Kecelakaan Maut Tanjakan Emen, Refleksi Bobroknya Mentalitas Pengendara

Sebanyak 27 orang meninggal dunia dan 18 lainnya luka dalam sebuah peristiwa kecelakaan maut yang menimpa bus pariwisata Premium Passion (F 7959 AA) di Tanjakan Emen, Desa Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ahad (10/2/2018), sekitar pukul 17.00 WIB.

Direktur Lalu Lintas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Prahoro Tri Wahyono mengatakan bahwa menurut keterangan sopir bernama Amirudin, mobil mengalami kendala rem blong. Seiring pengakuan sopir, Polda Jabar memanggil manajemen bus Premium Passion yang berkantor di kota Bogor.

Kecelakaan maut di tanjakan Emen, Subang ini, menjadi momentum berharga bagi para pengendara untuk melakukan refleksi diri atas kebobrokan mentalitas mereka dalam mengendarai kendaraan di jalan raya.

BACA JUGA: Mau Tahu Masa Depan Ahok Usai Keluar Dari Penjara? Baca Buku ini

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) tertinggi di dunia. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 yang sudah mencapai sekitar 261 juta jiwa lebih, punya andil besar dalam meningkatkan pertumbuhan kendaraan bermotor di jalan raya hingga mencapai 121,39 juta unit. Sedangkan angka lakalantas di Indonesia, saat ini, sudah memasuki angka one zero five.374 kasus. Menurut facts PT Jasa Raharja, dalam lima tahun terakhir ini, mereka telah menyalurkan santunan kepada korban lakalantas hingga mencapai Rp 6,6 triliun atau sekitar Rp1,4 triliun setiap tahun.

Setiap hari, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan raya. Penyebab kecelakaan memang  bervariasi. Namun, secara umum faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, lebih banyak didominasi oleh bobroknya mentalitas pengendara di Jalanan. Sebagian besar para pengendara sangat tidak disiplin, terutama dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Data Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2015 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 31.234 jiwa. World Health Organization (WHO) PBB memprediksi bahwa pada tahun  2030,  kecelakaan lalu lintas bisa menjadi penyebab kematian manusia terbesar nomor lima di dunia.

Sesungguhnya, mentalitas bobrok bukan hanya milik pengendara, tetapi juga para pengusaha angkutan umum yang tidak memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan penumpang.  Di sisi lain, Kendaraan umum yang tidak layak pakai juga menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya lakalantas. Penempatan rambu-rambu lalu lintas yang tidak proporsional juga banyak memicu terjadinya lakalantas.

Piagam Decade of Action for Road Safety yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2010 lalu, secara umum menyebutkan bahwa setiap negara wajib menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakatnya saat berlalu lintas. Dalam piagam itu,  PBB juga menetapkan, tahun 2011 sampai tahun 2020 sebagai Tahun Aksi Keselamatan Berlalu Lintas. Tujuan dari  piagam itu ialah untuk menurunkan angka lakalantas di dunia hingga 50 persen.

Indonesia sendiri sudah  mulai menerapkan keamanan dan kenyamanan angkutan umum sebagai alat transportasi massal. Hal ini sesuai dengan Pasal 203 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan  yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan”

Lantas pertanyaannya ialah apakah tanggung jawab pemerintah terhadap keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi massal sudah berjalan maksimal? Mari kita renungkan bersama.

Sehebat apa pun transportasi massal di Indonesia dan seketat apa pun regulasi lalu lintas dibuat, kalau mentalitas para pengendara dan pengusaha angkutan umum sudah bobrok, maka tidak ada jaminan bagi  masyarakat pengguna angkutan umum akan merasa nyaman dan aman.

