Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belum lama ini sungguh sangat menyedot perhatian publik dan dunia internasional, sekaligus membuat Pemerintah bekerja ekstra keras untuk secepatnya menyelesaikan konflik yang mengandung unsur rasisme ini. Penyebaran berita-berita hoaks juga menjadi salah satu faktor yang ikut memicu panasnya konflik di Papua dan Papua Barat.
Berikut ini tanggapan pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi kepada tim redaksi indocomm.blogspot.com (2/9/2019) melalui telepon tentang tindakan apa yang harus dilakukan Presiden Jokowi pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Ini petikan wawancaranya.
Apa yang harus dilakukan Jokowi pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat?
Jokowi harus segera memerintahkan aparat hukum dan keamanan, dalam hal ini Polri dan TNI untuk secepatnya melokalisir wilayah konflik agar tidak menyebar luas ke seluruh wilayah kepulauan Papua. Selain itu, pendekatan dialogis kepada para tokoh agama, kalangan birokrat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para kepala suku yang ada di Papua juga wajib dilakukan melalui kementerian agama, kementerian kebudayaan dan kementerian pertahanan dan keamanan. Pendekatan ini bukan hanya ditujukan untuk wilayah-wilayah konflik saja, tetapi juga harus dilaksanakan di daerah-daerah damai di pelosok-pelosok pedalaman Papua. Pendekatan dialogis harus lebih diutamakan. Infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan harus secepatnya diperbaiki. Jokowi juga harus menahan dan mencegah para menterinya untuk tidak beropini dan berkomentar tentang kerusuhan di Papua, karena mungkin saja komentar para menterinya bisa semakin memperkeruh suasana di Papua dan Papua Barat. Satu hal lagi yang paling penting ialah Jokowi melalui aparat hukumnya tidak hanya menangkap aktor lapangan, tetapi juga mengejar siapa dalang utamanya serta donatur yang mendanai kerusuhan itu.
Apakah Kerusuhan di Papua bersifat spontan?
Saya menduga kerusuhan ini sudah direncanakan sejak lama oleh kelompok-kelompok tertentu yang mungkin saja melibatkan oknum birokrat di Papua, sejumlah ormas, pihak asing, oknum aparat keamanan serta konspirasi antara donatur di dalam negeri dan luar negeri yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam (SDA) di Papua, mungkin saja salah satunya terkait dengan Freeport. Persoalan keadilan juga menjadi pemantik kerusuhan di Papua. Itu artinya, negara harus bisa membongkar jaringan nasional dan internasional yang ingin membuat Papua rusuh dengan memakai isu keadilan sosial dan kemerdekaan Papua. Ini terbukti dari adanya pengibaran dan ditemukannya bendera Bintang Kejora.
Adanya keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) dalam kerusuhan itu, menurut Anda?
Polri harus menyelidiki secara mendalam, apakah WNA yang terlibat itu merupakan eksekutor kerusuhan berdasarkan perintah negara asing? Kalau mereka ikut aksi karena kepentingan individu tentu tidak mungkin, untuk apa mereka ikut kerusuhan itu! Saya menduga ada negara asing yang memang ikut bermain dan menyetting kerusuhan. Jadi, kalau ada pejabat negara yang mengatakan bahwa keterlibatan WNA dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat itu bersifat individu, jelas itu sangat ngawur dan mencoba mengintervensi proses penyelidikan Polri.
Menurut Anda, apa cara terbaik untuk membuat Papua semakin kondusif pasca kerusuhan?
Semua elemen bangsa harus menahan diri untuk berkomentar tentang kerusuhan Papua. Biarkan Polri dan aparat keamanan melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menangkap dalang kerusuhan sekaligus donaturnya. Kalau ini gagal dilakukan, maka saya yakin Papua akan terus bergejolak. Selain itu,Jokowi wajib mewujudkan keadilan sosial kepada seluruh masyarakat Papua serta penegakan hukum terhadap para pengacau yang membuat kerusuhan di Papua. Jokowi harus memberikan sanksi hukum kepada media massa yang terus-menerus membuat berita-berita yang bersifat provokatif soal kerusuhan di Papua, sekaligus menghukum para operator kerusuhan yang bermain melalui akun sosial media.
Apakah Jokowi perlu segera mengunjungi Papua?
Tergantung situasinya. Kalau suasana sudah benar-benar kondusif dan aman, karena kan Kapolri dan Panglima TNI sudah berkantor di sana. Baik Kapolri maupun Panglima TNI harus bergerak cepat menyejukkan kehidupan sosial masyarakat Papua. Artinya mereka harus secepatnya menindak siapapun yang terus-menerus memprovokasi Papua untuk selalu rusuh. Untuk saat ini, sebaiknya Jokowi memberikan imbauan dan dukungan untuk kedamaian di Papua melalui media massa, sosial media dan teleconference dengan tokoh masyarakat Papua, para kepala suku di Papua dan berdialog dengan masyarakat Papua yang terdampak kerusuhan. Jokowi harus secepatnya datang ke Papua, bila Kapolri dan Panglima TNI sudah memberi ?Lampu hijau? Bahwa kondisi kehidupan sosial di Papua sudah terkendali. Wilayah yang harus dikunjungi Jokowi bukan hanya wilayah konflik saja, tetapi juga daerah-daerah damai yang berada di pelosok pedalaman Papua dan Papua Barat, tujuannya agar semua masyarakat Papua dan Papua Barat mengerti dan paham bahwa negara memberikan perhatian penuh bagi kedamaian, keadilan sosial dan kemakmuran rakyat Papua dan Papua Barat.
LIHAT JUGA:
Indocomm.Blogspot.Co.Identity
www.Facebook.Com/INDONESIAComment/
plus.Google.Com/ INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Youtube Channel
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Deenwawan.Photogallery.Com
Foto: Ist
