Hak beribadah umat muslim suku Uighur, Xinjiang, Tiongkok dijamin dan sangat dilindungi Pemerintah Tiongkok. Jadi, sejumlah berita propaganda buruk media barat terhadap Pemerintah Tiongkok yang difitnah melakukan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur bohong besar alias hoaks.
Hak untuk kebebasan keyakinan agama dijamin oleh Konstitusi Tiongkok. Pasal 36 dari Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok menyatakan, "Warga Republik Rakyat Tiongkok akan memiliki kebebasan beragama. Ini juga menyatakan: Negara melindungi kegiatan keagamaan yang normal. Tidak ada organ negara, organisasi sosial atau orang yang dapat memaksa warga untuk percaya atau tidak percaya pada agama, juga tidak dapat mereka diskriminasi terhadap warga negara yang percaya pada agama atau warga negara yang tidak percaya pada agama. Tidak ada yang akan menggunakan agama untuk melaksanakan kegiatan yang merusak tatanan sosial, mengganggu kesehatan warga, atau mengganggu sistem pendidikan negara. Kelompok keagamaan dan urusan keagamaan tidak tunduk pada pengaruh asing. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk menjamin hak untuk kebebasan keyakinan agama untuk melaksanakan urusan keagamaan sesuai dengan hukum, dan untuk membangun hubungan keagamaan yang positif dan sehat.”
Media internasional di Kawasan Timur Tengah justru memberikan tanggapan positif kepada Pemerintah Tiongkok dalam mengatasi permasalahan ekstrimisme dan terorisme di Xinjiang. Surat Kabar Al-Riyadh, Arab Saudi (15/5/2019) melaporkan, "
Tiongkok menghormati etnis minoritas dan keyakinan keagamaan mereka, Pemerintah Tiongkok telah merumuskan serangkaian kebijakan dan peraturan untuk menghormati dan mengakomodasi kuliner, pakaian, pageant, pernikahan, dan pemakaman etnis minoritas. Di Xinjiang, Semua kelompok etnis memiliki hak untuk mempertahankan atau mengubah gaya hidup atau adat istiadat sendiri yang merupakan kebijakan Tiongkok yang konsisten."
Ketua PB HMI, kandidat Ph.D. City planning, Tianjin University, Tiongkok, Achyar Al Rasyid menceritakan dalam halaman FB China Embassy, tentang pengakuan seorang mahasiswa muslim dari suku Uighur, Provinsi Xinjiang yaitu Ahmed. Kemudian, cerita Achyar itu dikirimkan kepada saya melalui inbox di FB saya.
Dalam cerita itu, Achyar mengisahkan, menurut Ahmed, semua berita media barat tidak benar. Sama sekali tidak ada kejadian pelanggaran HAM muslim Uighur seperti yang diberitakan. Keluarga dan teman-temannya sangat aman. Semua menjalani hidup seperti biasa. Kehidupan beribadah juga regular. Ahmed hanya bercerita bahwa Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok hanya mewajibkan penduduknya untuk diberikan pelatihan keahlian seperti menjahit, memperbaiki alat-alat elektronik, cara beternak. Sama sekali tidak ada kekerasan dan kekejaman seperti yang diberitakan. Ahmed juga menunjukkan gambar Masjid Selatan yang indah di Kota Umruqi, Provinsi Xinjiang.
ISIS Menyusup Ke Uighur
Diduga kuat pelarian gerombolan ISIS yang kalah di kawasan Timur Tengah berusaha menyusup ke komunitas muslim Uighur, Xinjiang. Tetapi, gerakan mereka berhasil dibendung Pemerintah China. Kabarnya, proses deradikalisasi muslim Uighur menjadi salah satu program terbaik dunia untuk membendung dan memberantas pelarian dan simpatisan ISIS.
Sejumlah media massa pro Barat (Eropa dan konco-konconya) diduga kuat berkonspirasi melakukan penyebaran berita, foto, video,informasi bohong atau hoaks secara terus menerus untuk mendiskreditkan Pemerintah China sekaligus mengadudomba umat muslim dunia.
Di Indonesia, ormas sebesar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah paham betul bahwa ada penyesatan berita dan informasi yang dilakukan sejumlah media barat terhadap muslim Uighur yang dikaitkan dengan isu HAM. Padahal, di Uighur tidak ada kejahatan HAM. Justru yang ada hanyalah pengawasan ketat software deradikalisasi. Ormas NU dan Muhammadiyah tidak terpancing dengan aksi provokasi dan konspirasi politik media-media barat.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, menjamin tidak ada diskriminasi apalagi kekerasan terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China. Menurut Said, saat ini semakin banyak pembangunan masjid di China, terutama di Xinjiang. Imam-imam masjid di Uighur juga mendapatkan fasilitas hingga jaminan hidup yang memadai.