Oleh karena itulah, untuk menekan angka lakalantas ini, pihak Polantas harus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk segera menerapkan manajemen keselamatan berkendara dan manajemen perilaku disiplin di jalan raya kepada semua pengendara dan pengusaha angkutan umum. [ Wawan Kuswandi ]

Sumber Video: VisualTV Live dipublikasikan 10 Februari 2018.

www.facebook.com/INDONESIAComment/

Plus.Google.Com/ INDONESIAComment

Indocomm.Blogspot.Com

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Kasus Family MCA, Ketika Grup Whatsapp Menyebar Fitnah dan Hoax Atas Nama Muslim

(foto: zeenews.india.com)

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Direktorat Keamanan Khusus Badan Intelijen Keamanan, berhasil mengungkap dan menangkap sindikat penyebar isu-isu provokatif di sosial media, Senin (26/2/2018) lalu. Para pelaku (14 orang) tergabung dalam grup WhatsApp (WA) The Family Muslim Cyber Army (MCA).

Grup-grup yang diikuti para pelaku adalah Akademi Tempur MCA, Pojok MCA, The United MCA, The Legend MCA, Muslim Coming, MCA News Legend, Special Force MCA, Srikandi Muslim Cyber dan Muslim Sniper. [https://nasional.tempo.co/read/1064840/ciduk-4-anggota-the-family-mca-polri-kejar-pelaku-lain]

Isu-isu provokatif yang disebar pelaku melalui grup WA itu, antara lain soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia, penculikan ulama, pencemaran nama baik presiden, pemerintah, hingga tokoh-tokoh agama tertentu. Para Tersangka dijerat dengan dugaan menyebar ujaran kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi SARA.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian RI Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal, karakteristik kelompok Family MCA hampir mirip dengan kelompok Saracen yang ditangkap tahun 2017 lalu.

BACA JUGA:Mau Tahu Masa Depan Ahok Usai Keluar Dari Penjara? Baca Buku ini

Jelang pilpres 2019 mendatang, penyebaran fitnah dan berita-berita hoax memang semakin merajalela di jagat sosial media. Penyebaran fitnah dan hoax ini, dilakukan secara massal oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti Family MCA dan Saracen. Tanpa disadari, sejumlah masyarakat mulai terjebak dan masuk dalam pusaran fitnah dan mempercayai berita-berita hoax.

Umumnya, para pelaku penyebar fitnah dan hoax ini, selalu mengaku-ngaku membela dan mengatasnamakan agama. Fitnah dan hoax yang mereka lakukan, biasanya dalam bentuk editan berita, foto dan video.

Apa jadinya jika sejumlah politisi, kelompok radikal, kaum agamawan dan rakyat ikut menyebarkan fitnah dan hoax? Kemungkinan besar bangsa ini akan hancur dalam bentuk perang saudara. Ini jelas sangat berbahaya.

Dibalik fitnah dan hoax

Salah satu penyebab utama munculnya fitnah dan hoax di sosial media ialah rasa frustasi yang dialami seseorang atau sekelompok massa tertentu. Sejumlah pakar IT, kaum akademisi dan agamawan sangat mengkhawatirkan bahaya fitnah dan hoax di sosial media. Terlebih lagi, bila fitnah dan hoax itu digunakan untuk kepentingan yang bersifat politis maupun keagamaan, seperti kasus Family MCA dan Saracen.

Secara definitif hoax merupakan aktivitas penipuan yang dilakukan secara rutin oleh seseorang atau sekelompok massa tertentu dengan cara menyebarkan berita palsu. Kata hoax, muncul pertama kali di kalangan netter Amerika Serikat dari sebuah judul film yaitu The Hoax. Film ini dinilai banyak mengandung kebohongan sehingga para netter menggunakan istilah hoax untuk menggambarkan suatu kebohongan.

Menyangkut fitnah, Allah SWT berfirman dalam surah Ali ‘Imran ayat 7, “Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal"

Lantas, bagaimana cara bangsa ini menghadapi fitnah dan hoax? Gampang saja, baca, dengar dan lihat secara teliti tentang info, foto, video serta berita yang beredar di sosial media. Setelah itu, cari sumber berita aslinya yang kredibel. Kemudian, lakukan cek dan ricek ke sejumlah narasumber lainnya untuk memperoleh kebenaran atas info, foto, video dan berita yang beredar. Selamat tinggal fitnah dan hoax.

