BACA JUGA:

Pasang Iklan Pilkada 2020 di Indocomm, Keputusan Tepat!

Darurat Korupsi, Saatnya Koruptor Dihukum Mati!

Politisasi Agama

Namun, gebrakan Ahok di Pertamina mendapat perlawanan dari sekelompok oknum dengan membawa bendera ormas kecil seperti PA 212. Diantara oknum yang tidak suka Ahok di Pertamina ialah direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara yang menjadi salah satu orator dalam aksi 212 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020) lalu. Dia meminta Ahok mundur karena tak rela eks Gubernur DKI Jakarta itu menjabat Komisaris Utama Pertamina.

Perlawanan yang dilakukan PA 212 ini, tentu bukan tanpa alasan karena disinyalir sejumlah oknum elite di beberapa BUMN adalah pemasok dana bagi segelintir ormas radikal yang terus mempolitisasi agama untuk kepentingan politik. Maka, tak heran bila sejumlah elite BUMN dicopot dari jabatannya.

Meneg BUMN, Erick Thohir tampaknya mengetahui tentang adanya dugaan jaringan konspirasi antara kelompok ormas radikal dengan oknum elite di beberapa BUMN. Untuk itu, Erick secara tegas menolak tuntutan ngawur PA 212 yang meminta Ahok turun dari Komisaris Utama Pertamina. Dalam hal ini Erick juga diduga telah berhasil memutus jaringan kerjasama ormas radikal dengan oknum elite BUMN.

Kapabilitas Ahok

Jauh-jauh hari sebelum Ahok masuk bursa pejabat elite Pertamina banyak yang protes, khususnya dari serikat kerja Pertamina. Bahkan, ada sejumlah oknum politisi yang menilai Ahok tidak punya kapasitas dan kapabilitas.

Dikecam seperti itu, Ahok menilai hal itu biasa-biasa saja. Sesungguhnya mengukur kualitas, kapasitas dan kapabilitas seseorang di BUMN bukan dengan cara emosional dan melupakan rasionalitas. Kinerja seseorang di BUMN, termasuk Ahok harus diukur dari hasil akhir setelah melalui proses yang relatif panjang.

Ahok tentu memiliki beban moral yang sangat kuat di Pertamina. Mau tidak mau dia harus menghadapi mafia migas. Memperbaiki kinerja Pertamina merupakan tanggung jawabnya sebagai pejabat yang terikat sumpah jabatan untuk melindungi perusahaan negara.

Dalam memimpin Pertamina, Ahok harus mempunyai strategi khusus, karena Presiden Jokowi secara tegas telah memerintahkannya untuk mengeksekusi tiga tugas utama yaitu memberantas mafia migas, menekan impor miyak dan gas serta merealisasikan pembangunan kilang minyak nasional.

Mendapat tiga tugas penting itu, Ahok tentu harus melaksanakannya sekaligus membela kepentingan rakyat, terutama soal harga minyak dan gas bumi. Pertamina bukan milik mafia migas, tetapi milik negara dan rakyat serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jadi, wajib hukumnya bagi Ahok untuk memberantas mafia migas di Pertamina dengan segala risikonya.

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist

COVID-19, #TAKPERLULOCKDOWN

Massifnya pemberitaan wabah Covid-19 yang begitu luas telah menyeret akal dan pikiran manusia menjadi kerdil dan tampaknya berhasil merusak naluri kemanusiaan manusia. Bukankah setiap penyakit ada obatnya.

Kalaupun belum ada obatnya, tentu manusia dengan segala kemampuannya akan terus mencari dan berusaha menemukan obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, walaupun membutuhkan proses waktu yang panjang dan melelahkan.

Tidaklah Allah SWT menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Disebutkan dalam hadits shahih riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR Bukhari).

Wabah Covid-19 semakin hari semakin menjadi momok menakutkan bagi manusia. Ini terjadi bukan karena virusnya yang ganas dan dahsyat, tetapi karena sifat manusianya yang tidak lagi percaya dengan dirinya sendiri karena selalu dipenuhi hawa nafsu serakah dan takut akan kematian. Saking takutnya, akhirnya muncullah istilah lockdown (silahkan Anda searching sendiri soal lockdown di mbah google, biar Anda yang malas baca jadi rajin baca. Sedangkan bagi Anda yang tidak tahu jadi tahu agar tidak menjadi manusia bodoh. Sebaiknya saya dan Anda jangan sok tahu soal lockdown, hihihi…)

Tak Perlu Lockdown

Lantas siapa yang berhak menentukan status lockdown atas terjadinya wabah penyakit menular seperti Covid-19 dalam sebuah negara? Jawabannya ya, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden (sampai di sini mudah-mudahan Anda paham).

Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa tak ada kebijakan untuk isolasi atau lockdown di tingkat nasional maupun daerah. Jokowi menyatakan, Pemerintah Pusat masih belum mau menggunakan kebijakan tersebut dalam menangani Covid-19. “Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3) lalu.

Menurut Jokowi, kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Jokowi menyebut penanganan Covid-19 yang diambil Pemerintah saat ini adalah mengimbau masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Kebijakan itu diharapkan bisa mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Jokowi juga meminta Pemerintah Daerah harus terus berkomunikasi dengan menteri-menteri terkait bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merupakan satu-satunya rujukan informasi negara dalam penanganan Covid-

19.

ICTV: Ini Rahasia Kecantikan Alam Hulu Cai, Puncak, Jawa Barat

Pola Hidup Sehat

Untuk mencegah sekaligus mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dan BNPB juga sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri dan lingkungan sosial.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tak ingin masalah corona menjadi fobia yang berlebihan di masyarakat. Ia mengimbau kepada masyarakat supaya terus menggerakkan hidup sehat untuk mencegah merebaknya virus Covid-19.

BACA DAN LIHAT JUGA:

Ngeri! Ini Skenario Militer Iran Serang Israel

"Menurut saya fobia itu ndak usah terlalu dibesarkan," ujar Terawan kepada awak pers di Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (2/3/2020).

Terawan mengatakan, gerakan hidup sehat dapat mencegah penularan virus corona. Pertanyaannnya ialah, bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat? Gampang kok, caranya diantaranya ialah selalu mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik, menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sosial, memakai masker bila Anda sakit, menjaga pola tidur yang teratur serta pola makan yang bergizi, melakukan pengecekan kesehatan tubuh secara berkala, berolahraga secara rutin dan masih banyak lagi yang lainnya (searching aja di mbah google bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat dan cara menghindari Covid-19, referensinya bejibun kok. Jangan malas yaa…).

Akhirnya, kita sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat paling mulia di muka bumi, tentu saja dalam menghadapi wabah Covid-19 harus terus berdoa, selalu waspada/hati-hati, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sosial, berolahraga teratur, tidak menyebarkan berita hoaks Covid-19 dan saling tolong-menolong serta berbagi kebaikan antarsesama makhluk hidup ciptaan Tuhan di alam semesta.

Jadi, Indonesia #TAKPERLULOCKDOWN.

“ Badai Covid-19 Pasti Berlalu, Percayalah ”.

LIHAT JUGA:

Indocomm.blogspot.co.id

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

@INDONESIAComment

@INDONESIACommentofficial

@wawanku86931157

ICTV Televisi Inspirasi Indonesia

THE WAWAN KUSWANDI FORUM

#INDONESIAComment

Foto: Ist