"Sekarang, Islam sudah berkembang di China. Pemerintah China memberikan perhatian penuh kepada umat muslim dengan memperbaiki masjid-masjid bahkan lahir ratusan restoran halal," kata Said usai menghadiri diskusi bedah buku berjudul 'Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok' di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Said menegaskan, pemerintah Indonesia tidak perlu ikut terlibat dengan provokasi dan konspirasi yang dilakukan sejumlah negara barat melalui media massa dan NGO yang menuding adanya persekusi atau kejahatan HAM terhadap etnis Uighur.
Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim Uighur, di Xinjiang, China. Xiao Qian menyampaikan hal itu saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Menurut Xiao Qian, pemberitaan media barat mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidak benar. Yang benar adalah China sedang memerangi radikalisme dan terorisme di kota Xinjiang. Suku Uighur bersama suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di China. Suku Uighur lebih bernafaskan islam sufisme Sedangkan suku Hui bermazhab imam Hanafi.
China Bela Muslim
Salah satu pembelaan dan perhatian Pemerintah China terhadap kaum muslim ialah Pemerintah China memberikan dana bantuan sebesar US$15 juta atau sekitar Rp213 triliun kepada bangsa Palestina untuk menggarap belasan proyek di Tepi Barat Jalur Gaza. Duta Besar Cina untuk Palestina, Guo Wei, dan Sekretaris Jenderal Dewan Menteri Palestina, Amjad Ghanem, pada Kamis (29/eight/2019), menandatangani kesepakatan antarkedua negara.
Menurut Kantor Berita Palestina, WAFA (30/8/2019), dana triliunan itu akan digunakan untuk mendirikan infrastruktur, pengembangan pemuda dan kewirausahaan, pengembangan perempuan, dan energi. Namun yang paling baik dari donasi itu, adalah sumbangan US$500 ribu atau Rp7 miliar untuk membeli tas sekolah bagi anak-anak Palestina.
Merampok Minyak Xinjiang
Karakter imperialisme dan kolonialisme negara-negara barat sampai saat ini terus berlangsung terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia yang banyak memiliki cadangan minyak dan fuel bumi.
Cara-cara keji yang paling banyak dilakukan negara-negara barat agar bisa merampok cadangan minyak dan gasoline bumi di kawasan Timur tengah dan Asia ialah diduga kuat membuat fitnah atau penyebaran berita hoaks tentang konflik SARA (Contohnya Suriah dan negara sekitarnya) dan fitnah kepemilikan senjata kimia (contohnya Irak).
Negara-negara barat berkonspirasi dengan media barat untuk mempropagandakan kebohongan itu dengan cara-cara kejam agar bisa bisa mengintervensi negara-negara sasarannya, tujuannya hanya satu yaitu merampok sumber daya alam, termasuk minyak dan fuel bumi.
Kekejaman ini diduga kuat dilakukan negara-negara barat terhadap wilayah Xinjiang di China. Mereka ingin merampok cadangan minyak dan gas bumi di Xinjiang dengan memakai isu HAM terhadap Uighur di Xinjiang.
Seperti diketahui, Pemerintah China telah menemukan ladang gasoline yang diperkirakan menyimpan cadangan 115,3 miliar meter kubik di lembah Tarim, Daerah Otonomi Xinjiang. Wakil General Manajer PetroChina Cabang Tarim, Tian Jun, menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil melakukan uji coba dengan baik di ladang fuel tersebut.
Ladang gas itu mampu menghasilkan 418.Two hundred meter kubik gasoline alam dan 115,15 meter kubik fuel kondensat per hari. Ladang gas Tarim diperkirakan menyimpan a hundred and fifteen,three miliar meter kubik fuel alam dan 21,66 juta ton gas kondensat. China akan mulai memproduksi gas itu November 2020 mendatang. Ladang gas di wilayah Tarim akan memasok gasoline alam ke 15 provinsi di wilayah utara dan timur China melalui jaringan pipa gas.
Xinjiang yang merupakan daerah otonomi di bagian barat China yang berbatasan langsung dengan Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan memiliki cadangan minyak dan fuel bumi melimpah.
Dukung Deradikalsasi China
Sebanyak 37 negara menandatangani dukungan terhadap kebijakan deradikalisasi Uighur, Xinjiang. China. Ke 37 negara itu menegaskan dukungannya kepada China untuk tetap melakukan deradikalisasi dalam bentuk pelatihan kejuruan dan pusat-pusat pelatihan di Xinjiang.
Ke 37 negara yang mendukung kebijakan China diantaranya ialah Aljazair, Angola, Bahrain, Belarus, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Komoro, Kongo, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Eritrea, Gabon, Kuwait, Laos, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Zimbabwe.
Sedangkan negara yang menuding China melakukan pelangaran HAM terhadap muslim Uighur diantaranya yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris. #muslimuighur #pemerintahtiongkok #china #xijinping #xinjiang #uighur
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identity
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficial
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Foto: Ist