Salam sruput teh tubruk bro...[ Wawan Kuswandi ]

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

Indocomm.blogspot.com

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

Timur Tengah dan Diplomasi Provokatif Trump

Pemicu konflik dunia ini berawal dari adanya pengakuan secara sepihak Presiden AS, Donald Trump terhadap status Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada tanggal 6 Desember 2017 lalu, Presiden Trump, tiba-tiba mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem. Pengakuan Trump terhadap Yerusalem ini merupakan diplomasi provokatif pertama dalam sejarah kepresidenan AS.

Langkah Trump pun  ditolak sejumlah negara di Timur Tengah, Uni Eropa dan beberapa negara NATO. Sebanyak 128 negara menentang keputusan Trump dan mendesak agar dia menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Namun, bukan Trump namanya kalau tidak konfrontatif. Penolakkan itu bukan membuat Trump takut, tapi dia justru mengancam negara-negara yang menolak kebijakannya soal Yerusalem. Trump menegaskan, AS akan memutus bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB yang menolak kebijakan Trump soal status Yerusalem.

Kebijakan Trump soal Jerusalem, hanya mendapat dukungan sembilan negara dan 35 negara lainnya menyatakan abstain. Sedangkan, 21 negara lainya tidak memberikan suara. Di antara negara yang menyatakan abstain dalam pemungutan suara Resolusi PBB yaitu Australia, Kanada, Meksiko, Argentina, Kolombia, Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Filipina, Rwanda, Uganda dan Sudan Selatan. Sedangkan negara-negara yang menolak resolusi PBB ialah Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Palau, Nauru dan Togo, Amerika Serikat dan Israel.

BACA JUGA: BUKU 'Secangkir Opini Jakarta dan Ahok' TELAH TERBIT, MILIKI SEGERA!

Menyangkut pengakuan sepihak soal Yerusalem oleh Trump, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan pernyataan bahwa langkah Presiden AS, Donald Trump, sangat berbahaya. "Itu bisa mengancam stabilitas dunia," dalam pernyataan resmi Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, pada Kamis, 7 Desember 2017 lalu.

Dibalik Pengakuan Yerusalem

Dengan adanya diplomasi provokatif Trump, maka rencana perdamaian dan perundingan Israel-Palestina menjadi terbengkalai. Bahkan, kebijakan Trump ini justru menciptakan konflik politik di negara-negara Timur Tengah antara yang pro dan kontra terhadap kebijakan Trump.

Arab Saudi sebagai salah satu leader di kawasan Timur Tengah, justru nampak berpihak kepada Trump. Harapan Arab, kepada AS ialah agar Trump bisa mendukungnya dalam upaya menghadapi musuh bebuyutannya yaitu Iran. Otomatis dengan AS mendukung Arab, maka Israel pun akan ikut bersekutu dengan AS untuk menghadapi Teheran. Syarat yang dajukan AS kepada Arab sangat berat yaitu Arab Saudi harus membujuk semua negara di Timur Tengah mendukung kebijakan Trump soal Yerusalem.

Hal lain yang juga terkait dengan kebijakan Yerusalem ini ialah Trump ingin keluar dari tekanan oposisi domestik yang tidak menyukainya. Bahkan, sejumlah pejabat di gedung putih, termasuk Menlu, Rex Tillerson, juga terlibat konflik dengan kebijakan politik Trump terhadap Timur Tengah dan Korea Utara.

Akibat dari kebijakan Trump ini, dalam tiga tahun ke depan konflik antarsesama negara Timur Tengah masih akan terus berlangsung. Sedangkan untuk kawasan Asia, khususnya Korea Utara, masih bisa dikendalikan dengan adanya peran China dan Rusia.

Diplomasi provokatif Trump soal Yerusalem sangat memperburuk citra AS, di mata dunia, khususnya umat muslim. Sebelum menjadi Presiden AS, dalam setiap kampanyenya, Trump pernah secara terbuka menyebut umat Islam sebagai gerombolan teroris yang dinilainya merusak dunia. Bahkan, ketika itu, Trump juga diduga kuat mendukung pendanaan federal untuk melegalkan aborsi melalui institusi Planned Parrenthood (Daily Mail 14/02/2016).

Saat debat antar kandidat capres AS, Trump juga tidak segan-segan melakukan charracter assasination dan black campaign terhadap pesaingnya Hillary Clinton. Warga AS sendiri, menyebut Trump sebagai tokoh yang anti Islam dan anti migran. Ini terlihat dari sejumlah kebijakan politiknya dengan negara-negara Islam yang konfrontatif.

Di Indonesia, sikap dan perilaku Trump juga memunculkan antipati yang sangat kuat dari rakyat Indonesia, terutama dari kaum muslim. Sejak Trump menjadi Presiden AS, terjadi sejumlah perubahan besar dalam konstelasi komunikasi politik dunia, salah satunya soal statusquo Yerusalem. Bahkan, sebagian analis mengkhawatirkan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan Trump, mungkin bisa merusak hubungan politik dan keagamaan antarnegara di dunia.

Salam sruput teh tubruk bro…[ Wawan Kuswandi ]

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

Indocomm.blogspot.com

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

Tren Korupsi Berjamaah Pejabat Negara, Hukuman Mati Solusi Praktis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, Asrun ayah Adriatma yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018-2023, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah sebagai pemberi suap serta satu orang dari pihak swasta, Fatmawaty Faqih, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari.

Penetapan ke empat tersangka dilakukan, setelah penyidik melakukan gelar perkara Rabu (28/2/2018) lalu. "Diduga Wali Kota Kendari dan beberapa pihak menerima hadiah pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018," kata Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan. Pemberian suap itu juga terkait dengan kepentingan Asrun untuk bertarung dalam Pilkada 2017. KPK menduga nilai suap dalam kasus ini mencapai Rp2,8 miliar. [https://nasional.kompas.com/read/2018/03/01/15455271/kpk-tetapkan-tersangka-wali-kota-kendari-dan-ayahnya-cagub-sultra]

Lagi-lagi pejabat negara korupsi. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkilfi sebagai tersangka, karena diduga melakukan korupsi sebesar Rp6 miliar dalam beberapa proyek di Jambi. Pejabat lainnya yang juga dicokok KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) ialah Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, yang diduga ?Memeras? Uang dari 34 puskesmas di Jombang, sejak bulan Juni hingga Desember 2017, yang nilainya mencapai Rp434 juta.

BACA JUGA: Mau Tahu Sembilan Indikator yang Mendukung Ahok? Baca Ebook ini

Sejumlah kasus di atas masuk dalam deretan panjang skandal korupsi pejabat negara di Indonesia. Menurut information KPK, tahun 2014, pejabat negara yang paling banyak merampok uang rakyat adalah anggota DPR maupun DPRD yaitu sebanyak 23 orang. Para kepala daerah dari tingkat gubernur hingga wali kota atau bupati berjumlah 10 orang. Pejabat eselon I, II, dan III yang korupsi berjumlah 10 orang. Dari kalangan swasta yang terlibat korupsi mencapai 28 orang.

Umumnya, modus operandi korupsi para pejabat itu dalam bentuk penyuapan. Tahun 2014 ada 20 kasus penyuapan, tahun 2015 naik menjadi 38 kasus. Tahun 2016 naik lagi menjadi seventy nine kasus dan di tahun 2017 hingga 30 September lalu, sudah mencapai fifty five kasus penyuapan.

Aktivitas korupsi pejabat negara di negeri ini semakin mengerikan. Mereka bukan hanya menyasar ?Fulus? Negara, tetapi juga pundi-pundi uang yang bercokol di sektor korporasi (swasta). Jaringan korupsi antara pejabat negara dan kalangan swasta juga semakin kuat. Menjamurnya kasus korupsi di Indonesia bagaikan air laut yang tak pernah surut. Bahkan, gelombang korupsi pejabat negara secara berjamaah semakin jadi tren di Indonesia.

Mengapa para pejabat negara semakin berani melakukan korupsi? Pertanyaan ini layak menjadi bahan renungan bersama. Seabrek sanksi hukum untuk para koruptor sudah diterapkan. Tapi, faktanya korupsi semakin menggila. Sanksi hukum tidak mampu membuat jera koruptor.

Tak beda jauh dengan kejahatan narkoba yang bisa merusak sel-sel generasi penerus bangsa, kejahatan korupsi pun bisa mengakibatkan kerusakan yang sama. Kejahatan korupsi bisa merusak moral dan intellectual manusia Indonesia secara massal. Negara bangkrut karena dirampok bangsa sendiri dengan berbagai dalih kerakyatan dan regulasi.

Di sisi lain, sanksi hukum untuk penjahat narkoba sudah selangkah lebih maju dengan menerapkan hukuman mati. Sedangkan, sanksi hukum untuk para koruptor masih berkutat dengan berbagai embel-embel administrasi, diantaranya menyangkut reputation koruptor sebagai pejabat negara. Ujung-ujungnya, bila koruptor ingin ditangkap atau dihukum, harus meminta izin dan persetujuan presiden atau pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Akhirnya, jaringan korupsi antara pejabat negara dan pihak swasta terus tumbuh dan berkembang secara terselubung.

Sesungguhnya, ada satu jalan pintas terbaik untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia yaitu dengan cara menerapkan hukuman mati seperti dalam kasus narkoba. Solusi ini memang ekstrim. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memang masih menimbulkan seasoned dan kontra. Sebenarnya, hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia dalam 15 tahun terakhir ini, telah membuktikan bahwa penjara bukanlah tempat efektif untuk menurunkan angka korupsi. Skandal korupsi justru terus mengalami peningkatan di berbagai sektor.

Kejahatan korupsi jelas bersifat luar biasa, maka penanganannya pun harus dengan hukum yang ekstra luar biasa. Dalam UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, terdapat dimensi hukuman mati. Hukuman mati juga terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mayoritas masyarakat Indonesia juga menilai bahwa hukuman mati merupakan cara yang tepat untuk menekan tingginya kasus kejahatan korupsi.

Selain menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, negara juga berkewajiban melakukan pembenahan sistem hukum. Dalam sejarah, hukuman mati juga banyak diterapkan kepada tindak kejahatan yang bermacam-macam, termasuk kasus korupsi. Di abad 18 SM, Raja Hammurabi dari Babilonia membuat perintah hukuman mati untuk 25 jenis tindakan kriminal. Hukuman mati juga dilakukan di Mesir pada abad ke sixteen SM yaitu seorang bangsawan dihukum mati karena telah melakukan kegiatan perdukunan.

Sejumlah pakar hukum Internasional menilai, penerapan hukuman mati dapat menghemat biaya pengeluaran negara daripada memenjarakan penjahat seumur hidup. Singapura, negara yang pernah menjadi contoh penerapan hukuman mati, telah menunjukkan angka penurunan tingkat kriminalitasnya secara signifikan, termasuk menurunnya tindak pidana korupsi.

Salam sruput teh tubruk bro…[Wawan Kuswandi ]

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

Indocomm.Blogspot.Com

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Filosofi Politik Dibalik Latihan Tinju Presiden Jokowi

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya berlatih tinju. Ia mengaku ingin menjaga kebugaran. Olahraga joging, bersepeda dan memanah dipilihnya, karena katanya, cepat mengeluarkan keringat. “Setiap hari ketat mengikuti jadwal yang serius-serius terus. Kalau kita lupa olahraga, kesehatan kita bisa drop," ujar Jokowi di Alun-alun Lamongan, Jawa Timur, Kamis, 8 Maret 2018 lalu.

Latihan tinju yang dilakukan Jokowi yang kabarnya sudah berjalan empat bulan, menarik perhatian publik dan menjadi viral di sosial media. Sejumlah pihak menilai, latihan tinju yang dilakukan mantan Gubernur DKI ini, ada kaitannya dengan suhu politik yang semakin memanas menjelang pemilihan presiden 2019 mendatang. Pertanyaan menariknya ialah benarkah latihan tinju yang dilakoni Presiden Jokowi, terkait dengan situasi politik nasional?

Menurut saya, ada landasan filosofis mengapa Presiden Jokowi melakukan latihan tinju secara rutin. Secara kasat mata, olahraga apapun, termasuk tinju pasti mengeluarkan keringat dan akan membuat tubuh menjadi sehat, segar dan bugar. Namun, dibalik latihan tinju Presiden Jokowi, saya melihat ada empat pesan politik yang ingin disampaikannya kepada bangsa ini.

Pertama, Presiden Jokowi ingin menunjukkan melalui bahasa olahraga bahwa dalam politik itu, pasti ada kawan dan lawan. Dengan kata lain, Jokowi ingin memiliki lawan tanding dalam pilpres 2019. Artinya, Jokowi tidak ingin melawan kotak kosong atau menjadi calon tunggal, walaupun hal itu dibolehkan dalam UU. Makna yang tersirat dalam pesan ini ialah Jokowi ingin menegaskan bahwa biarkan rakyat memilih calon presidennya secara bebas dan bertanggungjawab.

BACA JUGA: Mau Tahu Masa Depan Ahok Usai Keluar Dari Penjara? Baca Buku ini

Kedua, Presiden Jokowi paham betul bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan negara. Rakyat tentu sangat membutuhkan sejumlah calon presiden (bukan calon tunggal) yang berkualitas untuk mereka dukung. Analogi yang pas untuk poin kedua ini ialah ibarat penonton yang sedang menyaksikan pertandingan tinju. Mereka bebas untuk mendukung jagonya masing-masing

Ketiga, Presiden Jokowi secara tegas menyimbolkan bahwa dalam setiap pertandingan olahraga apapun, baik si atlet, penonton dan juga wasit harus menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Jangan ada perbuatan curang yang tujuannya ingin memenangkan pertarungan, tetapi dengan cara-cara yang tidak sehat. Analoginya ialah dua atau tiga capres yang akan bertarung tahun 2019, harus bersikap dan berperilaku jujur, dan tidak saling menjatuhkan antarsesama capres.

Keempat, Presiden Jokowi dan tentunya juga semua rakyat Indonesia menginginkan agar rakyat Indonesia mau menerima kekalahan dengan lapang dada dan menyambut kemenangan dengan rendah hati, atas hasil akhir pilpres 2019. Analoginya ialah KPU dan Bawaslu berperan sebagai ‘wasit’ dalam pilpres 2019. Presiden Jokowi dan juga rakyat menginginkan agar para ‘wasit’ ini dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggungjawab dan transparan, sehingga hasil keputusan akhirnya soal pemenang pilpres 2019 dapat diterima dengan baik oleh rakyat.

Nah, itulah empat landasan filosofis dibalik latihan tinju Presiden Jokowi. Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Saya yakin Anda pun memiliki analisis tersendiri soal ini.

Salam sruput teh tubruk bro…[Wawan Kuswandi]

www.facebook.com/INDONESIAComment/

plus.google.com/+INDONESIAComment

Indocomm.blogspot.com

#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com

Jokowi Calon Tunggal? Indonesia Krisis Capres dan Kegagalan Kaderisasi Parpol

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan bahwa Presiden Jokowi adalah calon terkuat dalam pilpers 2019. Buktinya, hasil survey LSI menyebutkan bahwa sebanyak 70 persen rakyat puas dengan kinerja Jokowi.

Sampai saat ini, hanya ada tiga nama yang beredar yang disebut-sebut bisa menyaingi Jokowi, mereka ialah Gatot Nurmantyo, Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, seperti sudah disampaikan di atas, elektabilitas mereka masih sangat rendah di mata rakyat.

BACA JUGA: Filosofi Politik Dibalik Latihan Tinju Presiden Jokowi

Pertanyaan menariknya ialah mengapa sejumlah partai politik (parpol) tidak memiliki ?Petarung? Yang mampu mengimbangi elektabilitas Jokowi? Jawaban sederhananya ialah Indonesia memang sedang mengalami krisis capres. Mengapa ini bisa terjadi? Lagi-lagi jawaban sederhananya adalah sejumlah parpol koalisi pendukung pemerintah maupun parpol koalisi oposisi (parpol yang berseberangan dengan pemerintah), gagal overall dalam melakukan kaderisasi calon pemimpin nasional.

Kegagalan kaderisasi ini terjadi akibat pola rekrutmen parpol yang tidak berkualitas. Artinya parpol tidak memiliki standarisasi yang baik dalam merekrut kadernya, misalnya soal daya intelektual kader, integritas moral dan mental kader serta hubungan sosial komprehensif kader terhadap masyarakat.

Sesungguhnya, parpol wajib menciptakan dan menyiapkan kader sesuai standarisasi diatas untuk jangka waktu, minimum lima tahun dan maksimal sepuluh tahun. Parpol harus terus-menerus secara konsisten mempromosikan kadernya sesuai standar di atas kepada publik, sehingga rakyat punya pilihan baru terhadap calon pemimpin nasional.

BACA JUGA: Mau Tahu Sembilan Indikator yang Mendukung Ahok? Baca Ebook ini

Hal lainnnya lagi yang juga tidak kalah pentingnya ialah platform sejumlah partai banyak yang tidak jelas dan terarah untuk membangun bangsa ini secara politik. Justru yang terjadi ialah sejumlah parpol koalisi pendukung pemerintah maupun parpol koalisi oposisi, lebih mementingkan meraih kekuasaan semata dengan cara-cara yang tidak mencerdaskan dan menyehatkan kehidupan berpolitik rakyat.

Mungkin contoh yang paling mendekati soal kasus kehidupan politik yang tidak menyehatkan rakyat ialah seperti mahar politik dan penyebaran fitnah serta hoax di sosial media yang tujuannya untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Kalau ini terus terjadi, maka sampai kapan rakyat akan pintar dan cerdas dalam berpolitik? Mari kita renungkan bareng-bareng.

Tahun 2019 merupakan momentum politik yang sangat tepat bagi semua parpol untuk sesegera mungkin mengedukasi ?Kesehatan? Politik rakyat. Selain itu, parpol juga harus secepatnya mengemban tugas ?Mulia? Mengkader manusia-manusia Indonesia untuk menjadi pemimpin nasional yang berkualitas secara moral, intelektual dan sosial. Parpol tak perlu lagi saling sikut dalam merebut kekuasaan hanya untuk kepentingannya sendiri yang pada akhirnya bisa menimbulkan konflik nasional. Berpolitik yang berpihak kepada bangsa dan negara lebih utama, dibandingkan berpolitik hanya sekadar merebut kekuasaan dengan mengatasnamakan rakyat.

Salam sruput teh tubruk bro…[Wawan Kuswandi]

www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

Indocomm.Blogspot.Com

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com

Antara Golput dan Calon Tunggal di Pilpres 2019, Sebuah Otokritik Parpol

Dalam pandangan saya, semestinya parpol tidak perlu tergesa-gesa dalam mengomentari isu calon tunggal di pilpres 2019. Mengapa? Karena proses pencalonan capres dan cawapres 2019 masih lama dan setiap parpol masih punya waktu untuk melakukan konsolidasi dan koalisi untuk menentukan ?Petarungnya? Dalam menghadapi Jokowi. Pertanyaannya ialah mengapa parpol pendukung pemerintah sulit mendapatkan orang yang tepat untuk dijadikan capres menyaingi Jokowi, sehingga akhirnya mereka mengusung Jokowi? Hal yang sama juga terjadi pada parpol koalisi yang tidak mempunyai figur yang pas untuk ?Diduelkan? Dengan Jokowi di pilpres 2019.

BACA JUGA: Jokowi Calon Tunggal? Indonesia Krisis Capres dan Kegagalan Kaderisasi Parpol

Seperti sudah saya ulas dalam tulisan sebelumnya ‘Jokowi Calon Tunggal? Indonesia Krisis Capres dan Kegagalan Kaderasi Parpol’ , faktanya, parpol memang mengalami krisis akut dalam kaderisasi sehingga gagal menemukan kadernya yang memiliki karakter dan kualitas mumpuni untuk memimpin bangsa ini. Akibat krisis ini, maka demokrasi kita mengalami stagnasi yang sangat memprihatinkan.

Bayangkan saja, dari jumlah penduduk yang mencapai 260 juta orang lebih, tak ada satupun calon yang bisa bersaing dengan Jokowi. Benarkah demikian? Bisa benar, bisa juga tidak. Persoalan utamanya ialah karena parpol gagal melakukan kaderisasi serta platform politik parpol yang tidak jelas dan terarah.

Politik bagi sebagian parpol hanya menjadi tujuan untuk merebut kekuasaan. Padahal, sesungguhnya politik ialah bagaimana sebuah bangsa, melalui parpol bisa menciptakan pemimpin bangsa yang memenuhi unsur kualitas kebangsaan, kerakyatan dan kenegarawanan untuk kepentingan bangsa dan negara. Politik itu bukan hanya kepentingan merebut kekuasaan, karena dalam politik itu bukan hanya parpol yang punya kepentingan, tetapi juga rakyat secara keseluruhan.

BACA JUGA: Filosofi Politik Dibalik Latihan Tinju Presiden Jokowi

Ada dua pilihan yang mungkin terjadi bila Jokowi menjadi calon tunggal, yaitu rakyat yang suka akan mendukung dan memilih Jokowi dan yang tidak tidak suka, berpeluang akan menjadi golput. Munculnya golput ini merupakan kesalahan overall parpol, karena mereka tidak mampu memberikan alternatif tokoh baru untuk menjadi calon presiden dan bertarung dengan Jokowi. Artinya, rakyat tidak bisa disalahan, jika golput ada dalam pilpres 2019, karena golput pun merupakan bentuk partisipasi politik rakyat. Keberadaan golput jelas menjadi otokritik bagi parpol pendukung pemerintah maupun parpol oposisi.

Pertanyaan pentingnya ialah apakah sudah sedemikian pentingnya sehingga rakyat harus golput? Pertanyaan ini tentu sangat sulit dijawab, bila dikaitkan dengan kepentingan politik man or woman atau golongan tertentu, karena mereka pasti mempunyai ideologi dan tujuan khusus yang bersifat inner dalam kelompoknya, ketika terlibat dalam kancah politik praktis.

Namun, pertanyaan di atas menjadi sangat mudah dijawab, bila dikaitkan dengan kepentingan kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan. Otomatis rakyat akan menghindari golput dan menyalurkan aspirasinya pada tokoh capres yang ada. Kalau ini terjadi, maka rakyat dan bangsa ini, semakin memahami pentingnya partisipasi politik dalam sebuah negara demokrasi.

Salam sruput teh tubruk bro…[Wawan Kuswandi ]

BACA JUGA:BUKU 'Secangkir Opini Jakarta dan Ahok' TELAH TERBIT, MILIKI SEGERA!

Www.Fb.Com/INDONESIAComment/

plus.Google.Com/ INDONESIAComment

Indocomm.Blogspot.Com

#INDONESIAComment

Deenwawan.Photogallery.Com